Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Dimata KHI dan UU 1/1974 terdapat perbedaan pengaturan mengenai anak luar kawin, sehingga dalam penerapannya pun berbeda. Tesis ini membahas mengenai efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KHI dan UU 1/1974, serta akibat dari putusan itu dalam hal terjadinya pewarisan khususnya anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyimpang dari ketentuan mengenai anak luar kawin dalam KHI dan UU 1/1974, sehingga akibatnya dalam hal pewarisan, putusan tersebut tidak wajib diikuti selama bertentangan dengan ajaran agama. ...... The children who are born on unregistered marriage do not have a civil relationship with their biological father. The existence of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has changed the civil relationship of children who born out of wedlock with their biological father. There are differences between the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974 on regulatory and enforcement regarding children born out of wedlock. The thesis discussed about the effectiveness of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 against the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974, including the consequences of the decision toward the right of children born out of wedlock to inherit from their father. The thesis concluded that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has deviated from the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974 on children born out of wedlock regulation thus the decision is not compulsory to be adhered as long as it is contrary to the religion.

Abstrak :
Anak luar kawin lahir akibat dari suatu hubungan di luar perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun negara. Setiap anak, tanpa memandang statusnya, memiliki hak atas identitas yang diwujudkan dalam bentuk akta kelahiran. Perbedaan status antara anak luar kawin dengan anak sah menjadikannya memiliki kedudukan yang berbeda dalam memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya. Dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya tertulis nama ibu saja, sehingga anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pada praktiknya, banyak ayah yang merasa tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi maupun memenuhi hak-hak anak luar kawin lainnya karena tidak dicantumkan namanya pada akta kelahiran anak luar kawin. Padahal, setiap anak juga berhak untuk dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Tidak adanya hubungan perdata antara ayah dengan anak luar kawin menyebabkan hak-hak anak tersebut berkurang ataupun hilang, salah satunya ialah hak waris. Sehingga, apabila ingin memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, maka ayah tersebut harus melakukan pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yakni dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyertakan bukti yang menunjukkan kebenaran adanya hubungan darah yang umumnya dilakukan dengan tes DNA atau deoxyribonucleic acid. Permohonan pengakuan anak luar kawin dapat pula diajukan oleh ibu kandung dari anak maupun anak itu sendiri. Pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin merupakan hasil penetapan pengadilan dari permohonan pengakuan anak luar kawin. Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum yang akan terjadi terhadap anak maupun ayahnya dengan dicantumkannya nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin. Selain itu, dengan timbulnya hubungan perdata dengan anak luar kawinnya akankah menimbulkan dampak bagi keluarga lain dari ayah apabila ayah tersebut memiliki istri maupun anak sah. Penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr. ......Children out of wedlock are born as a result of a relationship outside of marriage that deemed according to religion and state. Every child, regardless of their status, has the right to identity which manifested in the form of a birth certificate. The difference of status between children out of wedlock and legitimate children makes them have a different position in having civil relations with their parents. In the birth certificate of a child out of wedlock only the mother's name is written, so that a child out of wedlock only has a civil relationship with his mother. In practice, many fathers feel they have no obligation to support or fulfill the rights of their children out of wedlock since their names are not listed on the birth certificates of children out of wedlock. In fact, every child also has the right to be raised by both parents. The absence of a civil relationship between father and child out of wedlock causes the child's rights to decrease or even disappear, one of which is the inheritance rights. However, if someone wants to have a civil relationship with their biological father, the father must acknowledge an illegitimate child as stipulated in Presidential Regulation Number 96 of 2018, namely by submitting an application to the court and showing evidence of a blood relationship which is generally carried out by blood test DNA or deoxyribonucleic acid. An application for acknowledgement of a child out of wedlock can also be submitted by the biological mother of the child or even the child himself. The inclusion of the father's name on the birth certificate of a child out of wedlock is the result of a court determination on an application for the acknowledgement of a child out of wedlock. The problems that underlies this research is regarding the legal consequences that will occur to both the child and the father by including the father's name on the birth certificate of a child out of wedlock. Moreover, the emergence of a civil relationship with illegitimate child will have an impact on other families from the father if the father has a wife or legitimate children. The research will answer these problems by analyzing the case at the North Jakarta District Court Determination Number 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.

