Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
buku ini mengajarkan menggunakan bahasa arab yang baik dan benar untuk anak muda/ remaja, dan juga didalamnya terdapat soal serta contoh percakapan sehari-hari.

Abstrak :
Dalam penelitian ini, telah dibangun sebuah sistem akuisisi data elektrokardiograf (EKG) 12-lead berbasis Raspberry Pi 4 yang berbobot rendah, berdaya rendah dan terjangkau. Raspberry Pi 4 digunakan untuk mengakuisisi dan memproses sinyal elektrokardiograf (EKG) dengan performa tinggi, karena memiliki kombinasi antara fleksibilitas dan versality. Sebagai pusat dari sistem akuisisi data yang dibangun, Raspberry Pi menerima, memproses, dan menyimpan data dari Analog Front-End to Digital Converter (ADC) ADS1298RECGFE-PDK. ADS1298 memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah akuisisi data secara simultan, resolusi 24-bit, membutuhkan daya <0.2 mW dan noise<1μV. Komunikasi data yang digunakan dalam sistem yang dibangun adalah Serial Peripheral Interface (SPI). Sistem ini menggunakan sumber daya dari baterai Sony VTC5 18650 untuk mencegah interferensi power line. Untuk bagian pemrosesan sinyal, penulis mengimplementasikan filter low pass Butterworth dengan orde 5 dan Fast Fourier Transform (FFT) pada program Python. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C yang digunakan untuk komunikasi antara Raspberry Pi dengan ADS1298RECGFE-PDK dan Python yang digunakan pemrosesan sinyal. Sistem ini telah dievaluasi menggunakan ProSim 4 yang menghasilkan bentuk gelombang ECG dengan ECG rate 120 BPM, 150 BPM, dan Aritmia, serta pengambilan data partisipan. Dicari juga selisih sinyal yang diperoleh dengan CardioCare 2000 dan hubungannya menggunakan regresi linier pada 120 BPM. Didapatkan nilai error selisih, gradien, dan intercept terbesar adalah 23.615%, 0.062%, dan 9.030%. Sistem ini akan digunakan dalam studi lain untuk mendeteksi Aritmia dengan metode klasifikasi Convolutional Neural Network (CNN). Hasil dari klasifikasi menunjukkan accuracy 100%, specificity 100%, dan sensitivity 100%.

---

In this study, a low weight, low cost, and affordable Raspberry Pi 4 based 12-lead electrocardiograph (ECG) data acquisition system has been built. Raspberry Pi is used to acquire and process electrocardiograph (ECG) signals in high performance, because it has a combination of flexibility and versality. As the center of the data acquisition system built, Raspberry Pi acquires, processes, and stores data from the ADS1298RECGFE-PDK Analog Front-End to Digital Converter (ADC). ADS1298 has several advantages including simultaneous data acquisition, 24-bit resolution, requires power <0.2 mW and noise <1μV. Data communication used in the system built is the Serial Peripheral Interface (SPI). The system uses the power source of the Sony VTC5 18650 battery to prevent power line interference. For the signal processing section, the authors implement the Butterworth low pass filter in order 5 and Fast Fourier Transform (FFT) in the Python program. The programming language used is C which is used for communication between Raspberry Pi with ADS1298RECGFE-PDK and Python which is used for signal processing. This system has been evaluated using ProSim 4 which produces ECG waveforms with ECG rates of 120 BPM, 150 BPM, and Arrhythmia, as well as participant data collection. This system is also looking for the difference in the signal obtained by CardioCare 2000 and its linear relationship using linear regression.The biggest difference, gradient, and intercept error values are 23.615%, 0.062%, and 9.030%. This system will be used in other studies to predict arrhythmias using the Convolutional Neural Network (CNN) classification method. The results of the classification show 100% accuracy, 100% specificity, 100% sensitivity.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Service (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Service (GATS) di bidang jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector. This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods. From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO.

Abstrak :
ABSTRACT
Pembelajaran neuronatomi sangat membutuhkan kadaver terutama organ otak sebagai sarana pembelajaran. Hingga saat ini, pengawet paling umum yang digunakan adalah menggunakan cairan berbahan dasar formalin. Akan tetapi, kandungan formalin pada kadaver dapat menimbulkan berbagai efek yang merugikan bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan dekomposisi otak mencit yang diawetkan dengan cairan fiksatif formalin 4% dengan dan tanpa penambahan penetral formalin berbahan dasar gliserin. Penelitian ini menggunakan 18 ekor mencit (Mus musculus) yang dibagi secara acak menjadi 3 kelompok yaitu kelompok kontrol (tanpa pengawetan), kelompok yang hanya diawetkan dengan formalin 4%, dan kelompok yang diawetkan dengan formalin 4% ditambah dengan penetral gliserin. Penilaian tahapan dekomposisi dilakukan dengan skoring serta pengukuran massa total dan massa otak mencit yang dilakukan setiap minggu. Pada selisih massa otak mencit, didapatkan hasil berbeda bermakna pada minggu ke-2 pengukuran. Pada persentase selisih massa otak, didapatkan perbedaan bermakna antara kelompok formalin 4% dan gliserin dari seluruh waktu pengukuran. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dekomposisi antara otak mencit yang diawetkan dengan formalin 4% dengan dan tanpa penambahan cairan penetral formalin berbahan dasar gliserin dimana kelompok gliserin terdekomposisi lebih cepat.

