Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 55 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abdullah Sulaiman, Author
"Pembangunan merupakan usaha secara sadar untuk mernperbaiki kehidupan manusia, karena itu pembangunan berarti membentuk masa depan dengan maksud terwujudnya perubahan menuju kepada tata kehidupan aoar dapat berjalan lancar, sesuai rencana pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Pembangunan tidak lain adalah merupakan kegiatan yar:rg terpadu dari segala kernampuan, yang ingin memanfaatkan investasi berasal dari dana, balk Anggaran Belanja c;egara (APB'), Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), maupun dari investasi pihak swasta untuk pem biayaan dari sumber lain yang saling mengisi untuk menciptakan masyarakat sejahtera adil dan merata baik spirituil maupun materil sesuai dengan cita﷓cita Pancasila.
Pertumbuhan penduduk Indonesia deuasa sekarang ini, telah mencapai sebanyak 179.321.641 orang. sebesar 44,88 persen atau sebanyak 89.448.235 orang laki﷓laki, dan 55,12 persen atau sebanyak 89.873.406 orang wanita, dimana telah mengalami kenaikan pertambahan per tahun selama kurun waktu tahun 1980-1990 sebesar 1,97 persen, merupakan suatu pemikiran dalam penempatan dan perolehan lapangan pekerjaan.
Tenaga kerja Indonesia yang sudah bekerja pada perusahaan sebanyak 73.908.204 orang yang ditempatkan di lapangan usaha dan pekerjaan utarna seperti: pertanian
sebanyak 41.097-381 orang, industri sabanyak 6.496.655 orang, perdagangan sebanyak 10.777.381 orang, jasa sebanyak 3 .811 .268 orang.
Pemerintah telah menetapkan suatu target untuk Repelita V sejumlah 11.512.000 tenaga kerja dengan klasifikasi yaitu pertanian sebanyak 4.059.000 orang, pertambangan sebanyak 7.000 orang, industri/gas/air sebanyak 21..000 orang, bangunan:616.000 orang, perdagangan 2.677~000 orang, angkutan dan komunikasi 495.000 orang, bank dan keuangan 19.000 orang, jasa 1.314-000 orang. "
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Nauval Khairy Kepala Mega
"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam pengelolaannya, APBD antara satu daerah dengan yang lainnya berbeda-beda bergantung dengan kebijakan daerah tersebut. Atas dasar perbedaan pengelolaan APBD tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan terjadi dengan penyerapan APBD dari daerah dalam hal ini adalah kabupaten Ogan Ilir dan kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan tipe deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) pengelolaan keuangan daerah diawali dari siklus penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban; dan (2) Penyerapan anggaran tidak mencerminkan tercapainya tujuan pembangunan apabila hanya mengenai terlaksananya suatu kegiatan dan tidak menggambarkan hasil atas suatu pelaksanaan kegiatan. Penyerapan anggaran memiliki peran dalam meningkatnya pembangunan manusia tetapi dengan catatan bahwa penggunaan dari anggaran tersebut harus dapat menggambarkan hasil atas suatu pelaksanaan kegiatan.
......Local Government Budget is an annual financial plan that appointed by local regulation. During its management, there is differences between local government budget and the others local government budget depends on how the policy at the local government. Based on the fact that there are differences on how local government budget is managed, this research was conducted to determine the increase of public welfare in education happen with local government budget absorption, in this case Ogan Ilir Regency and Lampung Timur Regency. This research is in the form of normative-judicial, with descriptive-analytical type. Result of this research is (1) the management of local finance is initiated by a cycle consist of drafting, enactment, implementation, revision, and accountability; and (2) budget absorption does not reflect the achievement of development goals if it just about activity that is completed and not showing result of the activity itself. Budget absorption has a role in increasing human development but with the provision of budget utilization should showing results for an implementation of activities."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prijanto
Jakarta: Timpani Publishing, 2009
351.1 PRI m (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Halim
"Target of this research is to study: situation and growth of area finance, source of acceptance PAD, constraints faced in order to optimal optimal of acceptance PAD, and efforts which require to be done inorder to optimal of acceptance PAD. after researching in Malang, the result include: (1) realization APBD during five the last year of goals, but its growth is downhill, (2) ability PAD to sustain the area expenditure relative still lower, (3) realization PAD during five the last year of goals, but its growth is downhill, (4) PAD most sustained by tax and area retribution."
2006
MUIN-XXXV-6-Juni2006-42
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dani Wahyudi
"Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang bersumber dan pemerintah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri.
Sehubungan dengan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya dibiayai oleh daerah sendiri, dimana disebabkan keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, sehingga membuat daerah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan daerahnya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 salah satu pendapatan daerah yang relatif dapat menutupi keperluan pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Umum (Block Grant) yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang jumlahnya relatif besar.
Pemerintah daerah sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut dituntut dapat melaksanakan manajemen keuangan daerah yang tepat seseuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.
Sebagai salah satu wujud perhatian terhadap kondisi di atas, maka penulisan tesis ini peneliti tertarik dengan judul : "Pola Alokasi Anggaran Pembangunan Setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan". Selanjutnya untuk menfokuskan permasalah penelitian tersebut telah dirumuskan suatu pertanyaan yaitu : Bagaimanakah pola alokasi anggaran pembangunan yang terjadi setelah diberlakukanya UU No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh Daerah Kabupaten Lampung selatan dalam penyusunanan anggaran pembangunannya."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T9831
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bravasta Ananta Hartandi
"Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya
politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanya
keterlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampak
negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat
karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu
pelaksanaan Pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data
panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik
biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada berkorelasi positif dengan
ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat
waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan Pilkada. Selain itu, faktor lain yang
meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja,
kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan Pilkada juga
berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.
......Political costs are considered by regional heads every time there is a regional head election (Pilkada). Regional heads will bear high political costs when late in determining the regional budget. This is because people do not like the delay in determining the regional budget. The delay in determining the regional budget has a negative impact on the provision of public services. This study uses disaggregated data on regional characteristics in the form of regional financial data, area and the timing of the elections in 508 cities/districts in the period 2014-2020. The collected panel data were then
analyzed using binary logistic regression. This study proves that Pilkada is positively correlated with timeliness in determining the regional budget. The probability of determining the regional budget on time is greater when there is a Pilkada. In addition, other factors including the average percentage of the social assistance budget to the total expenditure plan, regional fiscal independence as well as the policy on grant allocation during the Pilkada also correlate with the timeliness in determining the regional budget."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hiasinta Kusumawati
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8557
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
S8531
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ritta
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S8651
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chandra Edwin
"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan electronic budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu kebijakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Namun sejak diterapkan pada tahun 2014 hingga tahun 2016, implementasi electronic budgeting masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara post positivis dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi electronic budgeting belum berjalan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya fasilitas data dan sistem informasi serta teknologi, dan kurangnya disposisi pelaksana kebijakan.
......This Thesis discussed about the implementation electronic budgeting in Local Government Budgeting Process DKI Jakarta Province as a policy to support transparency and accountability in budgeting process. However since implemented in 2014 until 2016, implementation electronic budgeting has not gone expected. This research is done in Post Positivist and with a descriptive design.
The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of quality and quantity of human resources, lack of data facilities and information system, lack of technology infrastructure, lack of disposition of the policy implementers."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62371
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>