Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak 1993, Bumiputera telah memiliki dan menerapkan strategi bersaing Horizon 2000. Strategi tersebut dimaksudkan agar Bumiputera tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang terbesar, terkuat, paling menguntungkan dan paling disegani. Tahun 1997, teradi perubahan-perubahan lingkungan yang dipicu oleh krisis multidimensi yang dialami Indonesia, yang telah merubah kondisi pasar dan persaingan.

Melihat perubahan tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah apakah selama ini Horizon 2000 telah membawa keberhasilan kinerja bagi Bumiputera, dan dimana letak permasalahannya sehingga mengalami kinerja sebagairnana tersebut di atas. Akibat perubahan-perubahan Iingkungan, apakah Horizon 2000 masih relevan digunakan dan diterapkan, dan penyempurnaan-penyempurnaan apa saja yang hams dibuat agar Horizon 2000 tetap dapat digunakan.

Studi tentang strategi Horizon 2000 dimaksudkan untuk mengetahui, mengevaluasi dan menyempurnakan strategi dan implementasinya, sesuai dengan kondisi eksternaí maupun internai saat ini. Penelitian dilakukan dengan studi kasus, membahas data internal dan eksternal yang diperoleh melaluj dokumen/laporan intern perusahaan, wawancara, diskusi kelompok studi kepustakaan, serta observasi dan pengalaman penulis. Responden terdiri dari direksi, kepala divisi, kepala departemen, kepala bagian, kepala seksi, staf fungsional, karyawan. pemegang polis, dan agen. Dari hasil studi, dapat diketahui:

1. Kinerja Bumiputera menunjukkan perkembangan yang meningkat dibandingkan dengan sebelum Horizon 2000 dilaksanakan, namun dibandingkan dengan perkembangan kinerja pesaing dan industri, Bumiputera relatif lemah yang ditandai dengan penurunan pangsa pasar, pertumbuhan yang lebih Iambat dari industri dan pesaing-pesaing terbaik, dan belum best practice dalam operasi.
2. Permasalahan terjadinya kinerja tersebut adaiah ketidakselarasan antara strategi dan implementasi strategi (kepemimpinan, budaya perusahaan, struktur, dan sistem). Lebih jauh lagi permasalahan terutarna terjadi pada implementasi strategi, dengan titik tumpu pada masalah kepemimpinan yang lemah dan konflik kepentingan.
3. Berdasarkan analisis eksternal (lingkungan umum, lingkungan industri, posisi persaingan, tahapan daur hidup industri, faktor-faktor keberhasilan kunci), dan kondisi internal yang tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelum Horizon 2000 lahir, maka Horizon 2000 masih relevan. Namun demikian, Horizon 2000 memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan.
4. penyempurnaan-penyempurnaan tersebut meliputi:
   • Visi dan pernyataan misi, antara lain memasukkan nilai-nilai yang akan dianut, seperti integritas, pengabdian, pelayanan, kerjasarna tim, dan penghormatan terhadap individu
   • Tujuan umum, antara lain memperhatikan pembangunan sustainable competitive advantage melalui pembentukan kapabilitas dan kompetensi inti
   • Strategi, antara lain meninjau kembali portofolio bisnis dan mengarahkan diversifikasi usaha ke bidang usaha yang berhubungan erat dengan penciptaan misi pada bisnis asuransi jiwa. kombinasi strategi penetrasi pasar dan pengembang produk, positioning strategy, brand management- pendekatan marketing dalam mengelola bisnis, HR Planning, Job Analysis dan Job Evaluation, Peninjauan kebijakan generated from within, dan prioritas pelatihan & pengembangan.
   • Pembangunan kompetensi dengan meningkatkan kapabilitas dalam menyediakan Service melalui produk dan pelayanan inovatif dan berkualitas secara cepat dan luas.
   • Implernentasi strategi, yaitu perubahan paradigma penyelesaian dan penyelarasan pada:
     • Kepemimpinan, dengan menggunakan kepemimpinan yang berprinsip.
     • Budaya perusahaan, dengan budaya yang lebih progresif dan sesuai dengan perubahan lingkungan usaha
     • struktur, terutama struktur manajemen tingkat atas dan tingkat bisnis yang mengacu kepada strategi
     • sistem, terutama sistem informasi, administrasi dan SDM.

Studi ini inemiliki keterbatasan data eksternal dan internal yang tidak terlalu rinci pada tingkat divisi/SBU untuk menghasilkan strategi bisnis di masing-masing divisi/SBU Pembahasan masalah dan pengembangan solusi lebih banyak dari sisi pemasaran dan SDM. Studi ini Iebih banyak berfokus kepada strategi bisnis dan strategi fungsional dengan pendekatan market based.

Diharapkann studi ini ditindaklanjuti dengan penelitian Iebih detail pada kinerja, kekuatan, dan kelemahan setiap unit kerja, sehingga dihasilkan gambaran mengenai titik-titik persoalan dan rumusan solusi yang lebih akurat.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap Pajak Penghasilan klien hasil penjualan aset yang Akta Jual Beli dibuat PPAT bersangkutan, dan bagaimana akibat hukum terhadap PPAT yang tidak menyetorkan Pajak Penghasilan klien hasil penjualan aset yang Akta Jual Beli dibuat PPAT bersangkutan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 388 K/Pid.Sus/2019. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tanggung jawab PPAT terhadap Pajak Penghasilan klien hasil penjualan aset yang Akta Jual Beli dibuat PPAT bersangkutan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu pada tanggung jawab perdata, dengan memberikan ganti rugi dan/atau penggantian kepada PT. Logam Jaya selaku wajib pajak yang telah dirugikan. PPAT yang melanggar mendapatkan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT. Pada tanggung jawab pidana adalah sanksi pidana penjara dan denda yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, akibat hukum terhadap PPAT yang tidak menyetorkan Pajak Penghasilan klien hasil penjualan aset yang Akta Jual Beli dibuat PPAT bersangkutan adalah selain memberikan ganti rugi kepada klien yang dirugikan, juga mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT dikarenakan melanggar kode etik dan juga tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Akibat hukum lainnya adalah tidak dapat diprosesnya pendaftaran tanah menuju pembuatan sertipikat tanah, dikarenakan salah satu syarat pendaftaran pemindahan hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional adalah bukti pelunasan pembayaran pajak penghasilan (PPh), dalam hal pajak tersebut terutang. ......This thesis analyzes how Conveyancer is responsible toward the client's Income Tax resulting from the sale of assets that the Deed of Sale and Purchase is made by conveyancer, and the legal consequences are for the PPAT who do not remit the client's Income Tax from the sale of assets for which the relevant PPAT has made the Deed of Sale and Purchase based on Supreme Court Decision Number 388 K/Pid.Sus/2019. This article was written bu using doctrinal research methods. Conveyancer’s responsibility for the client's income tax from the sale of assets that conveyancer has made the Deed of Sale and Purchase are divided into 3 (three), namely civil responsibility, by providing compensation and/or reimbursement to PT. Logam Jaya as the taxpayer that suffered from Conveyancer’s violance receive sanctions ranging from a warning to dishonorable dismissal from membership in the IPPAT association. Criminal responsibility is a prison sentence and a fine imposed through a court decision. Therefore, the legal consequences for conveyancer not remitting the Client's Income Tax from the sale of assets for which the Deed of Sale and Purchase was drawn up by the relevant Conveyancer is that apart from providing compensation to clients who suffer losses, they also receive a sanction of dishonorable dismissal from membership of the IPPAT association due to violating the code of ethics and also not acting in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguarding the interests of parties involved in legal actions. Another legal consequence is that land registration cannot be processed towards making a land certificate, because one of the requirements for registering the transfer of land rights at the National Land Office is proof of full payment of income tax (PPh), in the event that the tax is payable.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memberikan gambaran persaingan industri asuransi jiwa di Indonesia dan menganalisis kapabilitas internal AJB Bumiputera 1912 dalam mendorong posisi bersaing perusahaan dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Post Positivis dengan metode kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, focus group discussion, dan analisis literatur untuk mengumpulkan data data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan industri asuransi jiwa di Indonesia dipengaruhi oleh pendatang baru, produk subtitusi, pemasok, dan persaingan diantara sesama perusahaan asuransi jiwa di industri. Selain itu, posisi AJB Bumiputera 1912 di industri memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing di industri. Sehingga untuk tetap bersaing di industri, AJB Bumiputera 1912 perlu menekankan pada optimalisasi kapabilitas internalnya yaitu : Bentuk Usaha Mutual, Pengalaman dalam mengelola bisnis asuransi jiwa, dan Optimalisasi kepemilikan aset perusahaan

---

ABSTRACT
This study provides an overview of life insurance industry competition in Indonesia and also analyzing internal capabilities of Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance in order to boost the company?s competitive position in the life insurance industry in Indonesia. This study using post positivist approach with qualitative methods using interview, focus group discussions, and analysis of the literature to collect the required data The result showed that the life insurance industry in Indonesia affected by the new entrance, substitute products, suppliers, and competition amongst life insurance company in the industry. Furthermore, the position of Bumiputera in the industry has a low growth which shows the company inability to compete in the industry. In order to be more competitive in the industry, AJB Bumiputera 1912 should emphasize and optimize of its internal capabilities, which is Mutual Company, Experiece in managing life insurance business, and Optimization of assets of the company

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. Bentuk mutual tersebut sering mengakibatkan permasalahan keuangan bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Sebagai upaya restrukturisasi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, yang mana dalam Pasal 48 ayat (3) peraturan tersebut dinyatakan bahwa demutualisasi merupakan salah satu upaya penyehatan keuangan bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual?; 2. Apakah bentuk badan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan asuransi? Pada akhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual, dan bentuk badan hukum yang tepat bagi perusahaan asuransi adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 perlu mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

ABSTRACT
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. The form of mutual insurance company often lead to financial problems to Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As a financial restructuring effort, Indonesia Financial Services Authority established a regulation named Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 1/POJK.05/2018 concerning Financial Health for a Mutual Insurance Company, in which Article 48 number (3) stated that demutualization is one of the financial restructuring effort for the mutual insurance company. According to those conditions, there are two main issues: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company?; 2. What form of legal entity is appropriate to be applied in an insurance company? Eventually, it has been concluded that the demutualization is an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company, and the appropriate form of legal entity to be applied in an insurance company is a Limited Liability Company. Thus, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 should change its form of legal entity to a Limited Liability Company. This research uses the normative juridical approach.

Abstrak :
AJB Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan swasta nasional di Indonesia yang berdiri tanggal 12 Februari 1912. Ide pendirian AJB Bumiputera 1912 oleh salah seorang aktivis pergerakan nasional yaitu sekretaris Budi Utomo ( M. Ng. Dwidjosewojo) yang didukung oleh dua orang guru yakni MKH. Subroto, dan M. Adimidjojo. AJB Bumiputera dalam menghadapi kondisi globalisasi dan persaingan yang semakin tajam, melakukan perubahan-perubahan dan salah satu di antaranya adalah perubahan sistem administrasi, dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Namun dengan adanya perubahan-perubahan ini Bumiputera menghadapi berbagai masalah seperti: sistem administrasi, informasil pelaporan, efektivitas dan efisiensi organisasi, perpajakan, pelayanan, dan persaingan. Studi tentang ?Pengaruh Desentralisasi Administrasi AJB Bumiputera 1912 terhadap Penerimaan Pajak Negara?, mencoba mengungkapkan pengaruh perubahan sistem administrasi tersebut terhadap, pelaksanaan administrasi, hasil operasional perusahaan, efektivitas dan efisiensi organisasi serta bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak negara ?. Proses penelitian deskriptif ini,dilakukan berdasarkan telaah sejumlah literatur dan penelitian lapangan melalui kajian terhadap pelaksanaan administrasi, hasil operasional Bumiputera, efektivitas dan efisiensi organisasi, dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan Bumiputera. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum desentralisasi administrasi dengan kondisi sesudah desentralisasi administrasi. Hasil penelitian menunjukkan perubahan sistem administrasi Bumiputera tidak banyak membawa perubahan terhadap proses administrasi, hasil operasional Bumiputera,dari sepuluh item yang menjadi kajian,ada delapan item menunjukkan peningkatan dan dua item yang menunjukkan penurunan. Namun efektivitas dan efisiensi Bumiputera belum meningkat bahkan terjadi inefisiensi. Terhadap pemenuhan kewjiban perpajakan telah memperlihatkan adanya peningkatan dan setelah desentralisasi administrasi terjadi kenaikan setoran pajak ke kas Negara yang signifikan yakni 22,22 % jika dibandingkan dengan setoran sebelum desentralisasi administrasi. Pelaksanaan desentralisasi administrasi harus sejalan dengan strategi perusahaan, dan harus ditetapkan tujuan yang jelas baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek dan adanya suatu tim atau unit kerja yang memantau dan mengevaluasi secara konsisten.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Perindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Dalam Kerjasama Pembangunan Rumah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg). Permasalahan meliputi keabsahan Akta Kerjasama dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, Keabsahan AJB yang dibuat PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg dan  perlindungan bagi pihak pemilik tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta kerjasama tersebut sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun di sini disebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat dikatakan batal atau pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan saja. Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu unsur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal. Ititkad baik yang tidak dimliki tersebut, seharusnya menjadi alasan seorang hakim untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut, dan seharusnya baik tergugat maupun penggugat dikembalikan seakan-akan tidak pernah terjadi jual beli maupun kerjasama.

---

This thesis discuss about Legal Protection for Landowners in Collaborative Housing Development (Case studies of Palembang City District Court Verdict Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg). The problem includes the validity of the Cooperation Deed and PPJB made before a Notary in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg, the validity of AJB made by PPAT in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg and the protection for landowners in the Verdict of the Palembang City District Court Number152/Pdt.G/2018/PN Plg The research method is normative juridical research. This type of research is based on analytical descriptive. The data method is a qualitative method. The results of the study can be concluded that the cooperation deed is valid because it has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 KUHPerdata. Although it is stated that the agreement was carried out cancellation because one of the parties could not implement the agreement. This happens as a result of the sale and purchase deed carried out with the pretense that contrary to one of the elements in Article 1320 KUHPerdata, which is a lawful cause. The good intention that is not owned, should be the reason for a judge to cancel the sale and purchase agreement, and also both the defendant and the plaintiff should be returned as if there had never been a sale or cooperation.

Abstrak :
Skripsi ini meninjau mengenai status kepemilikan dari satuan rumah susun yang dijual melalui perjanjian pengikatan jual beli PPJB. Permasalahan terjadi ketika penjual dijatuhi putusan pailit dan penyerahan secara yuridis belum dilaksanakan. Pokok pembahasan skripsi ini berkisar pada proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun dari penjual ke pihak pembeli satuan rumah susun, status hukum perjanjian pengikatan jual beli PPJB atas satuan rumah susun yang sudah dibayar lunas dan satuan rumah susun telah dikuasai pembeli dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 06/ Plw/ Pailit/ 2015/ PN.Niaga.Sby jo No. 20 /Pailit/ 2011/ PN.Niaga.Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kepemilikan atas satuan rumah susun terjadi setelah dilakukan penyerahan secara yuridis yakni melalui pembuatan Akta Jual Beli menurut penjelasan pasal 44 ayat 1 UU No 20 Tahun 2011 sedangkan PPJB merupakan perjanjian jual beli dengan sifat obligatoir-konsensual yang tunduk pada KUHPerdata sehingga baru mengatur mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan adanya kepailitan yang dialami oleh pihak penjual, satuan rumah susun meskipun telah dibayar lunas dan diserahkan secara nyata kepada pembeli masih termasuk ke dalam harta pailit penjual.

---

This thesis views the ownership status of condominium units of which were sold through Preliminary Sales Agreements PSA . Issues regarding such matter existed when the Seller declared Bankrupt yet the juridical transfers of the units have not been made. The core studies of this thesis include condominium units transfer of ownership process, legal status of the PSA of the condominium units whereas the prices have been fully paid and the units have been physically handed over, and the considerations by the decision under the registration number 06 Plw Pailit 2015 PN.Niaga.Sby jo No. 20 Pailit 2011 PN.Niaga.Sby. Research method used within this thesis is the juridical normative method with secondary data sources. Such research shown that the juridical transfer of units made final the ownership transfer of respective units which takes form in the making of Sales Deed SD as how it is governed in the elucidation of Article 44 verse 1 Law Number 20 Year 2011. Whilst PSA on the other hand is merely a sales agreement with the nature of obligatory consensual which is subject to the Indonesian Civil Code ICC rulings, therefore it only settles both parties rsquo rights and duties. The bankrupt state of the seller caused each condominium units, thus their prices have been fully paid and physically handed over to the buyers, subject to the seller rsquo s bankrupt property.

