Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak 1993, Bumiputera telah memiliki dan menerapkan strategi bersaing Horizon 2000. Strategi tersebut dimaksudkan agar Bumiputera tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang terbesar, terkuat, paling menguntungkan dan paling disegani. Tahun 1997, teradi perubahan-perubahan lingkungan yang dipicu oleh krisis multidimensi yang dialami Indonesia, yang telah merubah kondisi pasar dan persaingan.

Melihat perubahan tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah apakah selama ini Horizon 2000 telah membawa keberhasilan kinerja bagi Bumiputera, dan dimana letak permasalahannya sehingga mengalami kinerja sebagairnana tersebut di atas. Akibat perubahan-perubahan Iingkungan, apakah Horizon 2000 masih relevan digunakan dan diterapkan, dan penyempurnaan-penyempurnaan apa saja yang hams dibuat agar Horizon 2000 tetap dapat digunakan.

Studi tentang strategi Horizon 2000 dimaksudkan untuk mengetahui, mengevaluasi dan menyempurnakan strategi dan implementasinya, sesuai dengan kondisi eksternaí maupun internai saat ini. Penelitian dilakukan dengan studi kasus, membahas data internal dan eksternal yang diperoleh melaluj dokumen/laporan intern perusahaan, wawancara, diskusi kelompok studi kepustakaan, serta observasi dan pengalaman penulis. Responden terdiri dari direksi, kepala divisi, kepala departemen, kepala bagian, kepala seksi, staf fungsional, karyawan. pemegang polis, dan agen. Dari hasil studi, dapat diketahui:

1. Kinerja Bumiputera menunjukkan perkembangan yang meningkat dibandingkan dengan sebelum Horizon 2000 dilaksanakan, namun dibandingkan dengan perkembangan kinerja pesaing dan industri, Bumiputera relatif lemah yang ditandai dengan penurunan pangsa pasar, pertumbuhan yang lebih Iambat dari industri dan pesaing-pesaing terbaik, dan belum best practice dalam operasi.
2. Permasalahan terjadinya kinerja tersebut adaiah ketidakselarasan antara strategi dan implementasi strategi (kepemimpinan, budaya perusahaan, struktur, dan sistem). Lebih jauh lagi permasalahan terutarna terjadi pada implementasi strategi, dengan titik tumpu pada masalah kepemimpinan yang lemah dan konflik kepentingan.
3. Berdasarkan analisis eksternal (lingkungan umum, lingkungan industri, posisi persaingan, tahapan daur hidup industri, faktor-faktor keberhasilan kunci), dan kondisi internal yang tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelum Horizon 2000 lahir, maka Horizon 2000 masih relevan. Namun demikian, Horizon 2000 memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan.
4. penyempurnaan-penyempurnaan tersebut meliputi:
   • Visi dan pernyataan misi, antara lain memasukkan nilai-nilai yang akan dianut, seperti integritas, pengabdian, pelayanan, kerjasarna tim, dan penghormatan terhadap individu
   • Tujuan umum, antara lain memperhatikan pembangunan sustainable competitive advantage melalui pembentukan kapabilitas dan kompetensi inti
   • Strategi, antara lain meninjau kembali portofolio bisnis dan mengarahkan diversifikasi usaha ke bidang usaha yang berhubungan erat dengan penciptaan misi pada bisnis asuransi jiwa. kombinasi strategi penetrasi pasar dan pengembang produk, positioning strategy, brand management- pendekatan marketing dalam mengelola bisnis, HR Planning, Job Analysis dan Job Evaluation, Peninjauan kebijakan generated from within, dan prioritas pelatihan & pengembangan.
   • Pembangunan kompetensi dengan meningkatkan kapabilitas dalam menyediakan Service melalui produk dan pelayanan inovatif dan berkualitas secara cepat dan luas.
   • Implernentasi strategi, yaitu perubahan paradigma penyelesaian dan penyelarasan pada:
     • Kepemimpinan, dengan menggunakan kepemimpinan yang berprinsip.
     • Budaya perusahaan, dengan budaya yang lebih progresif dan sesuai dengan perubahan lingkungan usaha
     • struktur, terutama struktur manajemen tingkat atas dan tingkat bisnis yang mengacu kepada strategi
     • sistem, terutama sistem informasi, administrasi dan SDM.

