Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsensus nasional Political Will dari DPR untuk penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, telah diundangkan melalui TAP XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 dan diatur lebih lanjut dengan UU No. 28/1999 tanggal 19 Mei 1999 dan UU No. 31/1999 tanggal 16 Agustus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan UU No. 3/1971 yang lama. Hal ini merupakan babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan momentum era reformasi. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) secara sistematis di Indonesia_ telah sejak lama dilakukan, karena dirasakan korupsi sudah sangat membahayakan pembangunan. yaitu sejak tahun 1957 mulai dengan peraturan penguasa militer, penguasa perang pusat, TPK, Komisi 4, Opstib, sampai era reformasi dengan dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada tanggal 13 Oktober 1999 dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tanggal 23 Mei 2000. Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntutan satu-satunya di Indonesia (legal monopoly) mempunyai tanggung-jawab moral dan hukum untuk berjuang memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum yang responsif dengan rasa keadilan masyarakat. Tuntutan dan harapan masyarakat sangat besar diletakkan di pundak Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas dugaan adanya korupsi yang merugikan keuangan negara, dan mulai mengadili kasus-kasus korupsi besar, dan yang menarik perhatian masyarakat (catchs some big fishes) seperti Kasus Soeharto mantan Presiden RI berkuasa 32 tahun, yang mulai disidangkan tanggal 31-8-2000. Kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi selama 5 tahun (1993/1994 s/d 1997/1998) pada tahap penyelidikan penyelesaiannya hanya 40% (34 kasus) dan sisa tunggakan 60% (50 kasus), tahap penyidikan penyelesaiannya hanya 38% (9 kasus) dan sisa tunggakan 62% (15 kasus), dan tahap penuntutan untuk seluruh Indonesia tingkat penyelesaiannya hanya 19% (115 kasus) dan sisa tunggakan 81% (479 kasus). Rata-rata sisa tunggakan kasus sekitar 60%-81%. Pendapat para ahli tentang sebab-sebab terjadinya korupsi dan hambatan pemberantasan korupsi, dijadikan sasaran analisis yang mendasari perumusan strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) selanjutnya. Strategi secara sistematis itu diharapkan dapat mengendalikan faktor-faktor penyebab korupsi tersebut. Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung, sejauh mana tingkat efektifitas Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, (apakah telah memberikan hasil/akibat yang maksimal, taxis dari pertimbangan efisiensi) dan berupaya untuk dapat memberikan strategi alternatif/prioritas yang dapat meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi (anti corruption strategy). Hasil penelitian penulis ini menunjukkan, bahwa Kejaksaan Agung berada pada kondisi di dua lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal. Hal mana telah memberikan pengaruh terhadap kinerjanya. Pengaruh sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang berasal dari faktor internal berupa faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dan yang berasal dari faktor eksternal berupa faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Pendekatan analisis SWOT berupaya untuk merumuskan strategi yang sesuai (best solution) untuk diterapkan dalam upaya mencapai sasaran dan goal yang diinginkan. Ada beberapa strategi alternatif yang dirumuskan, namun berdasarkan urgensi penanganannyalskala prioritas kepentingannya, maka direkomendasikan untuk memakai strategi WO untuk strategi jangka pendek dan strategi SO untuk strategi jangka panjang. Dari hasil perumusan alternatif strategi SWOT tersebut dengan pendekatan ternyata untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka pendek adalah memanfaatkan TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (0.408), memperbaiki sarana prasarana/penggajian/fas. kesejahteraan SDM kejaksaan (0,239), melakukan pengawasan intensif terhadap moralitas, etika profesi/sikap perilaku terhadap SDM kejaksaan (0,130), mengusulkan independensi kejaksaan/ (Independent Prosecution System) (0,116), dan memperbaiki/reorientasi sistem manajemen pembinaan (rekrutmen, promosi dan penempatan) SDM kejaksaan yang profesional dan rasional (0,106). Untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka panjang adalah memanfaatkan lembaga ICAC (Independent Commission Anti Corruption)/ Komisi Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KGPTPK) (0,415), menetapkan target penyidikan dan penuntutan (0,366) dan mengusulkan independensi kejaksaan/(Independent Prosecution System) (0,219). Dalam penelitian ini, ternyata dalam strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang memiliki sensitifitas yang sangat kecil. Artinya, walaupun terjadi perubahan dalam urutan prioritas, temyata urutan prioritas faktor endogen (strategi kebijakan) tidak mengalami perubahan, hanya perubahan dalam bobot prioritasnya. Strategi Kebijakan periode jangka pendek dan jangka panjang yang dominan adalah dengan memanfaatkan keberadaan TGPTPK dan lembaga baru ICAC (Independent Commission Anti Corruption)IKGPTPK, sehingga diharapkan tercapainya peningkatan efektifitas strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) di Indonesia. Untuk ICAC, disarankan agar konsistensi terhadap sifat komisi yang harus independenlmandiri kepas dari carnpur tangan pemerintah, melibatkan peranan LSM/masyarakat dalam penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Disarankan, ICAC mempunyai kewenangan terbatas hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan korupsi saja, sedangkan tahap penuntutan tetap sebagai wewenang Kejaksaan Agung. Perlu dirumuskan sinkronisasi susunan perundang-undangannya, agar tidak tumpang-tindih atau menabrak tata tertib hukum positif yang sudah ada.

Abstrak :
Manusia dengan segala upayanya mencoha menguak rahasia alam. Pengetahuan manusia terus berkembang. Dunia pendidikan formal kemudian lerbentuk, sebagai salah satu wujud kebudayaan manusia modern. Dalam mengcmbangkan dunia pendidikan, ada unsur campur langan manusia. Manusia meskipun makhluk hidup lertinggi di muka bumi ini mempunyai kelemahan. Manusia tidak sempurna. Maka kemudian ada ilmu pengetahuan yang "tidak dimengerti" oleh masyarakat luas, atau kaum akademisinya lerlalu arogan sehingga membentuk dunianya sendiri. Dalam dunia bisnis, ilmu pengetahuan yang berguna adalah ilmu yang bersifat prakiis dan efektif. Kontribusi teori bisnis kemudian dipertanyakan. Sejauh raana teori bisnis dapat menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Apakah teori bisnis sudah Udak diperlukan lagi sekarang ini ? Dari penelitian kecil yang dilakukan melalui karya akhir ini, dapat membertkan informasi kepada kita bahwa sumbernya teori bisnis adalah praktek bisnis yang ada di dunia nyata. Jadi teori bisnis harus dapat mengikuti perkembangan praktek bisnis. Pendidikan bisnis terbaik, adanya di dunia praktek.

Abstrak :
Demam Chikungunya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Chikungunya dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes sp. Kasus demam Chikungunya di Kecamatan Limo selama bulan november 2011 - Januari 2012 tercatat sebanyak 193 kasus. Salah satu manajemen demam Chikungunya adalah pengendalian vektor. Ada beberapa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan dalam pengendalian vektor demam Chikungunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kriteria dan alternatif kegiatan pengendalian vektor dalam manajemen demam Chikungunya di Kecamatan Limo Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menganalisis perbandingan berpasangan antar elemen yang dilakukan 10 informan expert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang menjadi pertimbangan prioritas dalam memilih alternatif kegiatan pengendalian vektor adalah lingkungan (0,357), prioritas kedua kelembagaan (0,252), kemudian sosial (0,226), selanjutnya ekonomi (0,092) dan prioritas paling akhir adalah teknologi (0,073), sedangkan alternatif kegiatan pengendalian vektor yang menjadi prioritas utama adalah gerakan 3M (0,482), prioritas kedua adalah pengelolaan barang bekas (0,282), selanjutnya larvasida (0,143) dan prioritas terakhir adalah pemberantasan nyamuk dewasa (0,093). ...... Chikungunya fever is a disease caused by Chikungunya virus and is transmitted through the bite of Aedes sp. Chikungunya fever cases in the District Limo during November 2011 - January 2012, there were 193 cases. One of Chikungunya fever management is vector control. There are several alternative activities that can be done in vector control. This study aims to analyze the priority criteria and alternative vector control activities in the management of Chikungunya fever in the District of Limo, Depok. This study is an analytical study by using Analytical Hierarchy Process (AHP) to analyze the pairwise comparisons between elements that done by 10 expert informants. The results showed that the criteria to be considered a priority in choosing alternative vector control activities are environmentally (0,357), second priority is institutional (0,252), and social (0.226), further economic (0.092) and the last priority is technology (0,073), for the alternative vector control activities, the top priority is the movement of 3M (0,482), second priority is the management of used goods (0.282), further of larvicides (0.143) and the last priority is the eradication of adult mosquitoes (0.093).

