Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas representasi Islam pada suatu media, dalam hal ini, pada dua artikel berita pada Situs Jurnal Perempuan dengan analisis wacana kritis (AWK). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan metode AWK Norman Fairclough yang menitikberatkan analisis pada teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penggambaran yang negatif dan tidak benar (misrepresentasi) terhadap Islam, yakni terdapat distorsi dalam pemberitaan tentang Islam oleh media tersebut. Dengan demikian, disarankan bahwa dalam memberi pemberitaan, media seharusnya jujur, seimbang, netral, serta memihak kepada kebenaran.

---

This thesis discusses representation of Islam in a media, specifically in some news articles on website of Jurnal Perempuan with critical discourse analysis (CDA). This research uses qualitative research method with descriptive design and method of CDA by Norman Fairclough. There is misrepresentation of Islam in the result of the research. There is distortion in that news articles. So, there is advice: news on each media, need the honesty, the balance, the neutral, also the right."

"Penelitian ini membahas tentang representasi korban kekerasan dalam teks berita daring Tribun Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi bentuk strategi wacana yang digunakan wartawan dalam memosisikan korban kekerasan dalam teks berita pada situs Makassar.tribunnews.com. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis wacana kritis. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks berita kekerasan dalam situs berita daring Tribun Timur dengan data berupa teks berita yang dianggap merepresentasikan korban kekerasan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kebahasaan berita adalah kata yang mengandung strategi wacana inklusi berupa strategi wacana nominasi dan identifikasi. Pada teks berita, korban kekerasan laki-laki cenderung ditampilkan dengan strategi nominasi yang menampilkan korban dengan apa adanya. Namun untuk korban kekerasan perempuan terlihat cenderung ditampilkan dengan strategi identifikasi yang menampilkan korban sebagai pihak yang tidak berdaya. Korban laki-laki dalam teks berita daring Tribun Timur cenderung lebih dilindungi dibandingkan korban perempuan. hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa wartawan Tribun Timur masih cenderung menganut ideologi patriarki."

"Riset ini didasari oleh pidato Sa’ad al-Hariri pada 04 November 2017 yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon. Jika diamati lebih lanjut, ujaran-ujaran yang disampaikan dalam pidatonya tersebut dapat diteliti dari segi semantik dan pragmatik karena mengandung redaksi yang cukup menarik. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk semantik dan tindak tutur pragmatik yang terdapat dalam pidato pengunduran diri Sa’ad al-Hariri sebagai Perdana Menteri Lebanon. Penulisan riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teori yang digunakan sebagai rujukan utama dalam riset ini yaitu Analisis Wacana Kritis karya Norman Fairclough, 1995 yang meliputi dimensi mikrostruktur, mesostruktur, dan makrostruktur, serta teori Tindak Tutur Searle, 1979 berupa asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Riset ini menggunakan data yang bersumber dari beberapa dokumen dari media massa seperti surat kabar online Al-Jazeera, artikel, dan bacaan literatur lainnya. Hasilnya ditemukan beberapa proposisi yang menunjukkan alasan atas pengunduran dirinya, namun pada saat yang bersamaan pula, ia memohon kepada rakyat Lebanon untuk mendukungnya secara penuh dan tindakan tersebut dinilai sangat deklaratif. Riset ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai ketertarikan di bidang linguistik khususnya semantik pragmatik.

---

The research was motivated by Sa'ad al-Hariri's resignation speech as Lebanese Prime Minister on Saturday, November 4, 2017. In his speech, there are utterly meaningful utterances and redactions to be studied in terms of semantics and pragmatics. This research aims to analyse how the semantic form and pragmatic speech of acts contained in Sa'ad al-Hariri's speech. The method used in writing this chapter is qualitative method with descriptive approach. The database is library research. This research uses the approach of Critical Discourse Analysis model of Norman Fairclough, 1995 and Theory of Speech Acts of Searle, 1979. Fairclough divides discourse analysis into three dimensions, namely text (microstructure), discourse practice (mesostructure), and social practice (macrostructure). Searle also divides the act of speech of illocution into five forms of speech which each has a communicative function, among them are assertive, directive, expressive, commissive, and declarative. The data contained in this research is sourced from mass media of Al-Jazeera online newspaper, literature readings, articles, and some documents from mass media. From the results of data analysis, there are several propositions which show that in Sa'ad Al-Hariri's speech, although he resigned, the editorial is quite declarative at the same time. Additionally, in his speech he revealed the reasons for his resignation and also appealed to the Lebanese people to support him. This research is expected to be a reference for further researchers whose an interest in the field of discourse analysis and speech acts or from other relevant disciplines in semantics and pragmatics."

"Prancis saat ini menjadi negara di Eropa yang memiliki keberagaman di dalamnya, mulai dari agama, ras, dan etnis. Keberagaman ini disebabkan salah satunya oleh kedatangan para imigran dan orang asing, khususnya saat periode Pasca-Perang Dunia Kedua. Alasan awal kedatangan imigran adalah faktor ekonomi atau pekerjaan. Dalam menangani mobilisasi penduduk ini, Prancis memberlakukan kebijakan-kebijakan imigrasi yang beragam yang tertuang pada situs Kementerian Dalam Negeri dan Seberang Lautan. Oleh karena itu, perlu diketahui bentuk kebijakan imigrasi di Prancis. Penelitian ini kemudian berfokus pada kebijakan imigrasi pemerintahan François Hollande dan Emmanuel Macron berdasarkan perbedaan poros politik mereka. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menemukan perbedaan isi kebijakan imigrasi antara pemerintahan Hollande dan Macron. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa kebijakan imigrasi kedua pemerintahan selama lima tahun menjabat. Untuk menemukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif oleh Iosifides dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough dan konsep ideologi politik oleh D. Parenteau dan I. Parenteau. Hasil temuan dari penelitian ini adalah orientasi kiri dari Hollande menghasilkan kebijakan imigrasi yang pro-masyarakat (imigran), sedangkan orientasi tengah Macron lebih memperketat kebijakannya terhadap masyarakat asing.