Studi ini inemiliki keterbatasan data eksternal dan internal yang tidak terlalu rinci pada tingkat divisi/SBU untuk menghasilkan strategi bisnis di masing-masing divisi/SBU Pembahasan masalah dan pengembangan solusi lebih banyak dari sisi pemasaran dan SDM. Studi ini Iebih banyak berfokus kepada strategi bisnis dan strategi fungsional dengan pendekatan market based.

Diharapkann studi ini ditindaklanjuti dengan penelitian Iebih detail pada kinerja, kekuatan, dan kelemahan setiap unit kerja, sehingga dihasilkan gambaran mengenai titik-titik persoalan dan rumusan solusi yang lebih akurat.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memberikan gambaran persaingan industri asuransi jiwa di Indonesia dan menganalisis kapabilitas internal AJB Bumiputera 1912 dalam mendorong posisi bersaing perusahaan dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Post Positivis dengan metode kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, focus group discussion, dan analisis literatur untuk mengumpulkan data data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan industri asuransi jiwa di Indonesia dipengaruhi oleh pendatang baru, produk subtitusi, pemasok, dan persaingan diantara sesama perusahaan asuransi jiwa di industri. Selain itu, posisi AJB Bumiputera 1912 di industri memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing di industri. Sehingga untuk tetap bersaing di industri, AJB Bumiputera 1912 perlu menekankan pada optimalisasi kapabilitas internalnya yaitu : Bentuk Usaha Mutual, Pengalaman dalam mengelola bisnis asuransi jiwa, dan Optimalisasi kepemilikan aset perusahaan

---

ABSTRACT
This study provides an overview of life insurance industry competition in Indonesia and also analyzing internal capabilities of Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance in order to boost the company?s competitive position in the life insurance industry in Indonesia. This study using post positivist approach with qualitative methods using interview, focus group discussions, and analysis of the literature to collect the required data The result showed that the life insurance industry in Indonesia affected by the new entrance, substitute products, suppliers, and competition amongst life insurance company in the industry. Furthermore, the position of Bumiputera in the industry has a low growth which shows the company inability to compete in the industry. In order to be more competitive in the industry, AJB Bumiputera 1912 should emphasize and optimize of its internal capabilities, which is Mutual Company, Experiece in managing life insurance business, and Optimization of assets of the company

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. Bentuk mutual tersebut sering mengakibatkan permasalahan keuangan bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Sebagai upaya restrukturisasi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, yang mana dalam Pasal 48 ayat (3) peraturan tersebut dinyatakan bahwa demutualisasi merupakan salah satu upaya penyehatan keuangan bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual?; 2. Apakah bentuk badan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan asuransi? Pada akhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual, dan bentuk badan hukum yang tepat bagi perusahaan asuransi adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 perlu mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

ABSTRACT
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. The form of mutual insurance company often lead to financial problems to Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As a financial restructuring effort, Indonesia Financial Services Authority established a regulation named Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 1/POJK.05/2018 concerning Financial Health for a Mutual Insurance Company, in which Article 48 number (3) stated that demutualization is one of the financial restructuring effort for the mutual insurance company. According to those conditions, there are two main issues: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company?; 2. What form of legal entity is appropriate to be applied in an insurance company? Eventually, it has been concluded that the demutualization is an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company, and the appropriate form of legal entity to be applied in an insurance company is a Limited Liability Company. Thus, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 should change its form of legal entity to a Limited Liability Company. This research uses the normative juridical approach.

