Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengkondisian udara pada gedung perkantoran merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan pada para pekerja sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan juga optimal. Untuk itu perlu kiranya direncanakan suatu sistem pengkondisian udara yang memenuhi syarat standar kenyamanan ruang kerja. Dalam perencanaan ini, pengkondisian udara yang akan digunakan adalah AC tipe split dengan menggunakan ducting. Hal yang akan dibahas adalah tentang pemilihan dari ukuran ducting yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan metode Equal Friction dan selain itu dipilih juga Air Handling Unit (AHU) sesuai dengan kebutuhan banyaknya udara.

---

Air conditioning unit for the office building play an important role as a media to pleasant the people who work beneath, to create a nice working condition for them. If this condition is achieved, it can increase the quality of their job definitely. That's why it is need to design an air conditioning system based on the standard or criteria of pleasant working condition. In this research, Split Air Conditioner with ducting is used. The parameters that also used to determine the ducting are: the size and the form (square or rectangular) based on Equal Friction method. The Air Handling Unit (AHU) is also selected in this research."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan sebuah studi yang telah dikembangkan untuk mengestimasi potensi penghematan energi dari sistem pendingin radian yang terpasang pada gedung kampus di Indonesia. Perangkat lunak IESVE digunakan untuk mengevaluasi konsumsi energi dan distribusi temperatur pada bangunan. Kalibrasi telah dilakukan dengan menggunakan data yang terukur terkait dengan sistem pendingin radian pada bangunan tersebut. Kemudian model yang telah dikalibrasi ini digunakan untuk mensimulasikan konsumsi energi dan distribusi temperatur pada sistem yang berbeda. Hasil simulasi menunjukkan dengan menggunakan sistem pendingin radian terintegrasi dengan DOAS, penghematan energi yang dicapai sebesar 41,84% jika dibandingkan dengan sistem yang terpasang. Simulasi CFD dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan pada ruangan dan hasilnya adalah nilai distribusi PPD dibawah 10%.

---

ABSTRACTThe final project describes a study developed to estimate the energy savings potential of a radiant cooling system installed in an institutional building in Indonesia. The simulations were carried out using IESVE to evaluate thermal performance and energy consumption The building model was calibrated using the measured data for the installed radiant system. Then this calibrated model was used to simulate the energy consumption and temperature distribution to determine the proportional energy savings and occupant comfort under different systems. The result was radiant cooling which integrated with a Dedicated Outside Air System (DOAS) could make 41,84% energy savings compared to the installed cooling system. The Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation showed that a radiant system integrated with DOAS provides superior human comfort than a radiant system integrated with Variable Air Volume (VAV). Percentage People Dissatisfied was kept below 10% using the proposed system."

"Bahwa notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam menjalankan jabatannya bersifat independen dan mandiri, sehingga tidak boleh mendapatkan intervensi ataupun tekanan dari pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun pada kenyataannya secara administratif seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh pejabat eksekutif, sedangkan notaris tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiun dari negara, sehingga terdapat persinggungan permasalahan jabatan notaris dalam sudut padang Hukum Administrasi Negara. Bahwasanya pemerintah saat ini menerapkan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan Ditjen AHU dengan melibatkan notaris, namun yang menjadi persoalan bahwa notaris yang seharusnya hanya berwenang untuk membuat akta autentik justru dilibatkan dan turut diminta bertanggungjawab atas segala tindakan administrasi dalam SABH tersebut. Adapun permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi notaris selaku pengguna sistem elektronik administrasi pemerintahan serta kedudukan jabatan notaris dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen pada penelitian doktrinal ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang diperkuat dengan wawancara kepada narasumber dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa aspek Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam jabatan notaris adalah adanya pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa ruang lingkup HAN erat kaitanya dengan sumber kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan notaris sebagai pejabat umum berasal dari kekuasaan tertinggi yaitu atribusi undang-undang, sehingga walaupun secara administrasitif notaris diangkat oleh Kemenkumham, sehingga notaris bukan bagian atau bawahan dari Kemenkumham. Oleh sebab itu tindakan Ditjen AHU yang melimpahkan tanggungjawab administrasi kepada notaris tanpa melakukan verifikasi dokumen pemohon dan mengeluarkan Surat Keputusan dalam SABH merupakan tindakan maladministrasi yang termasuk pengabaian kewajiban selaku pejabat administrasi,bahwa Ombudsman perlu melakukan pengawasan terhadap pelayanan SABH yang dilakukan oleh Ditjen AHU,sehingga bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris adalah kepastian bebas tanggung jawab sebagai pengguna SABH karena tanggungjawab notaris hanya sebatas pada akta autentik yang dibuatnya.

---

The notary as a public official who is authorized to make authentic deeds in carrying out his/her position is independent and independent, so that he/she cannot get intervention or pressure from executive, legislative, or judicial officials. However, in reality, administratively a notary is appointed and dismissed by executive officials, while notaries do not get a salary or pension from the state, so there is an intersection of the problem of notary positions in the field of State Administrative Law. The government is currently implementing the Legal Entity Administration System (SABH) organized by the Directorate General of AHU by involving notaries, but the problem is that notaries who should only be authorized to make authentic deeds are involved and are also asked to be responsible for all administrative actions in the SABH. The main issues raised in this research are related to legal protection for notaries as users of the electronic system of government administration and the position of notaries in the perspective of State Administrative Law. Secondary data obtained through document studies in this doctrinal research is in the form of legal materials reinforced by interviews with sources and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be explained that the aspect of State Administration Law (HAN) in the position of notary is the appointment and dismissal made by the government. The scope of HAN is closely related to the source of authority. While the source of authority of a notary as a public official comes from the highest power, namely the attribution of laws, so that even though administratively the notary is appointed by the Ministry of Law and Human Rights, so that the notary is not part or subordinate to the Ministry of Law and Human Rights. Therefore, the action of the Directorate General of AHU which delegates administrative responsibility to the notary without verifying the applicant's documents and issuing a Decree in SABH is an act of maladministration which includes neglect of obligations as an administrative official, that the Ombudsman needs to supervise SABH services carried out by the Directorate General of AHU, so that the form of legal protection that can be given to notaries is certainty free of responsibility as a SABH user because the responsibility of a notary is only limited to the authentic deed he makes."

"Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP. Dengan rumusan masalah pada penulisan ini menjelaskan bagaimana teori dan konsep badan hukum (rechtpersoonlickheid) khususnya koperasi, kemudian mengenai pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai kebadanhukuman koperasi khususnya dalam pendirian, pendaftaran dan pengesahan, dan pengaturan mengenai pemberlakuan PP 24 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni dalam teori dan konsep kebadanhukuman koperasi pengesahan badan hukum koperasi dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas dengan dasar memiliki status yang sama yaitu sebagai subyek hukum yang dapat diperhitungkan sama dengan manusia dan menyatakan bahwa dalam pengaturan mengenai tidak dikecualikanya pengesahan badan hukum koperasi, merupakan hal yang tepat. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkaji ulang khususnya dalam kelembagaan koperasi, dan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membuat pengaturan mengenai pengesahan badan hukum koperasi dalam AHU online.

---

Article 14 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 2018, is one of the effects of the ease of doing business (EoDB) in Indonesia which implemented Online Single Submission (OSS) and gave orders to ratify cooperative legal entities carried out in the AHU Online program, which has been carried out in the SISMINBHKOP program. With the formulation of the problem at this writing explains how the theory and concept of legal entities (rechtpersoonlickheid), especially cooperatives, then regarding the regulation in Indonesian law regarding the cooperative penalties especially in the establishment, registration and endorsement, and regulation regarding the enactment of PP 24 of 2018. The research method used is normative juridical.

The conclusion that can be taken by the author is in the theory and concept of the punishment of cooperative ratification of cooperative legal entities can be equated with a Limited Liability Company with the basis of having the same status as legal subjects that can be calculated equally with humans and states that in the regulation regarding the exclusion of ratification of cooperative legal entities, is the right thing. Furthermore, the advice that the authors give, namely to the Ministry of Cooperatives and SMEs to review specifically in cooperative institutions, and to the Ministry of Law and Human Rights to immediately make arrangements regarding the ratification of cooperative legal entities in the online AHU."

"Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian hukum administrasi negara dengan kajian reformasi birokrasi ini membahas penerapan sistem AHU Online sebagai perwujudan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksaan AHU Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Dalam menganalisis penerapan AHU Online tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam pengurusan dan pelayanan jasa hukum di Ditjen AHU dan solusinya ketika menggunakan AHU Online. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli.

---

The thesis is an interdisciplinary study between the administrative law studies with the study is to discuss the implementation of bureaucratic reforms Online AHU system as the embodiment of bureaucratic reforms in the Directorate General of Legal Administration Kemenkumham RI. This study analyzes the setting and implementation of AHU Online in relation to the reform of the bureaucracy in Directorate General of Legal Administration (DG AHU).

In analyzing the application of the AHU Online, the authors found that there are significant differences in terms of legal services manually and post implementation AHU Online. The existence of the maintenance of the legal services that are slow, costly, until indication of alleged bribery, extortion, the main problem in the bureaucracy DG Online AHU AHU before applying this. With the implementation of AHU Online as a breakthrough bureaucratic reform in the public service by DG AHU, these issues can be addressed as a form of excellent service to peoples. Implementation of Online AHU researched approach legislation (statue approach) and the comparative approach (comparative approach).

Both approaches are used to obtain an answer to the problems in the management and legal services in DG AHU and AHU solution when using Online. Design Online AHU related legal arrangements in the form of service in the field of Fiduciary, registration Probate, Legal and notary services geared to provide convenience to the public in making arrangements for full online to provide a service that is fast, effective, efficient and free of extortion."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum melalui SABH tentunya diharapkan sinkron dengan pengaturan Akta pendirian dan pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Prosedur pengesahan perkumpulan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham No. 3/2016). Sedangkan Format isian SABH tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Ormas maupun Permenkumham no. 3 Tahun 2016, namun diambil dari draft Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan perkumpulan tidak sinkron dalam hal pendirian, pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar. Sampai saat ini RUU Perkumpulan belum disahkan, tetapi dalam aplikasi SABH menggunakan aturan yang terdapat dalam RUU Perkumpulan, sementara RUU belum menjadi hukum positif.

---

This thesis discusses about the settings of associations as a legal entity by analyzing the Legal Entity Administration System (SABH) which is an online

system. The association to become a legal entity shall establish a deed of incorporation followed by the application for ratification of the Legal Entity to the

Minister of Law and Human Rights through SABH. The procedure of legitimating the association as a legal entity through SABH is certainly expected to be in sync

with the establishment of the Deed of establishment and ratification of the association as a legal entity. The procedure for ratification of the association refers

to Law Number 17 Year 2013 on Community Organizations (Community Law) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2016 on Procedures for Applying of Legal Entitlement and Approval of Amendment of Articles Association (Permenkumham No. 3/2016). While the SABH fielding format is not found in the Community Law and Permenkumham no. 3 of 2016, but taken from the draft bill of association, thus causing legal uncertainty. The arrangement of associations is out of sync in the establishment, legalization and amendment of the articles of association. Up until now the Associations Law has not yet been ratified, but in SABH applications use the rules contained in the Draft

Bill, while the bill has not become a positive law yet."