Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis secara kriminologis adanya paradoks diversi yang melibatkan anak dalam kasus tawuran di Jakarta dengan menggunakan teori paradoks dan konsep-konsep kriminologi. Berdasarkan analisis pada data kualitatif deskriptif, temuan empiris mendapati bahwa kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) bergantung konteks masalah. Sedangkan tawuran yang terjadi lebih sering dipicu oleh tindakan balas dendam antar-kelompok yang mengarah pada perilaku geng. Penelitian juga menemukan paradoks dalam cara berpikir antara cara pandang formal dengan cara pandang kontekstual dalam memahami diversi pada anak dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). Temuan cara pandang ini berujung pada temuan bahwa adanya paradoks diversi di tingkat implementasi (mikro), aturan hukum (meso), dan konsep (makro). Melalui telaah teoritis penelitian akhirnya memunculkan konsep penamaan ‘antinomi diversi’, yaitu tentang dua pernyataan yang seolah divalidasi oleh nalar, namun pada akhirnya membuahkan kegagalan. Atas dasar temuan ini, penelitian menindaklanjutinya dengan melakukan analisis peramalan kebijakan SPPA dan analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Hasil analisis secara keseluruhan merekomendasikan perlunya stakeholders mencari solusi praktis secara berkala setiap tahun untuk mengatasi kasus tawuran anak di Jakarta yang mengarah kepada perilaku kelompok geng. Kemudian penting untuk pemerintah melakukan telaah ulang kebijakan yang memunculkan permasalahan paradoks diversi dalam penanganan ABH dalam SPPA di semua tingkatan. ......This study analyses criminologically the paradox of diversion involving children in brawl cases in Jakarta using paradox theory and criminological concepts. Based on the analysis of descriptive qualitative data, the empirical findings found that the diversion policy for children in conflict with the law (ABH) depends on the context of the problem. Meanwhile, brawls that occur are more often triggered by inter-group revenge actions that lead to gang behaviour. The research also found a paradox in the way of thinking between a formal perspective and a contextual perspective in understanding diversion for children in the juvenile criminal justice system (SPPA). The findings of this perspective lead to the finding that there is a paradox of diversion at the implementation (micro), rule of law (meso), and concept (macro) levels. Through theoretical analysis, the research finally came up with the concept of naming the 'antinomy of diversion', which is about two statements that seem to be validated by reason, but ultimately result in failure. Based on these findings, the research followed up by conducting a SPPA policy forecasting analysis and a strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis. The results of the overall analysis recommend the need for stakeholders to find practical solutions periodically every year to overcome cases of child brawls in Jakarta that lead to gang behaviour. Then it is important for the government to review policies that raise paradoxical problems of diversion in handling ABH in SPPA at all levels.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak berkonflik hukum (ABH) di BRSAMPK Rumbai. Penerima manfaat dari program ini adalah ABH yang dirujuk oleh LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak) untuk menjalani proses rehabilitasi sosial sebelum dikembalikan pada keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan partisipan sejumlah 23 orang melalui teknik Snowball dan Purposive Sampling yang meliputi ABH dan keluarga/kerabatnya serta tenaga kerja Pekerja Sosial, Psikolog dan pengasuh di  BRSAMPK Rumbai. Berdasarkan logical model evaluation, standar lembaga dan standar internasional, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa indikator fasilitas dan penerima manfaat pada tahap input dinilai baik dan sesuai dengan ketentuan. Namun, hal yang paling penting untuk dikaji ulang diantaranya terdapat pada indikator sumber dana dan sumber daya manusia yang tersedia. Dalam tahap proses, meskipun bimbingan dan pelatihan diberikan secara kondisional, program ini menunjukkan hasil yang baik bagi ABH. Akan tetapi, proses resosialisasi, reintegrasi, bimbingan lanjut, monitoring dan evaluasi perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program berikutnya. Dalam tahap output, indikator capaian memenuhi kriteria lembaga. Namun, pelaksanaan terminasi pada tahap ini dianggap terlalu dini sehingga sikap konstruktif dan perilaku produktif yang menjadi tolak ukur standar internasional tidak dapat dikontrol oleh lembaga. Lebih jauh, meskipun tidak ada intervensi atau pengawasan lebih jauh dari pihak balai bagi para ABH yang sudah kembali kepada keluarga dan masyarakat, indikator capaian pada tahap outcome tetap terpenuhi dengan baik. Pada kenyataannya, ABH membutuhkan dukungan dari lembaga untuk mendapatkan akses sumber daya dan sistem sumber yang tersedia agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan lebih produktif dalam lingkungan masyarakat sebagaimana yang disyaratkan oleh standar internasional.  ......This study aims to evaluate the implementation of social rehabilitation programme for children in conflict with law in BRSAMPK Rumbai. Children in conflict with law, who are referred by Youth Detention Centre or LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak), are the main service users of this programme. This programme aimed at involving The children in the rehabilitation process, which is important to put children in conflict with law back in the society. This study employed a qualitative descriptive approach. Qualitative data were obtained with a purposive and snowball sample of 23 participants, including the children in conflict with law, their family, as well as social workers, psychologists and carers working in BRSAMPK Rumbai. In regard to the logical model evaluation, with both the institution and international standards, the findings deriving from this study reveal that this programme has met the indicators of facilities and service users well at the input stage. The indicators of financial and human resources, however, need to be further considered and reviewed. Although supervision and training were provided conditionally at the process stage, this programme resulted in an expected outcome for the service users. Having said that, this study suggests that BRSAMPK Rumbai needs to pay more attention to the process of resocialization, reintegration, supervision, monitoring, and evaluation. In terms of the output stage, the achievement indicator has met the institution criteria, but still the termination process in this stage was being considered an early termination, resulting in constructive and productive attitudes of international standards cannot be controlled by the institution. Although there is no further intervention and monitoring programme from the BRSAMPK Rumbai after the service users returned to their families and society, the achievement indicators at the outcome stage achieved and remained well met. It is believed that children in conflict with law need support to access resources and any resource system to be able and be more productive in carrying out their roles and functions in the society as suggested by the international standards. 

Abstrak :
Restorative Justice merupakan pendekatan baru di Indonesia yang menawarkan solusi dalam menangani permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang merefleksikan perlindungan terhadap hak anak. Dalam pendekatan ini ada tiga konsep utama yaitu perbaikan, pemulihan, dan reintegrasi. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan restorative justice Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan restorative justice, pekerja sosial masih kurang maksimal dan menyarankan upaya-upaya peningkatan kapasitas pekerja sosial; peningkatan koordinasi antar stakeholder; program panti yang lebih banyak melibatkan masyarakat; dan segera mengundangkan restorative justice serta membuat aturan pelaksananya. ......Restorative Justice is the new approach in the juvenile justice process in Indonesia that offer a solution to handle juvenile offenders that reflected protection of the rights of the child. In this approach there is three main aspect; improvement, to restore the relationship, and reintegration. This is qualitative research that studied roles of social workers in implementation of this approach. This research shown that social workers roles is still less and suggestion to improve the social workers capacity, to improve the coordination of stake holders, involved community in institution programes, and policy made by the law.