Abstrak :
AJB Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan swasta nasional di Indonesia yang berdiri tanggal 12 Februari 1912. Ide pendirian AJB Bumiputera 1912 oleh salah seorang aktivis pergerakan nasional yaitu sekretaris Budi Utomo ( M. Ng. Dwidjosewojo) yang didukung oleh dua orang guru yakni MKH. Subroto, dan M. Adimidjojo. AJB Bumiputera dalam menghadapi kondisi globalisasi dan persaingan yang semakin tajam, melakukan perubahan-perubahan dan salah satu di antaranya adalah perubahan sistem administrasi, dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Namun dengan adanya perubahan-perubahan ini Bumiputera menghadapi berbagai masalah seperti: sistem administrasi, informasil pelaporan, efektivitas dan efisiensi organisasi, perpajakan, pelayanan, dan persaingan. Studi tentang ?Pengaruh Desentralisasi Administrasi AJB Bumiputera 1912 terhadap Penerimaan Pajak Negara?, mencoba mengungkapkan pengaruh perubahan sistem administrasi tersebut terhadap, pelaksanaan administrasi, hasil operasional perusahaan, efektivitas dan efisiensi organisasi serta bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak negara ?. Proses penelitian deskriptif ini,dilakukan berdasarkan telaah sejumlah literatur dan penelitian lapangan melalui kajian terhadap pelaksanaan administrasi, hasil operasional Bumiputera, efektivitas dan efisiensi organisasi, dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan Bumiputera. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum desentralisasi administrasi dengan kondisi sesudah desentralisasi administrasi. Hasil penelitian menunjukkan perubahan sistem administrasi Bumiputera tidak banyak membawa perubahan terhadap proses administrasi, hasil operasional Bumiputera,dari sepuluh item yang menjadi kajian,ada delapan item menunjukkan peningkatan dan dua item yang menunjukkan penurunan. Namun efektivitas dan efisiensi Bumiputera belum meningkat bahkan terjadi inefisiensi. Terhadap pemenuhan kewjiban perpajakan telah memperlihatkan adanya peningkatan dan setelah desentralisasi administrasi terjadi kenaikan setoran pajak ke kas Negara yang signifikan yakni 22,22 % jika dibandingkan dengan setoran sebelum desentralisasi administrasi. Pelaksanaan desentralisasi administrasi harus sejalan dengan strategi perusahaan, dan harus ditetapkan tujuan yang jelas baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek dan adanya suatu tim atau unit kerja yang memantau dan mengevaluasi secara konsisten.

Abstrak :
Penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi dan juga harapan dari setiap individu karena dengan adanya penilaian kinerja, maka setiap individu merasa bahwa hasil usaha atau hasil kerja kerasnya dihargai oleh perusahaan. Penghargaan atas prestasi kerja tersebut dapat menjadi umpan balik atas kinerjanya dan dapat mendorong semangat kerja untuk menjadi lebih optimal dan antusias untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi pada penilaian kinerja dengan motivasi kerja dan persepsi pada produktivitas kerjanya sendiri di Perusahaan AJB Bumiputera 1912. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor pusat pada perusahaan tersebut yang dipilih secara acak sebanyak 100 responden yang keseluruhannya adalah karyawan yang ada di Kantor Pusat Jakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui angket/ kuesioner yang diberikan kepada masing-masing responden dengan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling). Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program statistik SPSS, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis korelasi dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara persepsi karyawan pada penilaian kinerja dengan motivasi kerja karyawan dan koefisien korelasi sebesar 0,372, dan terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja karyawan dengan persepsi karyawan pada produktivitas kerja dan koefisien korelasi sebesar 0,701. Sementara itu, antara persepsi karyawan pada penilaian kinerja dan motivasi kerja karyawan secara bersama-sama juga mempunyai hubungan yang signifikan dan ditunjukan dengan korelasi sebesar 0,751. Secara umum hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penilaian kinerja mempunyai hubungan dengan motivasi kerja karyawan dan ternyata dengan meningkatnya motivasi kerja karyawan, maka produktivitas kerjanya juga meningkat. Oleh karena itu, maka berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar didalam melakukan penilaian kinerja karyawan agar lebih memperhatikan kaitan penilaian kinerja dengan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas kerja karyawan menjadi meningkat.

Abstrak :
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. AJB Bumiputera 1912 beberapa kali mengalami permasalahan keuangan sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Masalah yang dialami salah satunya tidak dapat membayar klaim kepada pemegang polis, serta kurangnya pemahaman pemegang polis terhadap perjanjian atau polis yang telah disetujui. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis untuk menjamin sebagai pihak yang telah mengalihkan risiko kepada AJB Bumiputera 1912. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum dari bentuk usaha bersama (mutual) perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 terhadap hak dan kewajiban pemegang polis?; 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang sedang mengalami likuiditas?. Penelitian ini menghasilkan bahwa, Pengaturan terkait Usaha Bersama tidak terdapat sinkronisasi kedudukan hukum pemegang polis antara UU OJK dengan UU Perasuransian dan PP Usaha Bersama, yang menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai perlindungan hukum pemegang polis. Selain itu diperlukannya pengaturan berbentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum pemegang polis sesuai yang telah diputuskan dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-XVIII/2020. Pengaturan dalam bentuk undang-undang ini nantinya akan membantu penyehatan dan kelanjutan AJB Bumiputera 1912 dalam menjalankan kegiatannya. ......Mutual Life Insurance (AJB) Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. AJB Bumiputera 1912 has experienced financial problems several times since the Dutch East Indies Crisis in 1922 until now. One of the problems experienced is not being able to pay claims to policyholders, as well as a lack of understanding of policyholders regarding the agreement or policy that has been approved. There is a need for legal protection for policy holders to guarantee as a party that has transferred risk to AJB Bumiputera 1912. Based on this, there are two main problems, namely: 1. What are the legal consequences of the form of a joint venture (mutual) insurance company AJB Bumiputera 1912 on rights and obligations of the policyholder?; 2. How is the legal protection for AJB Bumiputera 1912 policyholders who are experiencing liquidity? This research results that, the Regulations related to Joint Ventures do not synchronize the legal position of policyholders between the OJK Law and the Insurance Law and Joint Venture Government Regulations, which causes the lack of certainty regarding the legal protection of policyholders. In addition, there is a need for regulations in the form of laws to ensure legal certainty for policyholders in accordance with what has been decided in the Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XVIII/2020. The regulation in the form of this law will later assist the restoration and continuation of AJB Bumiputera 1912 in carrying out its activities.

Abstrak :
Skrpsi ini membahas kedudukan hukum Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam mengatasi masalah gagal bayar di perusahaan tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana kedudukan Badan Perwakilan Anggota secara hukum dalam mengatasi masalah gagal bayar Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 2.Bagaimana pengaruh keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama terhadap Kedudukan dari Badan Perwakilan Anggota dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 3.Bagaimanakah peran Otoritas jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas kegiatan di sektor perasuransian dalam mengatasi masalah gagal bayar di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ?. Adapun metode peneliltian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah secara hukum perusahaan dengan bentuk usaha bersama dan kedudukan Badan Perwakilan Anggota belum secara khusus dan tegas diatur dalam undang-undang. Akan tetapi terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang membahas terkait dengan hal tersebut dan memberikan pengaruh terhadap kedudukan Badan Perwakilan Anggota. Dalam permasalahan ini peran Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat penting. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah segera dibentuk Undang-Undang yang mengatur secara khusus perusahaan dengan bentuk usaha bersama, khususnya perusahaan asuransi dan diaturnya kedudukan Badan Perwakilan Anggotaatau yang saat ini disebut sebagai Rapat Umum Anggota dalam peraturan perundang-undangan secara tegas. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu untuk bersikap lebih tegas kepada pihak-pihak terkait. ......This thesis discusses the legal position of Badan Perwakilan Anggota (BPA) as the highest institution in the AJB Bumiputera 1912 company in overcoming the problem of default in the company. The main problem in this thesis is 1.What is the position of Badan Perwakilan Anggota legally in overcoming the problem of default of the AJB Bumiputera 1912 Company? 2.What is the effect of the enforcement of Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of mutual on the Position of Badan Perwakilan Anggota in the AJB Bumiputera 1912Company? 3.What is the role of the Otoritas Jasa Keuangan as a supervisory agency for activities in the insurance sector in overcoming the problem of default in the AJB Bumiputera 1912 Company? The research method used in writing this research is normative juridical. The result of this research is that legally a company with a mutual business form and the position of Badan Perwakilan Anggota has not been specifically and explicitly regulated by law. However, there is a Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Mutual Insurance Companies which discusses related to this matter and has an influence on the position of Badan Perwakilan Anggota. In this matter, the role of the Otoritas Jasa Keuangan is considered very important. Suggestions that can be conveyed from this research is to immediately form a law that specifically regulates companies with mutual, especially insurance companies and regulates the position of Badan Perwakilan Anggota or what is currently referred to as Rapat Umum Anggota in the laws and regulations strictly. In addition, Otoritas Jasa Keuangan is expected to be able to be more assertive with related parties.