Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek mediasi dari dimensi-dimensi emotional labor, yakni deep acting dan surface acting sebagai mediator dalam hubungan antara trait stabilitas emosi dan komitmen afektif dalam konteks industri budget hotel. Data komitmen afektif dikumpulkan dengan menggunakan alat ukur komitmen afektif dari Allen dan Meyer (1990). Data trait stabilitas emosi menggunakan 10 aitem dari alat ukur trait stabilitas emosi IPIP-NEO dan deep acting serta surface acting menggunakan Hospitality Emotional Labor Scale (HELS) dari Kruml dan Geddes (2000). Partisipan penelitian adalah 66 individu yang bekerja pada industri budget hotel. Data dianalisis menggunakan Hayes PROCESS macro ver. 3.4. pada software IBM SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa deep acting memediasi hubungan antara trait stabilitas emosi dengan komitmen afektif, sedangkan surface acting tidak memediasi hubungan antara trait stabilitas emosi dengan komitmen afektif. Peneliti kemudian membentuk modul pelatihan selama tiga sesi dalam kurun waktu seminggu untuk meningkatkan kemampuan deep acting dikarenakan deep acting terbukti memediasi hubungan antara trait stabilitas emosi dengan komitmen afektif pada karyawan budget hotel. Intervensi direncanakan dilakukan pada sepuluh orang karyawan dari sebuah budget hotel yakni Hotel X. Tiga tahapan evaluasi dijadwalkan dengan pendekatan paired t-test yang menggunakan metode Wilcoxon pada IBM SPSS 3.4 sebagai evaluasi akhir efektivitas intervensi, terutama untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara skor deep acting dan skor komitmen afektif sebelum dan sesudah intervensi. Untuk memastikan penerapan pelatihan dan memberikan data real-time kondisi emosi peserta dalam pekerjaan keseharian aplikasi android Mood Vibe digunakan. Diskusi lebih lanjut serta saran penelitian dijelaskan pada bab terakhir penelitian ini. ......The present study investigates emotional labor dimensions' influence, namely deep acting and surface acting as a mediator in the relationship between emotional stability traits and affective commitment within budget hotel industry. Affective commitment data were collected using affective commitment scale from Allen and Meyer (1990). Emotional stability traits used 10 items from IPIP-NEO emotional stability trait scale, while deep acting and surface acting were assessed by Hospitality Emotional Labor Scale (HELS) developed by Chu and Murrmann's (2006). Research participants were 66 individuals who work in budget hotel category. Data were analyzed using Hayes’ PROCESS macro ver. 3.4. on SPSS software. Results showed that deep acting mediated the relationship between emotional stability trait and affective commitment, while surface acting had no mediating effect on the relationship between emotional stability trait and affective commitment. Furthermore, the researcher formed a training module for three sessions within a week to improve deep acting skills for deep-acting was proven to have mediating effect on emotional stability traits and affective commitment. Training intervention planned to be carried out on ten employees from a budget hotel, namely Hotel X. Three stages of evaluation scheduled with paired t-test approach using Wilcoxon method on IBM SPSS 3.4 as a final evaluation of intervention effectiveness, especially to found significant difference in the mean between deep acting and affective commitment scores before and after intervention program given. Mood Vibe application was used to support the application of deep acting capabilities in daily work activities. Further discussion and research suggestions are discussed.

Abstrak :
ABSTRAK
Metode kontrasepsi jangka panjang diharapkan dapat menurunkan fertilitas di Indonesia serta menurunkan angka kematian ibu yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah membuat Renstra 2015-2019 dan menargetkan capaian persentase peserta KB aktif MKJP tahun 2017 menurut yaitu 21,7%. (BKKBN,2015). Pemakaian kontrasepsi di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 2017 masih didominasi oleh pengguna non MKJP yaitu sebesar 94,46 sementara pengguna MKJP hanya 5,44%. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis hambatan keikutsertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2019. Penelitian kuantitatif dengan desain potong lintang merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menerangkan umur dan dukungan suami tidak ada hubungan dengan keikutsertaaan menggunakan Metode kontrasepsi jangka panjang sedangkan pendidikan (p-value=0,039, POR=6,234, CI=1,279-30,396), pengetahuan (p-value=0,002, POR=6,682, CI=2,186-20,426), jumlah anak (p-value=0,024, POR=0,270, CI=0,092-0,792), keterpaparan informasi (pvalue=0,028, POR=3,593, CI=1,226-10,533, dan ketersediaan alat kontrasepsi (pvalue=0,049, POR=3,916, CI=1,090-14,067 mempengaruhi keikutsertaan menggunakan MKJP. Saran penelitian yaitu untuk BKKBN dapat melakukan pengadaan PLKB yang sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN untuk menyampaikan informasi tentang kontrasepsi dimasyarakat. Untuk PLKB memberikan informasi kepada pasangan usia subur tentang efek samping alat kontrasepsi, cara mengatasi efek samping, waktu dan jadwal KB, dan Cara menggunakan/pemasangan alat/cara KB. Untuk Penelitian Selanjutnya melakukan penelitian secara kualitatif tentang keikutsertaan MKJP agar bisa mengetahui lebih mendalam tentang alasan ketidakikutsertaan MKJP. Variabelnya dapat ditambah dengan efek samping kontrasepsi yang digunakan, jumlah anak yang diinginkan, kompetensi bidan dalam pemasangan MKJP dan lain sebagainya.

---

ABSTRACT
Long-acting reversible contraceptive methods are expected to reduce fertility in Indonesia and reduce maternal mortality rates which are still quite high. Therefore, the government made the 2015-2019 Strategic Plan and targeted the achievement of the percentage of active LARC family planning participants in 2017 according to 21.7%. (BKKBN, 2015). The use of contraception in the District of Semparuk, Sambas Regency, West Kalimantan in 2017 is still dominated by non-LARC users, which amounted to 94.46 while LARC users were only 5.44%. The aims of this study is to analyze the barriers to the participation of the Long-Term Contraception Method in Semparuk Subdistrict, Sambas District, West Kalimantan in 2019. Quantitative research with the cross-sectional design is the method used in this study. The results of the study explained the age and support of the husband there was no relationship with participation using long-term contraceptive methods while Education (p-value = 0.039, CI = 1.2799-30396, POR = 6.234), knowledge (p-value=0,002, CI=2,186-20,426, POR=6,682), number of children (p-value=0,024, CI=0,092-0,792, POR=0,270,), Information exposure (p-value = 0,028, CI = 1,226-10,533, POR = 3,593), and Availability of contraception (p-value = 0,049, CI = 1.090-14.067, POR = 3.916) affects participation using LARC. Suggestions for research are that the BKKBN can carry out PLKB procurement which is an extension of the BKKBN for convey information about contraception in the community. For the PLKB provide information to couples of childbearing age about the side effects of contraceptives, how to deal with side effects, time and schedule of family planning, and how to use/install a family planning device. For Research Next, conduct research qualitatively about LARC participation so that they can discuss further about the reasons for LARC's participation. The variables can be added to the side effects used, the number of children desired, the competence of midwives in the installation of LARC and so on.

Abstrak :
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum sepakat menetapkan penyelenggaraaan Pemilu serentak pada tahun 2024. Penyelenggaraan Pemilu tesebut mengakibatkan berakhirnya masa jabatan definitif bagi 271 kepala daerah pada rentang tahun 2022 dan 2023, oleh sebab itu kekosongan jabatan tersebut harus diisi oleh Penjabat Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, berdasarkan sumber data sekunder, sehingga pengumpulan informasinya dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tulisan ini menganalisis implikasi pengangkatan penjabat kepala daerah terhadap hubungan pusat dan daerah pada masa transisi menuju Pemilu serentak tahun 2024 dengan pokok persoalan pertama mengenai kedudukan dan wewenang penjabat kepala daerah; dan kedua, mengenai implikasi pengangkatan penjabat kepala daerah terhadap hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tulisan ini menemukan bahwa mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah cenderung terpusat dengan memberikan porsi keterlibatan yang minim terhadap daerah. Kesimpulannya dalam konteks hubungan pusat dan daerah mekanisme pengangkatan penjabat mengakibatkan spanning of interest antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berimplikasi pada terjadinya sentralisasi kekuasaan. ......The government, together with the House of Representatives and the General Elections Commission, agreed to set simultaneous elections in 2024. The holding of the election resulted in the end of the definitive term of office for 271 regional heads between 2022 and 2023, therefore the vacancy must be filled by the Acting Regional Head. This research uses doctrinal methods, based on secondary data sources, so that the collection of information is carried out through literature studies. The data analysis method used is qualitative analysis. This paper analyzes the implications of the appointment of acting regional heads on central and regional relations during the transition period towards simultaneous elections in 2024 with the first point regarding the position and authority of acting regional heads; and second, regarding the implications of the appointment of acting regional heads on the relationship between the central government and local government. This paper found that the mechanism for appointing acting regional heads tends to be centralized by providing a minimal portion of involvement with the regions. In conclusion, in the context of central and regional relations, the mechanism for appointing acting officials resulted in a spanning of interest between the central government and local governments, which has implications for the centralization of power.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis penyimpangan teori kontrol sipil dalam pengisian kekosongan jabatan penjabat kepala daerah dan bagaimana idealnya pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut harus mengutamakan supremasi sipil. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Teori kontrol sipil melihat bagaimana hubungan sipil-militer dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Akan bersifat subjektif apabila terjadi pelemahan fungsi militer atau politisasi militer dan akan bersifat objektif apabila militer menjadi institusi yang professional. Perwujudan negara hukum yang demokratis terlihat dari implementasi kontrol sipilnya. Kewenangan militer yang terbatas pada pertahanan dan keamanan negara mendesak mereka menjadi sebuah institusi yang harus mengutamakan profesionalisme.Supremasi sipil terwujud apabila negara mampu memberikan batasan kewenangan militer atas pemerintahan sipil. TAP MPR No. VII/MPR/2000 menegaskan selain TNI dilarang untuk terlibat dalam kehidupan politik dan kegiatan politik praktis, TNI hanya diperbolehkan untuk menduduki jabatan sipil apabila telah pensiun atau mengundurkan diri. UU No. 34 Tahun 2004 membuka jalan keterlibatan TNI aktif menduduki jabatan sipil diikuti dengan Putusan MK No. 15/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan TNI/Polri menjadi penjabat kepala daerah. Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2022 yang lalu bertentangan dengan teori kontrol sipil karena menempatkan militer akif menduduki jabatan sipil yang cenderung bersifat politis karena kewenangan yang melekat padanya. Pengisian jabatan penjabat kepala daerah seharusnya lebih mengutamakan supremasi sipil dan TNI harus mengedepankan profesionalisme institusinya dengan membatasi keterlibatannya dalam pemerintahan sipil karena cakupan kewenangan TNI ialah sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. ......This article analyzes deviations from the theory of civil control in filling vacancies in the position of acting regional head and how ideally the appointment of acting regional heads should prioritize civilian supremacy. This article was prepared using doctrinal research methods. Civil control theory looks at how civil-military relations play out in the administration of government in a country. It would be subjective if there is a weakening of military functions or politicization of the military and it would be objective if the military becomes a professional institution. The realization of a democratic rule of law could be seen from the implementation of civilian control itself. The military's constrained mandate for national defense and security necessitates its transformation into an institution that prioritizes professionalism. Civil supremacy is occured if the state is able to limit military authority over civilian government. Decree of MPR No. VII/MPR/2000 emphasized that apart from the TNI being prohibited from being involved in political life and practical political activities, the TNI were only allowed to hold civilian positions if they had retired or resigned. Law No. 34 of 2004 paved the way for the active TNI involvement in civilian positions followed by Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XX/2022 which allows the TNI/Polri becomes acting regional heads. The appointment of the Acting Regent of West Seram Regency in 2022 runs counter to the principle of civilian control, as it involves placing active military personnel in civilian roles that often have political implications due to the associated authority. Filling the position of acting regional head should prioritize civilian supremacy and the TNI must prioritize the professionalism of its institutions by limiting its involvement in civilian government because the scope of the TNI's authority is as a means of state defense and security.