Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui wujud kepedulian Panti Sosial Hidayatullah dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial anak terlantar di kota Palangkaraya,Kalimantan Tengah......

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini mengulas problematika proses dalam pengangkatan anak terlantar yang agamanya harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat dengan studi kasus atas Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/Pn.Kd.Mn yang dikaji dengan pengaturan pengangkatan anak yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai prinsip bahwa agama anak terlantar harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat fundamental untuk dijadikan salah satu prinsip dalam pengangkatan anak. Hal ini dilatarbelakangi dari masifnya jumlah anak terlantar yang merupakan korban bencana, yang hendak diadopsi oleh Warga Negara Asing dengan segala problematika dan potensi kejahatan terhadapnya. Pengaturan mengenai apabila agama anak yang tidak diketahui asal usulnya, maka harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat serta ketentuan agama yang harus sama antara Calon Orang Tua Angkat dengan Calon Anak Angkat ditujukan agar Warga Negara Indonesia serta masyarakat setempat menjadi pihak yang diprioritaskan untuk mengangkat anak tersebut. Selain itu, pengangkatan anak sejatinya tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga pengaturan agama yang sama antara Calon Orang Tua Angkat dengan Calon Anak Angkat untuk menghindari sengketa hukum dengan orang tua kandung di kemudian hari terutama dalam hal keperdataan yakni waris. Berdasarkan hasil analisis terhadap Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/Pn.Kd.Mn, penulis berpendapat bahwa penetapan hakim tersebut tidak tepat karena tidak memperhatikan prinsip, syarat, serta prosedur pengangkatan anak. Dengan demikian diharapkan para hakim harus berhati-hati dalam melakukan pertimbangan hukum dengan melihat segala aturan yang menyangkut dengan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia. Untuk pemerintah diharapkan dapat membentuk regulasi tambahan dalam hal pengaturan pengawasan pasca pengangkatan anak agar kepentingan terbaik bagi anak benar-benar dapat terwujud.

---

ABSTRACT
This thesis reviews the problematic process in the adoption of abandoned children whose religion must be adapted to the religion of the majority of the local people with a case study of Court Decree Number 15/ Pdt.P/2014/ Pn.Kd.Mn which is reviewed by the regulation of adoption in the legislation and others legal instruments that are applied in Indonesia. The discussion was conducted through literature studies and juridical-normative descriptive approaches. The results of the study concluded that the provisions regarding the principle that the religion of an abandoned child must be adapted to the religion of the majority of the local people is hugely fundamental to become one of the principles in adopting children. This is motivated by the massive number of abandoned children who were victims of disasters, which foreign citizens crave to adopt them with all the potential problems, crimes, and risks await. Regulations that stipulate the conformation of children with unknown religious backgrounds to the religious majority of their communities as well as the rule that obligates Prospective Adoptive Parents to have the same religion as a Prospective Adoptive Child aims to prioritize Indonesian citizens within the adoption process. In addition, the action of adopting the children does not sever the relationship between children raised with their biological parents, so that the same religious arrangement between prospective adoptive parents and adopted children is made to avoid legal disputes with biological parents in the future, especially in civil matters, such as inheritance. Based on the result of the analysis of Court Decree No. 15/Pdt.P/2014/Pn.Kd.Mn, the writer deduced that the decree in question did not pay much attention to the principle, requirements, and also the procedure of the children adoption. As such, it is expected that in the future, the judges will be more thorough in carrying out legal considerations by examining all of the regulations and the rules regarding child adoption. The government is expected to form additional regulations in terms of post child adoption supervision in order to protect the childrens best interest.

Abstrak :
Anak merupakan sumber potensi dan generasi penerus yang memiliki tugas untuk mejujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dan perlu dipersiapkan sedini mungkin agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.....

Abstrak :
Penelitian ini mengenai peran pengasuh dalam menangani anak terlantar di PSAA PU 3 Tebet yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah anak terlantar di Jabodetabek, dan bagaimana pemerintah menangani permasalah anak terlantar di Jakarta. Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 9 Panti asuhan yang dapat memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan anak. Namun karena faktor kurangnya jumlah sumber daya manusia, pengasuh harus memiliki peran-peran tambahan selain pengasuh yaitu administrator yang dampaknya pada optimalisasi pengasuhan anak. Tujuan dari penelitian ini ingin menggambarkan peran pengasuh dalam menangani anak terlantar d PSAA PU 3 Tebet, baik peran sebagai pengasuh maupun peran lain yang dijalankan. Penelitian ini berlangsung sejak bulan Oktober 2021-Juni 2021 dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian kualitatif deskriptif, serta metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan kriteria pengasuh yang sudah bekerja selama 4 tahun atau lebih, pernah mengalami pergantian anak asuh, serta memiliki peran sebagai administrator. Konsep yang menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini adalah konsep peran pengasuh, konsep anak terlantar dan konsep pola asuh. Hasil dari penelitian ini adalah peran pengasuh dibagi menjadi 2 yaitu peran pengasuhan dan peran administrasi. Peran pengasuhan merujuk pada bagaimana pengasuh memenuhi kebutuhan anak dan mendukung anak agar dapat berkembang serta bagaimana pengasuh mendidik anak agar dapat mandiri dengan menerapkan pola asuh yang tepat. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih ilmu pada mata pelajaran Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial (TLM&LS) serta menjadi pertimbangan bagi panti sosial asuhan anak untuk melakukan pengasuhan. ......This research is about the role of caregivers in dealing with neglected children in PSAA PU 3 Tebet which is discussed from the discipline of Social Welfare. This research is motivated by the high number of neglected children in Jabodetabek, and how the government handles the problem of neglected children in Jakarta. The Social Service of the DKI Jakarta Provincial Government has prepared 9 orphanages that can provide facilities to meet the needs of children. However, due to the lack of human resources, caregivers must have additional roles besides caregivers, namely administrators whose impact on optimizing child care. The purpose of this study is to describe the role of caregivers in dealing with neglected children at PSAA PU 3 Tebet, both the role as a caregiver and other roles that are carried out. This research took place from October 2021-June 2021 with the methods used were qualitative research methods and descriptive qualitative research types, and the data collection methods used were in-depth interviews, observation, and document studies. The selection of informants in this study was purposive sampling, with criteria for caregivers who had worked for 4 years or more, had experienced a change in foster children, and had a role as administrator. The concept that becomes the reference in analyzing this research is the concept of the role of caregivers, the concept of abandoned children and the concept of parenting. The result of this research is that the role of the caregiver is divided into 2, namely the role of caregiving and the role of administration. The role of nurturing refers to how caregivers meet the needs of children and support children to develop and how caregivers educate children to be independent by implementing appropriate parenting patterns. The results of this study are expected to be useful as a contribution to knowledge in the subject of Human Behavior and the Social Environment (TLM&LS) as well as a consideration for child care social institutions to provide care.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan anak remaja memiliki dinamikanya sendiri. Hal ini adalah sebagai efek dari tekanan-tekanan dan perubahan lingkungan yang mereka alami, terlebih bagi para anak yatim dan anak yang ditelantarkan oleh orangtua mereka. Dinamika tersebut bisa jadi kemalangan maupun kesengsaraan tersendiri bagi mereka sebagai sebuah pengalaman yang merugikan, tidak menyenangkan dan bahkan traumatis sehingga membuat mereka tertekan dan dampaknya adalah membuat mereka tidak dapat mengendalikan perilaku ketika berada di bawah tekanan, tidak percaya diri, pesimis dalam menghadapi kehidupan, dsbnya. Oleh karena itulah mereka membutuhkan resiliensi sebagai kapasitas yang dibutuhkan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang mereke jumpai sehari-hari. Atas dasar tersebut di atas, penulis mencoba untuk memberikan perhatian atas permasalahan ini, dengan mencoba sebuah upaya preventif agar hal-hal negatif yang telah disebutkan di atas dapat dicegah atau diminimalisasikan dengan sebuah intervensi melalui pelatihan resiliensi. Studi ini memfokuskan pada peningkatan optimisme dalam rangka pembentukan dan pengembangan kapasitas resiliensi remaja panti asuhan melalui pelatihan tujuh aspek pembentuk resiliensi yang dikembangkan oleh Reivich dan Shatte

---

ABSTRACT
The problem of teenagers has its own dynamics. This is the effect of the pressures and changes in the environment they are experiencing, especially for orphans and children who are abandoned by their parents. Such dynamics can be misfortunes and misery for them as an adverse, unpleasant and even traumatic experience that puts them under stress and the effect is that they can not control behavior when under pressure, insecurity, pessimism in the face of life, etc. That is why they need resilience as the capacity needed to deal with the difficulties and problems that they encounter everyday. On the basis of the above, the author tries to give attention to this problem, by trying a preventive effort so that the negative things mentioned above can be prevented or minimized by an intervention through resilience training. This study focuses on increasing optimism in order to establish and develop the resilience capacity of orphans through the training of seven resilience building aspects developed by Reivich and Shatte.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kehidupan sosial anak-anak terlantar di dalam Institusi Gereja Katolik Australia Barat. Penelitian ini menggunakan Metode Sejarah sebagai Metode Penelitian yang terdiri dari proses pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran sumber (interpretasi), dan penyusunan sumber (historiografi). Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa anak-anak terlantar di dalam institusi telah mendapatkan fasilitas dan pengajaran yang baik tetapi kehidupan mereka juga lekat dengan berbagai macam penyiksaan yang dilakukan petugas institusi. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana pergeseran pemikiran masyarakat mengenai kasus penyiksaan yang dialami anakanak di institusi merubah perlakuan mereka kepada mantan anak terlantar dan penghuni institusi. ......The objective of this study is the life of neglected children in a Catholic Institution in Western Australia. This study used History Research Methods, which are heuristic, verification, interpretation and historiography. The results of this study are not only the neglected children in institutions have earned good teaching and facilities but also being abused by the carers. This study also illustrates a shift in the society’s attitude towards the former institution residents.

