Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini ditulis oleh Kang Man Su, berisi tentang perjalanan perkembangan ekonomi Korea selama 30 tahun, dimulai dari masa additional tax hingga krisis IMF."

"Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dan pemeriksaan protokol notaris tidak berdasarkan persetujuan MPD. Akibatnya terjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apakah persetujuan MPD tersebut merupakan suatu keharusan, apakah kewajiban untuk merahasiakan isi akta merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi notaris dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami keharusan bagi penyidik untuk meminta persetujuan MPD sebelum meminta keterangan dari notaris dan memeriksa protokol notaris. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami bagaimana erlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik.

---

Article 66 The Rule of Notary has confirmed that investigator obliged to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking descriptions from notary and before checking notary`s protocols. The rule above based on nature of secret sticks on notary function as public functionary. But in practices it is almost not happened. This problems rises legal uncertainty, such as: an investigator`s obligation to asking permission a compulsion or not, is notary`s obligation to keep agreement substance must be defended or not, how is legal protection to notary who giving description to investigator. The goals of this research namely: First, to understand about investigator`s obligation to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking description from notary. Second, to understand about the notary`s obligation to keep agreement substances. Third, to understand about legal protection to notary who gives descriptions to investigators."

"Melajang, baik sebagai sebuah situasi atau suatu pilihan hidup membawa pengaruh pada setiap individu baik laki-laki apalagi perempuan. Masyarakat dewasa ini masih meyakini bahwa perempuan akan memperoleh kesempurnaannya jika ia menikah, berkeluarga dan mempunyai anak. sebagian besar masyarakat juga mengharapkan bahwa perempuan dewasa sudah seharusnya menikah dan memberikan batasan usia (jam sosial) bilamana perempuan harus menikah. Oleh karena itu apabila ada perempuan yang belum menikah pada batas usia tersebut, masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap perempuan yang melajang. Turner & Helms (1994) menyatakan bahan pandangan serta tuntutan masyarakat mampu menurunkan konsep dan kepercayaan diri perempuan lajang. Belum lagi pihak keluarga yang merupakan bagian dalam masyarakat turut memberikan tekanan-tekanan pada perempuan yang bersangkutan. Oleh karena itu mau tidak mau, perempuan hams mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan tersebut. Penyesuaian diri ini tentunya dipengaruhi Oleh kepribadian sang perempuan karena menyangkut bagaimana perempuan lajang menjalankan fungsi dasarnya seperti emosi, kontrol dan diri serta fungsi intelektualnya Semua fungsi ini tercakup dalam aspek yang diukur oleh Tes Wartegg.Cakupan diagnostik dari tes Wartegg adalah menggali fungsi- dasar kepribadian seperti emosi, imajinasi, dinamika, kontrol dan fungsi realitas yang dimiliki oleh individu (Kinget, 1964). Dasar dari tes ini adalah bahwa tiap individu memiliki cara-cara yang berbeda di dalam memersepsi dan bereaksi terhadap situasi yang tidak terstruktur dan cara-cara ini merupakan pembeda bagi masing-masing kepribadian (Kinget, 1964). Tes Wartegg atau Drawing Completion Test merupakan suatu alat yang digunakan untuk evaluasi kepribadian (personality assessment). Tes ini adalah tes proyektif yang merupakan kombinasi dad teknik completions dan expressions karena telah memiliki stimu1us~stimulus yang perlu diselesaikan_ (dengan mengekspresikan suatu gambar (Lanyon & Goldstein, 1997; Nieizel & Bemstein,1987).Sedangkan pengel-Lian Perempuan Lajang dalam penelitian ini adalah perempuan yang tidak mcnikah saat ini dan yang tidak melakukan kohabitasi (Stein dalam Levinson, 1995). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan penggunaan alat tes terstandar sebagai alat yang utama (primer). Subyek dalam penelitian ini berjumlah (enam) perempuan lajang di atas 30 tahun. Tes Warlegg diadministrasikan secara individual, demikian juga dengan wawancara yang membcri koniinnasi interpretasi tes Wartegg. Tes Wartegg diinterpretasi sesuai dengan interpretasi Kinget (1964) (S-D-R., content dan execution). I-Iasil tes dianalisis dengan menggunakan metode narrative presentation dan memaparkan hasil Wartcgg dari keenam subyek penelitian secara keseluruhan tes Wartegg para Subyek, baik stimulus drawing relation, content maupun execution cukup adekuat hal ini menunjukkan bahwa secara umum enam subyek perempuan lajang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri yang cukup adekuat. Berdasarkan interpretasi tes Wartegg, perempuan lajang dalam penelitian ini memiliki ciri kepribadian feminin (féminine personality make-up). Tiga dari enam orang memiliki fungsi emosional yang lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi rasional-kehendak. Dua orang dengan ihngsi rasional-kehendak yang menonjol dan satu orang cenderung seimbang antara kedua fungsi tersebut. Seluruh subyek memiliki fungsi imajinasi yang diperoleh dari pengalaman sensoris, realitas nyata serta fakta-falcta yang ada. Untuk fungsi intelektual lima orang memiliki fungsi intelektual yang praktis yang tertuju pada hal-hal konkret, obyektif, aplikatif dan cenderung matter of fact. Fungsi aktivitas cenderung bervariasi antara tipe dinamis dan terkontrol yaitu tiga orang dengan fungsi aktivitas yang dinamis dan tiga orang fungsi aktivitas tipe terkontrol."

