Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2005 - 2006 sebagai pilot projek bentuk KPP Pratama. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pembentukan dua KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO) pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode panel data yang diregresikan menggunakan Eviews. Analisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu analisa vertikal dan analisa horizontal. Analisa vertikal dilakukan dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada tahun 2005 dan 2006 dengan hasil sebelum melaksanakan modernisasi pada tahun 2003- 2004. Selain itu analisa horizontal dengan cara membandingan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 2005 - 2006 dengan Kanwil DJP Jakarta lainnya pada tahun yang sama. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan realisasi penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan sebelum melaksanakan modernisasi. Kebijakan tersebut berpengaruh pada tinggi rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan menurunkan rasio belanja barang terhadap total belanja. Selain itu hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja mempunyai hubungan positip terhadap kenaikkan realisasi penerimaan pada Kanwil DJP Jakarta. Sedangkan rasio belanja barang memiliki hubungan negatif terhadap realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar menganalisa kebijakan administrasi perpajakan selanjutnya. ......The main objective this research is to assess the tax influence on tax administration reform at Kanwil DJP Jakarta Pusat in period 2005-2006. This Regional Office is treated as a pilot project of KPP Pratama. This policy is a fiirther implimentation of two formation of Large Taxpayer Office (LTO) in 2002. This research is use the panel data method that regressed with Eviews. It has two different part of analysis, the vertical analysis and horizontal analysis. Vertical analysis is done by comparing between the implementation of tax reformation administration at the year 2005-2006 and implementation before modemisation at the year 2003-2004. While horizontal analysis is done by comparing between the implementation tax reformation in Kanwil DJP Jakarta Pusat at the year 2005-2006 and the other Kanwil DJP Jakarta at the same year. Some finding from this researchare as follow: (i) the implementation of tax administration policy at KPP i n Kanwil DJP Jakarta Pusat doesn’t have a significant influences to increase tax revenue and (ii) tax compliance prior and post of modemisation. That policy influences to the hihg expense ratio to total expense and reducing the operational expense ratio to total expense. One the other hand, the level oftax compliance level and salary expense ratio with total expense has a positive relationship to the increase of Kanwil DJP Jakarta Pusat’s tax revenue. While operational expense ratio has a negative relationship to the realization of Kanwil DJP Jakarta Pusat’s tax revenue. The result could be used as a base to analyse the further tax administrations policy.

Abstrak :
Dalam implementasi kebijakan pembentukan Account Representative terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan tersebut. Analisis yang dilakukan dibatasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: 1) terdapat penyimpangan pengertian dari konsep kebijakan pembentukan Account Representative, 2) ditemukan banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya, dan 3) telah banyak upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi permasalahan yang ada, sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara masih belum maksimal.

---

In the implementation of policy about Accounts Representative formation, there are various problems occurred, so we need to analyze the implementation of the policy. The analysis conducted is limited to the Tax Office Madya Jakarta Utara. Research conducted using qualitative research methods and descriptive design using data collection techniques such as library research and field research that involved observation and depth interviews. The analysis shows that: 1) there was a deviation from the concept of understanding policy about Account Representative formation, 2) many problems were found occur in implementation, and 3) The Directorate General of Taxes have made a lot of effort to overcome the existing problems, while efforts conducted by the Tax Office Madya Jakarta Utara still not maximal.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ditinjau dari asas efisiensi di PT XYZ dalam memberikan kemudahan administrasi dalam hal pemenuhan kewajiban PPN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang masih dalam tahap awal ini belum efisien terbukti dengan masih banyaknya kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik di PT XYZ.

---

This paper discusses the implementation of the policy Electronic Tax Invoice in terms of efficiency principle in XYZ Corp in providing ease of administration in terms of VAT compliance obligations. This study is a descriptive qualitative research design. The results of this study is the implementation of the policy Electronic Tax Invoice is still in early stage is not yet efficient proven by the many problems that occur in the implementation of policy Electronic Tax Invoice in XYZ Corp.

Abstrak :
ABSTRAK
Modernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACT
Modernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kegiatan Administrasi Perpajakan kemungkinan terjadinya perselisihan perpajakan tetap ada. Perselisihan ini berpokok pada beban pajak dan berpangkal pada tindakan administrasi perpajakan. Berdasarkan pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tindakan administrasi perpajakan yang bisa jadi pangkal perselisihan perpajakan adalah surat keteapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat pemberitahuan, surat ketetapan kelebihan pembayaran pajak dan pemotongan pihak ketiga, terhadap hal ini dapat diajukan kelembaga keberatan dan banding.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan pada tahun 2016 berhasil memperoleh hasil yang memuaskan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampuan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak adalah dengan cara memaksimalkan penggunaan teknologi elektronik dalam sistem penyelenggaraan pemungutan pajak dan meningkatkan upaya pengawasan serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut atas kebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan.

