Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Konsensus nasional Political Will dari DPR untuk penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, telah diundangkan melalui TAP XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 dan diatur lebih lanjut dengan UU No. 28/1999 tanggal 19 Mei 1999 dan UU No. 31/1999 tanggal 16 Agustus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan UU No. 3/1971 yang lama. Hal ini merupakan babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan momentum era reformasi.Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) secara sistematis di Indonesia_ telah sejak lama dilakukan, karena dirasakan korupsi sudah sangat membahayakan pembangunan. yaitu sejak tahun 1957 mulai dengan peraturan penguasa militer, penguasa perang pusat, TPK, Komisi 4, Opstib, sampai era reformasi dengan dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada tanggal 13 Oktober 1999 dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tanggal 23 Mei 2000.Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntutan satu-satunya di Indonesia (legal monopoly) mempunyai tanggung-jawab moral dan hukum untuk berjuang memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum yang responsif dengan rasa keadilan masyarakat. Tuntutan dan harapan masyarakat sangat besar diletakkan di pundak Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas dugaan adanya korupsi yang merugikan keuangan negara, dan mulai mengadili kasus-kasus korupsi besar, dan yang menarik perhatian masyarakat (catchs some big fishes) seperti Kasus Soeharto mantan Presiden RI berkuasa 32 tahun, yang mulai disidangkan tanggal 31-8-2000.Kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi selama 5 tahun (1993/1994 s/d 1997/1998) pada tahap penyelidikan penyelesaiannya hanya 40% (34 kasus) dan sisa tunggakan 60% (50 kasus), tahap penyidikan penyelesaiannya hanya 38% (9 kasus) dan sisa tunggakan 62% (15 kasus), dan tahap penuntutan untuk seluruh Indonesia tingkat penyelesaiannya hanya 19% (115 kasus) dan sisa tunggakan 81% (479 kasus). Rata-rata sisa tunggakan kasus sekitar 60%-81%.Pendapat para ahli tentang sebab-sebab terjadinya korupsi dan hambatan pemberantasan korupsi, dijadikan sasaran analisis yang mendasari perumusan strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) selanjutnya. Strategi secara sistematis itu diharapkan dapat mengendalikan faktor-faktor penyebab korupsi tersebut.Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung, sejauh mana tingkat efektifitas Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, (apakah telah memberikan hasil/akibat yang maksimal, taxis dari pertimbangan efisiensi) dan berupaya untuk dapat memberikan strategi alternatif/prioritas yang dapat meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi (anti corruption strategy).Hasil penelitian penulis ini menunjukkan, bahwa Kejaksaan Agung berada pada kondisi di dua lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal. Hal mana telah memberikan pengaruh terhadap kinerjanya. Pengaruh sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang berasal dari faktor internal berupa faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dan yang berasal dari faktor eksternal berupa faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Pendekatan analisis SWOT berupaya untuk merumuskan strategi yang sesuai (best solution) untuk diterapkan dalam upaya mencapai sasaran dan goal yang diinginkan. Ada beberapa strategi alternatif yang dirumuskan, namun berdasarkan urgensi penanganannyalskala prioritas kepentingannya, maka direkomendasikan untuk memakai strategi WO untuk strategi jangka pendek dan strategi SO untuk strategi jangka panjang.Dari hasil perumusan alternatif strategi SWOT tersebut dengan pendekatan ternyata untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka pendek adalah memanfaatkan TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (0.408), memperbaiki sarana prasarana/penggajian/fas. kesejahteraan SDM kejaksaan (0,239), melakukan pengawasan intensif terhadap moralitas, etika profesi/sikap perilaku terhadap SDM kejaksaan (0,130), mengusulkan independensi kejaksaan/ (Independent Prosecution System) (0,116), dan memperbaiki/reorientasi sistem manajemen pembinaan (rekrutmen, promosi dan penempatan) SDM kejaksaan yang profesional dan rasional (0,106). Untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka panjang adalah memanfaatkan lembaga ICAC (Independent Commission Anti Corruption)/ Komisi Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KGPTPK) (0,415), menetapkan target penyidikan dan penuntutan (0,366) dan mengusulkan independensi kejaksaan/(Independent Prosecution System) (0,219).Dalam penelitian ini, ternyata dalam strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang memiliki sensitifitas yang sangat kecil. Artinya, walaupun terjadi perubahan dalam urutan prioritas, temyata urutan prioritas faktor endogen (strategi kebijakan) tidak mengalami perubahan, hanya perubahan dalam bobot prioritasnya.Strategi Kebijakan periode jangka pendek dan jangka panjang yang dominan adalah dengan memanfaatkan keberadaan TGPTPK dan lembaga baru ICAC (Independent Commission Anti Corruption)IKGPTPK, sehingga diharapkan tercapainya peningkatan efektifitas strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) di Indonesia. Untuk ICAC, disarankan agar konsistensi terhadap sifat komisi yang harus independenlmandiri kepas dari carnpur tangan pemerintah, melibatkan peranan LSM/masyarakat dalam penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Disarankan, ICAC mempunyai kewenangan terbatas hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan korupsi saja, sedangkan tahap penuntutan tetap sebagai wewenang Kejaksaan Agung. Perlu dirumuskan sinkronisasi susunan perundang-undangannya, agar tidak tumpang-tindih atau menabrak tata tertib hukum positif yang sudah ada."