"Tesis ini mengenai kinerja dari Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas kepada Pemerintah untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Negara, untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ataupun mengesahkan akta dibawah tangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, banyak hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak dilaporkan oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang berkepentingan dalam akta tersebut, ataupun tidak ditemukan secara langsung dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penulis membahas mengenai cara mengoptimalkan kinerja dari Majelis Pengawas Notaris agar pelanggaran Notaris setidaknya berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun, baik yang dilaporkan ataupun ditemukan dalam praktek. Metode penulisan yang dipakai adalah metode normatif, Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan penelitian lapangan (field research) dengan mengadakan wawancara dengan 3 (tiga) responden sebagai alat bantu. Penulis menarik kesimpulan yang salah satunya ditemukan dalam penelitian lapangan, dan hal tersebut kurang lebih sama sebagaimana pendapat dari para responden, dan hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja dari anggota Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat, sebagai satu kesatuan, yaitu memperbaiki administrasi. Karena suatu pekerjaan dapat dilihat baik apabila administrasi telah berjalan dengan baik dan hal tersebut hanya salah satu cara selain meningkatkan anggaran, koordinasi dan kontrol kerja antar tingkatan majelis, serta sumber daya manusia itu sendiri datang dari dirinya untuk meningkatkan kinerjanya.

---

This Thesis hits performance from Majelis Pengawas Notaris as [the] institute that given duty to Government to observe and construct profession Notary in Indonesia according to the laws of legislation Number 30/2004 about Jabatan Notaris. Notary as [the] public functionary that given very big infroma by country, to make official documents that have perfect verification strength, as the same manner as that arranged in legislation Number 30/2004 are referred [as], however in practices still many are found collision that conducted by Notary, many that not taken as problem because not reported by society, that is society that have interest in official document referred [as], or not found directly in inspection by Majelis Pengawas Notaris. Then writer discusses procedural Optimize the performance of Majelis Pengawas Notaris in order to collision Notary at least decreases the number from year to year, both for reported or found in practice. Writing Method that weared is normative method, Datas is obtained/got from bibliography research (library research) and conduct field research (field research) by perform interview with 3 (three) responder as a means of helps. Writer draw a conclusions wrong ones are the other one found in field research, and that more or less same as the same manner as opinion from responders, and that become one of way for Optimize the performance from councilor Pengawas Notaris, that is Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah and Majelis Pengawas Pusat, as one unity, that is correct administration. Because a job can be seen good if administration has walked properly and that only one of way besides improve budget, coordination and [job/activity] control between ceremony level, and itself human resource comes from he/she to improve its performance."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan profesi Notaris di Indonesia, dimana semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat, juga mengenai perbandingan pengawasan Notaris yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan dikarenakan banyaknya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran Kode Etik Notaris maka penulis membahas juga mengenai implementasi serta mekanisme penyelesaian pelanggaran yang efektif dan efisien menurut peraturan perundangan yang berlaku. Metode penulisan yang dipakai adalah metode normatif, Data-data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan juga dari penelitian lapangan (field research) dengan mengadakan wawancara dengan narasumber dan melakukan studi kasus. Dalam kasus pelanggaran kode etik Notaris ini, Notaris JS,S.H telah lalai melakukan tugas jabatannya, beliau melalukan kelalaian sehingga minuta akta yang dibuatnya tidak ditandatangani dihadapan Notaris tersebut, akibatnya banyak pihak yang dirugikan. Oleh karena itu maka Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi untuk diberhentikan secara tidak hormat karena kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang fatal. Berdasarkan penelitian dan wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengawasan Notaris sebelum adanya UUJN dilakukan oleh Pengadilan Negeri, dan setelah adanya UUJN pengawasan dilakukan oleh Menteri dengan menunjuk Majelis Pengawas Notaris. Penyelesaian pelanggaran yang efisien dan efektif adalah dengan memberikan sanksi yang tegas bagi Notaris yang melakukan pelanggaran.