Abstrak :
Pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan merupakan kewajiban yang diselenggarakan oleh negara. Dalam praktiknya, peluang aksesibilitas hak atas pendidikan mengharuskan adanya pengakuan negara melalui identitas hukum. Keduanya bersinggungan tatkala identitas hukum menjadi prasyarat untuk mengakses pendidikan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, eksistensi anak terlantar disebutkan secara jelas dan tegas. Problematika timbul ketika anak terlantar tidak memiliki identitas hukum, sehingga tidak dapat mengakses pendidikan. Maka, penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan utama tentang upaya pemerintah dalam memberikan pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan melalui identitas hukum bagi anak terlantar yang ditinjau dari keberlakuan Pasal 4 ayat (1) UU No.20/2003, serta praktiknya di dalam masyarakat. Penelitian ini digunakan metode socio-legal melalui pendekatan kualitatif. Data berupa bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan didukung dengan hasil observasi di Belakang Taman Ketapang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, serta wawancara terhadap beberapa pihak, seperti KPAI, LPAI, PUSKAPA, dan Yayasan Gemilang Indonesia. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan melalui identitas hukum bagi anak terlantar dapat dilihat melalui implementasi Program Wajib Belajar hingga Pendataan Penduduk Rentan Adminduk. Analisis keberlakuan Pasal 4 ayat (1) UU No.20/2003 yang dikaitkan dengan indikator “tidak diskriminatif” sebagaimana pendapat Katarina Tomasevski, dimaknai bahwa aksesibilitas pendidikan dilakukan melalui penghapusan hambatan terhadap hukum dan administratif. Ketiadaan identitas hukum bagi anak terlantar menjadi aspek krusial yang memberi batasan dan/atau hambatan terhadap pemenuhan dan perlindungan kepentingan anak. Melalui kondisi masyarakat di Belakang Taman Ketapang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ditemukan terdapat berbagai faktor internal maupun eksternal yang menjadi celah pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan bagi anak belum terpenuhi secara optimal. Bahwa seyogyanya pemenuhan aksesibilitas hak atas pendidikan melalui identitas hukum bagi anak terlantar tidak serta merta dikatakan diskriminatif, tetapi memiliki potensi diskriminatif. ......The fulfilment of the accessibility of the right to education is an obligation held by the State. In practice, opportunities for accessibility of the right to education requires state recognition through legal identity. For two by that intersect are in conflict when legal identity becomes a prerequisite for access to education. According to the Article 34 paragraph (1) UUD NRI 1945, the existence of the abandoned children was mentioned so explicitly also clearly. The problem arises when the child displaced doesn’t have a legal identity, so they can not access to education. Thus, this thesis reseacrh raises the main issues about how the government's providing the fulfilment accessibility of the right to education through legal identity for the abandoned children by the terms of Article 4 paragraph (1) of the Act Number 20/2003, as well as its practice in society. This research use a socio-legal methods and through with qualitative approach. Data on legal material were collected through literature studies supported by observations at Belakang Taman Ketapang, Pasar Minggu, South Jakarta, also interviews with several parties, such as KPAI, LPAI, PUSKAPA, and Gemilang Foundation Indonesia. The results of the analysis it can be stated that the efforts of the government in providing the fulfilment of the accessibility of the right to education through the legal identity of the abandoned children can be seen through the implementation of the Compulsory Learning Programme, the City Decent Children Policy, and the Data Collection of Vulnerable Population Administration. Analysis the implementation of the Article 4 paragraph (1) of the Act Number 20/2003, which is associated with the indicator of “non-discrimination” as argued by Katarina Tomasevski, means that accessibility of education is carried out through the removal of obstacles to law and administrative barriers. The absence of legal identity for the abandoned children’s be a crucial aspect that constrains and/or obstacles to the fulfilment and protection of the children's interests. Through the conditions of the community at Belakang Taman Ketapang, Pasar Minggu, South Jakarta, was found that there are various internal and external factors has a constitute gaps in the fulfillment accessibility of the right to education for abandoned children had not been fulfilled for optimally. That the implementation of the accessibility of the right to education through legal identity for abandoned children is not immediately said to be discriminatory, but has a potential for discrimination.

Abstrak :
Skripsi ini membahas implementasi dari pelayanan sosial yang diberikan oleh Yayasan Peduli Anak dalam rangka berpartisipasi mengupayakan pemenuhan hak anak terlantar. Penelitian ini didasari karena tingginya jumlah anak terlantar, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana informan yang dipilih didasarkan pada kriteria tertentu, dalam hal ini informan pada penelitian ini adalah pengurus dan pelaksana layanan serta penerima manfaat yang merupakaan binaan dari lembaga. Adapun jumlah informan yang diteliti adalah 13 orang. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Setelah pengumpulan data, proses kategorisasi dilakukan dalam rangka melakukan analisis pada data, proses tersebut diantaranya berupa open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil dari penelitian ini menggambarkan layanan yang diberikan oleh lembaga, yaitu layanan pengasuhan seperti keluarga yang diberikan di dalam lembaga, layanan pendidikan akademik dan non-akademik, serta layanan kesehatan. Target sasaran dari pemberian layanan adalah anak terlantar, anak jalanan, dan anak korban kekerasan, namun saat ini target sasaran didominasi oleh anak terlantar. Lembaga menyelenggarakan layanan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak anak dan mencegah kasus pernikahan dini yang kerap terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, melalui upaya pemberian layanan tersebut, lembaga telah mengupayakan pemenuhan 10 hak anak terlantar yang merupakan penerima manfaat pada lembaga. Hak tersebut diantaranya adalah hak atas nama dan status kebangsaan, hak atas persamaan dan non-diskriminasi, hak atas perlindungan, hak pendidikan, hak bermain dan berekreasi, hak makanan, hak kesehatan, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Namun dalam pengimplementasian layanan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga, terdapat beberapa hak anak yang belum dapat terpenuhi secara maksimal, diantaranya adalah hak persamaan dan non-diskriminasi khususnya dalam hal pemberian layanan pada ABK, hak kesehatan khususnya kesehatan mental, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan khususnya kesempatan bagi penerima manfaat dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak desa dimana lembaga berada. Lembaga dalam meneyelenggarakan layanan yang juga ditujukan sebagai pemenuhan hak anak terlantar telah mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, prinsip tersebut diantaranya prinsip non-diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip atas hak (hidup, kelangsungan, dan perkembangan), serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. ......The focus of this study is implementation of social services provided by Peduli Anak Foundation in order to participate in seeking the fulfillment of the rights of neglected children. This study was conducted due to high number of neglected children, especially in West Nusa Tenggara. Afterward, this study used a qualitative approach with a descriptive type of research. The selection of informants was carried out by using a purposive sampling technique, selected informants were based on certain criteria, the informants in this study were management and service implementers, also beneficiaries who were assisted by the institution. The number of researched informants were 13 people. The data collected by using document study, in-depth interview, and observation. After the data collected, several categorization processes were carried out in order to analyze the data, the processes include open coding, axial coding, and selective coding. The results of this study describe the services provided by the institution, namely Family-like Care services that given in the institution, academic and non-academic education services, and health services. Target of these services are neglected children, street children, and children who are victims of violence, but currently the target are dominated by neglected children. Services that provided by the institution aim to promote children’s rights and prevent cases of early marriage that often occur in West Nusa Tenggara. Through these efforts, the institution had sought to fulfill the 10 rights of neglected children. The rights that are fulfilled include the right of name and national status, the right ef equality and non-discrimination, the right of protection, the right of education, the right of play and recreation, the right of food, the right of health, and the right of participate in development. However, in the implementation of social services that provided by institution, there are several rights that have not been fully fulfilled, including the right of equality and non-discrimination especially in terms of provide services to children with special needs, the right of health especially for mental health, and the right of participate in development especially opportuinities for beneficiaries to participate in social activities that organized by the village where the institution’s located. Institutions in providing services that are also intended to fulfill the rights of neglected children have put forward the principle contained in the Convention on the Rights of the Child, these principles include the principle of non-discrimination, principle of the best interest of child, principle of the rights to life, survival, and development, also principle respect for the views of the child.

Abstrak :
Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pasal 33 yang mengatur dasar demokrasi ekonomi negara. Dengan menggunakan penafsiran sistematik dari kedua pasal tersebut, penyelesaian masalah fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia harus dikaitkan dengan asas demokrasi ekonomi. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tugas-tugas pemerintah untuk "memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar perlu segera dibuat.