Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Disertasi ini membahas tentang proses politik penentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN 2005-2009. Ini sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Pemerintah dan DPR tidak memenuhi itu pada APBN 2005-2008, sehingga memicu masyarakat sipil untuk melakukan demonstrasi dan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Untuk menganalisis proses politik tersebut, ada beberapa teori yang digunakan, yaitu model negara kesejahteraan oleh Gosta Esping Andersen, demokrasi deliberasi oleh Habermas, konflik dan konsensus oleh Maswadi Rauf, teori elite dari Suzanne Keller, serta beberapa teori lainnya sebagai pendukung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam dengan para elite penentu anggaran pendidikan di eksekutif, legislatif, dan civil society, serta mempelajari dokumen risalah rapat BP MPR dan Badan Angagran DPR, yang membahas anggaran pendidikan, dan buku-buku yang relevan. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. Pertama, pro dan kontra terjadi dalam power interplay antar elite mengenai anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), yang direalisasikan dalam APBN 2009. Kedua, DPR dan Pemerintah tidak memenuhi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN 2005-2008 karena keuangan negara terbatas dan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dihindari, seperti bunga utang, subsidi, serta belanja pegawai dan pensiun (non-diskresi). Ketiga, atas desakan Putusan MK No. 13/PUU-VI/2008, DPR dan Pemerintah memenuhi anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 dengan cara memperbesar defisit anggaran hingga Rp 106.628 triliun (1,9% dari PDB tahun 2009 ? 5.613 triliun). Keempat, lembaga anggaran yang dominan dalam menentukan anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 adalah pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kelima, masyarakat sipil berperan besar dalam mempengaruhi kebijakan anggaran pendidikan melalui tekanan publik dan judicial review APBN di Mahkamah Konstitusi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pro dan kontra dalam power interplay antar elite DPR dan pemerintah. Power interplay tersebut hanyalah seremoni politik yang pragamatis, dengan berbagai kepentingan politik yang tersembunyi (dalam rangka menghadapi pemilu 2009). Dalam hal itu, masyarakat sipil memainkan peranan yang signifikan. Implikasi teoritis: teori Gosta Esping - Andersen, dari perspektif Anglo Saxon Liberal, yang menyatakan bahwa peran pasar dan masyarakat di bidang kesejahteraan ? dalam hal ini, pendidikan ? lebih besar daripada negara, adalah terbukti. Kritik terhadap teori tersebut menyatakan bahwa di Barat, negaralah yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan. Tetapi, di Indonesia, masyarakat dan negara bergotong royong untuk menciptakan hal tersebut. ...... This dissertation discusses about the political process of minimal establishing the 20% education budget in 2005-2009 National Revenue and Expenditure Budget (APBN) in Indonesia. It is very important because it relates to the country?s obligation to fund the education of its citizens as mandated in the 1945 Constitution article 31. The Government and the People?s Representative Council did not do it in 2005-2008 APBN. It led to people?s demonstrations and judicial review in Constitutional Court. To analyze that political process, several theories are applied in this dissertation: welfare state model by Gosta Esping Andersen, democratic deliberation by Habermas, conflict and concencus by Maswadi Rauf, elite theory by Suzanne Keller, supported by a few other theories. The method used here is the qualitative method with deep interviews with elites who determine the education budget in executive, legislative, and civil society, as well as studying relevant books and minutes of meeting of People?s Consultative Assembly Working Committee and the People?s Representative Council Budget Committee, that discussed the education budget. Several points can be concluded from this research: first, there were pros and cons in the power interplay among elites in minimal establishing the 20% education budget in APBN as mandated in 1945 Constitution article 31 and article 49 of the Law No. 20/2003 about national education system, which was implemented in 2009 APBN. Second, the People's Representative Council and the Government did not minimal fulfill the 20% education budget in 2005-2008 APBN because the state finances were limited and there were limited and there were inevitable expeditures, such as debt interests, subsidy, and personnel and pension non-discretionary expenditure. Third, due to the pressure of Constitutional Court's Decision No. 13/PUU-VI/2008, The People's Representative Council and the government fulfilled the 20% education budget in 2009 APBN by increasing the budget?s deficit until Rp106,628 trillion (1,9% of the 2009 Gross Domenstic Product or PDB - 5,613 trillion). Fourth, the budget institution dominant in determining the 20% education budget in 2009 APBN was the government, as regulated in the Law No. 17/2003 about state finances. Fifth, the civil society played a big part in influencing the education budget by public pressure and judicial review on APBN in the Constitutional Court. The findings of this study show that there were pros and cons in the power interplay among People's Representative Council and Government elites. It was a pragmatic political ceremony with hidden political interests (due to the coming of 2009 election). The civil society played a significant role in it. The theoritical implication: Gosta Esping - Andersen?s theory, from Liberal Anglo Saxon perspective, which states that market and people?s role in welfare - education, in this matter ? is bigger than the government's, is rightly proven. Criticism to this theory says that in the West, it is the government that plays the bigger role. In Indonesia, however, the people and the government work together in creating welfare.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai indikasi crowding out effect yang terjadi dalam penentuan anggaran daerah dan public choice yang melibatkan beberapa partai politik besar dalam penentuan anggaran di daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2001 silam selain memberikan pelimpahan beberapa kewenangan pelayanan publik kepada Pemda, juga memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur kebijakan fiskalnya sendiri. Salah satu kewenangan yang juga telah menjadi tanggung jawab Pemda adalah masalah pendidikan. Dorongan berbagai pihak membuat pemerintah lebih serius lagi dalam meningkatkan komitmennya untuk memajukan pendidikan. Terbatasnya sumber keuangan daerah membuat pemerintah daerah harus lebih hati - hati dalam membuat prioritas kebijakan dan hal tersebut memunculkan indikasi bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan mengurangi ketersediaan anggaran untuk sektor yang lain. Sistem demokrasi yang dianut negara kita mewakilkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat kepada DPR dan DPRD untuk tingkat daerah. Penelitian ini melakukan analisis pada level kab/kota sebagai sentral pelaksanaan desentralisasi memalui otonomi daerah dengan observasi sebanyak 337 kab/kota dari periode 2001-2005. Metode yang digunakan adalah data panel dengan random effect yang diolah dengan Software Stata 10.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam model jangka pendek yang digunakan dalam tesis ini memang terjadi crowding out. Kondisi kedua adalah bahwa ternyata partai yang pro pendidikan adalah Golkar, Partai Keadilan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil selanjutnya juga menunjukkan bahwa daerah di Jawa mengalokasikan anggaran pendidikan lebih banyak dibanding daerah non Jawa, kemudian daerah yang memiliki kekayaan alam (migas) juga mengalokasikan anggaran pendidikan lebih tinggi disbanding daerah tanpa migas. ......The Focus of this study is about crowding out effect and public choice mechanism in determination of education expenditures of local government. Education spending has risen significantly over three last decades. Indonesia 2001’s decentralization is rapidly moving the country from one of the most centralized System in the world to one of the most decentralized. The country has embarked on a program of fiscal, administrative and political decentralization at the same time. It has been asserted that larger education expenditures have caused local governments to spend less on other types of government Services. Using panel of districts-level data for the period 2001-2005, this study provides a test of the hypothesis that education spending has crowded out other types of spending and try to find out which party in Indonesia that have preference in education. The results indicate that,for the period studied, there is evidence that increased local govemment education expenditures resulted in lower levels of speding on other categories of local government provided good and Services. Only four parties that pro education are Golkar,Partai Keadilan,Partai Persatuan Pembangunan(PPP) and Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Other results showed that districts located in Java spend higher education expenditures than out of Java and districts with natural resource revenue shares have higher education expenditures as well.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran Pemerintah Daerah Kotamadya/Kabupaten perkapita pada bidang pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta. Dihipotesakan pada penelitian ini hasil yang positif dan signifikan, yang artinya peningkatan pengeluaran pemerintah perkapita pada bidang pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meningkatkan pertumbuham ekanomi pada masing-masing daerah kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta. Dengan kata lain program pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah kotamadya/kabupaten tersebut, karena salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui peningkatan pendapatan perkapita. Metodologi penelilian yang digunakan adalah uji regresi panel data dengan menggunakan fixed effects untuk 6 kotamadya/kabupaten di Propinsi DKI Jakarta selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, adapun variabel bebasnya adalah pengeluaran perkapita bidang pendidikan, pengeluaran perkapita bidang program pemberdayaan masyarakat kelurahan, tenaga kerja, serta investasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah perkapita bidang pendidikan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. Demikian juga dengun tenaga kerja dan investasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terbadap pertumbuhan ekonomi.