---

The thesis describes the development of Notary profession in Indonesia, where the increase of Notary in Indonesia requires better monitoring in order to maintain the dignity of Notary profession in the eyes of society, also concerning the comparison between Notary supervision before and after the existence of Law Number 30 Year 2004 on Notary Profession, and many misuse of profession and violation of ethical code, the author also discusses about the effective and efficient implementation and mechanism for resolution of violation according to the applicable law. The writing method used is normative method, data are obtained from library research and also from field research by conducting the interviews with experts and conducting a case study.

In the case of violation of Notary code of ethics, Notary J.S, S,H have neglected to do his duties, he has done a negligence, the minutes of deeds that he produced was not signed before the Notary, as a result many parties suffered. Therefore, the Area Board Of Trustees gave a sanction to dismiss him dishonorably because the mistake he made is a fatal error.

Based on the research and interviews, the author concludes that the Notary supervision before the UUJN was conducted by the District Court, and after UUJN the supervision is conducted by the Ministry by appointing a Notary Public Supervisory Board. Efficient and effective resolution of violations is by giving strong sanctions to Notary who commits violations."

"Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara professional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh - sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan - kegiatan promosi, baik dalam media cetak ataupun media elektronik 4 (empat) Kode Etik Notaris. Walaupun hal ini telah secara jelas dilarang, namun ternyata masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi. masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran tersebut, akibat hukum bagi notaris yang melanggar serta penggaruh dari pelarangan kegiatan - kegiatan promosi tersebut terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang. Guna mengetahui hal - hal tersebut maka penulis memperggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris, dan metode analitis data adalah pendekatan kualitatif yang menyajikan data secara evaluatif - analistis. Penyebab terjadinya pelanggaran tersebut diantaranya adalah persaingan tidak sehat yang diakibatkan oleh formasi notaris yang tidak ideal, lemahnya moral dikalangan masyarakat saat ini, pengawasan terhadap notaris belum berjalan secara efektif, kurang tersedianya media informasi yang disediakan oleh lembaga - lembaga yang seharusnya berwenang, yang menyebabkan adanya iklan - iklan kantor Notaris di website yang tidak resmi yang dalam hal ini mempermudah masyarakat didalam memperoleh informasi tentang keberadaan suatu notaris tertentu yang terdaftar didalam website tersebut, yang kemudian berujung kepada kegiatan bisnis didalam mencari klien untuk mendapatkan keuntungan. Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya di Internet untuk mendapatkan klien dapat berupa sanksi disipliner, sanksi perdata dan juga sanksi pidana. Mengenai tentang pelaranggan tentang pengiklanan diri notaris ini juga akan mempengaruhi terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang berdasarkan Kode Etik Notaris.

---

Notaries are public officials who have to run the office in a professional manner. As a public official who is obliged serve people with really - really the notary is not allowed to treat itself as conducting business - promotional activities, either in print or electronic media 4 (four) of the Code Notary. Although this has been explicitly prohibited, but it still found violations - violations that occurred. still found violations - violations, due to the notary who violates the law and prohibition influence of activities - activities that promotion of the implementation of the Cyber-Notary in the future. In order to know it - it is the author of the study use normative literature of a legal nature, with the type of explanatory research, and analytical methods of data is a qualitative approach that presents evaluative data - analytical. The cause of the violation of which is the unfair competition caused by the formation of a notary who is not ideal, moral weakness among the public at this time, the supervision of the notary public has not run effectively, the lack of available media information provided by the institution - an institution that should be authorized, which led to advertising - advertising in the Notary's office official website that is not in it is easier for the public in obtaining information about the existence of a certain notary listed on the website, which then leads to the client's business activities in seeking to profit. Due to the law for a notary who advertises on the Internet to get the client can be either disciplinary sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. About advertising self prohibited for notary will also affect the implementation of the Cyber-Notary in the future based on the Notary Code."