Abstrak :
Kemiskinan di negara terbelakang dicirikan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Indonesia, peran pemerintah dalam bidang kependudukan diserahkan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program BKKBN adalah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS). Sejak tahun 2010 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah kelompok UPPKS. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memfokuskan pada menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman. Tujuan penelitian adalah untuk pengoptimalan pencapaian program UPPKS. Hasil analisis metode SWOT menunjukkan bahwa strategi terbaik berasal dari faktor kekuatan dan peluang (SO). Alternatif strategi tersebut diolah dengan metode AHP sehingga ditemukan strategi prioritas yaitu memanfaatkan penggunaan website terintegrasi untuk menarik minat kerjasama sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi. ...... Poverty in underdeveloped countries are characterized by high population growth. In Indonesia, the government's role in population to be submitted to the National Population and Family Planning Board (BKKBN). One of the program BKKBN?s is to Increase Revenue Family Welfare (UPPKS). From 2010 to 2013, decrease in the number of groups UPPKS. Based on these problems, researchers focus on the identified factors strengths, weaknesses, opportunities and threats. The purpose of the study is to optimization program of achievement UPPKS. The results of analysis method SWOT showed that the best strategy is derived from the strengths and opportunities (SO) factor. Alternative strategies with AHP to finded strategy is utilizing the integrated use of the website to attract cooperation as a form of technological development and utilization of information.

Abstrak :
[ABSTRAK
Sektor transportasi di Kota Kasongan saat ini menyumbangkan 53,33% dari total emisi CO2 yang dihasilkan. Pembangunan infrastruktur jalan yang terus berkembang justru berbanding terbalik dengan pengembangan transportasi sungai. Kondisi ini memperlihatkan strategi pengembangan sistem transportasi yang ada belum berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria dan pilihan alternatif yang tepat dan tidak menimbulkan kerugian di masa yang akan datang bagi pengembangan sistem transportasi di Kota Kasongan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP) berdasarkan persepsi masyarakat, akademisi, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Penelitian ini memperlihatkan alternatif yang paling tepat adalah optimalisasi sistem transportasi yang terpadu antara transportasi darat dan sungai dengan tingkat keamanan dan kenyamanan sebagai kriteria yang paling penting. Implementasi alternatif tersebut diwujudkan melalui program pengembangan lokasi transit di Kota Kasongan. Program ini memberikan rasa aman dan nyaman sebagai keuntungan sosial, memberikan aksesibilitas dan mobilitas yang lebih baik sebagai keuntungan ekonomi, dan memberikan keuntungan dari aspek lingkungan karena dapat mereduksi emisi CO2.

---

ABSTRACT
Transportation sector in Kasongan City currently contributes about 53.33% of the total CO2 emissions produced per year. Construction of road infrastructure is continues to grow but there is no activities to improve river transportation. This situation shows that transport systems development strategy not linked each other and far from there environmentally friendly and unsustainable. This study aimed to analyze the criteria and choose the appropriate alternatives for the transportation systems development in the Kasongan City. The analytical method used Analytical Hierarchy Process (AHP) based on the community, academia, and government perception. This research shows that the most appropriate alternatives is to optimize the integrated transport systems between land and river transport modes with safety and amenities as the most important criteria. Implementation of the strategy is realized through integrated transit locations program development surrounding pier territories in Kasongan City, because it can increase the use of public transport. This program ensure safety and comfortability as social advantage, providing better accessibility and mobility as economic benefit, and this program could reduce CO2 emission., Transportation sector in Kasongan City currently contributes about 53.33% of the total CO2 emissions produced per year. Construction of road infrastructure is continues to grow but there is no activities to improve river transportation. This situation shows that transport systems development strategy not linked each other and far from there environmentally friendly and unsustainable. This study aimed to analyze the criteria and choose the appropriate alternatives for the transportation systems development in the Kasongan City. The analytical method used Analytical Hierarchy Process (AHP) based on the community, academia, and government perception. This research shows that the most appropriate alternatives is to optimize the integrated transport systems between land and river transport modes with safety and amenities as the most important criteria. Implementation of the strategy is realized through integrated transit locations program development surrounding pier territories in Kasongan City, because it can increase the use of public transport. This program ensure safety and comfortability as social advantage, providing better accessibility and mobility as economic benefit, and this program could reduce CO2 emission.]

Abstrak :
Road in DKI Jakarta province is an important transport infrastructure to support so needed planning road repair to use budget. It is effective to use of budget so needed determine road repair works priority scale, damaged road was found such as lack of road repairs. Therefore, it is required to study suitable method that can be applied to determine road repair works priority scale. In determining road repair works priority scale based on Analitical Hirarchy Process AHP method, there is several factors were found. it is recommended to use Analitical Hirarchy Process AHP method. Therefore the rank of priority scale obtained may closely represent effectiveness of using the budget. And that produce procedure for choosing priority to use of budget in road repair.

---

Jalan di Provinsi DKI Jakarta merupakan prasarana transportasi yang penting sehingga dibutuhkanlah perencanaan pekerjaan perbaikan jalan dengan tujuan penggunaan anggaran. Dengan penggunaan anggaran yang efektif dibutuhkan penentuan skala prioritas pekerjaan perbaikan jalan, banyak ditemukan jalan yang belum mendapat perbaikan. Dengan demikian perlu mengkaji metode penetapan skala prioritas pekerjaan perbaikan jalan. Berdasarkan penentuan skala prioritas pekerjaan perbaikan jalan dengan metode Analitical Hirarchy Process (AHP) diperoleh faktor-faktor dengan dominan dari masing-masing. Metode Analitical Hirarchy Process (AHP) disarankan untuk digunakan pada perencanaan pekerjaan perbaikan jalan sehingga urutan skala prioritas dapat menggambarkan penggunaan anggaran dengan baik. Serta menghasilkan prosedur untuk memilih prioritas penggunaan anggaran dalam perbaikan jalan.

Abstrak :
ABSTRAK
Ketersediaan media transmisi menjadi sangat penting ketika sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi (operator telekomunikasi) ingin menggelar jaringan di wilayah operasionalnya. Sistem transmisi menggunakan fiber optik menjadi pilihan dikarenakan kemampuan transfer signal yang baik dan memiliki kapasitas yang besar. Di era globalisasi saat ini, persaingan begitu kompetitif, sehingga penting bagi sebuah vendor telekomunikasi untuk menjadi mitra yang baik bagi operator telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi mereka, khususnya jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan persiapan yang baik dan matang ketika sebuah vendor mengikuti proses tender pengadaan dan pembangunan jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Terdapat kriteria-kriteria penting, yang perlu dijadikan bahan pertimbangan ketika sebuah vendor mengikuti tender yang diadakan oleh operator. Tentunya terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai dari tender tersebut. Dengan demikian dapat dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik dalam rangka memenangkan proses tender dan memberikan hasil pekerjaan yang maksimal jika tender tersebut berhasil dimenangkan. Kajian terhadap permasalahan tersebut meliputi identifikasi masalah, proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan metode AHP (Proses Hirarki Analitik) didukung perangkat lunak Expert Choice dan memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis data berupa sistem penunjang keputusan dalam penentuan prioritas pemilihan proyek transmisi SDH. Dalam tesis ini dengan menggunakan metode AHP dan perangkat lunak Expert Choice, dilakukan penentuan prioritas terhadap proyek transmisi SDH yang ditenderkan oleh beberapa operator di Indonesia. Dari hasil perhitungan dan pengolahan data didapatkan bahwa proyek transmisi SDH di Telkom menjadi prioritas pertama, diikuti oleh NTS di prioritas kedua, kemudian Indosat di prioritas ketiga.

---

ABSTRACT
The important thing when a telecoms operator company want to deploying telecommunication network in their operational area is the availability of transmission network. Transmission network using optical fiber is the best choice because of the good transferring signal ability and has a huge capacity that can be transferred. In the current era of globalization, the competition was so competitive, so it is important for a telecommunications vendor to make a good partner for telecommunications operators in developing their telecommunications networks, particularly fiber optic transmission network using SDH devices. This may be done by doing a good preparation and mature when a vendor following the tender process and the development of fiber optic transmission network using SDH devices. There are important criteria, which need to be taken into consideration when a vendor participate in a tender held by the operator. Certainly related to what goals you want to achieve from the tender. Thus everything can be prepared well in order to win the bidding process and provide the maximum work if the tender had been won. The study of these issues include identification of issues, the process of data collection, followed by data processing using the method of AHP, supported by Expert Choice software and provide conclusions on the results of data analysis in the form of decision support systems in the project selection prioritization SDH transmission. In this thesis by using AHP and Expert Choice software, is the determination of priorities of the SDH transmission projects tendered by some operators in Indonesia. From the results of calculations and data processing was found that SDH transmission projects in Telkom became the first priority, followed by the NTS in the second priority, and Indosat in the third priority.