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan Indonesia, berdasarkan teori dari Ben W. Ansell dengan menggunakan perspektif ekonomi politik internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-positivistik, dengan metode analisis data kongruen dan process tracing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan di Indonesia dalam mekanisme sebab-akibat yang berbeda dengan diprediksi Ansell. Globalisasi dan demokrasi tidak begitu saja mempengaruhi sektor pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki dinamika anggaran pendidikan yang khas, yang di dalamnya, kenaikan anggaran pendidikan terjadi secara lamban, karena adanya tekanan fiskal yang dialami Indonesia. Sementara itu, kenaikan anggaran pendidikan Indonesia justru dipengaruhi oleh tiga mekanisme yang unik. Pertama, adalah Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai instrumen pemerintah Orde Baru yang mendorong kenaikan anggaran pendidikan. Kedua, ada tekanan dari jaringan pendidikan regional dan internasional, yang mana Indonesia terlibat di dalamnya. Ketiga, politik koalisi dan kompetisi dalam tubuh partai politik Indonesia juga cenderung secara bersama-sama menekan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan. Yang terpenting, momentum Pemilu 2009 telah mendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada kesimpulannya, dinamika anggaran pendidikan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh elemen-elemen politik domestik

---

ABSTRACT
This thesis studies about how globalization and democracy affected the dynamics of Indonesia‟s education budget based on Ben W. Ansell‟s theory by using international political economy‟s perspective. This research uses positivist-qualitative approach with congruence and process tracing as methods of data analysis. The result of this research shows that globalization and democracy affected Indonesia‟s education budget through some causal mechanisms which are different from Ansell‟s predictions. Globalization and democracy did not necessarily affect Indonesia‟s education sector. Indonesia has a unique dynamics of education budget, in which education budget slowly increased due to the fiscal burden. Meanwhile, the increase of education budget was affected by three unique mechanisms instead. First, it was Indonesia‟s Teacher Unions as New Order‟s infrastructural power who urged the government to increase education budget. Second, there were peer pressures from regional and international education network where Indonesia involved in. Third, the politics of coalition and competition in Indonesian political parties tended to simultaneously urge the government to increase the education budget too. Last but not least, momentum of Election 2009 had urged Susilo Bambang Yudhoyono‟s administratives to comply the Constitution 1945 by allocating education budget 20% from national and regional budget. In conclusion, the dynamics of Indonesia's education budget was rather affected by the elements of domestic politics.

Abstrak :
Peneliltian ini mencoba untuk menganalisa konsistensi antara perencanaan dan pengnggaran bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Hasil analisa tersebut selanjutnya dikaitkan dengan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang disusun oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan dan dikaitkan juga dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 masih relatif rendah. Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, ternyata tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat ketrecapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ternyata tingkat konsistensi tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja berdasarakan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan kebijakan perencanaan pendidikann nasional.

---

This research was tried to analyze the consistency between planning and budgeting in education sector at Padang Panjang Municipality during 2007-2009 that refer to Annual Development Plan (RKPD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009 and Local Government Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009. The result of this analyisis are related to education development target in regional planning document and goal achievement of Minimum Service Standards of education sector. The results showed that the consistent level of planning and budgeting in education sector in Padang Panjang Municipality during 2007-2009 still low. If its related to Goal Achievement of regional development target, the level of consistency have relationship with Goal Achievement of regional development target. But the level of consistency between planning and budgeting in education sector have not relationship with goal achievement of Minimally Service Standarts of education sector. This result showed that the regional planning in education sector are asynchronous with the national planning in education sector.

