Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia merupakan Negara yang mayoritas berpenduduk Islam, namun tidak memiliki Bank Syariah yang besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mengenai Merger Bank menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta membahas mengenai apakah dengan melakukan Merger Bank BUMN Syariah dapat bersaing dalam dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bahwa Merger ini dilakukan untuk memperkuat struktur Perbankan Syariah dengan mengacu pada analisis kelebihan dan kelemahan dengan dilakukannya Opsi Merger, serta perbandingannya dengan beberapa Negara di kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk melakukan Merger terhadap Bank BUMN Syariah sehingga dapat bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana Negara-negara ASEAN akan dijadikan sebagai wilayah kesatuan pasar dan basis produksi yang akan membuat arus terhadap barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja tidak ada hambatan.

---

ABSTRACT
Indonesia is a largest Muslim country, but they don?t have a big Bank Sharia. This thesis explains about Merger regulation in accordance with provisions of laws and regulations that valid, and also explains whether with Merger of Bank BUMN Sharia may compete in facing the ASEAN Economy Community. That the purpose of this Merger is to strengthen the structure of Bank Sharia referring to the benefit and weaknesses of Merger, and also the comparison between several Middle East Country. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Writer suggests that in facing the ASEAN Economy Community, where the economy of a country is fully integrated into the global economy to prepare for the free market in the field of capital, goods and services, investment and labor, the Government should merge the Bank BUMN Sharia, therefore Indonesia can compete in facing the ASEAN Economy Community.

Abstrak :
ASEAN RISING: ASEAN and AEC Beyond 2015 puts together ideas, thoughts and papers from more than 30 experts and specialists in the region on various areas relating to ASEAN and AEC beyond 2015. It discusses the challenges for ASEAN and AEC, how to face them and how ASEAN should move forward towards AEC 2015 and beyond.

Abstrak :
Tesis ini membahas alasan-alasan Indonesia menyetujui percepatan ASEAN Economic Community dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada tiga hal yang menjadi alasan Indonesia dalam menyetujui percepatan AEC, yaitu kepentingan ekonomi dan politik Indonesia serta pertumbuhan ekonomi China dan India. Pertumbuhan ekonomi China dan India saat memasuki abad ke-21 telah menyulitkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk berkompetisi, sehingga Indonesia menginginkan agar ASEAN lebih menarik dari China dan India dengan mempercepat pembentukan AEC. ...... The focus of this study is the reasons for Indonesia approved the acceleration of the ASEAN Economic Community from 2020 to 2015. Study was a descriptive qualitative research design. The results showed that there are three broad reasons for the acceleration in approving the AEC, that Indonesia's political and economic interests as well as economic growth in China and India. Economic growth in China and India while entering the 21st century has been difficult for the countries in the region to compete, so that Indonesia wants ASEAN more attractive than China and India to accelerate the formation of the AEC.

Abstrak :
This thesis examines whether implemented AEC 2015 measures have a significant effect on ASEAN industrialization, by comparing the trend of industrialization before and after ASEAN has AEC Blueprint which was implemented since 2008. We find that implementation of AEC blueprint during 2008-2016 did not give any effect to of manufacturing employment (mnfemp) relative to total employment and nominal manufacturing value added (mnva) relative to total GDP. Even, share of the real manufacturing value added (rmva) in the period of AEC blueprint implementation is less than the prior period in 2000-2007. The gap between on paper and actual implementations, unutilized trade agreement by private sectors due to documentation complexities, and the rising of non-tariff barriers become possible explanation why AEC 2015 measures did not give effect to ASEAN manufacturing sector.

