Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Rules Origin dalam ATIGA merupakan ketentuan asal barang yang digunakan untuk tujuan mendapatkan preferensi tarif bea-masuk dalam perdagangan internasional, khususnya berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN. Tesis ini membahas tinjauan yuridis ketentuan rules of origin ATIGA terkait dengan konflik pelaksanaannya dengan kebijakan/regulasi domestik Indonesia terutama yang terjadi di kawasan perdagangan bebas (FTZ) BATAM. Pemerintah Indonesia menganggap Form-D back-to-back yang dikeluarkan otoritas Singapura sebagai bentuk lain dari pengeluaran produk Batam ke pasar domestik Indonesia. Tidak ada ketentuan rules of origin ATIGA yang dilanggar dalam kasus tersebut, sehingga Pengadilan Sengketa Pajak memenangkan pihak pengguna Form-D back-to-back, sebaliknya kebijakan pemerintah di kawasan perdagangan bebas Batam yang menerapkan pengembalian pajak menjadi terkesan restriktif bagi produk Batam untuk memasuki pasar domestik Indonesia. Untuk mendapatkan nilai keadilan dalam ATIGA, Indonesia dapat mengajukan review atas Operating Certification Procedure ? OCP rules of origin ATIGA atau mengkaji ulang kebijakan domestik di kawasan perdagangan bebas agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar domestiknya

---

ABSTRACT
ATIGA rules of origin is origin criterion provided for enjoying tariff preference offer in international agreement, particularly implemented in ASEAN Member States. This thesis discuss on implementing rules of origin of ATIGA, which related to its conflicted with Indonesia domestic regulations/policies, especially imposed in free trade zone (FTZ) of Batam. Indonesian Government has a perpective that Form-D back-to-back from Singapore, which the goods originating from Batam is another form of sent the manufacture?s goods from Batam to Indonesia?s domestic market and in accordance with fiscal policy in free trade zone of Batam had caused to potential loose of fiscal tax revenue. No violation encountered to the rules of origin of ATIGA in accordance with the decision of the tax court, therefore the tax court had decided the Form-D back-toback won the case. On the contrary Government policy in free trade zone of Batam that imposed the suspended tax on importation of raw materials seems restrictive to their own goods produce in Batam to enter the Indonesia domestic market. Indonesia may request for review of ATIGA rules of origin for its justice from ATIGA or review its policy in free trade zone to make Indonesia's goods be more competitive in their domestic market.

Abstrak :
Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA.