Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di akhir Perang Dingin, sistem internasional telah mengalami perubahan, bukan hanya menyangkut aspek-aspek high politics dan lebih bersifat state-centric, namun telah bergeser ke berperannya aktor-aktor lain selain negara (non-state actor) dalam politik global. Di era globalisasi batasan wilayah tidak lagi menjadi penghalang utama bagi lahirnya suatu interaksi antar negara yang membawa dampak positif maupun negatif bagi negara-negara yang terlibat. Jaringan kerjasama dalam berbagai bidang merupakan salah satu bentuk positif akibat meningkatnya interaksi antar negara tersebut. Namun, disisi lain, merebaknya kejahatan-kejahatan lintas negara (transnational crimes) sebagai salah bentuk non traditional issues banyak mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun organisasi internasional pada sekitar tahun 1990-an, dan keberadaannya dianggap mewakili ancaman yang bersifat tidak langsung. Kegiatan transnational crimes dalam segala bentuknya dimana salah satunya adalah peredaran obat-obatan terlarang, muncul sebagai ancaman yang serius bagi keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Dengan kondisi tersebut, maka masalah drug trafficking bukan lagi mengancam keamanan masing-masing negara namun telah menjadi suatu ancaman bagi ketahanan regional secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang, mengingat sasaran penggunanya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Di samping itu akibat yang .ditimbulkan dari penggunaan narkoba telah terbukti dapat membahayakan kesehatan, mengubah nilai-nilai moral dan dapat menghancurkan eksistensi umat manusia. Untuk itu harus segera ditangani secara serius melalui kerjasama yang lebih intensif oleh berbagai pihak dalam mencegah peredaran narkoba. Studi ini menitik beratkan pada perkembangan kerjasama (melalui diplomasi parlementer) yang diiakukan oleh Organisasi Parlemen Negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi Parlementer merupakan salah satu alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh negara mengingat sifat dari perrnasalahan tersebut. Apalagi di era sekarang ini peran parlemen tidak dapat dikesampingkan karena kontribusi mereka sangat besar dalam memberi masukan-masukan yang perlu diselesaikan oleh suatu negara. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada tingkat parlemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dalam menanggulangi masalah drug tricking di kawasan Asia Tenggara. Melalui kesepakatan ini, parlemen dapat menjalankan pengawasan dan penyeimbang bagi eksekutif dalam melaksanankan tugas-tugasnya. Diharapkan pula dengan kerjasama yang intensif antar lembaga eksekutif dan legislatif akan ada keselarasan dalam mengambil keputusan-keputusan, khususnya yang menyangkut masalah obat-obatan terlarang.

Abstrak :
Komunikasi dan manajemen Public Relations (PR) yang efektif akan sangat menentukan kelancaran dan kelangsungan hidup organisasi. Menurut Wilson, PR adalah fungsi manajemen yang berarti melekat atau tidak lepas dari manajemen yang bertujuan untuk membina pengertian, simpati, dan dukungan dari publik, baik internal maupun eksternal, untuk menciptakan kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran PR ini sangat panting dalam suatu organisasi karena selain dapat membantu suatu organisasi dan anggotanya untuk saling menyesuaikan diri satu sama lain, PR juga dapat membina hubungan baik dengan berbagai khalayak serta dapat menumbuhkembangkan eitra yang positif. AIPO (ASEAN Inter-Parliamentary Organization) didirikan sebagai organisasi yang tumbuh dan bermuara dari bawah, atas dasar kesadaran bersama untuk menjalin kerjasama yang lebih erat di antara masing-masing parlemen negara-negara anggota ASEAN. Sidang-sidang Umum AIPO yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali sampai sekarang, tidak lepas dari peran Executive Committee (EXCOM) AIPO yang secara implisit menjalankan tugas dan fungsi sebagai PR sehingga kegiatan persidangan dapat bed alan dengan lancar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pola komunikasi dan kegiatan manajemen PR baik di dalam Sidang-sidang Umum AIPO pada khususnya maupun di dalam organisasi AIPO itu sendiri pada umumnya. Hasil penelitian akan dianalisis serta akan dihasilkan beberapa saran kebijakan untuk AIPO, sehingga bilamana perlu dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem komunikasi dan inanajemen PR di dalam organisasinya. Di dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang lebih banyak mengandalkan sumber data sekunder dalam bentuk laporan sidang-sidang AIPO, buku panduan AIPO, Statuta AIPO, bulletin berkala dan semua leaflets yang mampu menggambarkan dan mendeskripsikan kegiatan AIPO di Jakarta dan di beberapa negara anggotanya. Adapun data primer hanya dilakukan manakala diperlukan dan digunakan sebagai data pendukung. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap dua orang staf Sekretariat AIPO di Jakarta. Hasil penelitian akan disajikan dan dianalisis secara deskriptif dan kontekstual dalam bentuk laporan naratif berdasarkan perbandingan data basil pengamatan dengan data basil wawancara, perbandingan data basil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan, dan pengecekan antara sumber tertulis yang satu dengan sumber tertulis lainnya yang relevan. Secara umum dari basil penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan komunikasi di dalam organisasi regional AIPO telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan dapat berlangsungnya setiap kegiatan AIPO sesuai dengan topik-topik yang telah diagendakan yang menunjukkan kelancaran pola komunikasi upwards dan downwards di dalam organisasi ini, meskipun pada faktanya pola komunikasi upwards yang lebih banyak dilakukan. Adapun pola komunikasi downwards, lebih ditekankan pada pendelegasian tugas-tugas yang hams dikerjakan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, EXCOM AIPO telah melakukan tugas-tugas ke-PR-an secara terbatas. Tugs PR menurut konsep PR yang sebenarnya belum dilakukan. Peran EXCOM maupun peran Sekretariat Jenderal AIPO lebih berfungsi sebagai liaison daripada sebagai koordinator ataupun sebagai sekretaris AIPO biasa. Baik EXCOM maupun Sekjen AIPO lebih menyerupai Commonwealth Relations Office seperti halnya yang terdapat di dalam Organisasi Negara-negara Persemakrnuran Inggris. Oleh karena itu, lebih tepat EXCOM maupun Sekjen AIPO disamakan sebagai AIPO Relations Office. Disarankan kepada AIPO untuk membentuk suatu departemen baru yaitu Public Relations dan Media Relations Department agar mekanisme kerja hubungan keluar dan ke dalam serta hubungan dengan media dapat berjalan lebih lancar dan harmonis. Selain itu, fungsi dan tugas EXCOM dan Sekjen AIPO juga perlu dibantu oleh seorang Liaison dalam organisasi-organisasi humas yang besar.