Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstractThe implication of ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 is free mobilization of goods, services, labours, and capital among the member countries. This encourages Indonesia to strengthen its commitments on the construction service sector. This study aims to map Indonesia's commitments in the construction service sector under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) with Hoekman Index and investigates the impacts on the macroeconomic and sector performances. The GTAP model analysis shows that Indonesia does not gain from the service liberalization, there is only slight increase of macroeconomic and sector performance. A 50% or full liberalization cause few increase on the real GDP. Positive impact of liberalization is only seen in the construction sector itself.AbstrakImplikasi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 adalah kawasan ASEAN akan menjadi suatu kawasan bebas mobilisasi barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan arus modal. Kondisi ini mendorong peningkatan komitmen Indonesia, salah satunya di sektor jasa konstruksi. Studi ini bertujuan memetakan posisi komitmen sektor jasa konstruksi Indonesia di AFAS berdasarkan indeks Hoekman dan menganalisis dampak peningkatan komitmen tersebut. Hasil analisis GTAP menunjukkan bahwa Indonesia belum memperoleh manfaat dari adanya implementasi komitmen tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan yang relatif kecil terhadap indikator ekonomi makro dan sektoral Indonesia. Liberalisasi 50% maupun penuh hanya menyebabkan peningkatan PDB riil yang kecil. Dampak sektoral hanya tampak pada peningkatan di sektor konstruksi sendiri."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai liberisasi jasa konstruksi dan bagaimana meningkatkan kesiapan badan usaha konstruksi Indonesia menghadapi era perdagangan bebas di ASEAN dalam pelaksanaan ASEAN Economic Community Hasil penelitian menyarankan agar Indonesia sebagai pangsa terbesar jasa konstruksi di kawasan ASEAN dapat memanfaatkan peluang usaha konstruksi bagi badan usaha konstruksi Indonesia untuk dapat meningkatkan kompetensinya agar dapat menguasai pasar konstruksi dalam negeri dan ASEAN

---

ABSTRACT

Main purpose of this research is to study constructions services liberalisation and how to increase construction business entities readiness to deal with ASEAN free trade in the implementation of ASEAN Economic Community The analysis suggested that Indonesia as the biggest market for construction services in ASEAN region should take advantage of this market potentials and develop its construction business entities to increase the competency in order to dominate construction market in Indonesia and ASEAN."

"[Tesis ini mengkaji upaya liberalisasi jasa pariwisata dalam mode 4 dalam bentuk komitmen Indonesia yang tertuang dalam Schedule of Commitments dalam GATS dan AFAS. Jasa pariwisata termasuk dalam 12 sektor jasa yang diatur dalam GATS. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Secara normative diteliti aturan-aturan hukum yang terkait dengan jasa pariwisata, ketenagakerjaan, dan aturan-aturan yang terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, komitmen Indonesia dalam MRA dalam bidang jasa profesional pariwisata di ASEAN yang diikuti Indonesia menunjukkan adanya kesesuaian. Dalam implementasi peraturan nasional Indonesia terkait MRA, beberapa sekolah tinggi pariwisata telah menunjukkan komitmennya dalam memajukan sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan. Pembangunan SDM dan pemberian sertifikasi dapat meningkatkan kompetisi dalam kerja internasional apalagi dengan dekatnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016 mendatang.

---

This thesis reviews the means of mode 4 liberalization of services in a form of a Schedule of Commitments on GATS and MRA on AFAS. Tourism services is one of the 12 service sector maintained in GATS. This research uses normative methods to discuss about issues related. Legal rules, employment rules and rules relevant with tourism will be reviewed in this thesis. Based on the research done, Indonesia’s commitment on MRA on Tourism Professionals in ASEAN showed that Indonesia complied to the commitment issued. The implementation of the national rules related to MRA on Tourism Professional has done sufficiently by some vocational tourism schools in Indonesia in order to develop the quality of human resources in tourism industry. The development of the human resources and the issue of certification to prove the competency of these human resources would encourage the competition in the internasional markets, especially for this upcoming event, the ASEAN Economic Community on 2016. , This thesis reviews the means of mode 4 liberalization of services in a form of a

Schedule of Commitments on GATS and MRA on AFAS. Tourism services is one

of the 12 service sector maintained in GATS. This research uses normative

methods to discuss about issues related. Legal rules, employment rules and rules

relevant with tourism will be reviewed in this thesis. Based on the research done,

Indonesia’s commitment on MRA on Tourism Professionals in ASEAN showed

that Indonesia complied to the commitment issued. The implementation of the

national rules related to MRA on Tourism Professional has done sufficiently by

some vocational tourism schools in Indonesia in order to develop the quality of

human resources in tourism industry. The development of the human resources

and the issue of certification to prove the competency of these human resources

would encourage the competition in the internasional markets, especially for this

upcoming event, the ASEAN Economic Community on 2016.]"