"Manusia dengan segala upayanya mencoha menguak rahasia alam. Pengetahuan manusia terus berkembang. Dunia pendidikan formal kemudian lerbentuk, sebagai salah satu wujud kebudayaan manusia modern. Dalam mengcmbangkan dunia pendidikan, ada unsur campur langan manusia. Manusia meskipun makhluk hidup lertinggi di muka bumi ini mempunyai kelemahan. Manusia tidak sempurna. Maka kemudian ada ilmu pengetahuan yang "tidak dimengerti" oleh masyarakat luas, atau kaum akademisinya lerlalu arogan sehingga membentuk dunianya sendiri. Dalam dunia bisnis, ilmu pengetahuan yang berguna adalah ilmu yang bersifat prakiis dan efektif. Kontribusi teori bisnis kemudian dipertanyakan. Sejauh raana teori bisnis dapat menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Apakah teori bisnis sudah Udak diperlukan lagi sekarang ini ? Dari penelitian kecil yang dilakukan melalui karya akhir ini, dapat membertkan informasi kepada kita bahwa sumbernya teori bisnis adalah praktek bisnis yang ada di dunia nyata. Jadi teori bisnis harus dapat mengikuti perkembangan praktek bisnis. Pendidikan bisnis terbaik, adanya di dunia praktek."

"ABSTRAKKetersediaan media transmisi menjadi sangat penting ketika sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi (operator telekomunikasi) ingin menggelar jaringan di wilayah operasionalnya. Sistem transmisi menggunakan fiber optik menjadi pilihan dikarenakan kemampuan transfer signal yang baik dan memiliki kapasitas yang besar. Di era globalisasi saat ini, persaingan begitu kompetitif, sehingga penting bagi sebuah vendor telekomunikasi untuk menjadi mitra yang baik bagi operator telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi mereka, khususnya jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan persiapan yang baik dan matang ketika sebuah vendor mengikuti proses tender pengadaan dan pembangunan jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Terdapat kriteria-kriteria penting, yang perlu dijadikan bahan pertimbangan ketika sebuah vendor mengikuti tender yang diadakan oleh operator. Tentunya terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai dari tender tersebut. Dengan demikian dapat dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik dalam rangka memenangkan proses tender dan memberikan hasil pekerjaan yang maksimal jika tender tersebut berhasil dimenangkan. Kajian terhadap permasalahan tersebut meliputi identifikasi masalah, proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan metode AHP (Proses Hirarki Analitik) didukung perangkat lunak Expert Choice dan memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis data berupa sistem penunjang keputusan dalam penentuan prioritas pemilihan proyek transmisi SDH. Dalam tesis ini dengan menggunakan metode AHP dan perangkat lunak Expert Choice, dilakukan penentuan prioritas terhadap proyek transmisi SDH yang ditenderkan oleh beberapa operator di Indonesia. Dari hasil perhitungan dan pengolahan data didapatkan bahwa proyek transmisi SDH di Telkom menjadi prioritas pertama, diikuti oleh NTS di prioritas kedua, kemudian Indosat di prioritas ketiga.

