Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan penyelenggaraan pajak reklame papan/billboard berukuran lebih dari 24 meter persegi. Penyelenggaraan pajak reklame belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan DKI Jakarta. Tujuan penelitian menganalisis prosedur pengelolaan pajak reklame berukuran luas lebih dari 24 meter persegi yang dikelola Sudin Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan.Penelitian ini berpedoman pada teori Administrasi Pajak Perpajakan Daerah. Pendekatan menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur penyelenggaraan pajak reklame secara administrasi pajak telah baik dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun, prosedur masih dinilai membutuhkan waktu lama mulai dari awal prosedur hingga pemungutan pajak, pengawasan belum konsisten dilakukan, dan pegawai pengelola masih belum sesuai dengan beban kerjanya.

---

This thesis discuss about procedure management permit for billboard advertisement tax sized more than 24 square meters. Advertisement tax not yet make a significant contribution in DKI Jakarta municipal revenue. The purpose of this research is to analyze procedure permit for billboard advertisement tax sized more than 24 square meters in Administrative City of South Jakarta. Thesis guided by theory of local tax administration. The approach used post positivist approach and used in-depth interviews and literature study for method collecting data and processed used qualitative data analysis technique. Result show that procedure management permit for billboard advertising tax sized more than 24 square meters in Administrative City of South Jakarta has been implemented with good procedure of administration tax. But, procedure permit take a long time from beginning of procedure until collecting tax, inconsistency of tax inspection, and human resources not equal with work load.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi. Pembahasan berdasarkan pada latar belakang perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan, mekanisme administrasi pemungutan pajak hiburan, dan hambatan dalam administrasi pemungutan pegak hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi masih menggunakan metode incremental dan belum berdasarkan pada potensi sesungguhnya, adanya tiga tahapan dalam adrninistrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, serta terdapat kendala dalam administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi yaitu terkait peraturan perpajakan, aparatur pajak, Wajib pajak, serta kendala lainnya. This thesis discusses about Analysis Administration Tax Collection Entertainment in Bekasi. The discussion Was based on background planning tax revenue target-setting entertainment, entertainment tax collection administration mechanism, and barriers in tax collection administration. This research is qualitative research with descriptive design. Research results suggest that the determination of tax revenue planning target entertainment in Bekasi still using incremental method and not based on the real potential, the existence of three phases in the administration of tax collection in entertainment, as well as Bekasi constraints in the administration of tax collection constraint related taxation, tax agencies, tax payers, as well as other barriers.

Abstrak :
Perubahan administrasi pajak yang telah berlangsung beberapa kali di Indonesia belum memberikan kontribusi yang maksimal atas cita-cita Direktorat Jenderal Pajak DJP dalam merealisasikan penerimaan pajak yang optimal. Salah satu langkah perubahan yang diimplementasikan DJP adalah dengan mengintensifkan fungsi pengawasan dan konsultasi kepada Wajib Pajak di tengah-tengah keterbatasan jumlah Account Representative AR, yaitu melalui pemisahan fungsi AR sebagaimana telah dibakukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015.Atas dasar hal tersebut, kinerja administrasi pajak oleh AR sesudah pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud seharusnya mengalami perubahan, yang mana perubahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan sejumlah indikator Integrated Assessment Model for Tax Administration IAMTAX dalam dimensi kinerja operasional pada penelitian ini. Adapun indikator yang dimaksud terdiri dari tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, layanan kepada Wajib Pajak dan komunikasi eksternal, serta pengendalian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kuantitatif, dan jenis penelitian deskriptif dengan tinjauan berpikir deduktif. Situs penelitian terdiri atas lima KPP Madya wilayah kerja seluruh Kota Jakarta dengan teknik pengumpulan data yang terdiri atas wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap KPP Madya memiliki kinerja yang berbeda ditinjau dari masing-masing indikator yang diteliti. Salah satu perbedaan signifikan terletak pada efektivitas kinerja administrasi pajak dengan tolok ukur peningkatan/penurunan penerimaan pajak. Perbedaan signifikan lainnya adalah pada efisiensi kinerja administrasi pajak dengan tolok ukur kepuasan Wajib Pajak. ......Change on tax administration which frequently commenced in Indonesia was not yet highly contribute to Directorate General of Taxes DGT rsquo s primary goal in increasing tax revenue. DGT has implemented a significant step of such change by maximizing the function of taxpayers monitoring and consultation among the scarcity of Account Representative AR as human resources, toward function segregation of AR as regulated by Minister of Finance Regulation Number 79 PMK.01 2015.Based on the facts as briefly explained above, tax administration performed by AR should be affected after implementation of such segregation, which is, in this research, the effects will be analyzed by using several indicators of Integrated Assessment Model for Tax Administration IAMTAX within the dimension of operational performance. Such indicators consist of effectivity, efficiency, taxpayer services and external communication, and control. This research is performed by implementing post positivism paradigm, quantitative method, and descriptive type with deductive thinking approach. Additionally, the research main sites consist of five Medium Tax Offices MTOs within Jakarta administration area along with deep interview and literature research as part of performed data collection techiques. Research result shows that each of such MTOs has different performance depend on each indicators observed. One significant difference is effectivity of performance of tax administration based on increase decrease of tax revenue as a consideration factor. Another significant difference is efficiency of such performance based on taxpayers rsquo satisfaction.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kapasitas administrasi lembaga otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memungut pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang dilengkapi dengan artikel, jurnal, media lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam rangka mencapai kebutuhan publik dan penerimaan pajak, otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam masih kurang memadai dan diperlukan peningkatan kapasitas dalam mengatur kelembagaanm, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi informasi yang membantu dan memudahkan wajib pajak maupun fiskus menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.  ......This thesis discusses the administrative capacity of Tax Authorities Institute in Indonesia and Vietnam to perform their duties and function in accordance to fulfill the needs of public. This study is using postpositivsm approach and qualitative method. Data was collected through interviews and secondary data with articles, journals, and other media related to this study. The results from this study is that in order to meet the expectation of public and target for tax revenue, tax authorities in Indonesia and Vietnam inadequate and should increase their capacity in managing the institution, human resource and development of information technology provides the facilities and simplification to taxpayers and tax officer related to their rights and obligation to pay tax.

Abstrak :
Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 dapat dikatakan gagal baik dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan maupun sisi rensponsivitas seperti yang dikemukakan oleh William N.Dunn. ......Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 issued by the government in 2015 aims to increase tax revenues and also to encourage tax compliance. This thesis is a case study conducted in South Jakarta Regional Office II of Directorate General of Taxation. This research is a qualitative descriptive study. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this study are Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 has failed to fulfill effectiveness, efficiency, adequacy and responsivity as proposed by William N.Dunn.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem online di Provinsi DKI Jakarta yang ditinjau dari dimensi kejelasan dan kesederhanaan serta efisiensi dan efektivitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem online merupakan suatu sistem yang berjalan baik dan tepat untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan sistem ini disemua restoran yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis is about the administration control of tax on restaurant through online system that bring benefits not only based on simplicity and easily but also efficiency and effectiveness in DKI Jakarta Province. The approach that used is quantitiative approach. The research results that the administration control of tax on restaurant in DKI Jakarta Province through online system is a good system to implement. It is expected to give suggestions for Agency of Local Revenue DKI Jakarta Province to implement the online system on administration control of tax on restaurant in all the restaurants that located in DKI Jakarta Province.