---

Tesis ini menganalisa apakah implementasi kebijakan AEC 2015 memiliki akibat yang signifikan terhadap industrialisasi di ASEAN, dengan membandingkan perkembangan industrialisasi sebelum dan sesudah ASEAN memiliki cetak biru AEC, dimana cetak biru tersebut sudah dipraktikkan sejak tahun 2008. Kami menemukan bahwa pelaksanaan cetak biru AEC selama 2008-2016 tidak memberikan efek ke pekerjaan industri (mnfemp) relatif terhadap total pekerja dan nominal nilai tambah industry (mnva) relatif terhadap total PDB. Bahkan, nila tambah real industri pada periode implementasi cetak biru AEC lebih rendah dari periode sebelum cetak biru. Perbedaan antara rencana dan implementasi, kesepakatan dagang yang tidak dimanfaatkan sektor swasta karena keruwetan dokumen, dan naiknya hambatan non-tarif adalah penjelasan rasional mengapa kebijakan AEC 2015 tidak memberi efek terhadap sektor industri di ASEAN.

Abstrak :
Dalam menjamin keselamatan pasien radiologi diagnostik yang menggunakan modalitas pesawat sinar-X radiografi umum dan mobile di Indonesia diperlukan adanya kendali mutu modalitas radiologi diagnostik. Salah satu bentuk kendali mutu tersebut adalah uji kesesuaian. Pada penelitian ini, telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap setiap parameter pengujian yang terdapat dalam uji kesesuaian dari 1.016 data hasil uji kesesuaian pesawat sinar-X radiografi umum dan 480 data hasil uji kesesuaian pesawat sinar-X mobile dalam bentuk sertifikat hasil uji kesesuaian yang telah dihimpun Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dari tahun 2019 hingga 2020. Dalam proses analisis dan evaluasinya, kumpulan data tersebut dikelompokkan dan dibandingkan perbedaan hasil pengujiannya berdasarkan usia modalitas. Selain itu, dari data tersebut juga dapat ditinjau tingkat implementasi dari sistem AEC dari modalitas pesawat sinar-X radiografi umum. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, dari 1.016 sertifikat hasil uji kesesuaian pesawat sinar-X radiografi umum yang telah direkapitulasi, sebanyak 89,9% dari jumlah tersebut berada pada kategori andal, 5,2% berada pada kategori andal dengan perbaikan, dan 4,9% berada pada kategori tidak andal. Sedangkan, dari 480 sertifikat hasil uji kesesuaian pesawat sinar-X mobile yang telah direkapitulasi, sebanyak 84,8% dari jumlah tersebut berada pada kategori andal, 2,1% berada pada kategori andal dengan perbaikan, dan 13,1% berada pada kategori tidak andal. Dari evaluasi yang dilakukan, tidak terdapat korelasi linear antara usia modalitas dan data hasil uji kesesuaian. Namun, terdapat faktor jenis reseptor citra dan metode pengujian yang mempengaruhi data tersebut. Selain itu, hanya terdapat 9.15% dari keseluruhan sertifikat hasil uji kesesuaian pesawat sinar-X radiografi umum yang memuat data hasil uji parameter AEC. ......In ensuring the safety of diagnostic radiology patients using general and mobile radiography X-ray modalities in Indonesia, it is necessary to have quality control of diagnostic radiology modalities. One form of quality control is a compliance test. In this study, analysis and evaluation have been carried out on each test parameter contained in the compliance test from 1,016 data from the compliance test results for general radiographic X-ray modality and 480 data from the compliance test results for mobile X-ray modality in the form of a certificate of compliance test results that have been collected by Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) from 2019 to 2020. In the process of analysis and evaluation, the data sets are grouped and compared with differences in test results based on the age of modality and type of image receptor. In addition, from these data, it can also be seen the level of implementation of the AEC system from the general radiographic X-ray modality. Based on the results of the evaluation and analysis that have been carried out, from the 1,016 certificates of compliance test results for general radiographic X-rays that have been recapitulated, as many as 89.9% of these are in the reliable category, 5.2% are in the reliable category with repairs, and 4,9% are in the unreliable category. Meanwhile, from the 480 certificates of compliance test results for mobile X-ray modality that have been recapitulated, 84.8% of them are in the reliable category, 2.1% are in the reliable category with repairs, and 13.1% are in the unreliable category. From the evaluation have been carried out, there is no linear correlation between the age of the modality and the data from the compliance test. However, there are types of image receptors and test methods that affect the data. In addition, there are only 9.15% of the overall certificates of compliance test results for general radiographic X-ray modality contain data on the results of the AEC parameter tests.

Abstrak :
Indonesia will be welcoming the ASEAN Economic Community in 2015 as a multilateral agreement to create integrated regions such as: (a) a single market and production base, (b) a highly competitive economic region, (c) a region of equitable economic development, and (d) a region fully integrated into the global economy. These characteristics are interrelated and mutually reinforcing in a sense that overall development would not be complete without total completion of the previous sector. This article discusses the participation of Indonesia as part of ASEAN as a single market and production base, through free flow of services which targets higher education in law. The author researched that Indonesian higher education system still faces issues, especially in legal education. As a result, the quality of Indonesian law graduate still varies. Indonesian legal education is special in nature since it is considered profession and regulated by code of ethic. According to the author, legal education should be integrated with profession organization so that upon graduation, law graduates can directly conduct internship according to their desired profession and compete against ASEAN law graduates.

Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Commmunity pada tahun 2015 sebagai realisasi perjanjian multilateral untuk menciptakan wilayah terintegrasi seperti: (a) pusat produksi dan pasar tunggal, (b) wilayah ekonomi yang kompetitif, (c) wilayah yang memiliki perkembangan ekonomi yang memadai, dan (d) wilayah yang terintegrasi dengan ekonomi global. Karakteristik ini saling berhubungan dan mendukung dalam arti semua perkembangan ini tidak akan lengkap tanpa terpenuhinya semua persyaratan tersebut. Artikel ini membahas partisipasi Indonesia sebagai anggota ASEAN mengenai potensi pendidikan tinggi dalam bidang hukum sebagai sektor jasa. Akibatnya kualitas lulusan hukum di Indonesia masih beraneka ragam secara nasional. Pendidikan hukum itu sifatnya khusus karena berupa profesi dan diatur oleh kode etik. Menurut hemat penulis, seharusnya pendidikan hukum terintegrasi dengan lembaga profesi, sehingga lulusan sarjana hukum sudah memiliki sertifikasi untuk langsung magang menurut profesinya masing-masing dan bersaing dengan lulusan hukum dari ASEAN.

Abstrak :
ABSTRAK
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk membangun pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN sebelum tahun 2015. untuk tujuan ini, hambatan arus modal, barang, jasa investasi dan tanaga kerja terampil di ASEAN akan dipotong. Beberapa wilayah khusus yang memiliki prioritas dalam liberalisasi ini adalah makanan, kehutanan, dan pertanian. dibidang pertanian, kita dihadapkan dengan beberapa masalah utama, yaitu tanahh, infrastruktur, benih dan pupuk, tenaga kerja pertanian, hubungan harga dan distribusi, asuransi pertanian, produktivitas, dan lembaga petani. dalam kondisi petani dan pertanian kita yang lemah, MEA menciptakan kebijakan pertanian yang harmonis dengan kebijakan perdagangan. kebijakan yang ada masih bersifat parsial. oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki pet jalan dalam menghadapi MEA, termasuk menyiapkan kerangka peraturan nasional yang merupakan perspektif integral, konsisten, dan hak asasi manusia disektor pertanian

Abstrak :
Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEAN Framework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepada Kesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upayaupaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakan salah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarah kesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan. ......This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 to perceive the readiness conception of health workers policy implementation in Indonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up the quality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying and determine measures to be has been done by the government in setteing policy implementation Indonesia Health workers within the framework of service liberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocluded that the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but the current policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack of coordination among stakeholders.

Abstrak :
ABSTRAK ASEAN Economic Community (AEC) dibentuk sebagai salah satu pilar dalam mencapai ASEAN Vision 2020. Salah satu tahapan untuk mencapai AEC adalah penghapusan tarif impor pada sektor prioritas integrasi pada akhir tahun2007 untuk ASEAN-6 dan 2012 untuk CMLV. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan penghapusan tarif terhadap perdagangan Indonesia dengan ASEAN-5 pada produk sektor prioritas integrasi denganpendekatan model graviti dan menggunakan data panel dalam kurun waktu 2000-2014. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan penghapusan tarif, ekspor Indonesia secara umum tidak meningkat tetapi impor Indonesia dari ASEAN justru mengalami peningkatan sehingga dengan adanya AEC Indonesia tidak diuntungkan dan posisi Indonesia justru masih menjadi pasar bagi negara ASEAN lainnya.

---

ABSTRACT ASEANEconomic Community (AEC) is formedasone of the pillarsin achieving theASEANVision2020.One of the stagestoreach theAECisthe elimination ofimport tariffs onpriorityintegration sectorin late 2007forASEAN-6 and 2012forCMLV. This study aims to analyzethe impact ofthe elimination oftariffson trade ofIndonesiatoASEAN-5 on product of priority integration sectorswith thegravitymodel approachusing panel datain the period2000-2014. From this study it can be concluded that the elimination of tariff policy, Indonesian exports in general have not increased but Indonesia's imports from ASEAN have increased so that with the AEC Indonesia disadvantaged and the position of Indonesia it is still a market for other ASEAN countries.

Abstrak :
Dalam rangka mengimplementasikan perjanjian AFAS dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kendala internal, antara lain, peraturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau peraturan terkait lainnya tidak mengizinkan partisipasi modal asing hingga 70%, keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi diplomasi dan negosiasi, dan struktur kelembagaan yang kurang terpadu. Memperhatikan permasalahan ini, penelitian ini merumuskan strategi untuk menghadapi liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung strategi tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dan analisis menggunakan SWOT menunjukkan bahwa peta posisi organisasi berada di Kuadran IV dengan koordinat (-1.69, -0.87). Faktor kelemahan dan ancaman adalah lebih dominan dibanding dengan faktor kekuatan dan peluang. Penerapan strategi Weaknesses-Threats (WT) dilakukan untuk pembenahan internal organisasi dengan mempertahankan kondisi sekarang agar tidak lebih buruk akibat desakan yang kuat dari ancaman luar. Memperhatikan peta posisi organisasi dan formulasi strategi, penelitian ini telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan organisasi dalam rangka menghadapai permasalahan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN. Strategi yang ditetapkan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN guna mengeliminasi kelemahankelemahan internal dan dampak buruk pelaksanaan liberalisasi. ......In order to implement to AFAS agreement and ASEAN Economic Community Blueprint, the Government of Indonesia has several internal constraints, among others, the regulation of telecommunication service operation or other related regulations is not allowing the foreign equity participation up to 70%, the limitation of human resources having competency in international diplomacy and negotiation, and the un-integrated of organization conducting liberalization issues. Taking into account these problems, this research formulate the strategy to facilitate trade in telecommunication services in ASEAN and the necessary plan of action to support the strategy undertaken. Based on data collecting with Focus Group Discussion and data analysis with SWOT, show that the map of organization position is in the Quadrant IV by the coordinate (-1.69, -0.87). The weaknesses and threats are more dominant than strengths and opportunities. The use of Weaknesses-Threats (WT) strategy is intended to make a internal betterment by retaining the current condition in order to avoid the worse condition caused by strong external threats. Taking into consideration the map of organization position and strategy formulation, this research has determined an organization objective, target, policy, and program. The determined strategy is the Ministry of Communication and Information Technology needs to review the domestic policy on the telecommunication service liberalization in ASEAN in order to eliminate the internal weaknesses and the negative impact of liberalization.