---

ABSTRACT

The important thing when a telecoms operator company want to deploying telecommunication network in their operational area is the availability of transmission network. Transmission network using optical fiber is the best choice because of the good transferring signal ability and has a huge capacity that can be transferred. In the current era of globalization, the competition was so competitive, so it is important for a telecommunications vendor to make a good partner for telecommunications operators in developing their telecommunications networks, particularly fiber optic transmission network using SDH devices. This may be done by doing a good preparation and mature when a vendor following the tender process and the development of fiber optic transmission network using SDH devices. There are important criteria, which need to be taken into consideration when a vendor participate in a tender held by the operator. Certainly related to what goals you want to achieve from the tender. Thus everything can be prepared well in order to win the bidding process and provide the maximum work if the tender had been won. The study of these issues include identification of issues, the process of data collection, followed by data processing using the method of AHP, supported by Expert Choice software and provide conclusions on the results of data analysis in the form of decision support systems in the project selection prioritization SDH transmission. In this thesis by using AHP and Expert Choice software, is the determination of priorities of the SDH transmission projects tendered by some operators in Indonesia. From the results of calculations and data processing was found that SDH transmission projects in Telkom became the first priority, followed by the NTS in the second priority, and Indosat in the third priority."

"Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar perencanaan, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan pelaksanaan, kemudian mengambil tindakan koreksi yang diperiukan agar sumber daya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Berbagai jenis usaha pengendalian yang diiakukan secara umum adalah pengendalian biaya, mutu, dan waktu. Pengendalian biaya bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan terjadi penyimpangan pengeiuaran biaya yang tidak sesuai dalam perencanaan, sehingga dapat diambil tindakan koreksi sebagai antisipasi cost overrun dalam pelaksanaan proyek. Pengendalian biaya dapat diiakukan dengan membandingkan perencanaan biaya dengan biaya peiaksanaan (actual cost), meialui perbandingan biaya tersebut dapat diiakukan analisa apakah suatu proyek berjalan sesuai dengan perencanaan. Dalam kegiatan konstruksi, yang umum terjadi pada tahap implementasi adalah penyimpangan biaya. Penyimpangan biaya yang terjadi dapat menimbuikan dampak berupa cost overrun, sehingga diperiukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat meminimalisasikan dampak tersebut. Salah satu tindakan yang diiakukan untuk mengendaiikan penyimpangan biaya yang terjadi adalah dengan meiakukan tindakan koreksi (corrrective action). Skripsi ini mengkaji berbagai tindakan koreksi yang diambil oleh pihak kontraktor dalam mengantisipasi berbagai penyimpangan yang terjadi pada variabel subkontraktor. Dan berbagai tindakan koreksi yang diambii oieh pihak kontraktor terhadap pengelolaan subkontraktor, dapat diiakukan analisa dan diperoleh kesimpulan tindakan koreksi yang tepat untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan proyek."