"Inti dari penelitian ini adalah tentang liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia periode tahun 2000-2008 yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi atasi keanggotaannya dalam rezim internasional, seperti WTO. Untuk itu Indonesia menerbitkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana jalannya liberalisasi telekomunikasi di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Indonesia untuk menjalankan komitmen sektor telekomunikasi yang telah dituangkan dalam forum perdagangan internasional seperti WTO, AFAS dan EPA. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh dari studi pustaka terkait tema penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah terikat dengan rezim internasional dan peneliti menyarankan agar pemerintah Indonesia mulai menata kebijakan domestiknya untuk melindungi kepentingan nasional dari tekanan rezim internasional.

---

The focus of this study is liberalization on telecommunication sector in Indonesia year 2000-2008. This liberalization is one of consequences as being member of international regime, like WTO. Hence, the government of Indonesia issued Law Number 36 year 1999 concerning Telecommunication. The purpose of this study is to understand the process of liberalization on telecommunication in Indonesia and the policies made by Indonesia to follow up the commitments in telecommunication sector which were submitted in the international trade forums as WTO, AFAS and EPA. This research is analysis descriptive. The data were collected by doing library research regarding the study. This study shows that Indonesia is binded to international regime and the researcher suggests the government of Indonesia to make domestic policies to protect national interest from international regime pressure."

"Dalam rangka mengimplementasikan perjanjian AFAS dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kendala internal, antara lain, peraturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau peraturan terkait lainnya tidak mengizinkan partisipasi modal asing hingga 70%, keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi diplomasi dan negosiasi, dan struktur kelembagaan yang kurang terpadu. Memperhatikan permasalahan ini, penelitian ini merumuskan strategi untuk menghadapi liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung strategi tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dan analisis menggunakan SWOT menunjukkan bahwa peta posisi organisasi berada di Kuadran IV dengan koordinat (-1.69, -0.87). Faktor kelemahan dan ancaman adalah lebih dominan dibanding dengan faktor kekuatan dan peluang. Penerapan strategi Weaknesses-Threats (WT) dilakukan untuk pembenahan internal organisasi dengan mempertahankan kondisi sekarang agar tidak lebih buruk akibat desakan yang kuat dari ancaman luar. Memperhatikan peta posisi organisasi dan formulasi strategi, penelitian ini telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan organisasi dalam rangka menghadapai permasalahan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN. Strategi yang ditetapkan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN guna mengeliminasi kelemahankelemahan internal dan dampak buruk pelaksanaan liberalisasi.

---

In order to implement to AFAS agreement and ASEAN Economic Community Blueprint, the Government of Indonesia has several internal constraints, among others, the regulation of telecommunication service operation or other related regulations is not allowing the foreign equity participation up to 70%, the limitation of human resources having competency in international diplomacy and negotiation, and the un-integrated of organization conducting liberalization issues. Taking into account these problems, this research formulate the strategy to facilitate trade in telecommunication services in ASEAN and the necessary plan of action to support the strategy undertaken.

Based on data collecting with Focus Group Discussion and data analysis with SWOT, show that the map of organization position is in the Quadrant IV by the coordinate (-1.69, -0.87). The weaknesses and threats are more dominant than strengths and opportunities. The use of Weaknesses-Threats (WT) strategy is intended to make a internal betterment by retaining the current condition in order to avoid the worse condition caused by strong external threats.

Taking into consideration the map of organization position and strategy formulation, this research has determined an organization objective, target, policy, and program. The determined strategy is the Ministry of Communication and Information Technology needs to review the domestic policy on the telecommunication service liberalization in ASEAN in order to eliminate the internal weaknesses and the negative impact of liberalization."

"Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEAN Framework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepada Kesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upayaupaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakan salah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarah kesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan.

---

This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 to perceive the readiness conception of health workers policy implementation in Indonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up the quality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying and determine measures to be has been done by the government in setteing policy implementation Indonesia Health workers within the framework of service liberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocluded that the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but the current policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack of coordination among stakeholders."