Abstrak :
[ABSTRAK
Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang dilakukan secara sah dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan atas hak-haknya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika anak yang dilahirkan tidak dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka negara tidak dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadapnya. Dengan begitu, persoalan hubungan keperdataan ayah dan anak menjadi bermasalah. Pembuktian hubungan keperdataan antara ayah dan anak luar kawin menjadi sulit. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan yang pada intinya mengatakan bahwa ayah biologis dari anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan anak tersebut, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, oleh karenanya penulis mengangkat pokok permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana kedudukan anak sah yang kemudian dapat dibuktikan berdasarkan Tes DNA bahwa si suami bukan ayah biologisnya dalam pembuktian hubungan keperdataan antara ayah dengan anak dan bagaimana kedudukan tes DNA dan penerapan hukumnya pada pembuktian hubungan keperdataan antara ayah dan anak tersebut dalam Putusan No. 66/Pdt.G/2012/PTA.Sby dan Putusan No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan keperdataan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi adalah ayah biologis dari anak luar kawin tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak luar kawin. Mengenai kedudukan tes DNA sebagai salah satu alat bukti yang dapat membuktikan hubungan keperdataan antara ayah dan anak luar kawin dapat diterapkan, karena tes DNA mempunyai hasil akurasi yang tepat, namun dalam memerintahkan suatu tes DNA, hakim harus memeperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
Children who were born in or as a result of a legitimate marriage and recorded in accordance with the legislation in force, law can provide certainty and protection of their rights. The problem is when a child is not born in or as a result of a legitimate marriage, then the state can not provide certainty and protection against him. That , the issue of civil relationship of father and son became problematic. Proof of civil relationship between father and son outside marriage becomes difficult. The Constitutional Court issued a ruling that essentially says that the biological father of a child outside of marriage can have a civil relationship with the child, as long as can be proved by science and technology exist, therefore the authors raise the issue in this thesis is how the position of the legitimate child then it can be proven by DNA testing that the husband is not the biological father in the proof of civil relationship between the father and son and how the position of DNA testing and application of the ruling on evidentiary civil relationship between the father and the child in Decision No. 66 / Pdt.G / 2012 / PTA.Sby and Decision No. 1484 / Pdt.G / 2012 / PA.Bms. The research method used in this research is normative juridical. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the civil relationship referred to in the Decision of the Constitutional Court is the biological father of a child outside of marriage still has a legal obligation to provide maintenance to a child outside marriage. Regarding the position of DNA testing as one type of evidence that can prove the civil relationship between father and son outside of marriage can be applied, because the accuracy of the results of DNA tests have the right, but in order a DNA test, the judge must consider the facts existing and regulations legislation in force.;Children who were born in or as a result of a legitimate marriage and recorded in accordance with the legislation in force, law can provide certainty and protection of their rights. The problem is when a child is not born in or as a result of a legitimate marriage, then the state can not provide certainty and protection against him. That , the issue of civil relationship of father and son became problematic. Proof of civil relationship between father and son outside marriage becomes difficult. The Constitutional Court issued a ruling that essentially says that the biological father of a child outside of marriage can have a civil relationship with the child, as long as can be proved by science and technology exist, therefore the authors raise the issue in this thesis is how the position of the legitimate child then it can be proven by DNA testing that the husband is not the biological father in the proof of civil relationship between the father and son and how the position of DNA testing and application of the ruling on evidentiary civil relationship between the father and the child in Decision No. 66 / Pdt.G / 2012 / PTA.Sby and Decision No. 1484 / Pdt.G / 2012 / PA.Bms. The research method used in this research is normative juridical. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the civil relationship referred to in the Decision of the Constitutional Court is the biological father of a child outside of marriage still has a legal obligation to provide maintenance to a child outside marriage. Regarding the position of DNA testing as one type of evidence that can prove the civil relationship between father and son outside of marriage can be applied, because the accuracy of the results of DNA tests have the right, but in order a DNA test, the judge must consider the facts existing and regulations legislation in force.;Children who were born in or as a result of a legitimate marriage and recorded in accordance with the legislation in force, law can provide certainty and protection of their rights. The problem is when a child is not born in or as a result of a legitimate marriage, then the state can not provide certainty and protection against him. That , the issue of civil relationship of father and son became problematic. Proof of civil relationship between father and son outside marriage becomes difficult. The Constitutional Court issued a ruling that essentially says that the biological father of a child outside of marriage can have a civil relationship with the child, as long as can be proved by science and technology exist, therefore the authors raise the issue in this thesis is how the position of the legitimate child then it can be proven by DNA testing that the husband is not the biological father in the proof of civil relationship between the father and son and how the position of DNA testing and application of the ruling on evidentiary civil relationship between the father and the child in Decision No. 66 / Pdt.G / 2012 / PTA.Sby and Decision No. 1484 / Pdt.G / 2012 / PA.Bms. The research method used in this research is normative juridical. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the civil relationship referred to in the Decision of the Constitutional Court is the biological father of a child outside of marriage still has a legal obligation to provide maintenance to a child outside marriage. Regarding the position of DNA testing as one type of evidence that can prove the civil relationship between father and son outside of marriage can be applied, because the accuracy of the results of DNA tests have the right, but in order a DNA test, the judge must consider the facts existing and regulations legislation in force., Children who were born in or as a result of a legitimate marriage and recorded in accordance with the legislation in force, law can provide certainty and protection of their rights. The problem is when a child is not born in or as a result of a legitimate marriage, then the state can not provide certainty and protection against him. That , the issue of civil relationship of father and son became problematic. Proof of civil relationship between father and son outside marriage becomes difficult. The Constitutional Court issued a ruling that essentially says that the biological father of a child outside of marriage can have a civil relationship with the child, as long as can be proved by science and technology exist, therefore the authors raise the issue in this thesis is how the position of the legitimate child then it can be proven by DNA testing that the husband is not the biological father in the proof of civil relationship between the father and son and how the position of DNA testing and application of the ruling on evidentiary civil relationship between the father and the child in Decision No. 66 / Pdt.G / 2012 / PTA.Sby and Decision No. 1484 / Pdt.G / 2012 / PA.Bms. The research method used in this research is normative juridical. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the civil relationship referred to in the Decision of the Constitutional Court is the biological father of a child outside of marriage still has a legal obligation to provide maintenance to a child outside marriage. Regarding the position of DNA testing as one type of evidence that can prove the civil relationship between father and son outside of marriage can be applied, because the accuracy of the results of DNA tests have the right, but in order a DNA test, the judge must consider the facts existing and regulations legislation in force.]