"Persaingan dunia industri, khususnya industri tambang yang kian kompetitif mengharuskan perusahaan untuk mampu menjawab tantangan kemajuan zaman dengan terus meningkatkan kualitas (performa kerja) individu yang terlibat dalam berjalannya bisnis perusahaan. Kemampuan atau lazim disebut kompetensi dalam bentuk Competency Matrix merupakan rujukan atau acuan yang harus dibuat organisasi untuk menjamin kelancaran individu dalam menjalankan perannya. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang Competency Matrix PT. KPP yang kemudian akan diperingkatkan kontribusinya terhadap Core Competence. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi peran dan tujuan posisi, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, dan merancang Matrix. Selanjutnya dilakukan identifikasi Core Competence. Hal tersebut dilakukan dengan pemetaan capabilities PT. KPP dengan mengidentifikasi visi misi dan bisnis PT. KPP serta penyebaran kuisioner terhadap responden ahli, identifikasi key capabilities PT. KPP dengan melakukan perbandingan berpasangan menggunakan AHP untuk mendapatkan capabilites yang berkontribusi terhadap performa finansial dan non-finansial PT. KPP. Dan yang terakhir dilakukan uji collectiveness dan uniqueness terhadap key capabilites untuk mendapatkan Core Competence. Pada akhirnya dengan AHP pula akan didapatkan prioritas kompetensi yang paling berkontribusi dalam terwujudnya Core Competence sebagai hasil penelitian.

---

Nowadays, the industrial competition, especially in mining industry, make the company or organization profit in it, must be able to face the global challenge with personal quality improvement. The ability that usually known as competency is the model that needed by company to ensure the personal can fulfill their role to company. The purpose of this research is to design the Competency Matrix in PT. KPP and found the contribution of each personal competency with Core Competence. The step in designing the competency matrix is the identification of critical position role, identification the competency needed for each role and fix it into matrix. For the next step, identification of core competence is done. It's comprised mapping the capabilities, identification of PT. KPP key capabilities by conducting pair-wise comparison to evaluate the financial and non-financial contributions made by capabilities, and do the collectiveness and uniqueness assessment to find the core competence. Finally, the mapping of priority appropriate personal competencies to be linked with the identified core competence using AHP technique again."

"Ketersediaan media transmisi menjadi sangat penting ketika sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi (operator telekomunikasi) ingin menggelar jaringan di wilayah operasionalnya. Sistem transmisi menggunakan fiber optik menjadi pilihan dikarenakan kemampuan transfer signal yang baik dan memiliki kapasitas yang besar. Di era globalisasi saat ini, persaingan begitu kompetitif, sehingga penting bagi sebuah vendor telekomunikasi untuk menjadi mitra yang baik bagi operator telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi mereka, khususnya jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan persiapan yang baik dan matang ketika sebuah vendor mengikuti proses tender pengadaan dan pembangunan jaringan transmisi fiber optik menggunakan perangkat SDH. Terdapat kriteria-kriteria penting, yang perlu dijadikan bahan pertimbangan ketika sebuah vendor mengikuti tender yang diadakan oleh operator. Tentunya terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai dari tender tersebut. Dengan demikian dapat dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik dalam rangka memenangkan proses tender dan memberikan hasil pekerjaan yang maksimal jika tender tersebut berhasil dimenangkan. Kajian terhadap permasalahan tersebut meliputi identifikasi masalah, proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan metode AHP (Proses Hirarki Analitik) didukung perangkat lunak Expert Choice dan memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis data berupa sistem penunjang keputusan dalam penentuan prioritas pemilihan proyek transmisi SDH. Dalam tesis ini dengan menggunakan metode AHP dan perangkat lunak Expert Choice, dilakukan penentuan prioritas terhadap proyek transmisi SDH yang ditenderkan oleh beberapa operator di Indonesia. Dari hasil perhitungan dan pengolahan data didapatkan bahwa proyek transmisi SDH di Telkom menjadi prioritas pertama, diikuti oleh NTS di prioritas kedua, kemudian Indosat di prioritas ketiga.

