Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Saragih, Isabella
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S10113
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Bank Negara Indonesia, 1996
332.1 IND b (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sinambela, Johanna Astra Rebekka
"Skripsi ini membahas mengenai implikasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada suatu perusahaan berdasarkan asas Kemudahan Administrasi serta permasalahan tumpang tindih peraturan ini dengan kebijakan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 dan Pasal 31E Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini untuk memastikan adanya kesederhanaan di dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai latar belakang diterbitkannya peraturan ini oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah terciptanya asas kesederhanaan administrasi dalam pemenuhan kewajiban Wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 serta terdapatnya kejelasan keberlakuan hukum atas materi yang sama berdasarkan Asas lex posterior derogate lex priori.

This thesis discusses the implications of Government Regulation No. 46 of 2013 on a firm based on the principle of Ease of Administration and regulatory issues overlap with the tax policy in the Government Regulation No. 94 of 2010 and Section 31e of Act number 36 of 2008. Purpose of this study to ensure absence of simplicity in the execution hereof in accordance background issuance of this regulation by the government. The method used is a qualitative method of qualitative data analysis. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The results can be concluded based on research done is the creation of administrative simplicity principle in fulfilling the obligations of taxpayers based on Government Regulation No. 46 of 2013 as well as the presence of clarity over the legal enforceability of the same material based on principle of lex posterior derogate priori."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edson Yudisthira
"Dalam menghadapi era globalisasi di mana peran pemerintah semakin kecil dan peran swasta semakin besar, dituntut adanya usaha serius dari pemerintah untuk dapat menciptakan iklim kompetisi yang sehat bagi semua pihak dalam semua bidang industri khususnya industri properti. Fundamental bisnis properti yang rapuh dalam periode sebelum krisis (1995-1997) memberikan dampak yang fatal terhadap pasar properti, khususnya pasar perumahan sebagai sub sektor terbesar, menyusul terjadinya krisis multi dimensi secara nasional di Indonesia.
Kendati iklim politik pada tahun 2001 memperlihatkan kecenderungan membaik, namun pasar properti komersial belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan bahkan cenderung mengalami stagnasi kecuali untuk sektor pusat perbelanjaan dan hotel bintang 3 yang cenderung mengalami peningkatan. Tingkat hunian perkantoran sewa di kawasan CBD pada tahun 2001 sedikit meningkat tetapi lebih rendah dari kenaikan tingkat hunian di luar kawasan CBD.
Gedung Wisma 46 yang terletak di kawasan CBD ikut terpengaruh oleh kondisi tersebut karena pasar over supply, permintaan turun dan sewa meningkat. Dengan berpedoman pada peningkatan tingkat hunian di kawasan CBD yang diperkirakan sedikit meningkat di tahun 2002, PT. Swadarma Primautama harus bersaing dengan perusahaan? sejenis lainnya untuk menang dalam pembagian pasar karena banyaknya penyewa yang pindah.
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis posisi persaingan dan strategi pemasaran PT. Swadharma Primautama (SPU), khususnya dalam tenant market. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasikan kedua faktor lingkungan internal dan eksternal yang mungkin berpengaruh dalam industri ini. Data penelitian diambil dari studi literatur, studi lapangan dan pengisian kuesioner oleh 20 responden yang memiliki keahiian dan pengetahuan serta keterampilan dalam industri properti (purposive sampling). Kepada pare responden diberikan kuesioner terdiri dari faktor-faktor internal kekuatan bisnis dan faktor-faktor eksternal daya tarik industri dengan skala 1-100.
Analisis data pada kekuatan bisnis PT.SPU dan daya tarik industrinya menghasilkan rata-rata bobot nilai 3,658 (faktor internal) dan 3,474 (faktor eksternal). Dengan menempatkan rata-rata bobot nilai kekuatan bisnis dan daya tarik pasar pada matrik GE, menghasilkan posisi pada ruang V, mengindikasikan bahwa kekuatan bisnis perusahaan terletak pada tingkat rata-rata (average) dan daya tarik industri cukup menarik. Menurut David (2001:216), posisi ini membutuhkan strategi hold and maintain, sebagai pertimbangan perusahaan untuk menang dalam pembagian pasar."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T10272
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tumanggor, Manumpan
"ABSTRAK
Pasar Modal di Indonesia enam tahun terakhir ini, telah mengalami perkembangan begitu menarik yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda yaitu pada tahun 1912. Namun telah beberapa kali ditutup, dan terakhir dibuka kembali pada tahun 1977 yang pengelolaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu dan baru sejak tahun 1992 pengelolaan Bursa Efek Jakarta diserahkan sepenuhnya kepada swasta.
Tujuan Pemerintah untuk mengembangkan Pasar Modal di Indonesia adalah untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang. Disamping itu juga, oleh karena gerak pembangunan yang semakin meningkat sudah barang tentu akan memerlukan sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar pula.
Sebagaimana diketahui bahwa dana yang disediakan oleh Pemerintah antara lain melalui perpajakan dan bantuan keluar negeri sangat terbatas, sehingga pengembangan sumber lain yaitu mobilisasi dana masyarakat.
Atas dasar itu, usaha Pemerintah antara lain melalui kebijaksanaan deregulasi dibidang keuangan termasuk perbankan & Pasar Modal dan yang terakhir dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Apabila dibandingkan antara perusahaan yang telah go public sebanyak 316 perusahaan dengan perusahaan yang potensial go public sebesar 7.455 perusahaan relatif masih tergolong sedikit, yang pada dasarnya potensi perusahaan untuk go public sangat besar, atas dasar itu nampaknya perlu penanganan Pasar Modal yang lebih serius dan informasi yang transparan, benar dan akurat.
Adapun manfaat dari Prospektus ini adalah menjadi salah satu media informasi, media komunikasi, bahkan juga media promosi, hal ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, bahwa Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan tujuan agar pihak lain membeli afek.
Jadi dengan demikian Prospektus tersebut merupakan kepanjangan tangan oleh pemilik perusahaan agar efeknya (saham) dibeli oleh masyarakat yang ingin berinvestasi melalui Pasar Modal. Oleh karena Prospektus itu merupakan sarana informasi, sarana komunikasi bahkan sarana promosi, seyogyanya pendistribusiannya yang tepat waktu, keterbukaan, isi pesan dengan bahasa yang sederhana , agar pesan tersebut sampai kepada target sasaran yaitu Brokers Dealer.
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Suci Reno Monalisa
"Pemberian MP-ASI yang berkualitas merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah stunting. Pemberian MP-ASI yang tidak berkualitas, memiliki efek buruk pada kesehatan dan pertumbuhan anak serta meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas. MAD merupakan salah satu indikator penilaian MP-ASI, namun pada kenyataannya masih banyak anak dengan MAD tercapai yang dengan stunting. Tujuan Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran kualitas pemberian MP-ASI pada anak stunting usia 6-23 bulan dengan Minimum Acceptable Diet (MAD) tercapai. Metode penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus, pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi, informan utama adalah 6 ibu yang memiliki anak balita stunting usia 6-23 bulan yang MAD tercapai, serta 17 orang informan penting yang terdiri dari anggota keluarga lain, kader Posyandu, penjual bubur MP-ASI/makanan matang dan petugas gizi Puskesmas. Penelitian dilakukan di 4 Kelurahan Jakarta Pusat pada bulan Februari-Maret 2020. Hasil penelitian yaitu MP-ASI dengan indikator MAD tercapai namun kualitasnya belum baik karena tidak memenuhi AKG anak, pengetahuan ibu terkait MP-ASI cukup baik, tidak ada kepercayaan makanan tabu, sebagian besar ibu membeli bubur MP-ASI dan makanan matang untuk MP-ASI anak, sumber rujukan utama ibu dalam praktek pemberian MP-ASI adalah buku KIA, tidak ada hambatan trasnpostasi dalam mendapatkan bahan makanan, penghasilan suami yang tidak tetap menjadi hambatan dalam membeli MP-ASI. Disarankan agar Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat: melakukan Inovasi pembuatan aplikasi mobile, meningkatkan kegiatan penyegaran (refreshing) dan inovasi kegiatan sosialisasi MP-ASI, melakukan kegiatan inovasi dengan membentuk kelompok pendukung MP-ASI berkualitas, melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian dan menerbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga pada penjual bubur MPASI dan makanan matang.