Abstrak :
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk dapat menyediakan pelayanan publik yang bermutu. Dengan demikian ketersediaan sumber keuangan yang memadai mutlak harus ada. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial, perlu dikelola dengan baik, agar tidak timbul praktek penghindaran pembayaran BPHTB yang dapat mengakibatkan hilangnya penerimaan keuangan pemerintah daerah dari pos bagi hasil pajak. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bogor. Hipotesa (1) Lemahnya "Law Enforcement", kurangnya upaya penyidiKan dan lemahnya administrasi BPHTB menyebabkan praktek penghindaran pembayaran BPHTB dari yang seharusnya menjadi relatif besar, dan (2) Adanya praktek penghindaran pembayaran BPHTB menyebabkan berkurangnya pendapatan Pemerintah Kota Bogor secara signifikan. Sementara itu tujuan penelitian adalah : (i) mengetahui besar hilangnya pendapatan daerah dari pos penerimaan BPHTB akibut Adanya praktek manipulasi Nilai Perolehan Objek Pajak-Akta Jual Bali (NPOP-AJB) dan (ii) mendapatkan informasi tentang faktor utama yang menyebabkan penghindaran pembayaran BPHTB dan mencari solusinya. Metode analisa yang digunakan adalah analisa deskriptiif-kuantitatif. Dimana untuk membuktikan hipotesis pertama, maka untuk: mendapatkan informasi faktor-faktor yang menjadi penyebab praktek penghindaran pembayaran BPHTB digali melalui survei/kuisioner terhadap warga/rumah tangga yang pada tahun 1999/2000 pernah melakukan transaksi jual bell tanah dan bangunan. Responden dikelompokkan berdasarkan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak-Pajak Bumi & Bangunan. Pengisian kuisioner dilakukan dengan cara mengirim formulir/isian kuisioner ke alamat responden melalui pos surat dan atau dengan cara mendatangi langsung responden. Sedangkan untuk mcmbuktikan hipotesis kedua, maka untuk mengetahui besarnya BPHTB yang hilang atau yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah (i) menghitung potensi penerimaan BPHTB, (ii) realisasi penerimaan BPHTB menggunakan angka dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan (iii) potensi penerimaan BPHTB dikurangi realisasi penerimaan BPHTB merupakan besarnya kehilangan penerimaan keuangan dari pos penerimaan BPHTB akibat praktek manipulasi NPOP-AJB. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktek penghindaran BPHTB telah terjadi di Pemerintah Kota Bogor. Adanya praktek penghindaran BPHTB, Pemerintah Kota Bogor kehilangan penerimaan keuangan dari pos bagi hasil pajak sebesar Rp. 2.122.695.000,- atau sekitar 31,68% dari yang telah diterima sekarang. Praktek panghindaran BPHTB ini terjadi karena : (i) Adanya perbedaan yang cukup besar antara NPOP harga pasar dengan NJOP-PBB, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata rasio antara NPOP harga pasar terhadap NJOP-PBB sebesar 2,36, (ii) Kecilnya probability (a) manipulasi NPOP-AJB dapat diketahui oleh pejabat Kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan, yang dibuktikan bahwa 92% responden tidak takut melakukan manipulasi NPOP-AJB, dimana 24% responden beralasan karena lemahnya administrasi perpajakan, dan 28% beralasan kemungkinan untuk terlacak sangat kecil, sisanya 48% responden beralasan seandainya ketahuan sanksinya masih bisa dinego/damai, (iii) Kurangnya upaya penyidikan terhadap praktek penghindaran pajak dan lemahnya "Law Inforcement", dimana balum diterapkannya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. (iv) Peraturan Pemerintah No. 4811994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pengalihan hak atas Tanah dan Bangunan, dan (v) Biaya administrasi pembuatan akta jual beli tanah/bangunan tarifnya didasarkan pada persentase NPOP.AJB. BPHTB merupakan sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial untuk tahun-tahun mendatang. Hasil survei menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio antara NPOP harga pasar (hasil survei) terhadap NPOP-AJB sebesar 1,86 dan rata-rata persentase NPOP dilaporkan hanya 59,45% artinya jika Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mampu mengupayakan maka potensi/kapasitas BPHTB Pemerintah Kota Bogor adalah jauh lebih besar dari realisasi yang ada sekarang. Sejauh ini efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPHTB sudah sangat baik, yang ditunjukkan oleh tingkat efisiensi sebesar 0,16 dan tingkat efektivitas sebesar 167,50%. Sementara itu effortnya baru mencapai 75,94%, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan jauh lebih kecil dari kapasitas pajak. Langkah proaktif yang dapat dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengantisipasi/memperkecil praktek penghindaran BPHTB adalah : (i) merevisi NJOP-PBB agar perbedaan NJOP-PBB dengan NPOP sesuai harga pasar tidak terlalu besar; (ii) merevisi besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP-TKP) sampai batas terkecil yang masih diperbolehkan dalam Undang-undang dan (iii) Perlunya upaya penyidikan terhadap adanya isue praktek penghindaran pajak dengan lebih intensif.