---

The important thing when a telecoms operator company want to deploying telecommunication network in their operational area is the availability of transmission network. Transmission network using optical fiber is the best choice because of the good transferring signal ability and has a huge capacity that can be transferred. In the current era of globalization, the competition was so competitive, so it is important for a telecommunications vendor to make a good partner for telecommunications operators in developing their telecommunications networks, particularly fiber optic transmission network using SDH devices. This may be done by doing a good preparation and mature when a vendor following the tender process and the development of fiber optic transmission network using SDH devices. There are important criteria, which need to be taken into consideration when a vendor participate in a tender held by the operator. Certainly related to what goals you want to achieve from the tender. Thus everything can be prepared well in order to win the bidding process and provide the maximum work if the tender had been won. The study of these issues include identification of issues, the process of data collection, followed by data processing using the method of AHP, supported by Expert Choice software and provide conclusions on the results of data analysis in the form of decision support systems in the project selection prioritization SDH transmission. In this thesis by using AHP and Expert Choice software, is the determination of priorities of the SDH transmission projects tendered by some operators in Indonesia. From the results of calculations and data processing was found that SDH transmission projects in Telkom became the first priority, followed by the NTS in the second priority, and Indosat in the third priority."

"Demam Chikungunya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Chikungunya dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes sp. Kasus demam Chikungunya di Kecamatan Limo selama bulan november 2011 - Januari 2012 tercatat sebanyak 193 kasus. Salah satu manajemen demam Chikungunya adalah pengendalian vektor. Ada beberapa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan dalam pengendalian vektor demam Chikungunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kriteria dan alternatif kegiatan pengendalian vektor dalam manajemen demam Chikungunya di Kecamatan Limo Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menganalisis perbandingan berpasangan antar elemen yang dilakukan 10 informan expert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang menjadi pertimbangan prioritas dalam memilih alternatif kegiatan pengendalian vektor adalah lingkungan (0,357), prioritas kedua kelembagaan (0,252), kemudian sosial (0,226), selanjutnya ekonomi (0,092) dan prioritas paling akhir adalah teknologi (0,073), sedangkan alternatif kegiatan pengendalian vektor yang menjadi prioritas utama adalah gerakan 3M (0,482), prioritas kedua adalah pengelolaan barang bekas (0,282), selanjutnya larvasida (0,143) dan prioritas terakhir adalah pemberantasan nyamuk dewasa (0,093).

---

Chikungunya fever is a disease caused by Chikungunya virus and is transmitted through the bite of Aedes sp. Chikungunya fever cases in the District Limo during November 2011 - January 2012, there were 193 cases. One of Chikungunya fever management is vector control. There are several alternative activities that can be done in vector control.

This study aims to analyze the priority criteria and alternative vector control activities in the management of Chikungunya fever in the District of Limo, Depok. This study is an analytical study by using Analytical Hierarchy Process (AHP) to analyze the pairwise comparisons between elements that done by 10 expert informants.

The results showed that the criteria to be considered a priority in choosing alternative vector control activities are environmentally (0,357), second priority is institutional (0,252), and social (0.226), further economic (0.092) and the last priority is technology (0,073), for the alternative vector control activities, the top priority is the movement of 3M (0,482), second priority is the management of used goods (0.282), further of larvicides (0.143) and the last priority is the eradication of adult mosquitoes (0.093)."

"Kemiskinan di negara terbelakang dicirikan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Indonesia, peran pemerintah dalam bidang kependudukan diserahkan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program BKKBN adalah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS). Sejak tahun 2010 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah kelompok UPPKS. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memfokuskan pada menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman. Tujuan penelitian adalah untuk pengoptimalan pencapaian program UPPKS. Hasil analisis metode SWOT menunjukkan bahwa strategi terbaik berasal dari faktor kekuatan dan peluang (SO). Alternatif strategi tersebut diolah dengan metode AHP sehingga ditemukan strategi prioritas yaitu memanfaatkan penggunaan website terintegrasi untuk menarik minat kerjasama sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi.

---

Poverty in underdeveloped countries are characterized by high population growth. In Indonesia, the government's role in population to be submitted to the National Population and Family Planning Board (BKKBN). One of the program BKKBN?s is to Increase Revenue Family Welfare (UPPKS). From 2010 to 2013, decrease in the number of groups UPPKS. Based on these problems, researchers focus on the identified factors strengths, weaknesses, opportunities and threats. The purpose of the study is to optimization program of achievement UPPKS. The results of analysis method SWOT showed that the best strategy is derived from the strengths and opportunities (SO) factor. Alternative strategies with AHP to finded strategy is utilizing the integrated use of the website to attract cooperation as a form of technological development and utilization of information."

"Jalan merupakan salah satu sarana penting yang diperlukan di dalam proses pengembangan wilayah dan perekonomian suatu daerah. Pengunaan Peralatan berat pada sebuah proyek konstruksi pada pembuatan jalan pada sekarang ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Peralatan berat merupakan barang modal yang diinvestasikan oleh pembeli/kontraktor dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pengembalian investasi selama peralatan berat tersebut digunakan. Pada suatu proyek konstruksi biaya peralatan menyumbangkan biaya proyek yang cukup besar dan dapat mencapai 20-30% dari total biaya proyek dan dengan analisi investasi peralatan akan memberikan suatu pertimbangan yang lebih baik menyeluruh dan rasional terhadap faktor-faktor yang menimbulkan resiko pembiayaan dalam rangka mengadakan investasi peralatan yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang dipertimbangkan dalam investasi alat. Metode yang digunakan adalah melakukan survei kepada kontraktor jalan di jabodetabek. Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Proces (AHP) untuk mendapatkan faktor yang dipertimbangkan. Dengan dasar hasil analisis investasi peralatan yang diperlukan akan dapat memberikan gambaran yang layak mengenai: Alat seperti apa yang sesungguhnya dapat memberikan keuntungan dan alat mana yang dapat mempengaruhi pertimbangan investasi dan faktor-faktor tersebut merupakan faktor variabel yang harus diperhitungkan sebelum sampai kepada potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kehandalan dan daya tahan alat, operator alat serta kecepatan dan kemudahan manuver alat meupakan faktor yang dominan. Tulisan ini merupakan sebuah rujukan bagi para pengguna alat berat bahwa dengan mengetahui kemungkinan produksi serta biaya peralatan akan diperoleh gambaran nyata mengenai keuntungan yang dapat diperoleh bila menginvestasikan modalnya pada peralatan berat.

---

Road is one amongst important infrastructures in regional and economic development process of a region. The usage of heavy equipment in road construction projects has become extremity. Contractors invest their capital on heavy equipment aiming to gain capital return due to its usage in a construction project. Investment on heavy equipment allocates big portion of total project cost up to 20-30%. Therefore, deep analysis on heavy equipment investment will provide comprehensive and rational consideration to risk factors in project financing. Series of survey on road contractors in Jabodetabek area were conducted to ascertain factors usually being considered in heavy equipment investment using Analytic Hierarchy Process (AHP) as analysis method.

Finally it can be concluded recommendation on profitable equipment and influential equipment as variable factors on profit return possibility. Survey ended with conclusion on dominant factors in making decision for heavy equipment investment i.e. equipment performance, equipment durability, equipment operator and equipment speed and manoeuvre. This paper can be treated as a reference for heavy equipment users that knowing production probability and equipment cost means getting real image on profit return when investing capital on heavy equipment."

"Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen priori-tas kebijakan pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu menurut pakar berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil peneliti-an menunjukkan ?strategi utama? pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Indramayu adalah peningkatan kesehatan lingkungan permukiman; ?aktor utama pengendalian? ialah Pemerintah Kabupaten Indramayu; ?faktor utama pengendalian? adalah lingkungan; ?tujuan utama pengendalian? ialah Kabupaten Indramayu bebas penyakit DBD; dan ?kriteria utama pengendalian? adalah jumlah dan mutu sumber daya manusia. Agar implementasi strategi pengendali-an itu efektif maka Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu meningkatkan kerja sama lintas program dan sektoral; dukungan teknologi, dana dan sarana pendidikan kesehatan lingkungan; mutu layanan Puskesmas; dan pengembangan tim pengendalian penyakit DBD dari tingkat Kabupaten sampai Desa/Kelurahan."