Abstrak :
Anggaran pendidikan merupakan komponen terpenting dalam mewujudkan pembangunan terutama dalam aspek sumber daya manusia, upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan alokasi anggaran hingga 20% sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Pasal 49 ayat 1. Namun, peningkatan anggaran belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kota Depok dan Kota Bogor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan yang tertuang dalam Renstra dari perspektif efisiensi alokatif, sehingga gambaran yang jelas akan menyebabkan peningkatan alokasi tidak sejalan dengan kualitas pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivism, pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah belum terpenuhinya kesesuaian antara alokasi anggaran pendidikan dengan skala prioritas di Kota Depok dan Kota Bogor, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu: (1) anggaran pendidikan belum dialokasikan secara optimal untuk berorientasi input. untuk peningkatan kualitas Renstra dan Renja pendidikan, (2) alokasi anggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan pada komponen-komponen yang tidak produktif dalam peningkatan mutu pendidikan, dan (3) program peningkatan mutu pendidikan belum dilaksanakan secara masif. Solusi utama dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas data sekolah berdasarkan kebutuhan pokok sehingga Renstra ditetapkan sesuai dengan tingkat urgensi kota, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat sesuai dengan Renstra berdasarkan skala prioritas. ...... The education budget is the most important component in realizing development, especially in the aspect of human resources, efforts that have been made are increasing the budget allocation by up to 20% in accordance with the mandate of the National Education System Law number 20 of 2003 Article 49 paragraph 1.However, the increase in the budget has not shown signs of improving the quality of education, especially in Depok City and Bogor City. Therefore, this study aims to analyze the suitability of education budget allocations with the quality of education contained in the Strategic Plan from the perspective of allocative efficiency, so that a clear picture will cause an increase in allocations to be inconsistent with the quality of education. The method used in this research is post-positivism, data collection by conducting in-depth interviews and documents as secondary data, and conducting qualitative analysis. The results of this study are that there has not been a match between the allocation of the education budget and the priority scale in Depok City and Bogor City, this is due to several things, namely: (1) the education budget has not been allocated optimally for input orientation. for improving the quality of the Renstra and Renja for education, (2) more education budget allocations are allocated to unproductive components in improving the quality of education, and (3) programs for improving the quality of education have not been implemented massively. The main solution of this research is to improve the quality of school data based on basic needs so that the strategic plan is determined according to the urgency level of the city, so that the allocated budget can be in accordance with the strategic plan based on a priority scale.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mandatory spending pemerintah yang terdiri dari kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN-D, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, dan penyediaan Dana Otonomi Khusus untuk provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel melalui perhitungan Random Effect Model (REM) dengan memasukkan unsur time lag atau jeda waktu. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa anggaran pendidikan belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia, selanjutnya pada komponen dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Untuk anggaran kesehatan, anggaran melalui belanja pemerintah pusat memiliki pengaruh positif, sementara anggaran daerah belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Sementara itu Dana Otonomi Khusus (DOK) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. ......The objectives of the study is to determine the effect of government mandatory spending which consists of the obligation to provide education budget by 20 percent of APBN-D, providing equalization funds in the form of the Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), and Dana Alokasi Khusus (DAK), provision on health budget by 5 percent of APBN and 10 percent of APBD, then the provision of Dana Otonomi Khusus (DOK) for Aceh, Papua and West Papua on Indonesia?s Human Development Index ( HDI ). This study uses panel data analysis through the calculation of Random Effects Model (REM) by incorporating the elements of time lag.Based on regression analysis results, it is known that the education budget has not had an influence on Indonesia's HDI, then the component of balance funds consisting of the Dana Alokasi Umum (DAU) and Dana Alokasi Khusus (DAK) has a positive impact, while Dana Bagi Hasil (DBH) do not yet have impact on Indonesia?s HDI. For the health budget, the budget through central government spending has a positive effect, while local government budgets have not had an influence on Indonesia's HDI. Meanwhile Dana Otonomi Khusus (DOK) has not had an influence on Indonesia's HDI.