Abstrak :
Ketersediaan media transmisi menjadi sangat penting ketika sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi (operator telekomunikasi) ingin menggelar jaringan di wilayah operasionalnya. Sistem transmisi menggunakan fiber optik menjadi pilihan dikarenakan kemampuan transfer signal yang baik dan memiliki kapasitas yang besar. Di era globalisasi saat ini, persaingan begitu kompetitif, sehingga penting bagi sebuah vendor telekomunikasi untuk menjadi mitra yang baik bagi operator telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi mereka, khususnya jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan persiapan yang baik dan matang ketika sebuah vendor mengikuti proses tender pengadaan dan pembangunan jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Terdapat kriteria-kriteria penting, yang perlu dijadikan bahan pertimbangan ketika sebuah vendor mengikuti tender yang diadakan oleh operator. Tentunya terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai dari tender tersebut. Dengan demikian dapat dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik dalam rangka memenangkan proses tender dan memberikan hasil pekerjaan yang maksimal jika tender tersebut berhasil dimenangkan. Kajian terhadap permasalahan tersebut meliputi identifikasi masalah, proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan metode AHP (Proses Hirarki Analitik) didukung perangkat lunak Expert Choice dan memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis data berupa sistem penunjang keputusan dalam penentuan prioritas pemilihan proyek transmisi SDH. Dalam tesis ini dengan menggunakan metode AHP dan perangkat lunak Expert Choice, dilakukan penentuan prioritas terhadap proyek transmisi SDH yang ditenderkan oleh beberapa operator di Indonesia. Dari hasil perhitungan dan pengolahan data didapatkan bahwa proyek transmisi SDH di Telkom menjadi prioritas pertama, diikuti oleh NTS di prioritas kedua, kemudian Indosat di prioritas ketiga.

---

The important thing when a telecoms operator company want to deploying telecommunication network in their operational area is the availability of transmission network. Transmission network using optical fiber is the best choice because of the good transferring signal ability and has a huge capacity that can be transferred. In the current era of globalization, the competition was so competitive, so it is important for a telecommunications vendor to make a good partner for telecommunications operators in developing their telecommunications networks, particularly fiber optic transmission network using SDH devices. This may be done by doing a good preparation and mature when a vendor following the tender process and the development of fiber optic transmission network using SDH devices. There are important criteria, which need to be taken into consideration when a vendor participate in a tender held by the operator. Certainly related to what goals you want to achieve from the tender. Thus everything can be prepared well in order to win the bidding process and provide the maximum work if the tender had been won. The study of these issues include identification of issues, the process of data collection, followed by data processing using the method of AHP, supported by Expert Choice software and provide conclusions on the results of data analysis in the form of decision support systems in the project selection prioritization SDH transmission. In this thesis by using AHP and Expert Choice software, is the determination of priorities of the SDH transmission projects tendered by some operators in Indonesia. From the results of calculations and data processing was found that SDH transmission projects in Telkom became the first priority, followed by the NTS in the second priority, and Indosat in the third priority.

