Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris X dalam pembuatan 2 (dua) akta pendirian perusahaan atas nama perusahaan yang sama dengan susunan kepungurusan yang sebagian berbeda. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris X terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum sebagaimana terbukti dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan akibat hukum dari adanya 2 (dua) Akta Pendirian Perusahaan atas nama perusahaan yang sama adalah terhadap Akta Pendirian PT. X Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris X tetap dianggap sah dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan melalui pengadilan sedangkan Akta Pendirian PT. X Nomor 13 tetap sah karena telah memenuhi persyaratan administratif yang diatur oleh Departemen Hukum dan HAM dan telah mendapatkan pengesahan mengenai status badan hukum PT dari Menteri Hukum dan HAM.

---

This thesis discusses about the misconduct of Notary Code of Ethics committed by a notary public. Notary X in the creating of two deed of establishment on behalf of the same company with the management of some different arrangement. This research is the study of law with the normative nature of descriptive evaluative research. The result of this study is that the Notary X has proven careless in performing his duty and responsibility as a Notary which is not fulfilling the interest of both parties in a legal act, as evidenced by the Central Supervisors Assembly of Notary No: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 and the legal consequences of the two companies on behalf of the same company on the Establishment Deed PT. X No. 12 was made before Notary X is still considered valid and may be canceled or cancellation requested through the courts while the deed of establishment of PT. X No. 13 remain in force through legal entity administration due to the decision of minister concerning legalization of company as a legal entity."

"Kehidupan manusia yang selalu berubah dan berkembang (dinamis) tidak statis menimbulkan berbagai macam kegiatan didunia ini, tidak terkecuali dalam kegiatan berbisnis atau melakukan kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Kegiatan usaha tersebut ada yang dilakukan secara perorangan atau sendiri ada pula yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Kegiatan usaha manusia secara bersama-sama atau berkelompok ini banyak bentuk dan ragamnya serta lazim disebut sebagai badan usaha atau organisasi usaha. Badan usaha-badan usaha yang ada dalam sistem hukum dagang kita, diantaranya adalah Maatschap Atau Persekutuan Perdata, Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire Vennootschap) dan PT (Perseroan Terbatas). Badan usaha PT (Perseroan Terbatas) inilah yang lazim dan sering digunakan oleh pelaku bisnis di tanah air. Aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas ini diatur dalam suatu Undang-undang yang sangat rinci dan lengkap yang dinamakan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang ini sangat jelas bahwa dasar suatu pendirian PT (Perseroan Terbatas) adalah perjanjian. Sehingga dasar dari pendirian suatu PT (Perseroan Terbatas) yang dituangkan dalam suatu Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris dengan bahasa Indonesia tersebut adalah Perjanjian. Para pihak dapat dengan bebas menentukan apa-apa yang akan diperjanjikannya dalam akta pendirian tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Perjanjian tersebut haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dan Perjanjian ini mengikat para pihak yang membuatnya. Hal inilah yang disebut sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menjadi dasar dalam pendirian suatu PT (Perseroan Terbatas).

---

Human life is always changing and evolving (Dynamic) not static pose a variety of activities in this world, not least in business activities or conduct business in meeting their needs The. The business activity is done to individuals or own some are done together or in groups. The business activities of humans together or in groups, many forms and manifold and commonly referred to as a business entity or organization business. Business entities-entities that exist in the legal system we trade, including the Maatschap Or Guild Civil Code, the Company Firm (Fa), a limited partnership (CV namely Commanditaire Vennootschap) and PT (Company Limited). The business entity PT (Company Limited) is that common and often used by businesses in the country.

The rules and regulations governing Company Limited is regulated in an Act that very detailed and complete, called the Law Company Limited (Company Law). In Act mentioned that the Limited Liability Company (PT) is a legal entity established under the agreement, activities venture with a capital base that is entirely divided into stock, and meet the requirements set forth in this law and its implementing regulations.

From understanding given by this law very it is clear that the basis of an establishment of PT (Company Limited) is an agreement. So that the basis of the establishment of a PT (Limited Liability Company) as outlined in a Deed Incorporation before a Notary with language Indonesia is the Agreement. The parties may freely determine what is going diperjanjikannya in the deed, provided they do not conflict to morality, public order and law. The agreement must comply with the provisions a legal contract and the terms of this Agreement binds the parties who made it. This is what is referred to as The principle of freedom of contract contained in Article 1338 The Book of the Law of Civil Law and the basis for the the establishment of a PT (Company Limited)."

"Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

"

"Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting di Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan hukum yang dipilih oleh para investor PMDN maupun PMA karena memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar PT tersebut harus memperhatikan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris termasuk Perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), Kode Etik Notaris, dan peraturan perundangundangan yang terkait. Tesis ini membahas kasus pembatalan Akta Pendirian PT PMDN yaitu PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2013. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dan eksplanatoris.Berdasarkan hasil analisa Penulis menyimpulkan bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait (i) Pasal 37 ayat (2) dan (4) UUPM mengenai persetujuan dan izin pelaksanaan PT sebelum UUPM; (ii) Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT; (iii) legal standing Pemohon dan (iv) tidak terpenuhinya kasus ini sebagai gugatan voluntair. Untuk mencegah terjadinya cacat hukum dalam Akta Notaris yang dapat mengakibatkan pembubaran perseroan, maka Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN sebagai pembuat Akta Pendirian dan Perubahan AD PT wajib bertindak saksama dan teliti dalam melihat, memperhatikan dan menyusun pasal-pasal di dalam Anggaran Dasar PT agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Domestic Capital Investment - DCI (PMDN) and Foreign Direct Investment - FDI (PMA) to be one important source of financing in Indonesia as it is implemented based on Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment (UUPM). Limited Liability Company (PT) become the legal entity chosen by the DCI and FDI investor as it has a clear legal basis based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company (UUPT). In forming the Deed of Incorporation and the Amendment of AoA of a PT, Notary should carefully note and comply with Law Number 30 Year 2004 on Notary duty, including its Amendment Number 2 Year 2014 (UUJN), the Notary?s Code of Ethics and its related applicable regulations. This thesis will analyze the case of the Annulment of the Deed of Incorporation of PT PMDN, i.e. PT SINTAI INDUSTRY SHIPYARD, based on the Supreme Court Affirmation No. 3042 K/Pdt/2013. This thesis is a normative legal research and a descriptive and explanatory analytical study.From the study of this case, the Author conclude that the Judge has wrongfully-applied the law by no carefully considered the applicable laws and regulations, in particular related to (i) Article 37 paragraph (2) and (4) of UUPM regarding the approvals and operational permits of PT prior to the validity of UUPM; (ii) Article 146 paragraph 1 (c) of UUPT; (iii) the legal standing of the Applicant and (iv) non-fulfillment of this case as the voluntarily lawsuit. To prevent any legal defects in the Notarial Deed that could lead to the dissolution of the Company, the Notary as the drafter of the Deed of Incorporation and Amendment of AoA of PT under Article 16 paragraph (1) point (a) of UUJN is obliged to act carefully and thoroughly in reviewing and preparing the AoA of PT in order to comply with the applicable laws and regulations."

"Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersilat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat terjadi apabila tidak dilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

---

Court decision that States do not have any binding legal force of a Limited Liability Company Establishment Deed made by the Notary to be the background of this thesis. Main problems are the legal considerations that may affect the cancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by the Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment is canceled by the Court. This research is based on the research literature related to the type of juridical normative research with the research type offact finding and problem finding research which shows that cancellation of deed of establishment of Limited Liability Company can occur when the establishment is not made in line with the obligations of Capital deposit as stated or govem in Articles of Association and/or the provision of the Law, and type of notary responsibilities regarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited Liability Company by the court."

"ABSTRAKPutusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notarismenjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenaipertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta PendirianPerseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notarisapabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan olehPengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yangbersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah factfinding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawabanpermasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat teijadi apabila tidakdilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atauketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadapAkta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

---

ABSTRACTCourt decision that states do not have any binding legal force of a LimitedLiability Company Establishment Deed made by the Notaiy to be the backgroundof this thesis. Main problems are the legal considerations that may aifect thecancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by theCourt, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment iscanceled by the Court. This research is based on the research literature related tothe type of juridical normative research with the research type offactfinding andproblem finding research which shows that cancellation of deed of establishmentof Limited Liability Company can occur when the establishment is not made inline with the obligations of capital deposit as stated or govern in Articles ofAssociation and/or the provision of the Law, and type of notaiy responsibilitiesregarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited LiabilityCompany by the court."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu problema atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Dimana pelanggaran tersebut merugikan klienklien si Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Notaris X, salah satu Notaris di Jakarta tiba-tiba meninggalkan jabatannya sebagai seorang Notaris dan tidak diketahui keberadaannya. Pada waktu itu, klien Notaris X tersebut sedang menunggu penerbitan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan perseroan terbatasnya sebagai badan hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Notaris X tersebut dapat ditindak melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pelaporan kepada MPD dan juga kepada Pengadilan. Selain itu kepada akta pendirian perseroan terbatas tersebut, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut dan juga memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi kepada pendiri untuk melakukan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut sendiri.