---

France is a country in Europe that embraces diversity in terms of religion, race, and ethnicity in its society. The arrival of migrants and foreigners, especially in the post-Second World War period contributed to France’s current demographic landscape. In dealing with the influx of population, France has adopted various immigration policies, as stated on the website of the Ministry of the Interior and Overseas, but has not significantly improved the current situation. As the immigration issue has continuously become prominent in French society, this research takes on comparing the policies carried by the governments of François Hollande and Emmanuel Macron on the issue while also taking into account their different political axes. Thus, the purpose of this study is to analyze the political discourses embedded in the immigration policies between the Hollande and Macron administrations. This research makes use of available sources from the immigration policies of both governments during their five years in office. The data was collected by employing qualitative research methods by Iosifides combined with critical discourse analysis theory by Norman Fairclough and the concept of political ideology by D. Parenteau and I. Parenteau. The findings of this research suggest that Hollande's leftist orientation contributed to his pro-people (immigrants) immigration policy, while Macron's center orientation attempted to tighten the immigration policy towards foreigners."

"Minat terhadap sinema Palestina meningkat, baik dalam studi film maupun ruang publik. Pada bulan Oktober 2021, Netflix merilis 32 film Palestina dalam koleksi Palestinian Stories dimana 12 di antaranya merupakan film pendek. Palestina juga memproduksi lebih dari 200 film pendek dalam kurun waktu dua dekade. Beberapa film pendek seperti Like Twenty Impossibles (2003) dan The Present (2020) memperoleh berbagai penghargaan di ajang festival film internasional bahkan menjadi nominasi Oscars. Selain bercerita tentang sulitnya melewati checkpoint, keduanya juga mendapat ulasan positif bahwa apa yang disampaikan terasa realistis dan membuka mata tentang kehidupan di Palestina. Penelitian ini mendiskusikan tentang bagaimana wacana perjuangan dikonstruksi dalam film pendek Palestina Like Twenty Impossibles dan The Present. Pendekatan yang digunakan yaitu analisis wacana kritis tiga-dimensi Norman Fairclough. Melalui tiga tahap analisis wacana yaitu deskripsi teks, interpretasi hubungan antara teks dan interaksi, serta eksplanasi dari hubungan antara interaksi dan konteks sosial, peneliti mendapati bahwa seorang sutradara mengkonstruksikan wacana perjuangan Palestina di dalam film pendek mereka. Wacana perjuangan itu ditampilkan melalui dialog dan ekspresi tokoh serta simbol perjuangan yang merepresentasikan adanya tekanan emosional, diskriminasi, dan ketidakberdayaan mengubah sistem yang berlaku.

---

Interest in Palestinian film is increasing, both in film studies and in the public sphere. In October 2021, Netflix released 32 Palestinian films in its Palestinian Stories collection, of which 12 were short films. Palestine has also produced more than 200 short films in the span of two decades. Several short films, such Like Twenty Impossibles (2003) and The Present (2020), have received various awards at international film festivals and even received Oscar nominations. In addition to telling us about the difficulty of passing the checkpoint, both of them also received positive reviews, stating that what was conveyed was realistic and eye-opening about life in Palestine. This research looks at how the discourse of struggle is constructed in Palestinian short films such as Twenty Impossibles and The Present. The approach used is Norman Fairclough's three-dimensional critical discourse analysis. Through three stages of discourse analysis: text description; interpretation of the relationship between text and interaction; and explanation of the relationship between interaction and social context, the researchers found that the director constructed the discourse of the Palestinian struggle in their short film. The discourse of struggle is displayed through the dialogues and expressions of characters and symbols of struggle representing emotional stress, discrimination, and powerlessness to change the prevailing system."

"Prancis adalah salah satu negara dengan kebijakan hak reproduksi yang progresif. Hal itu dibuktikan dengan adanya kebijakan mengenai aborsi di Prancis yang terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Kebijakan pertama yang berkaitan dengan dekriminalisasi aborsi di Prancis adalah La Loi Veil yang diresmikan tahun 1975. Pada perkembangan terakhir, tanggal 8 Maret tahun 2024, Prancis resmi menjadi negara pertama yang menetapkan hak aborsi ke dalam konstitusi negara. Langkah ini dianggap sebagai kemenangan bagi perempuan, tetapi juga menimbulkan perdebatan. Penelitian ini menganalisis keberpihakan politisi kanan terhadap isu konstitusionalisasi hak aborsi di Prancis dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (2013). Hasil analisis menunjukkan bahwa wacana yang dimiliki politisi kanan dalam isu hak aborsi memengaruhi terjadinya kompromi strategis atas teks akhir konstitusi, terutama dalam pengaturan kebebasan yang dijamin. Ambiguitas dalam bahasa hukum membuka peluang bagi pemerintah untuk membatasi hak aborsi di masa depan, menunjukkan kerentanan hak tersebut. Dengan menggunakan perspektif Feminist Legal Theory Martha Albertson Fineman (2005), penelitian ini menyimpulkan bahwa kompromi yang ada memperkuat subordinasi perempuan dalam kerangka hukum yang masih didominasi nilai-nilai patriarkal. Meskipun langkah konstitusional ini signifikan, perlindungan hak aborsi memerlukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan implementasinya bersifat adil dan tidak diskriminatif."