Abstrak :
Peningkatan kebutuhan lahan permukiman mendorong aktivitas manusia yang semakin kompleks, sehingga menimbulkan bencana, salah satunya kebakaran permukiman. Pada tahun 2018-2021, kebakaran permukiman mengalami ekspansi sebesar 14% di Kota Jakarta Timur. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan infastrukur dan kerugian ekonomi yang cukup besar serta menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Studi kerentanan bencana menjadi salah satu opsi yang dapat dilakukan dalam upaya mitigasi. Faktor fisik, sosial, dan ekonomi dinilai sebagai faktor penilaian kerentanan bencana yang mengarahkan pada peningkatan dampak bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh dan menganalisis karakteristik wilayah rentan bencana kebakaran permukiman di Kota Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) melalui analisis Geographic Information System- based Multicriteria Decision Analysis (GIS-MCDA). Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kerentanan fisik memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan faktor sosial dan ekonomi. Berdasarkan analisis tersebut, wilayah rentan kebakaran permukiman tingkat rendah terdistribusi secara mengelompok pada wilayah yang memiliki lebar jalan 6 m, penggunaan tanah berupa industri, kepadatan penduduk rendah, dan dominasi usia produktif serta dominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki. Kemudian pada tingkat sedang memiliki pola menyebar pada karakteristik wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dengan material bangunan permukiman semi permanen serta dapat menjangkau hidran kota kurang dari 400 m. Sedangkan, pada tingkat tinggi terdistribusi secara mengelompok pada wilayah dengan karakteristik dekat dengan sumber penyalaan api besar, kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi, serta penggunaan lahan permukiman. Analisis ini memiliki kesesuaian dengan nilai 67% dan termasuk model prediksi cukup baik dari hasil perbandingan kondisi aktual riwayat kejadian kebakaran permukiman tahun 2018-2021. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kajian lebih lanjut yang berguna dalam menentukan wilayah prioritas untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana kebakaran permukiman seperti meningkatkan kapasitas masyarakat. ......Complex human activities are encouraged by the growing demand for residential that causing disaster, such as residential fires. Residential fires increased by 14% in East Jakarta City in 2018-2021. This incident resulted in infastructural damage, significant economic loss, and person’s life. One of the choices for mitigation actions is to conduct disaster vulnerability evaluations. Disaster vulnerability assessment elements that increase hazard consequences are evaluated as being physical, social, and economic factors. This study aims to identify the most important factors and analyze the characteristics of vulnerability of residential fires in East Jakarta City. The Analytical Hierarchy Process (AHP) through GIS-MCDA analysis was the method employed in this study. The results showed that physical vulnerability factors had a greater impact than social and economic. Based on this analysis, low-level residential vulnerability areas are clustered with a road width of 6 m, industrial land use, low population density, and dominance of productive age and male population. Then, medium level has dispersed pattern in the characteristics of areas with medium population density also semi-permanent residential building materials and a 400 m or less distance to fire hydrant. Meanwhile, high level are distributed in areas with characteristics close to major fire source, high density of buldings and residents. According to the findings of the comparison on historical intensity of residential fires in 2018-2021, the analysis is valid with a value of 67% and included a fairly to good model prediction. As a result, this research can be considered for additional studies to help identify priority areas for residential fires disaster management plan, such as increasing community capacity.

Abstrak :
Persaingan dunia industri, khususnya industri tambang yang kian kompetitif mengharuskan perusahaan untuk mampu menjawab tantangan kemajuan zaman dengan terus meningkatkan kualitas (performa kerja) individu yang terlibat dalam berjalannya bisnis perusahaan. Kemampuan atau lazim disebut kompetensi dalam bentuk Competency Matrix merupakan rujukan atau acuan yang harus dibuat organisasi untuk menjamin kelancaran individu dalam menjalankan perannya. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang Competency Matrix PT. KPP yang kemudian akan diperingkatkan kontribusinya terhadap Core Competence. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi peran dan tujuan posisi, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, dan merancang Matrix. Selanjutnya dilakukan identifikasi Core Competence. Hal tersebut dilakukan dengan pemetaan capabilities PT. KPP dengan mengidentifikasi visi misi dan bisnis PT. KPP serta penyebaran kuisioner terhadap responden ahli, identifikasi key capabilities PT. KPP dengan melakukan perbandingan berpasangan menggunakan AHP untuk mendapatkan capabilites yang berkontribusi terhadap performa finansial dan non-finansial PT. KPP. Dan yang terakhir dilakukan uji collectiveness dan uniqueness terhadap key capabilites untuk mendapatkan Core Competence. Pada akhirnya dengan AHP pula akan didapatkan prioritas kompetensi yang paling berkontribusi dalam terwujudnya Core Competence sebagai hasil penelitian. ......Nowadays, the industrial competition, especially in mining industry, make the company or organization profit in it, must be able to face the global challenge with personal quality improvement. The ability that usually known as competency is the model that needed by company to ensure the personal can fulfill their role to company. The purpose of this research is to design the Competency Matrix in PT. KPP and found the contribution of each personal competency with Core Competence. The step in designing the competency matrix is the identification of critical position role, identification the competency needed for each role and fix it into matrix. For the next step, identification of core competence is done. It's comprised mapping the capabilities, identification of PT. KPP key capabilities by conducting pair-wise comparison to evaluate the financial and non-financial contributions made by capabilities, and do the collectiveness and uniqueness assessment to find the core competence. Finally, the mapping of priority appropriate personal competencies to be linked with the identified core competence using AHP technique again.