---

This thesis consist of one of the problem or violation done by this certain notary. The research used a yuridist normative method. Notary X, as one of a notary in Jakarta suddenly left his job as a notary and made his wherebouts unknown. At that time, Notary X?s client was waiting for the outcome of an Approval from the Minister of Law and Human Rights to validate his/her company as a corporation.

Researchs deducted that Notary X can be charged in two ways, one with a report to MPD and two, a report to the Court. Besides that, with the establihment deeds he/she has done, Majelis Pengawas Notaris has a right to give a recomendation to Minister of Law dan Human Rights Republic of Indonesia to cancel the application and Majelis Pengawas Notaris can give a recomendation letter to the founder to apply the application of approval themselves."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Pokok permasalahannya yaitu mengenai akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta dapat dibatalkan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu Notaris beranggung jawab untuk memenuhi segala tuntutan dari para penghadap yang menderita kerugian berupa biaya, ganti rugi dan bunga yang masuk dalam kategori sanksi perdata, serta atas kelalaiannya tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris.Penulis menyarankan, apabila Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh para penghadap, hendaknya Notaris menghadirkan penerjemah resmi yang ditunjuk oleh Notaris maupun penerjemah resmi yang dibawa sendiri oleh para penghadap, untuk menghadapi perkembangan zaman, Notaris maupun calon Notaris sebaiknya selalu memperkaya diri dengan mengembangkan kemapuannya dalam menguasai bahasa universal, dan apabila proses pendirian Perseroan Terbatas Penananaman Modal Asing dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sebaiknya Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan jasa atau mempekerjakan penerjemah tersumpah untuk memfasilitasi keterbatasan bahasa dalam memenuhi kebutuhan para investor asing.

---

This thesis discusses Notary’s responsibility of the deed of establishment as a Limited liability company with foreign investment facilities which not translated by an official translator. The main problem is the legal consequences of the deed of establishment of a Limited Liability Company with foreign investment facilities that are not translated by the official translator and the responsibility of the Notary to the deed which has the power of proof as a deed under the hand. This study uses normative juridical research methods with analytical descriptive research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document studies and subsequently analyzed qualitatively.

The result of the study stated that the legal consequences of this event are the deed is voidable, and only has the power of proof as a privately made deed. Therefore the Notary is responsible for fulfilling all claims of the complainants who suffer losses in the form of costs, compensation and interest included in the category of civil sanctions, and for such negligence Notary may be subject to tiered administrative sanctions form the Notary Supervisory Board.

The author suggests, if the Notary does not understand the language used by the parties, the Notary should present an official translator appointed by the Notary or the official translator brought by the parties, to face the times, the Notary and the candidates of Notary should enrich themselves by developing their ability to master the universal language, and if the process of establishing a Foreign Investment Limited Liability Company is carried out at the Investment Coordinating Board, the Investment Coordinating Board should provide services or employ the Sworn Translators to facilitate language limitations in fulfil the needs of foreign investors."

"Badan hukum yayasan yang telah dibatalkan seharusnya tidak dapat diangkat kembali oleh organ pembina yang telah lama mengundurkan diri. Pada kenyataannya, pendirian Yayasan Pengusaha Banyumas didirikan berdasarkan akta yang telah dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum pembatalan akta yayasan dan status yayasan baru yang didirikan berdasarkan pada akta-akta yayasan yang telah dibatalkan oleh para pembina yayasan. Untuk itu, penelitian doktrinal ini dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data adalah menggunakan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil analisis diantaranya Pertama, pembatalan akta dapat dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh organ pembina yayasan sebagaimana dalam Pasal 28 UU Yayasan. Akibat hukum dari pembatalan ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020 adalah yayasan menjadi bubar sebagaimana dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Yayasan juncto Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata serta hak dan kewajiban atas Yayasan Putera Harapan Banyumas menjadi milik Yayasan Putera Harapan Banyumas yang baru dikarenakan adanya hubungan erat yang berkaitan dengan pelimpahan hak dan kewajiban yayasan yang aktanya dibatalkan. Kedua, terhadap status yayasan baru yang didirikan oleh Yayasan Pengusaha Banyumas berdasarkan penyesuaian akta Yayasan Putera Harapan Banyumas yang telah batal yakni akta nomor 3 tanggal 3 Desember 1997 tidak dapat dilakukan mengingat Tuan LBJ selaku Pembina yayasan telah mengundurkan diri pada tahun 2003 sehingga tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama yayasan, serta harta kekayaan yayasan merupakan harta kekayaan yang terpisah dari pendiri maupun Pembina sebagaimana dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sehingga akta yang dibuat oleh Notaris AP menjadi batal demi hukum, Yayasan Pengusaha Banyumas tidak dapat menggunakan kata yayasan pada nama depannya, dan pengurus Yayasan Pengusaha Banyumas yang bukan lagi sebagai badan hukum bertanggung jawab secara renteng

---

A foundation legal entity that has been canceled should not be reappointed by the governing body that has long resigned. The establishment of the Banyumas Entrepreneurs Foundation was established based on an annulled deed as stated in the Supreme Court Decision Number 3630 K/Pdt.2020. The problem in this thesis is the legal consequence of the cancellation of the foundation deed and the status of a new foundation established based on the foundation deed that has been canceled by the foundation’s supervisors. For this reason this doctrinal research uses primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection using a document study which is the analyzed supported by the interviews with informants. The results of the analysis include the First, the cancellation of the deed can be carried out by the authorities, in this casem it is carried out by the foundation’s supervisory organs as stipulated in Article 28 of the Foundation Law. The legal consequences of the cancellation, in terms of the Supreme Court Decision Number 3630 K/Pdt.2020, are that the Banyumas Entrepreneurs Foundation is dissolved and the rights and obligations of the Putera Harapan Banyumas Foundation belong to the new Putera Harapan Banyumas Foundation. Second, regarding the status of the new foundation established by the Banyumas Entrepreneurs Foundation based on adjustments to the deed of the Putera Harapan Banyumas Foundation which had been canceled, namely deed number 3 dated December 3, 1997, it could not be carried out considering that Mr. LBJ as the gounder of the foundation had resigned in 2003 so he had no legal standing to act on behalf of the foundation, and the assets of the foundation are assets that are separate from the Founders and Trustees as in Article 6 to Article 7 of Government Regulation Number 2 of 2013 concerning Amendments to Government Regulations concerning Implemenytation of the Law on Foundations so that deed made by AP’s Notary became null and void, the Banyumas Entrepreneurs Foundation could not use the word foundation in their first name, and the management of the Banyumas Entrepreneurs Foundation who was no longer a legal entity was jointly and severally responsible."

"Tesis ini meneliti mengenai duplikasi akta pendirian yang terjadi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum SABH yaitu suatu sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memudahkan tugas notaris dalam mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi seringkali adanya kesalahan pada sistem membuat munculnya kesalahan pada pendirian status badan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana kepastian hukum terhadap eksistensi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara sehubungan dengan terdapatnya duplikasi akta pendirian yayasan ditinjau dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Yayasan? Lalu yang kedua adalah Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap eksistensi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara yang terdapat duplikasi dalam akta pendirian yayasan guna mendapatkan kepastian hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum yayasan dan jabatan Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Tidak adanya kepastian hukum bagi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara dikarenakan terdapatnya duplikasi akta pendirian Yayasan yang seluruhnya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pendiri Yayasan Pendidikan Jakarta Utara adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan Surat Keputusan dan mengajukan pembatalan membatalkan Akta Pendirian membuat Akta Pembatalan Akta Pendirian.

---

This thesis examines the duplication of the deed happened in the Sistem Administrasi Badan Hukum SABH is a system created by the Ministry of Lawa nd Human Rights, which aims to facilitate the task of the notary in the approval of incorporation by the Minister of Law and Human Rights, but often an error in the system creates the appearance of a mistake on the establishment of the legalentity status.

In this study, the authors raised the two 2 main ideas, the first is howthe legal certainty of existence the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara in connection with the presence of duplication deed establishing the foundation in terms of the provisions of Article 11 of Law Foundation The second is How to safeguard thelaw against the exixtence of Yayasan Pendidikan Jakarta Utara that there is noduplication in the deed of foundation in order to obtain legal certainty. Type of research method that will be used in this study is juridical normative.

The results of this study indicate that, absence of legal certainty for the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara due to the presence of the deed of establishment of the Foundation duplication entirely approved by the Minister of Law and Human Rights by not fulfilling the Principles of Good Governance. Then Remedies that can be done bythe Founder of the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara is filed to the State Administrative Court to revoke the Decree, and has submitted cancel the Deed ofEstablishment makes Cancellation Deed of Establishment."