Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas tersebut seperti tidak ada gunanya selama perbuatan advokat memenuhi unsur-unsur pasal dalam suatu ketentuan pidana seperti obstruction of justice, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan penerapan hak imunitas advokat sebagai pelaku obstruction of justice, serta praktik penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah segala perbuatan yang dimaksudkan dengan mencegah, mengganggu, menghalangi, atau menggagalkan proses peradilan. Hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 16 Undang-Undang Advokat, akan tetapi dalam praktiknya advokat sebagai pelaku obstruction of justice tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terlepas dari hak imunitas yang dimilikinya. Serta penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat dari kasus Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof dan Fredrich Yunadi. 

---

ABSTRACT Eradication of corruption in Indonesia still faces many obstacles, one of them is resistance from various parties in the form of obstruction of justice carried out by advocates. Advocates in carrying out their professional duties have the right to immunity, namely the right not to be prosecuted both in civil or criminal terms. However, in practice the right of immunity is useless as long as an advocate's actions fulfill the elements of the article in a criminal provision such as obstruction of justice, so that it creates legal uncertainty for advocates in carrying out their professional duties. This research is aimed at knowing and understanding forms of obstruction of justice in Indonesian laws and regulations, especially in eradicating criminal acts of corruption, regulation and the application of the rights of immunity of advocates as subject of obstruction of justice, as well as law enforcement practices against lawyers as subject of criminal acts of obstruction of justice in cases of corruption. In this study, the type of research used was normative juridical using a historical, legal and conceptual approach. The results of the study concluded that the form of obstruction of justice in the laws and regulations in Indonesia is all actions intended to prevent, interfere, obstruct, or frustrate the judicial process. The rights of the advocate's immunity are regulated in Article 14 to Article 16 of the Law on Advocates, but in practice advocates as subject of obstruction of justice can still be held accountable regardless of the right of immunity they have. And law enforcement for lawyers as obstruction of justice subject in cases of corruption has been committed in Indonesia, can be seen from the case of Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof and Fredrich Yunadi.

Abstrak :
Tesis ini membahas laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas rangkap jabatan notaris sebagai advokat, pencegahan terjadinya rangkap jabatan notaris sebagai advokat dan pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat dan tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris perlu dibina dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan hasil data deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen bidang hukum kenotariatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sehingga terdapat pelanggaran rangkap jabatan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris tersebut atas pelanggaran tersebut. Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pasal 17 tersebut antara lain pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat sebagai seorang notaris. Dalam tesis ini juga dibahas kasus nyata seorang Notaris di Surabaya yang telah terbukti melakukan rangkap jabatan notaris dan advokat sesuai dengan putusan MPPN Nomor 15/B/MPPN/XII/2017. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, HS melakukan penipuan terhadap kliennya sendiri. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 619K/PID/2016. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris seharusnya bertindak lebih pro aktif antara lain diberikan wewenang untuk memutus suatu perkara.

---

The focus of this study is about a report of people who feel disadvantages over dual position of notary as advocates in Surabaya, prevention of dual positions of notaries as an advocate and responsibility of Notary who has dual positions as advocates, criminal acts of fraud committed. Therefore, in carrying out his duties the notary needs to be fostered and supervised by the Supervisory Council for Notary. This research is juridical normative with result of analytical descriptive data. The data were collected by means of deep study of document literature especially in notary law. The purpose of this study is to understand the cause of less optimal supervision and guidance for notary, violation of dual position of notary as an advocate regulation and their responsibility. The prohibition of dual position of notaries as advocates has been regulated in Article 17 of Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 of 2014 on Amendment Law of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Public. The sanctions imposed for violation of Article 17 include dismissal or dishonorable discharge of a notary public. In this thesis is also discussed the real case of a Notary in Surabaya which has been proven to dual position of notary as an advocate in accordance with decision of MPPN Number 15 B MPPN XII 2017. In running the profession as an advocate, HS committed fraud against his own clients. The case has a permanent legal effect with Supreme Court Decision Number 619K PID 2016. The results of the study suggest that there should be a change in the Law of Notary Public, especially on the authority of the Regional Supervisory Council for Notary. The Regional Supervisory Council for Notary as the spearhead of the supervision and guidance of a Notary by the Notary Supervisory Council should be more pro active, among others, to be authorized to decide upon a case.

Abstrak :
Jaminan atas kepastian keadilan hukum adalah kebutuhan setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tidak ada aturan yang mengistimewakan dan memperlakukan seseorang atau kelompok/golongan tertentu agar berada dalam kondisi ?Kebal Hukum?, setiap orang sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya di hadapan hukum, termasuk notaris. Penulisan Tesis ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif bermaksud untuk menempatkan perlakuan dan sikap yang benar terhadap dan oleh notaris ketika yang bersangkutan diperiksa oleh majelis pengawas notaris. mulai dari tingkat pemeriksaan majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah sampai pada tingkat majelis pengawas pusat. Apakah peran advokat dibutuhkan pada tingkat pemeriksaan ini atau tidak, dan dalam hal apa atau dalam situasi yang bagaimanakah seorang notaris membutuhkan pendampingan advokat. Untuk memeberikan informasi tambahan sebagai pembanding dan pembedaan maka dimasukkan juga pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris. Mengingat rentannya seorang notaris diperhadapkan dengan masalah-masalah hukum terkait dengan tugas dan kewajiban serta wewenangnya dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang notaris, baik menurut tatacara undang-undang perdata maupun hukum pidana, yang tentunya dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan lunturnya nilai-nilai profesi notaris sebagai jabatan yang mulia.

---

Guarantee the certainty of legal justice is the need of every citizen without exception. There are no rules to privilege and treat individuals or groups / certain groups that are in a state of "Invulnerability Law", any person as stipulated by the constitution of the Republic of Indonesia, has an equal in rights and duties before the law, including the notary. Writing thesis using the Juridical Normative research intends to put the treatment and the right attitude and by the notary in question when examined by a panel of supervisors notary. starting from the examination council area supervisor, area supervisor assembly to assembly supervisor at the center. Is the role of the advocate is needed at this examination or not, and in what way or in a situation that requires assistance how a notary advocate. For additional release information for comparison and distinction that also included an inspection by the Honorary Board of the Indonesian Notaries Association (INI) to the notary. Given the vulnerability of a notary confronted with legal issues related to the duties and obligations and authority in carrying out his job as a notary, according to both civil procedure law and criminal law, which of course can result in loss of public confidence in the profession of notary and erosion notary profession as a noble occupation.