Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya status hukum KK? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila pemegang KK tidak melakukan renegosiasi kontrak? Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulannya adalah bahwa status hukum KK merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni pada umumnya. Perjanjian yang ada pada KK merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena status hukum KK merupakan konsesi, maka pemerintah dapat menempuh beberapa upaya dalam renegosiasi kontrak apabila kontraktor tidak mau melaksanakan renegosiasi. Pertama, dengan jalan melanjutkan renegosiasi kontrak karya. Kedua, penghentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberikan kompensasi. Ketiga, menasionalisasi secara langsung tanpa adanya renegosiasi kontrak ataupun kompensasi. Keempat, jika renegosiasi tidak dapat berjalan maka Pemerintah Indonesia dapat menggugat ke arbitrase.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining removed Contract of Work and Work Agreement for Coal Mining Enterprises, but the conditions specified in the contract should be adapt to Law No. 4 of 2009. Adjustment provisions contained in article Contract of Work with the Law No. 4 of 2009 was conducted through contract renegotiation. Contract renegotiation is not easy to do because many contractors are not agree on provisions that should be adapted to Law No. 4 of 2009. The question is how exactly the legal status of Contract of Work? And how the action which can be done by the Government when the contractors will not perform contract renegotiations to adapt to Law No. 4 of 2009? Design of this study is a normative juridical. Data types used in this study is a secondary data, it can be a primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion is that the status of the Contract of Work is a concession and not purely civil agreement in general. Agreement in contract work is the implementation of rights and obligations. Because the status of the Contract of Work is a concession, the government could lead some action in contract renegotiations when the contractor did not perform renegotiations in order to adapt Law No. 4 of 2009. First, by way of extending the work contract renegotiations. Second, the unilateral termination of the existing contract and then give compensation. Third, direct nationalize without compensation or contract renegotiations. Fourth, if renegotiation can not run the Government of Indonesia can sue contractor to arbitration."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (?UU No. 4 Tahun 2009?) dan peraturan pelaksanaannya, secara khusus penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif ? analitis, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Penulis mengkaji mengenai status Kontrak Karya dan kewajiban penyesuaian yang diamanatkan dalam aturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009. Selanjutnya, penulis mengkaji juga ketentuanketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan yang akan mempengaruhi penyesuaian isi Kontrak Karya, yaitu pembatasan bidang usaha jasa pertambangan, kewajiban penggunaan jasa pertambangan lokal atau nasional, tanggung jawab perusahaan tambang dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan, dan larangan penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang terafiliasi. Selain itu, penulis mengkaji penyesuaian ketentuan pasal modus operandi penggunaan jasa pertambangan dan pasal penunjukan dan tanggung jawab perusahaan pertambangan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status Kontrak Karya yang yang telah ada sebelum diundangkan UU No. 4 Tahun 2009 akan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir, penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan perlu memasukan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa Pemerintah harus segera membentuk Tim Penyesuaian Kontrak Karya yang terdiri dari lintas instansi pemerintah dan segera menyelesaikan penyesuaian Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 terutama terkait dengan penggunaan jasa pertambangan lokal untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

---

This thesis analyzes the content of the contract of work for adjusting with the Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining ("Law no. 4 Year 2009") and its implementing regulations, especially the adjustment that associated with the use of mining services.

The research method is using descriptive-analytical normative juridical approach, and the method of data analysis is using qualitative method. This thesis also examines the status of the contract of work and the obligation to adjust which configure in the transitional rules of Law no. 4 Year 2009. This thesis also analyzes any new provisions in Law no. 4 Year 2009 and its implementing regulations related to the use of mining services which will affect the adjustment of the contract of work, such as limiting the field of mining services business; the obligation to use local or national mining services company; the responsibility of mining companies in the use of mining service company, and these prohibition of the use of an affiliated mining service company. In addition, it describes the provisions contained in article adjustment mode operation in the use of mining services and article about appointment and responsibilties of mining companies.

This research concluded that contract of work status that has existed prior the Law no. 4 Year 2009 shall remain valid until the time limit is over, the adjustment that related to the use of mining services need to include new regulations that consist in Law No.4 Year 2009 and its implementation rules.

The results suggest that the government should immediately form "an adjustment of contract of work team" consisting of cross-government agencies and to finish the adjustments to contract of work to Law no. 4 Year 2009 primarily related to the use of local mining services in order to create added value for the national economy."