Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon kecenderungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang ingin bertransaksi secara halal menurut ajaran agama Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, dalam konsep gadai syariah diterapkan akad ijarah yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bagaimana penerapan akad ijarah dalam gadai syariah dan bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat. Penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang didukung oleh mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok permasalahan dan menganalisis dengan cara kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Pada gadai syariah, akad ijarah diterapkan sebagai sewa tempat. Pemberi gadai menyewa tempat penyimpanan marhun dengan dikenakan biaya sewa tempat tersebut selama akad rahn berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam ajaran agama Islam yang juga termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Wanprestasi dalam gadai syariah dapat terjadi karena dua hal yaitu karena rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak memperpanjang akad dan juga karena kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Dalam hal penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Namun demikian dalam prakteknya penyelesaian wanprestasi dengan proses lelang belum dapat dijalankan sepenuhnya karena alasan efisiensi, sedangkan jika terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ......Sharia-based pawning was established with the purpose to respond the in Indonesian society, of which members are largely Muslims who want to conduct lawful dealings in accordance with the Islamic teachings. Unlike the conventional pawning which applies an interest system, sharia-based pawning applies the ijara contract, which is a contract on the transfer of rights to the goods services through a payment of rent, without being followed by the transfer of ownership of the goods themselves. The main problems examined in this thesis how the ijara contract in the sharia-based pawning is applied, as well as how settlement of defaults in the sharia-based pawning is carried out at the Kramat Branch Office of the state-owned sharia pawnshop. This research is a normative juridical study through library research by reviewing secondary data derived from primary, secondary and tertiary legal materials and supported by interviewing informants on the particular problems. Qualitative analysis was carried out to formulate the answer to the problem. In sharia-based pawning, the ijara contract applied referring to a rent. The owner of the goods (rahin) rents the storage of collateral (marhun), for which a certain fee is charged during the rahn contract progresses. This is in accordance with Islamic principles and is also specified in National Sharia Council Edict No. 26/DSN-MUI/III/2002 about Rahn of Gold. Defaults in sharia-based pawning occur for two factors: a rahin fail to accomplish her obligations on due time by not renewing the contract and some damage to collateral occurs while the particular collateral is still in control of the murtahin. In settling the cases of defaults, the Kramat Branch Office of the stateowned sharia pawnshop follows the dispute settlement procedures in accordance the Operational Guidelines of Sharia-based Pawning, which has been effective as of January 1, 2007. In practice, however, the defaults settlement by auction could not have been fully run for efficiency reasons. Meanwhile should be any damage to the collateral during the murtahin's hold, an amount of compensation will be provided in accordance with the relevant regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yag diangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khusus terhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakan banyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah. Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapan peraturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikan dua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yang yang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisi perbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknya melakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan perbankan syariah.

---

Abstract
With the background of the above problems, the main issues raised in this thesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions with tijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions, how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the tax treatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared using many methods.The method used is book study, field studies and Interviews. Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking. To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamic banking transactions in other countries, the government should be able to provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamic banking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. The first factor, the government should involveactors that had to do with Islamic banking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian Ulema Council, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government that represented the DGT should be to harmonize the regulations set forth in connection with Islamic banking.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan konsumen dengan pola channeling menggunakan akad wakalah wal murabahah pada Bank ABC berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 serta menganalisis kesesuaian akuntansi transaksinya dengan PSAK 102. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah yang merupakan multiakad dari akad wakalah dan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan dengan hal-hal yang diatur dengan ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola ideal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam Bank ABC. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan akuntansi transaksi Bank ABC telah sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan bagian akuntansi selalu update dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. This study aims to analyze the compliance of applying the consumer finance with patterns channeling using wakalah wal murabahah contract at Bank ABC based on the prevailing regulation in Indonesia, which is DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and No. 10/DSN-MUI/IV/2000 and analyze the appropriateness of accounting transactions with PSAK 102. Results of this study shows that the implementation of wakalah wal murabahah contract which is hybrid contract from wakalah and murabahah contract is mostly in accordance with the matters governed by these conditions, although it could not be stated as the ideal pattern. This is due to the lack of supervision of the Sharia Supervisory Board in Bank ABC. This study also shows that accounting transactions in Bank ABC complies with PSAK 102 because the accounting department always update the accounting provisions that are applicable in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini dibuat untuk menganalisis akad yang terjadi di dalam transaksi dompet elektronik atau electronic wallet (e-wallet). Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah e-wallet pada penyedia jasa transportasi online yaitu Gopay sebagai e-wallet dari Gojek yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk melihat apa saja akad yang bisa terjadi di dalam transaksi e-wallet dan pengaruhnya terhadap pengguna maupun pekerja. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada pihak yang terkait dengan praktik e-wallet dan ahli pada bidang tersebut. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa akad yang terdapat pada e-wallet dapat berupa pinjaman, titipan, dan sewa dibayar di muka. ......This thesis was made to analyze the contract of transactions that occurs in electronic wallet (e-wallet). The object chosen in this study is the e-wallet on the online transportation service provider, namely Gopay as the e-wallet from Gojek, which is most used by Indonesian people. The analysis was conducted using a descriptive qualitative method to see what contracts can occur in e-wallet transactions and their effects on users and workers. This research was also supported by interviews with parties related to e-wallet practices and experts in the field. The results of this analysis conclude that the contract contained in the e-wallet can be in the form of loans, deposits, and rent paid in advance.

Abstrak :
Skripsi ini dibuat untuk menganalisis akad yang terjadi di dalam transaksi dompet elektronik atau electronic wallet (e-wallet). Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah e-wallet pada penyedia jasa transportasi online yaitu Gopay sebagai e-wallet dari Gojek yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk melihat apa saja akad yang bisa terjadi di dalam transaksi e-wallet dan pengaruhnya terhadap pengguna maupun pekerja. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada pihak yang terkait dengan praktik e-wallet dan ahli pada bidang tersebut. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa akad yang terdapat pada e-wallet dapat berupa pinjaman, titipan, dan sewa dibayar di muka.
This thesis is made to analyze contracts that occur in electronic wallet transactions or electronic wallets (e-wallet). The object chosen in this study is an e-wallet on an online transportation service provider, namely Gopay as an e-wallet from Gojek which is the most widely used by Indonesian people. Analysis done with a descriptive qualitative method to see what contracts can occur in e-wallet transactions and their effects on users and workers. This research is also supported by interviews with parties related to e-wallet practice and experts in the field. The results of this analysis conclude that the contracts contained in the e-wallet can be in the form of loans, deposits, and prepaid rent.

Abstrak :
ABSTRACT
Sistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan konvensional dan syariah secara berdampingan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK mengatur tentang konversi akad dari perjanjian kredit konvensional menjadi akad pembiayaan syariah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait konversi akad, konsep konversi akad dalam rangka perubahan metode pelunasan kredit skema konvensional menjadi skema syariah melalui Unit Usaha Syariah UUS pada PT Bank X,Tbk dan mekanisme konversi akad pada PT Bank X, Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang hasilnya berbentuk deskriptif analisis. Kesimpulan yang diperoleh adalah konversi akad pada PT Bank X, Tbk melalui UUS diperbolehkan menurut hukum Islam namun belum terdapat ketentuannya secara rinci dan jelas pada Fatwa DSN MUI atau SEOJK. Konversi akad dilakukan dengan membuat akad syariah dalam bentuk addendum, kredit konvensional tidak dianggap lunas sehingga Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT dapat berlaku bagi akad syariah. Mekanisme konversi akad pada PT Bank X,Tbk pada prinsipnya berdasarkan Fatwa DSN MUI namun terdapat penyesuaian yang belum diatur secara rinci dan jelas. Dengan demikian, Otoritas Jasa Kuangan sebaiknya membuat ketentuan terkait konversi akad melalui UUS ini. PT Bank X,Tbk diharapkan membuat prosedur teknisnya. Dewan Pengawas Syariah diharapkan mengawasi pelaksanaannya, dan pelaku bisnis syariah diharapkan untuk selalu terbuka terhadap perkembangan produk syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

ABSTRACT
Indonesia performs dual banking system, it implements two contiguous types of banking system conventional syariah . Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK regulates conversion of contract from conventional scheme to syariah scheme. The issues of this research are about conversion of contract on Islamic law and positive law, the concept of conversion of contract in order to restructure credit repayment method from conventional scheme to syariah scheme by Syariah Business Unit of PT Bank X,Tbk., and its mechanism. This research applies juridical normative approach, its result is a descriptive analytical. The Conclusion of this research is conversion of contract by Syariah Business Unit of PT Bank X, Tbk is allowed pursuant to Islamic Law, but its definite and detailed provisions haven rsquo t availaible yet on Fatwa DSN MUI nor SEOJK. The conversion of contract could be done by composing syariah contract in the form of addendum. Thus, the conventional credit is not considered as settled debt. Therefore, the deed of mortgage right handover APHT could be applied for syariah contract. Its mechanism principally comply Fatwa DSN MUI but its definite and detailed provisions haven rsquo t availaible yet. Thus, Otoritas Jasa Kuangan should make the regulation about this conversion of contract by Syariah Business Unit. PT Bank X,Tbk should make its technical procedure. Dewan Pengawas Syariah DPS should supervise its implementation and the practitioners of syariah business should be open minded toward the development of syariah business product as long as it complies syariah principles

Abstrak :
Notaris berwenang untuk membuat akta akad pembiayaan di perbankan syariah. Sehingga  Notaris harus memahami hukum dan akad-akad pembiayaan syariah yang akan dihadapinya. Oleh karena disebutkan bahwa notaris harus memperhatikan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya dalam pembuatan akta, maka jika seorang notaris hendak membuat akta akad pembiayaan syariah, haruslah ia menguasai seluk beluk akad pembiayaan syariah. Jika notaris sendiri tidak memahami tentang akad pembiayaan syariah, maka sudah pasti ia akan kebingungan saat menghadapi klien, karena ranah syariah merupakan ranah yang jauh berbeda dengan ranah hukum perdata. Hingga saat ini belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai notaris syariah. Notaris yang ingin membuat akta akad pembiayaan syariah hanya harus memiliki sertifikat pelatihan mengenai kontrak produk perbankan syariah, yang dianggap sebagai sertifikasi notaris syariah. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dengan para ahli. 'Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad pembiayaan harus memenuhi ketentuan UUJNP pasal 38 dan juga memperhatikan ketentuan KUHPer pasal 1320 mengenai perjanjian, tanpa mengindahkan ketentuan mengenai akad-akad pembiayaan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia dan akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris yang tidak bersertifikasi syariah adalah tetap bersifat autentik selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta ketentuan pembuatan akta dalam UUJN. ......The notary is authorized to make a financing deed in Islamic banking. In order to do that, the Notary has to understand the law and the Islamic financing contracts that he will face. Because it is stated that the notary must pay attention to the laws and other government regulations in making deeds, thus if a notary wants to make a sharia financing contract deed, he must master the ins and outs of the Islamic financing deed. If the notary himself does not understand about Islamic financing deed, then surely he will be confused when facing clients, because the realm of sharia is a domain that is far too different from the realm of civil law. There has been no written regulation governing sharia notaries up until now. The notary who wants to make a certificate of Islamic finance deed only has to have a training certificate regarding the contract of Islamic banking products, which is considered as a certification of sharia notary. The method of this research is juridical-normative legal research. The type of data used in this study is secondary data. The data analysis method used in this study is a qualitative approach using a data collection tool, namely interviews with experts.The results of this study are that the financing deed must comply with the provisions of UUJNP article 38 and also pay attention to the provisions of KUHPer article 1320 concerning the agreement, regardless of the provisions regarding Islamic financing contracts contained in the DSN-MUI Fatwa, OJK Regulations and Bank Indonesia Regulations and contract deeds financing made by a notary who is not sharia-certified is to remain authentic as long as it fulfills the pillars and terms of the contract, as well as the provisions for making deeds in the UUJN.

Abstrak :
Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. ......Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles.