Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Jalan bebas hambatan termasuk salah satu pembangunan yang menunjang perbaikan perekonomian tersebut. Setiap pembangunan memerlukan tanah, sebagai upaya dalam menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan data memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Istilah ini dimaksudkan untuk menyediakan atau mangadakan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dalam dalam hal pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) ruas Hankam-Cikunir, Bekasi dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut serta upaya hukum yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan serta hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan semata-mata melainkan juga dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kasus-kasus terutama kasus pengadaan tanah sehubungan dengan Proyek Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) untuk ruas Hankam-Cikunir, Bekasi. Adapun gambaran yang diperoleh bahwa pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 berkisar pada penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk melaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum, permasalahan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan warga pemilik tanah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah pada proyek JORR ruas Hankam-Cikunir, Bekasi yang penyelesaiannya berlarut-larut terletak pada masalah sengketa kepemilikan tanah, mengenai besarnya ganti rugi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi dan pembayaran ganti kerugian sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Penyelesaian yang diambil dalam hal sengketa kepemilikan tanah dengan dilakukan penitipan/konsinyasi ke pengadilan negeri setempat sedangkan pembangunan proyek JORR dapat terus dilanjutkan. ...... Every subject in Indonesia is being developed in order to make economic growth. Highway is one part of this development which supporting this economic growth. This development of highway needs land as an effort of implementing this subject for public interest needs. The mechanism of this land provisioning already arranged with Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006. Land provisioning is an activity to get an area by giving some substitute of their loose out who have rights of the land. This means to proper area for development of public interest. This thesis examine how to implement this Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 in connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 about supply area for the completion of Jakarta Outer Ring Road (JORR) project internote Hankam-Cikurnir, Bekasi with its problems and obstacles which government faced, in this case PT. Jasa Marga (Persero) and how they proper the area for this project and its legal action to solve those problems and obstacles. This thesis is a law research with using juridical norm as a method not only to inspect law regulation but also to study and examine certainty of law regulation and priority cases for land provision in connection with Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi. Hence, land provisioning for this case already arrange in Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 subject in resignation or detachment the rights of land to implement development for public interest needs, problems about how to and amount of land's owner financial loss, conference between party who needs land and people as landlord. Conclusion output of this thesis is that land provisioning for Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi project which dissolved solution already settled in Regulation of Walikota Bekasi and the payment to change their financial loss appropriate with that regulation. Arrangement solution in this land owner legal action already done with consignation to government courthouse in that area whiles the project of JORR is being continued.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak dasawarsa 1980 yang lalu, terasa oleh dunia usaha betapa pesat perkembangan di berbagai bidang khususnya teknologi. Keadaan ini menimbulkan kecenderungan terjadinya globalisasi di bidang ekonomi, politik, sosial bahkan kultural. Globalisasi akan menghìlangkan arti jarak, waktu serta keunikan lokasi. Para pengambil keputusan yang semula mengandalkan faktor tersebut sebagai keunggulan comparative, mau tak mau harus mengantisipasi kondisi ini.

Pola persaingan yang menggunakan langkah-langkah tradisional semakin mudah diantisipasi oleh kompetitor. Menghadapi persaingan yang semakin ketat, para pengambil keputusan dihadapkan pada masalah pemilihan bentuk strategi yang tepat. Sebagai satu alternatif, akuisisi internal merupakan pilihan yang harus diperhitungkan oleh pengusaha. Strategi ini mengacu pada konsep bahwa sinergi akan dapat terwujud pada penggabungan satuan usaha dan perusahaan dengan kepemilikan yang sama (group). Langkah ini semakin populer di kalangan pengusaha karena melalui kebijakan tersebut dapat diperoleh dana segar tanpa melepas kontrol kepemilikan perusahaan.

Namun demikian kebijakan akuisisi internal dipandang tepat apabila memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Penerapan kebijakan akuisisi internal tanpa meinpertimbangkan aspek-aspek terkait justru akan mengakibatkan kerugian bahkan dapat menimbulkan perusahaan tidak dapat melanjutkan usahanya.

Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh ketepatan analisis kelayakan penerapan akuisisi internal. Akuisisi internal dianggap layak tidak hanya ditinjau dan sisi keuangan, namun juga Sìsi non keuangan. Jika ditinjau dan aspek keuangan, akuisisi internal dianggap layak apabila kebijakan tersebut memberikan return yang lebih besar daripada dana yang digunakan untuk membiayai akuisisi internal. Hasil yang diperoleh dan kebijakan tersebut hendaknya lebih tinggi dan nilai yang dihasilkan dan investasi pada tingkat risk free. Untuk menghitung return, manajemen harus memperhitungkan aspek pajak yang selalu melekat dalam setiap transaksi usaha. Beban pajak harus diperhitungkan sebagai negatip proceed.

Terdapat berbagai metode untuk mengukur kelayakan akuisisi. Namun demikian metode present value memberikan alternatif yang lebih lengkap. Metode ini memperhitungkan nilai uang dan waktu selama masa produktif satuan usaha yang diakuisisi. Penggunaan metode yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda.

Selain pertimbangan aspek keuangan, manajemen harus memperhitungkan jenis usaha target company yang paling tepat sesuai kondisi yang dihadapi. Pemilihan grand strategy yang sesuai akan membantu keberhasilan akuisisi internal. Namun pada sisi yang lain kebijakan akuisisi menuntut peran serta appraisal company serta tenaga ahli di bidang perpajakan. Penguasaan aspek pajak akan sangat membantu dalam hal informasi aspek pajak yang terkait dalam transaksi akuisisi internal. Keberhasilan kebijakan ini juga tidak melepas dan peran serta stake-holder.

Abstrak :
Akuisisi merupakan salah satu topik dalam Corporate Finance. Ada beberapa rasionalisasi bagi perusahaan untuk melakukan akuisisi seperti menerima keuntungan dari perusahaan target yang undervalued, diversifikasi dan penyebaran risiko, mencapai sinergi keuangan, menggabungkan kekuatan fungsional dan mempertahankan pertumbuhan tinggi perusahaan. Pada tanggal 28^ Mei 2007, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. mengusulkan akuisisi PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. (Lonsum). Bagian utama dari akuisisi adalah penilaian perusahaan target. Valuasi mencoba menemukan nilai riil perusahaan dan harga sahamnya. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui nilai sebenarnya dari Lonsum sebagai target firm saat diakuisisi oleh Indofood. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah discounted cash flow, free cash flow to the firm model (FCFF). Penelitian ini juga menggunakan analisis fundamental dan analisis lingkungan industri untuk mengumpulkan informasi sebagai Nilai Lonsum yang dihasilkan dari penelitian untuk tiga skenario pertumbuhan perusahaan adalah sebagai berikut : Rp. 6.434,50 per saham untuk pertumbuhan optimis, Rp. 4.309,20 per saham untuk skenario moderat dan Rp. 3.569,32 per saham untuk skenario pesimis. Nilai ekspektasi saham berdasarkan probabilitas masing-masing skenario adalah Rp. 4.724,82 per saham. Valuasi tersebut menunjukkan bahwa harga penawaran akuisisi sebesar Rp. 6.500 per saham memang harga yang overvalued. Alasan menawarkan harga yang dinilai terlalu tinggi dapat bervariasi dari nilai sinergi yang dicapai hingga antisipasi tindakan pertahanan dan penghapusan saingan dalam akuisisi. Namun alasan-alasan tersebut tidak dikaji lebih lanjut dalam tesis ini......Acquisition is one of the topic in Corporate Finance. There are several rationalizations for a firm to do an acquisition such as receiving gains from an undervalued target firm, diversification and spreading risks, achie^hng financial synergy, combining functional strengths and maintaining firm's high growth. On 28^ May 2007, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. proposed an acquisition of PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. (Lonsum). The main part from an acquisition is the valuation of target firm. The valuation tried to find a real value of the firm and the price of its stocks. This thesis' purpose is to find the real value of Lonsum as target firm when acquired by Indofood. The method that is used in this study is discounted cash flow, free cash flow to the firm model (FCFF). The study also used fundamental analysis and analysis of industiy environment to gathered information as The value of Lonsum resulted from the study for the three scenarios of firm's growth are as follow : Rp. 6.434,50 per stock for optimistic growth, Rp. 4.309,20 per stock for moderate scenario and Rp. 3.569,32 per stock for pessimistic scenario. The expected value of the stock based on the probability of each scenario is Rp. 4.724,82 per stock. The valuation showed that the offer price of acquisition of Rp. 6.500 per stock is indeed an overvalued price. The reasons of offering an overvalued price may varied from the value of synergy achieved to the anticipation of defense action and elimination of rivals in acquisition. However, these reasons is not studied further in this thesis.

Abstrak :
"With its inception at the end of the nineteenth century as a means of consolidation and reorganization, mergers and acquisitions (M&A) have since become quasi-institutionalized as one of the primary strategic options for organizations, as they seek to secure their position in an ever more competitive and globalizing market place. Despite the optimism surrounding M&A as strategic moves, research on post-merger company performance suggests that most firms engaging in M&A activity do not achieve the sought-after performance targets, either immediately or in the years following the deal. What is it that drives M&A activity when research results do not support the performance expectations of these undertakings? Alternatively, have M&A scholars got it all wrong in the way that M&A performance is measured? Is the topic too complex, enduring, and multifaceted to study? The handbook argues that the field of M&A is in need of a re-rooting: past research needs to be critically reviewed, and fundamental assumptions revisited. A key issue preventing efforts in the practice and study of M&A from achieving dynamic syntheses has been the disciplinary gulf separating strategy, finance, and human relations schools. The handbook aims to bridge the hitherto separate disciplines engaged in the study and practice of M&A to provide more meaningful results. Toward this end, the handbook brings together a set of prominent and emerging scholars and practitioners engaged in the study of M&A to provide thought-provoking, state of the art overviews of M&A through four specific ’lenses’ - strategic, financial, socio-cultural, and sectoral approaches. By summarizing key findings in current research and exploring ways in which the differing approaches could and should be ’synthesized’, it aims to highlight the key issues facing M&A practitioners and academics at the dawn of the third millennium"-- Provided by publisher. "The handbook bridges hitherto separate disciplines engaged in research in mergers and acquisitions (M&A) to integrate strategic, financial, socio-cultural, and sectoral approaches to the field. It examines the management processes involved, as well as valuations and post-acquisition performance, and considers international and sectoral dimensions"-- Provided by publisher.

Abstrak :
Updated and enhanced, the second edition of this text provides both library students and practitioners with a thorough understanding of procedural and philosophical approaches in acquisitions management.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan komparatif mengenai kegiatan merger dan akuisisi. Temuan pada penelitian ini telah menunjukkan bahwa Vietnam sangat aktif dalam kegiatan merger dan akuisisi, misalnya di Vietnam 2946 transaksi diumumkan 2114 telah selesai dalam dekade terakhir. Selanjutnya, Vietnam memiliki unsur khas untuk mengabungkan perusahaan lokal; Berdasarkan 20 transaksi teratas, pada 18 perusahaan target transaksi dan yang akan dilakukan keduanya berasal dari Vietnam. Di sisi lain, Sri lanka memiliki presentase transaksi M & A terlengkap dalam satu dekade terakhir dibandingkan dengan Pakistan dan Vietnam. Dalam kasus Pakistan, temuan tersebut menunjukkan bahwa Pakistan memiliki jumlah transaksi Merger dan Akuisisi berdasarkan jumlah tertinggi dibandingkan dengan Sri Lanka dan Vietnam. Menariknya, meski jumlah transaksi lebih tinggi dibanding Sri Lanka dan Vietnam; Namun, merger dan akuisisi tidak memiliki dampak signifikan paa profitabilitas perusahaan Pakistan.