Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia as the 16th largest economy in the world, the 4th in Asia-after China, Japan and India as well as Southeast Asia?s largest-has the potential to be the seventh biggest by 2030, due to the increasing economic. Indonesia also has many potential natural resources that can be utilized to support development in order to increase the nation welfare. However, the number of poor people still has not been significantly reduced, reaching 28.07 million or 11.37% of the total population in 2013. The Government has tried to reduce poverty with some programs such as BLT (Bantuan Langsung Tunai/Direct Cash Assistance) and Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Community Health Protection Scheme). However, the programs are considered not effective and do not make poor people become financially independent. Ironically, in inadequate evaluation, the Government continues to runs the programs. By using a qualitative approach, researchers will provide policy alternatives that can be implemented by Government.

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia, ke-4 di Asiasetelah Cina, Jepang dan India serta memiliki potensi menjadi yang terbesar ketujuh di Asia Tenggara pada tahun 2030 sesuai dengan peningkatan ekonominya. Indonesia juga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin masih belum berkurang secara signifikan, pada tahun 2013 mencapai 28.070.000 atau 11,37% dari total penduduk. Pemerintah telah mencoba untuk mengurangi kemiskinan dengan beberapa program seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Namun, program-program tersebut dianggap tidak efektif dan tidak membuat orang miskin menjadi mandiri secara finansial. Ironisnya, dalam evaluasi yang tidak memadai, Pemerintah tetap menjalankan program-program tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan memberikan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah.