Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Malaysia is currently focusing on providing affordable housing all over the country as part of the plan to tackle the problem of rising costs of house ownership due to several reasons such as economic crisis and land limitations. However, there is a limited number of methodical study made on the residents’ feedback towards the indoor environment of an affordable housing. Indoor environmental quality (IEQ) is an important aspect of occupants’ wellbeing as it will affect their health and productivity. Thus, it is a paramount step in evaluating the residents’ feedback towards IEQ to serve as an indicator of building performance and condition. Additionally, the health and productivity of the residents should be evaluated in order to identify the effect of IEQ towards the occupants. The questionnaire survey is used in order to achieve the objectives and to gain the access to the respondents’ views and feedbacks. The pilot questionnaire study was conducted at two apartments in Kuala Lumpur, Malaysia and the data collected were evaluated and analyzed using the SPSS Software. The outcome of this pilot study is significant as it shows the residents dissatisfaction level towards IEQ factors such as noise, glare, and privacy, and the aspects of IEQ that are important such as ventilation. Additionally, it has been found that the IEQ of the residents does affect the health and productivity of the occupants. It is anticipated that the outcome of this study will serve as an indicator of building performance improvements to achieve a better quality of the indoor environment for affordable housing in Malaysia.

Abstrak :
Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. ......Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. 

Abstrak :
Perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat selain sandang dan pangan. Pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya strategis yaitu pembangunan satu juta rumah untuk rakyat. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terkait. Penelitian ini menganalisis tata kelola kolaborasi dalam pembangunan satu juta rumah untuk rakyat yang dilakukan pada Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Setwapres dan pemangku kepentingan terkait lainnya Kementerian PUPR, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, REI, dan HUD Institute. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1 menganalisis proses tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat; 2 menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kompensial. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 1 proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat belum sepenuhnya sempurna. 2 dalam proses tata kelola kolaborasi pembangunan satu juta rumah untuk rakyat, desain kelembagaan/institusi dan kepemimpinan fasilitatif memiliki pengaruh terhadap jalannya proses kolaborasi tersebut. Kata kunci: Tata kelola kolaborasi; kebijakan publik; perumahan rakyat xiii 107 halaman; 4 bagan; 5 tabel; 1 lampiran ......Housing is a basic need of society in addition to clothing and food. The government has a policy of strategic nature, namely the construction of one million houses for the people. To realize these policies, there is the need for cooperation and collaboration among relevant stakeholders. This study analyzes the governance of collaboration in the construction of one million houses for the people undertaken by the Deputy for Economic, Infrastructure and Maritime Policy Support, Secretariat of Vice President, and other relevant stakeholders Ministry of PUPR, Ministry of Home Affairs, Ministry of ATR BPN, REI, and HUD Institute. The purpose of this study is to 1 analyze the governance process of collaboration in the development of the one million houses for the people policy 2 analyze the factors that affect the governance of the collaboration in the development of the one million houses for the people policy. This research uses a post positivist approach with qualitative methods of data collection techniques such as in depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using comparative analysis techniques. From the results of the research, it was found that 1 the collaborative governance process carried out by the stakeholders associated with the construction of one million houses for the people has not been fully completed 2 in the governance process of collaboration in building one million houses for the people, institutional design and facilitative leadership have influence on the course of the collaboration process. Keywords Collaborative governance, public policy, affordable housing xiii 107 pages 4 figures 5 tables 1 attachments

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai salah satu program pembangunan Indonesia, diantaranya adalah pembangunan perumahan terutama perumahan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau masyarakat miskin. Pembangunan perumahan rakyat juga dilakukan di wilayah DKI Jakarta berupa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Namun, terjadi penunggakan terutama dalam pembayaran retribusi bulanan untuk tiap unit rusunnya sehingga menyebabkan kerugian hingga Rp 29 Miliar. Hal ini disebabkan kurangnya daya beli dan tingkat kelayakan kerja penghuni Rusunawa. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini membahas solusi untuk meningkatkan kelayakan huni dan kelayakan kerja penghuni rusunawa berupa pembuatan bisnis untuk tiap rumah susun dengan metode perbandingan solusi Pairwise Comparison Chart. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan bisnis dapat mengatasi penunggakan pembayaran unit rumah susun, sementara untuk solusi bisnis yang diterapkan berupa bisnis Pengolahan Ikan menjadi Ikan Fillet dengan biaya investasi sebesar Rp 20.636.759.000.- dan Produksi Mainan Edukasi dengan biaya investasi sebesar Rp 4.364.280.250.

---

ABSTRACT
As one of Indonesians development program, one of them is housing development, are made for low income or poor communities. Construction of public housing also held in the area of Jakarta as the Capital City of Indonesia in the form of Simple Rent Flat Rusunawa and its devoted to The Low Income Communities MBR . However, there are arrears, especially in the payment of monthly retribution for each unit int the flat causing losses of up to Rp 29 billion. This problems happen due to lack of purchasing power and the level of employability of the flat residents. Therefore, this study disccusses the solution to improve the feasibility of occupancy and the feasibiliy of work for the flats residents in the form of building a business solution for each flat by using a comparison method. The Pairwise Comparison method are used due to definiting the business solution for each flat. The result of this study indicate that by applying the business solutions can overcome the payment arrears of the flat unit, while the business solution itself are fish fillet processing business with the investment cost of Rp 20.636.759.000, and educational toy production as the other solution with investment cost of Rp 4.364.280.250.

Abstrak :
A comprehensive approach focused on sustainable change Asset Building and Community Development, Fourth Edition examines the promise and limits of community development by showing students and practitioners how asset-based developments can improve the sustainability and quality of life. Authors Gary Paul Green and Anna Haines provide an engaging, thought-provoking, and comprehensive approach to asset building by focusing on the role of different forms of community capital in the development process. Updated throughout, this text explores how communities are building on their key assets—physical, human, social, financial, environmental, political, and cultural capital— to generate positive change. With a focus on community outcomes, the authors illustrate how development controlled by community-based organizations provides a better match between assets and the needs of the community.