---

ABSTRACT
Neuroanatomy learning requires cadaver, especially the brain, as a learning tool. Until now, the most common preservertive used was using formalin-based fixative liquids. However, formalin can cause various adverse effects to human health and to the environment. Therefore, we will compare the brain decomposition rate the mice preserved with of 4% formalin fixative liquid with and without addition of glycerin-based formalin neutralizer. This study used 18 mice (Mus musculus) which were randomly divided into 3 groups: control group with no additional fixative, group preserved with 4% formalin, and group preserved with 4% formalin, then neutralized with glycerin. Assessment of the stages of decomposition is done by scoring as well as measuring the total mass and brain mass of mice that are carried out every week. Difference in brain mass of mice only obtain significantly different results on the second week of measurement. In the percentage difference in brain mass, there were significant differences between the 4% formalin and glycerin in all measurement times. Therefore, there is a difference in the level of decomposition between the brains of mice preserved with 4% formalin with and without additional formalin neutralizer with glycerin content, whereas decomposition in glycerin group is faster.

Abstrak :
ABSTRAK Film merupakan bagian dari karya rekam, sehingga pelaksanaan pelestarian film nasional harus dilandaskan pada UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam. Pada kenyataannya, sampai dengan awal tahun 1998, penerapan undang-undang tersebut dalam hal film belum dilaksanakan. Kenyata.an tersebut melahirkan asumsi bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun,. 1990 dan bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pelestarian film nasional, khususnya upaya pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 dalam hal film berikut alternatif pemecahan bagi masalah yang ada. Data penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan dokumen dan wawancara dengan para informan, yang mewakili lembaga-lembaga yang terlibat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian film nasional, lembaga pendidikan, dan pengamat perfilman. Melalui wawancara tersebut didapat informasi tentang praktik pelestarian film yang ada, masalah yang dihadapi, serta saran dan usulan untuk pemecahan masalahnya. Asumsi pertama bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 terbukti benar, akan tetapi asumsi kedua, yaitu bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut dalam hal film ternyata salah. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam dalam Hai Film (RPP-FCAFD) ternyata telah selesai disusun. Masalahnya, RPP tersebut belum dapat disahkan sehubungan dengan masih adanya perbedaan-perbedaan pendapat di antara pare pengambil keputusan mengenai substansinya. Hal ini mengungkap adanya masalah yang lebih besar lagi, yaitu terdapatnya kesalahan persepsi yang mendasar dalam kebijakan pelestarian film nasional yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh permasalahan yang ada berakar pada dua hal, yaitu: bahwa konsep pelestarian film sangatlah kompleks dan bahwa proses penetapan kebijakan pelestarian film nasional tidak dilaksanakan secara partisipatif dan koordinatif. Kesimpulannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pelestarian film nasional yang ada dan proses penyempurnaannya hares dilakukan secara partisipatif dan koordinatif.

---

ABSTRACT Since film is a part of audio visual materials, efforts on the national film preservation has to be in accordance with the UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam (the deposit act for printed and audio visual materials). As a matter of fact, until early of 1998, enforcement of the act in the field of film had not been able to implement. Such a fact gave in assumptions that there must be problem in the enforcement effort, while no effort has been made to set up any required supporting regulation. Based on the above assumptions, an effort made through the research to identify the problems and to find out the possible solutions of the problem. The data used was collected by means of document observation and interview methods. The informants consist of the representatives of the institutions involved in the decision making and the implementation of the national film preservation policy, a lecturer at the institute of arts in Jakarta, and a film observer. The data shows the condition of the film preservation taking place in Indonesia, the problem faced in the effort and the problem solving expected by the informants to do. The first assumption, that there is trouble in the implementation of the act, proved right, but the second one proved wrong, The concept of the regulation supporting the implementation of the act in the field of film has been made. The matter is that the concept has not been able to ratify due to the existing disagreement among the decision makers upon the substance of the regulation. This phenomenon reveals the bigger problems, since the disagreements show misperception of some principal matters related to the film preservation. Based on the analysis it is found that the whole problem is rooted to two facts, namely: the fact that the concept of film preservation is very complex and that there is lack of co-ordination among institutions involved and participation of the competent individuals and the institutions in the process of policy making. The conclusion is that the national film preservation policy need some improvement, and in the improving process, participation and co-ordination of the related persons and institutions is a must.