---

ABSTRACT
In 2016, the government of Indonesia has implemented the tax amnesty with satisfactory results. This research was conducted to get the view of the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty. This research is qualitative paradigm with data collection techniques through in depth interviews. However, the result was showing that the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty is to maximize the use of electronic technology in tax collection system and increase the surveillance and law enforcement effort as the continue follow up of the tax amnesty.

Abstrak :
XBRL merupakan bahasa laporan keuangan digital yang telah digunakan oleh berbagai negara untuk mendapatkan data yang andal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language dalam sistem administrasi pajak Indonesia yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi laporan keuangan berbasis XBRL pada tahun pajak 2021 memberikan banyak manfaat utamanya bagi Direktorat Jenderal Pajak namun belum signifikan manfaatnya bagi Wajib Pajak. Ditinjau dari dimensi content of policy diketahui bahwa implementasi kebijakan ini dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan keandalan data. Dalam implementasinya, DJP telah memberikan fasilitas untuk memudahkan Wajib Pajak yaitu sosialisasi, asistensi Account Representative, pemberian lisensi gratis, dan pemberian opsi penggunaan PJAP. Ditinjau dari dimensi context of policy diketahui bahwa Wajib Pajak telah berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan ini meskipun belum ada sanksi yang mengikat. Adapun hambatan yang terjadi selama implementasi parsial pada tahun pajak 2021 adalah kendala server sehingga perlu ada upaya perbaikan server apabila kebijakan ini akan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Namun, perlu diingat bahwa Wajib Pajak yang melaksanakan kebijakan ini merupakan wajib pajak yang telah mengimplementasikan XBRL di Bursa Efek Indonesia. Sehingga DJP masih perlu melakukan kajian evaluasi, optimalisasi infrastruktur dan optimalisasi strategi sosialisasi apabila ingin melaksanakan kebijakan ini secara nasional. ......XBRL is a digital financial reporting language that has been used by various countries to obtain reliable data. This study aims to analyze the implementation of Extensible Business Reporting Language-based financial reports in the Indonesian tax administration system which is reviewed using the theory of policy implementation by Grindle (1980). This study uses a post-positivist method using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that the implementation of XBRL-based financial reports in the 2021 tax year provides many benefits, especially for the Directorate General of Taxes, but not yet significant benefits for taxpayers. Judging from the content of the policy dimension, it is known that the implementation of this policy is motivated by the need for data reliability. In its implementation, DGT has provided facilities to make it easier for taxpayers, namely outreach, assistance to Account Representatives, granting free licenses, and giving options for using PJAP. Judging from the context of the policy dimension, it is known that the Taxpayer has actively participated in implementing this policy even though there are no binding sanctions yet. The obstacle that occurred during the partial implementation in the 2021 tax year was server constraints so efforts to improve the server are needed if this policy is to be implemented in the following year. However, keep in mind that taxpayers who implement this policy are taxpayers who have implemented XBRL on the Indonesia Stock Exchange. So that DGT still needs to conduct evaluation studies, optimize infrastructure and optimize socialization strategies if they want to implement this policy nationally.

Abstrak :
Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya adalah Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor. Administrasi perpajakan khususnya administrasi pajak Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor sebagai bagian dan sistem perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerimaan dan pengelolaan pajak daerah umumnya dan pajak Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya. Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimana administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor pada unit SAMSAT DKI Jakarta, hambatan-hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannyanya serta apakah pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama (BBN-II) Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan azas-azas pemungutan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah menguraikan dan menganalisis administrasi Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor, faktor-faktor yang menimbulkan hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan serta penerapan azas-azas pemungutan pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adaah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait (baik terhadap wajib pajak dan aparat perpajakan). Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dari Kebijakan, Undang-undang dan Administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut baik yang berasal dan dalam maupun dan luar (wajib Pajak). Hal ini menyebabkan peningkatan penerimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor dapat terganggu atau mengalami penurunan. Penerapan azas-azas perpajakan dalam administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya azas kepastian hukum belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang Bea Balik Nama II (BBN-Il) Kendaraan Bermotor karena kurangnya sosialisasi. Pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor seharusnya memenuhi azas-azas perpajakan. Dengan dilksanakannya azas kepastian hukum dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penenimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya serta Pajak Daerah pada umumnya.