Quality of complementary feeding practices is an effort to overcome the problem of stunting. Giving a poor quality complementary feeding ptactices, have a bad effect on child‟s health and growth and also increasing morbidity and mortality rate. Minimum Acceptable Diet (MAD) is one of the indicators of complementary feeding assessment, but in reality there are still many children with MAD who have achieved is stunting.The purpose of this study was to represent the relationship between complementary feeding practices with stunting using MAD requirements. Qualitative research is conduct with case studies methods, data collection by in-depth interviews, and observations. Six mothers who had stunting toddlers aged 6-23 months are the main respondent with good MAD requirements. Seventeen respondents support qualitative information of the main respondent. Support respondents are consisting of other family members, community healthcare vanguard, the seller of complementary feeding/cooked food, and nutritionist in the Health community center (PUSKESMAS). The study was conducted in 4 Central Jakarta Sub-districts in February-March 2020. The results of the study are complementary feeding practices with poor quality of MAD requirements proven not to comply with the RDA. Maternal knowledge related to complementary feeding practices is quite good, there is no belief in taboo foods, most of the mother buy breastfeeding complementary food such as porridge and cooked food for children. The basic references for mothers in the practice of giving complementary feeding practices are "mother and children healthcare handbook (KIA handbook)". From the results, there are no obstacles to get the food; the husband's income does not an resistance in buying complementary feeding. Recommendation: for Central Jakarta, Health Office initiative for innovating the creation of mobile mother and children healthcare applications; innovate activities in complementary feeding food socialization; conduct innovation activities by forming quality
complementary feeding food support groups; conducting and coaching, monitoring, and evaluating and issuing sanitation hygiene-concern certificates for complementary feeding catering services (MP-ASI Sellers).
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarah Eliza Aishah
"ABSTRAK
Perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum internasional yang
tertinggi. Namun, pada prakteknya banyak negara yang mencoba melarikan diri
dari kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakati
dengan alasan salah satunya bertentangan dengan hukum nasionalnya (doktrin
atau konstitusinya). Dalam Vienna Convention on The Law Treaties 1969
("VCLT") sendiri terdapat dua pasal yang mengatur hubungan antara hukum
nasional dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Dengan jelas pada
pasal 27 VCLT menyatakan bahwa hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan
pembenar sebuah negara tidak melakukan kewajiban yang timbul dari perjanjian
internasional. Dengan keberadaan pasal 27 VCLT tidak kemudian dapat
mengabaikan pasal 46 VCLT. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari
pasal 27 VCLT yang diartikan secara negatif bahwa sebuah negara dapat
mengajukan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar batalnya keterikatan
terhadap perjanjian internasional, jika melanggar hukum nasional suatu negara
terkait dengan kompetensi perwakilan pada saat menyatakan kesepakatannya
terhadap perjanjian internasional, pelanggarannya nyata, dan menyangkut hal
yang dasar dan penting. Prakteknya memang terdapat negara-negara yang
mencoba untuk tidak melaksanakan kewajiban perjanjian internasional, contoh
kasus La Grand, namun ICJ sudah mencoba untuk tetap menegakkan ketentuan
dari pasal 27 VCLT, sedangkan pasal 46 VCLT jarang diajukan sebagai alasan
pembenar. Skripsi ini berbentuk penelitian hukum yang menggunakan studi
yuridis normatif.

ABSTRACT
Treaty is regarded to be the highest source of international law. However, in
practice there are many countries which try to run away by the obligation that
establishes from treaty, which one of the reasons is inconsistency with the
national law (doctrine or constitution). Based on Vienna Convention on The Law
of Treaties 1969 ("VCLT"), there are two articles that regulate the relation
between national law and a ratified treaty. In accordance with article 27 VCLT, a
state may not invoke their national law as justification not to exercise their treaty
obligation. However, the existence of article 27 VCLT is without prejudice to
article 46 VCLT. That article is the exception of article 27 VCLT which can be
negatively stipulated that a state may invoke their national law as justification to
cancel their consent to a treaty, if it violates their national law regarding the
competency of a state representative, manifest, and fundamental of importance. In
practice, many countries indeed tried to run away from their treaty obligation, for
instance La Grand Case, however ICJ had tried to apply law in accordance with
article 27 VCLT, in contrast article 46 VCLT is seldom invoked by states. This
thesis is concluded as a legal research that uses normative legal method.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43886
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Prima Hotlan Kristianto
"Dalam suatu sistem tenaga listrik, tidak lepas dari berbagai masalah. Salah satunya adalah gangguan asimetris pada terminal generator. Gangguan ini mengakibatkan aliran arus yang tinggi dan tidak seimbang dalam sistem tiga-fasa sehingga mengakibatkan penyaluran energi listrik ke beban menjadi terganggu dan merusak generator itu sendiri. Oleh karena itu, gangguan ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyetelan relai proteksi arus lebih pada generator.
Skripsi ini membahas evaluasi kinerja tiga jenis rele arus lebih yang terpasang pada generator apabila terjadi gangguan asimetris pada terminal generator. Evaluasi berupa penentuan waktu pickup dan waktu operasi rele. Untuk keperluan evaluasi tersebut, digunakan simulasi dengan pemrograman MATLAB.

In a power system, problems are inevitable. One of them is asymmetrical faults at generator terminal. These faults cause unbalanced high current in a three-phase system so that they can make electrical energy distribution to loads disturbed and damage the generator itself. Hence, these faults become setting considerations for over current protection relays at the generators.
This final project contains duty evaluation of three types of over current relays set at the generator if there are asymmetrical faults at the generator terminal. Evaluation consists of pickup time and operation time determination of the relays. For that purposes, used simulation by MATLAB programming.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
S51368
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Nanis Sacharina Marzuki
"Defisiensi enzim 5 alfa-reduktase tipe 2 (D5AR2) merupakan penyakit genetik, yang disebabkan gangguan konversi testosteron (T) menjadi dihidrotestosteron (DHT). Diagnosis D5AR2 pada umumnya ditegakkan dengan rasio T/DHT dan analisis DNA gen SRD5A2, namun rasio T/DHT sering tidak konklusif, sehingga diperlukan pemeriksaan alternatif dalam diagnosis D5AR2, dalam hal ini dipilih rasio metabolit 5β/5αsteroid urin yakni rasio etiokolanolon/androsteron (Et/An) urin karena telah dilaporkan oleh beberapa peneliti dan juga karena tersedia di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untukmembandingkan akurasi rasio T/DHT dan Et/An urin dalam diagnosis penyandang dan pembawa sifat D5AR2. Selain itu mengetahui pola mutasi gen SRD5A2 dan hubungan genotipe-fenotipe. Studi deskriptif potong-lintang dilakukan untuk mengetahui pola mutasi gen SRD5A2 dan hubungan genotipe-fenotipe dilakukandi Lembaga Eijkman, Jakarta sejak Juli 2016–September 2018. Studi komparatif dilakukan untuk membandingkan akurasi rasio T/DHT (dilakukan di Laboratorium Terpadu FKUI) dan rasio Et/An urin (dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta) dalam mendiagnosis penyandang dan pembawa sifat D5AR2, dilanjutkan dengan analisis kurva ROC (receiver operating characteristics) masing-masing rasio, dengan baku emas analisis DNA gen SRD5A2.
Enam puluh enam subjek penyandang 46,XY DSD dan 95 subjek keluarga peyandang direkrut dalam penelitian ini. Hasil analisis DNA gen SRD5A2 membagi subjek penyandang 46,XY DSD menjadi 37 subjek penyandang D5AR2 dan 29 subjek bukan penyandang D5AR2, dan subjek keluarga menjadi 53 subjek pembawa sifat dan 42 subjek bukan pembawa sifat D5AR2. Rasio T/DHT tidak berbeda bermakna antara penyandang dan bukan penyandang D5AR2, dan juga tidak berbeda bermakna antara pembawa sifat dan bukan pembawa sifat D5AR2. Nilai AUC rasio Et/An urin dalam mendiagnosis penyandang D5AR2 adalah 79,7% (IK 95% 69,0–90,4%, p < 0,001). Dengan nilai titik potong >0,95 didapatkan sensitivitas rasio Et/An urin dalam diagnosis D5AR2 adalah 67,57% dan spesifisitas 86,21%. Dengan nilai titik potong >0,99 didapatkan sensitivitas rasio Et/An urin dalam mendiagnosis pembawa sifat D5AR2 adalah 67,92% dan spesifisitas73,81%. Kombinasi rasio Et/An urin subjek penyandang dan salah satu keluarga dekatnya meningkatkan perkiraan akurasi diagnostik menjadi sangat baik (AUC menjadi 84,1% (IK 95% 74,3–93,9%, p < 0,001), dengan sensitivitas sangat baik (89,19%), namun spesifisitas kurang baik (57,69%). Enam jenis mutasi baru dideteksi, yaitu c.34delGinsCCAGC, R50H, W136stop, G191R, F194I, I253V, dan 7 mutasi lain. Tidak ada hubungan nyata genotipe dan fenotipe.

The 5 alpha-reductase type 2 deficiency (5ARD2) is a genetic condition associated with impairment in conversion of testosterone (T) to dihydrotestosterone (DHT), leading to undervirilization in 46,XY individuals. Diagnosis of 5ARD2 is mainly established by T/DHT ratio and molecular analysis. Yet, the T/DHT ratio often yielded in conflicting results, and the available urinary ratio of etiocholanolone/androsterone (Et/An) was selected as an alternative test.
This study aimedto compare the accuracy of T/DHT and urinary Et/An ratios in diagnosing 5ARD2 cases and carriers and to elaborate the molecular characteristics of SRD5A2 gene in 5ARD2 cases and the genotype and phenotype correlations.
Descriptive and comparative cross-sectional studies were conducted at the Eijkman Institute, Jakarta in year 2016–2018. The accuracy of T/DHT and Et/An ratios were compared using ROC (receiver operating characteristics) curve analysis in the cases and carriers group with molecular analysis of SRD5A2 gene as the gold standard. The molecular characterization of SRD5A2 gene and genotype-phenotype correlations were described.
Sixty six 46,XY DSD subjects and 95 subjects of their family members, who gave written consent or parental approval were recruited. Thirty seven 5ARD2 cases and 29 control were identified in 46,XY DSD subjects, and 53 carriers and 42 control of family members were confirmed by molecular analysis of SRD5A2 gene. The T/DHT ratios were not different significantly in cases and carriers group, while the AUC (area under the curve) of urinary Et/An showed 79.7% (95% CI 69.0–90.4%, p < 0.001). After determining cutoff values for diagnosing cases (>0.95) and carriers (>0.99), the sensitivity and specificity of urinary Et/An ratio in cases groups were 67.57% and 86.21%, respectively, and in carrier groups 67.92% and 73.81%, respectively. Simultaneous urinary Et/An ratios of cases and one of their closed family members increased the diagnostic accuracy with AUC of 84.1% (95% CI 74.3–93.9%, p < 0,001) and sensitivity 89.19%, yet the specificity of only 57.69%. Six novel mutations (c.34delGinsCCAGC, R50H, W136stop, G191R, F194I, and I253V), and 7 other mutations, which were G34Fs, c.699-1 G>T, V89L, Y128C, N193S, R227Q, and g.5352+15 T>C, in the SRD5A2 gene were detected. There were no clear genotype-phenotype correlations found.
Conclusion: The diagnostic accuracy of urinary Et/An ratio was good in 5ARD2 cases and carriers, and the accuracy was very good if the urinary Et/An ratios of cases and their closed family members were combined. The T/DHT ratio was inaccurate in diagnosing 5ARD2 cases. Six new mutations were detected.
"
Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>