Abstrak :
Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendifinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dikenal sebagai anak luar nikah. Dalam pasal 43 ayat (2) UU No. l Tahun 1974 disebutkan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal anak luar kawin itu. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974, mengenai anak luar kawin akan digunakan ketentuan yang lama yaitu KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata pada umumnya membedakan kedudukan serta perlindungan hukum antara anak luar kawin dan anak sah. Secara hukum, anak sah memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan anak luar kawin. Perbedaan ini dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemanusiaan. Apabila dibandingkan dengan di Belanda, sebagai negara asal KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, perbedaan kedudukan antara anak sah dengan anak luar kawin ini sudah tidak terlalu jelas terlihat. Belanda telah banyak melakukan perkembangan dan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan mereka terkait kedudukan dan perlindungan hukum anak luar kawin sehingga antara anak sah dan anak luar kawin mempunyai kedudukan hukum yang setara. Tesis ini akan membahas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia serta perbandingannya dengan di Belanda. Seilain itu dalam tesis ini juga akan dibahas dan dianalisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2142K/Pdt/1989. Penelitian ini adalah penelitian berjenis hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif dan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Indonesia cukup berbeda dengan yang ada saat ini di Belanda. Ketentuan perundang-undangan terhadap kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Belanda sudah banyak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Sedangkan mengenai anak luar kawin di Indonesia masih diberlakukan ketentuan dalam KUHPerdata. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah meninjau ulang permasalahan serta ketentuan perundang-undangan di Indonesia guna menjamin perlindungan hukurn yang penuh terhadap kedudukan anak luar kawin di Indonesia. ......Article 42 of Law Number I ofthe year 1974 defined legitimate child as child born in or as a result of a legitimate marriage. While children bom outside a legitimate marriage is known as an illegitimate child. Article 43 point (2) of Law Number l of the year 1974 stated that the status of an illegitimate child shall be Further regulated on a Govemment Regulation. But up until now, there is no Government Regulation governing the subject. Therefore, pursuant to Article 66 of Law Number 1 of the year 1974, concerning the illegitimate children, will be used the old provisions of the Indonesian Civil Code. The provisions of the Indonesian Civil Code generally distinguish the legal status and protection between an illegitimate and legitimate child. Legally, legitimate children have a stronger legal status and protection than illegitimate children. This distinction is considered incompatible with the sense of justice, decency and humanity. Compared with the Netherlands, as the country of origin of the Indonesian Civil Code, the difference between legitimate children mtd children born out of wedlock is not so clearly visible. The Dutch have done many developments and changes to their statutory provisions related to the legal status and protection of children bom out of wedlock so that there is an equal standing between legitimate children and children born outside a legitimate marriage. This thesis will discuss the legal, status and protection of illegitimate children in Indonesia and its comparison with the Netherlands. In this thesis will also be discussed and analyzed the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2142K/Pdt/1989. This research is a normative juridical law manifold with qualitative methods and descriptive design. The results stated that the legal status and protection of illegitimate children in Indonesia is quite different from those currently in the Netherlands. Statutory provisions on legal status and protection of illegitimate children in the Netherlands has come trough a great progress in accordance with the development ofthe society. As for children outside of marriage in Indonesia, the provisions of the Indonesian civil code are still applicable. The results of this study suggest that the government should review the issues and the provisions of legislation in Indonesia in order to ensure full legal protection against the position of a child outside marriage in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas perihal ahli waris terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan karena adanya hubungan darah. Ahli waris karena adanya hubungan darah dalam hal ini adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada hak mewaris anak luar kawin, dimana anak luar kawin berbeda kedudukannya dengan anak sah dimata hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kenyataannya dimana anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sasaran penulis dalam tesis ini adalah apakah anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris atas harta peninggalan orang tuanya sendiri (ayahnya) dan tindakan apa yang dilakukan seorang Notaris/PPAT untuk membantu agar harta peninggalan tersebut dapat dimiliki oleh isteri dan anak luar kawin yang ditinggalkan oleh si Pewaris. Semoga Tesis ini dapat menjadi bacaan bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya. ......This thesis discusses the subject is due to the heirs of the marriage relationship and because of blood ties. Heirs of blood relationship in this case are the children who are born within marriage. In this thesis the author focuses on the inherited rights of the child outside of marriage, where the child outside of marriage different from his position with a legitimate child before the law, according to Law No. 1 of 1974 and the Book of Civil Law Act. In fact, where a child outside of marriage has only a legal relationship with her mother and her family. Target the author in this thesis is whether the child has the right to marry outside the inherited legacy of his own parents (his father) and what action is undertaken by a Notary / PPAT to help make these treasures can be owned by the wife and children outside marriage are left by the heir. Hopefully this thesis can be useful reading and add insight to the readers.

Abstrak :
[ABSTRAK
A dan B membina suatu hubungan bersama yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Hasil hubungan tersebut melahirkan anak luar kawin bernama X. X lahir berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 924/U/PROP/2000 dengan tertulis bahwa A dan B adalah orang tua darinya. X di dalam Akta Kelahiran tersebut seharusnya tertulis nama ibunya saja yaitu B. Selain itu juga ada Penetapan 07/Pdt.P/2003/PN.KTG yang menetapkan bahwa X adalah anak kandung dari A dan B. Bagaimana pengaturan anak luar kawin dan akta kelahiran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? mengapa terdapat akta kelahiran yang masih memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri? Penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan wawancara. Data Penelitian yang diperoleh Penulis bahwa A dan B tidak pernah terikat dalam perkawinan yang sah. X adalah benar anak luar kawin Akta kelahiran X dikatakan tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Penulis berpendapat seharusnya Akta Kelahiran X hanya tertulis nama ibunya saja berdasarkan Pasal 43 ayat (1) KUHPer. Masalah pembuktian kebenaran akta tersebut harus melalui suatu proses pembuktian di Pengadilan dan siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan ketidakbenaran akan isi akta tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada X sebagai anak luar kawin adalah pengakuan anak. Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri haruslah lebih teliti dalam melaksanakan ketentuan pengakuan anak luar kawin sesuai dengan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACT
A and B building a relationship that not bound together in legal marriage. The result of these relationships childbearing outside marriage named X. X was born by a Birth Certificate number 924/U/PROP/2000 in writing that A and B are the parent of X. X in the birth certificate should be written B name. There was also 07/Pdt.P/2003/PN.KTG stipulate that X is the biological child of A and B. How to setup the child outside marriage and birth certificates according to the legislation in force in Indonesia? Why the certificate of birth still Required Determination from district court? The writer use this issue using the method normatif of law analism and its support by interview. The data tell that A and B never been married in legal marriage and X is correct the children outside marriage. The certificate of birth of X not registered in civil registry office of DKI Jakarta. The writer assume that the parent of X in the certificate of birth is B base on Chapter 43 paragraph (1) KUHPer. The problem validating certificates must be proceed by court and the person who substantiate must be prove uncorrectly on the content of the certification. Form of legal protection that can be given to X as a child outside marriage is recognized endorsment. Civil registry Office and the District Court should be more careful in carrying out the provisition of recognition in accordance with the child outside of marriage that has been set in the legislation.;A and B building a relationship that not bound together in legal marriage. The result of these relationships childbearing outside marriage named X. X was born by a Birth Certificate number 924/U/PROP/2000 in writing that A and B are the parent of X. X in the birth certificate should be written B name. There was also 07/Pdt.P/2003/PN.KTG stipulate that X is the biological child of A and B. How to setup the child outside marriage and birth certificates according to the legislation in force in Indonesia? Why the certificate of birth still Required Determination from district court? The writer use this issue using the method normatif of law analism and its support by interview. The data tell that A and B never been married in legal marriage and X is correct the children outside marriage. The certificate of birth of X not registered in civil registry office of DKI Jakarta. The writer assume that the parent of X in the certificate of birth is B base on Chapter 43 paragraph (1) KUHPer. The problem validating certificates must be proceed by court and the person who substantiate must be prove uncorrectly on the content of the certification. Form of legal protection that can be given to X as a child outside marriage is recognized endorsment. Civil registry Office and the District Court should be more careful in carrying out the provisition of recognition in accordance with the child outside of marriage that has been set in the legislation.;A and B building a relationship that not bound together in legal marriage. The result of these relationships childbearing outside marriage named X. X was born by a Birth Certificate number 924/U/PROP/2000 in writing that A and B are the parent of X. X in the birth certificate should be written B name. There was also 07/Pdt.P/2003/PN.KTG stipulate that X is the biological child of A and B. How to setup the child outside marriage and birth certificates according to the legislation in force in Indonesia? Why the certificate of birth still Required Determination from district court? The writer use this issue using the method normatif of law analism and its support by interview. The data tell that A and B never been married in legal marriage and X is correct the children outside marriage. The certificate of birth of X not registered in civil registry office of DKI Jakarta. The writer assume that the parent of X in the certificate of birth is B base on Chapter 43 paragraph (1) KUHPer. The problem validating certificates must be proceed by court and the person who substantiate must be prove uncorrectly on the content of the certification. Form of legal protection that can be given to X as a child outside marriage is recognized endorsment. Civil registry Office and the District Court should be more careful in carrying out the provisition of recognition in accordance with the child outside of marriage that has been set in the legislation.;A and B building a relationship that not bound together in legal marriage. The result of these relationships childbearing outside marriage named X. X was born by a Birth Certificate number 924/U/PROP/2000 in writing that A and B are the parent of X. X in the birth certificate should be written B name. There was also 07/Pdt.P/2003/PN.KTG stipulate that X is the biological child of A and B. How to setup the child outside marriage and birth certificates according to the legislation in force in Indonesia? Why the certificate of birth still Required Determination from district court? The writer use this issue using the method normatif of law analism and its support by interview. The data tell that A and B never been married in legal marriage and X is correct the children outside marriage. The certificate of birth of X not registered in civil registry office of DKI Jakarta. The writer assume that the parent of X in the certificate of birth is B base on Chapter 43 paragraph (1) KUHPer. The problem validating certificates must be proceed by court and the person who substantiate must be prove uncorrectly on the content of the certification. Form of legal protection that can be given to X as a child outside marriage is recognized endorsment. Civil registry Office and the District Court should be more careful in carrying out the provisition of recognition in accordance with the child outside of marriage that has been set in the legislation., A and B building a relationship that not bound together in legal marriage. The result of these relationships childbearing outside marriage named X. X was born by a Birth Certificate number 924/U/PROP/2000 in writing that A and B are the parent of X. X in the birth certificate should be written B name. There was also 07/Pdt.P/2003/PN.KTG stipulate that X is the biological child of A and B. How to setup the child outside marriage and birth certificates according to the legislation in force in Indonesia? Why the certificate of birth still Required Determination from district court? The writer use this issue using the method normatif of law analism and its support by interview. The data tell that A and B never been married in legal marriage and X is correct the children outside marriage. The certificate of birth of X not registered in civil registry office of DKI Jakarta. The writer assume that the parent of X in the certificate of birth is B base on Chapter 43 paragraph (1) KUHPer. The problem validating certificates must be proceed by court and the person who substantiate must be prove uncorrectly on the content of the certification. Form of legal protection that can be given to X as a child outside marriage is recognized endorsment. Civil registry Office and the District Court should be more careful in carrying out the provisition of recognition in accordance with the child outside of marriage that has been set in the legislation.]

Abstrak :
[ABSTRAK
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Penulis berasumsi bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai kedudukan anak luar kawin ditinjau dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya adalah melalui pengakuan terhadap anak luar kawin dan pengesahan anak luar kawin pada saat perkawinan kedua orangtuanya. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim orang tua dari anak luar kawin tidak melakukan pengesahan terhadap anak luar kawin mereka pada saat perkawinan, sehingga meminta penetapan pengadilan negeri. Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Penulis setuju dengan pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.

---

ABSTRACT
Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form a happy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that one of purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is on the position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974 concerning marriage and analysis to determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research. Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate child only has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can be done to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father?s family is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time of his parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains an illegitimate child endorsement, can be done in state court determination as described in Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration of residence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim an illegitimate child?s parents do not approve of the marriage of their children at the time of marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who has exceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24 year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administration of residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legal considerations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM.;Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form a happy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that one of purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is on the position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974 concerning marriage and analysis to determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research. Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate child only has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can be done to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father?s family is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time of his parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains an illegitimate child endorsement, can be done in state court determination as described in Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration of residence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim an illegitimate child?s parents do not approve of the marriage of their children at the time of marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who has exceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24 year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administration of residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legal considerations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM.;Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form a happy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that one of purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is on the position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974 concerning marriage and analysis to determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research. Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate child only has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can be done to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father?s family is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time of his parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains an illegitimate child endorsement, can be done in state court determination as described in Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration of residence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim an illegitimate child?s parents do not approve of the marriage of their children at the time of marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who has exceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24 year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administration of residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legal considerations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM., Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form a happy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that one of purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is on the position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974 concerning marriage and analysis to determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research. Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate child only has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can be done to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father’s family is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time of his parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains an illegitimate child endorsement, can be done in state court determination as described in Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration of residence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim an illegitimate child’s parents do not approve of the marriage of their children at the time of marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who has exceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24 year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administration of residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legal considerations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM.]

Abstrak :
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menganalisa ketetapan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan perwalian anak luar kawin yang masih berstatus di bawah umur sebagai ahli waris pada penetapan tersebut di atas, yang permohonan penetapannya dilakukan untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa apabila salah satu orang tua telah meninggal dan meninggalkan anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka harta peninggalan mereka harus tetap diberikan melalui prosedur yang tertera pada Ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan hukum terkait lainnya. Pengakuan dan perwalian terhadap anak luar kawin tersebut wajib dilaksanakan dan ditetapkan oleh pengadilan supaya memperoleh perlindungan hukum yang kuat dari negara khususnya dalam hak mewaris. ......This study was carried out with the aim of describing and analyzing the decisions of the Panel of Judges in determining the application for guardianship of illegitimate children who are still underage as heirs in the determination above, whose application for stipulation is carried out to provide legal protection for children. The research method used in this study is a normative juridical type. The results of the study explain that if one of the parents has died and left a child out of wedlock who has been legally recognized, then their inheritance must still be given through the procedures stated in the provisions of the Civil Code and other related laws. Recognition and guardianship of the child out of wedlock must be implemented and determined by the court in order to obtain strong legal protection from the state, especially in the right of inheritance.

Abstrak :
Tesis ini membahas peranan notaris dalam proses pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah. Di dalam K.U.H.Perdata dan Undang-Undang Perkawinan terdapat pembedaan antara anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan biasa disebut anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan biasa disebut anak luar kawin. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sehingga anak luar kawin tidak mendapat hak yang sama dari ayahnya seperti anak sah. Tetapi dalam K.U.H.Perdata memberi kesempatan bagi anak luar kawin untuk dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, dengan cara mengakui anak luar kawin yang biasa disebut dengan proses pengakuan anak luar kawin. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan melalui Akta Notaris. Permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut adalah bagaimana proses peningkatan anak luar kawin menjadi anak sah dalam hukum perdata Indonesia dan bagaimana akibat hukum dalam hal tidak dilakukannya pengesahan anak luar kawin. Metode penelitian yang dipakai dalam membahas permasalahan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan perlunya dikeluarkan suatu aturan untuk melengkapi proses serta akibat hukum dalam pengakuan anak luar kawin dan pengesahannya sebagai pengaturan dan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

This thesis focus on notary role in confession of external marriage child into legitimate child. In civil code and marriage act there are differencies between child who born in marriage usually called legitimate child and external marriage child. External marriage child does not have law relationship with his/her father so that the external marriage child does not have the same right like legitimate child. But, in civil code giving chance to external marriage child to change the status into legitimate child by confession of external marriage child. That child confession can be done by notary act. The problem that arise from that background is how the external marriege child proces to become a legal child in Indonesia civil code and how the law consequences in the matter of no authentication of external marriage child. Research method which used in this problem is normative law research method. The data were collected researcher suggest that there is importance to release an act in order to complete the proces and also law consequences in external marriage child confession and the authentication as act and implementation of marriage act number 1 year 1974 about marriage.