Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Malaria merupakan masalah kesehatan dunia termasuk indonesia karena mengakibatkan dampak yang luas dan berpeluang menjadi penyakit emerging dan re­ emerging disease. Di wilayah SEARO 10 dari 11 negara anggota SEARO endemlk malaria termasuk Indonesia. Pada tabun 2008 dilaporkan 2,4 juta kasus dengan konfirmasi laboratorium dan 40.000 kematian. Penelitiau ini menggunakan desain cross sectional yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yaug berhubungau dengan kejadian malaria pada populasi >15 tahun di Indonesia tahun 2010. Penelitian dengan studi kuantitatif melibatkan 177.920 subjek penelitian yang diambil dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010. Dati analisis multivariat didapatkan 13 variabel yang berhubungan secara signifikan. Variabel tersebut adalah : Umur, jenis kelamin, tipe dinding rurnah, tinggal sekitar sungai, tinggal sekitar hutan, tinggal sekitar pantai, tinggal sekitar daerah padat penduduk, tinggal sekitar ladang sawah, tinggal sekitar perkebunan, tipe daerah, tidur menggunakan kelambu. penggunaan repelen, dan kemoprofilaksis. Disarankan untuk orang yang tinggal di daerah berisiko untuk selalu menggunakan repelen, kepada Kementrian Kesebatan RI untuk: 1) meningkatkan cakupan juru malaria desa. 2) melakukan inodilikasi pemberantasan vektor pada daerah-daerah perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Untuk peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian dengan desain lain seperti kasus kontrol untuk melibat faktor-faktor yang berhubungau dengau malaria pada daerah endemis atau non endemis malaria.

---

Malaria is the global health problem inclusive of Indonesia, because resulting wide impact and have opportunity to become emerging and re-emerging disease. In WHO region SEARO, 10 of 11 member country is endemic malaria inclusive Indonesia. In the year 2008 reported by 2,4 million case with the laboratory confirm and 40.000 death, incidence malaria 2010 was 22,9 per 1.000 population (Basic Health Research, 2010). This is a cross sectional study which aim to describe the predictors of malaria occurrence factors [of] which deal with malaria occurrence in population aged 15 and above in Indonesia, 2010. Research with the quantitative study is conducted in 177.920 respondent research which is taken from Basic Health Research 2010. Multivariate analysis showed 13 variable by significant. The variable is : Age, gender, home wall type, stay around river, stay around forest, stay around beach, stay around region over population, stay around farm, stay around plantation, region type, sleep utilizes bednet, repelen's purpose, and kemoprofilaksis. Suggested for person what does live at risk area to evers be utilize repelen, to Ministry of Health to 1). improving coverage of expert of countryside malaria 2) conducting modification of eradication vektor at breeding place of mosquito Anopheles. For the researcher of suggested other;dissimilar to /conduct research by design other;dissimilar like ease control to see the factors are related with malaria in endemic area or non endemic area.

Abstrak :
Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana yang melanggar KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus yang ancaman pidana dendanya dirumuskan secara alternatif maupun gabungan (alternatifkumulatif), kemudian mengkaitkannya dengan Rancangan KUHP. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pembahasan dalam tulisan ini bertitik tolak pada penerapan pidana denda di dalam KUHP dan Undang - Undang Pidana Khusus guna mengetahui kendala dalam upaya penerapan pidana denda saat ini kemudian dikaitkan dengan Rancangan KUHP untuk menemukan pemecahan terhadap kendala tersebut sehingga sistem pidana denda di dalam KUHP mendatang benar-benar dapat diterapkan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pidana denda di dalam KUHP sudah ketinggalan jaman serta tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan batas waktu pembayaran denda dan cara pelaksanaan pidana denda. Sedangkan terhadap ancaman pidana denda pada Undang-Undang di luar KUHP meskipun jumlah ancaman pidana denda relatif tinggi tetapi jaksa maupun hakim cenderung untuk menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dikarenakan minimnya pengaturan mengenai pelaksanaan pidana denda. Dengan demikian dalam rangka optimalisasi penerapan pidana denda yang akan datang diperlukan pengaturan teknis pelaksanaan pidana denda yang jelas dan tegas. Untuk itu, dalam rangka reorientasi dan reformulasi sistem pidana denda di dalam KUHP yang akan datang perlu adanya kriteria/ukuran/standar sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berupa tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Adanya tujuan dan pedoman pemidanaan diharapkan mampu mengefektifkan pidana denda dalam penyelesaian tindak pidana. ......The system of criminal fines in fact covers the entirety of the legislation that governs how criminal fines were upheld or operationalized or functioned concretely so someone sentenced to criminal (fines). The system of criminal fines are intimately connected with the awarding authority or freedom to prosecutors and judges to operationalize the criminal fines. This research aims to find out the obstacles encountered in the application of criminal penalties against criminal acts in violation of the criminal code and the Special Criminal legislation the criminal threat formulated late fee or alternately merge (alternative-cumulative), then correlate it with the draft criminal code. The approach used focuses on research that is supported with the juridical normative research field. Data sources used are primary data and secondary data. The discussion in this paper is the starting point on the application of criminal penalties in the criminal code and the Special Criminal legislation in order to know the constraints in a bid application of criminal fines currently then associated with the draft of the criminal code in order to find solutions to these barriers so that the system of criminal fines in criminal code this coming actually could be implemented optimally. The results showed the criminal policy on fines in the criminal code are outdated and do not give freedom to the judge to set a deadline for payment of the fine and the way the implementation of criminal fines. While the threat of fines in criminal law outside the criminal code even though the number of criminal threats of fines is relatively high but the Prosecutor and judges tend to demand as well as dropping the verdict of imprisonment due to the lack of arrangements on the implementation of criminal fines. Thus in order to optimize the application of criminal fines coming necessary technical arrangements implementing criminal fines are clear and unequivocal. To that end, in order to reorient and criminal fines in reformulating my system in the criminal code that would come to existence of criteria/size/standard as the basis for policy making purposes in the form of punishment and punishment guidelines. The objectives and guidelines of punishment expected to streamline criminal fines in solving the crime.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang Peran Kelas Ibu Hamil Terhadap Praktik Inisiasi Menyusu Dini Pada Ibu Bayi Usia 0-12 Bulan, di Wilayah Kelurahan Tengah, Kramatjati, Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Rapid Assesment Procedures. Total informan dalam penelitian adalah 26 orang dengan jumlah informan kunci sebanyak 4 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Kelas Ibu Hamil kurang cukup berperan Terhadap Praktik Inisiasi Menyusu Dini. Praktik IMD yang berhasil dilakukan oleh informan lebih besar disebabkan oleh adanya kebijakan penyedia layanan bersalin serta kondisi pasca bersalin baik ibu maupun bayinya. Hampir seluruh informan telah memiliki niat, telah mendapat dukungan sosial, dan telah menerima informasi mengenai IMD. Namun hampir semua informan belum memiliki otonomi pribadi dan situasi yang paling mendukung melakukan IMD adalah adanya kebijakan penyedia layanan bersalin serta kondisi pasca persalinan. Hampir semua informan tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai IMD, namun telah memiliki sikap yang positif terhadap IMD. Perlu upaya untuk meningkatkan peran Kelas Ibu Hamil agar dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai IMD.

---

Abstract
This study aims to gain an in-depth information on the role of antenatal class and its correlation with mother?s infant behavior of immediate breastfeeding at Kelurahan Tengah, Kramatjati, East Jakarta. This study used qualitative methods with Rapid Assessment Procedures. Total informants in the study were 26 people with a number of key informants as many as 4 people. In this study obtained results that the antenatal class is not enough against Immediate Breastfeeding Practices. Immediate Breastfeeding Practice that successfully carried out by the informant is greater due to the policy of the maternity service providers as well as post-partum condition of both mother and baby. Almost all the informants had had the intention, has received social support, and has received information on the Immediate Breastfeeding. But almost all the informants do not have personal autonomy and the situation most favorable to the Immediate Breastfeeding is the policy of the maternity service providers and postpartum conditions. Almost all the informants had no knowledge of the Immediate Breastfeeding, but have had a positive attitude to it. Necessary efforts to enhance the role of class in order pregnant mothers can increase their knowledge about Immediate Breastfeeding.

Abstrak :
Malaria merupakan masalah kesehatan dunia termasuk Indonesia karena mengakibatkan dampak yang luas dan berpeluang menjadi penyakit emerging dan re-emerging. Di Wilayah South East Asian Region (SEARO) yang Indonesia menjadi salah satu negara anggotanya, malaria merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Data Kasus Baru malaria tahun 2009/2010 di seluruh Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 adalah 22,9 per mil, sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara (61,7?). Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang bertujuan untuk memperoleh gambaran karakteristik individu, faktor lingkungan dan perilaku yang berhubungan dengan kejadian malaria klinis di Provinsi Sulawesi Utara 2010. Penelitian dengan studi kuantitatif melibatkan 2272 subyek penelitian yang diperoleh data dari Riskesdas 2010, dengan jumlah kejadian malaria klinis sebanyak 408 subyek. Dari 20 variabel yang dianalisis multivariat di Provinsi Sulawesi Utara didapatkan ada 6 variabel yang berhubungan secara signifikan yaitu : pendidikan : OR = 2,04 (95% CI : 1,59 ? 2,62) dengan p value = 0,000, rawa-rawa : OR = 1,57 (95% CI : 1,10 ? 2,25), dengan p value = 0,014, pantai : OR= 0,49 (95% CI : 0,31 ? 078) dengan p value = 0,003, perkebunan : OR = 1,58 (95% CI : 1,25 ? 2,00) dengan p value = 0,000, tidur menggunakan kelambu : OR = 0,59 (95% CI : 0,41 ? 0,85) dengan p value = 0,005 dan memakai obat nyamuk bakar/elektrik : OR = 0,59 (95% CI : 0,45 - 0,78) dengan p value = 0,000. Analisis juga dilakukan pada 8 Kabupaten dan 4 Kota di provinsi Sulawesi Utara dan hasilnya ada 4 Kabupaten dan 2 Kota yang sebagian variabel mempunyai hubungan signifikan dengan kejadian malaria klinis yaitu : Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara. Disarankan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar rawa-rawa, pantai dan perkebunan hendaknya selalu menjaga kebersihan lingkungan serta memakai obat nyamuk bakar/elektrik. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara pelaksanakan program "Gebrak Malaria" hendaknya lebih diintensifkan dan melibatkan seluruh lapisan masyarat. Untuk peneliti lain supaya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Malaria atau Malaria Klinis di daerah endemis malaria di Provinsi lain dengan menggunakan data hasil Riskesdas 2010 atau data terbaru di wilayah tersebut.

---

Malaria is a global health problem, including Indonesia, because it resulted in a broad impact and may appear and re-emerging diseases. Regional Southeast Asia Region (SEARO) and Indonesia became one of its member countries, malaria is a major public health problem. The new malaria cases in 2009/2010 Data for Health Research in Indonesia based on the Basic (Riskesdas) 2010 is 22.9 per mile, whereas in the Province of North Sulawesi (61.7 ?). This study uses cross sectional design which aims to obtain a picture of individual characteristics, environmental factors and behaviors associated with the incidence of clinical malaria in North Sulawesi province in 2010. Research with quantitative studies involving 2272 subjects who obtained the data from Riskesdas 2010, with the incidence of clinical malaria as much as 408 subjects. Of the 20 variables in the multivariate analysis of the North Sulawesi province to find there are six significant variables related to: Education: OR = 2.04 (95% CI: 1.59 to 2.62) with p-value = 0.000, bog: OR = 1, 57 (95% CI: 1.10 to 2.25), with a p-value = 0.014, coast: OR = 0.49 (95% CI: 0.31 to 078) with a p-value = 0.003, plantations: OR = 1 , 58 (95% CI: 1.25 to 2.00) with p-value = 0.000, using mosquito nets to sleep: OR = (95% CI: 0.41 to 0.85) 0.59 with a p-value = 0.005 and use mosquito repellent/electric: OR = 0.59 (95% CI: 0.45 to 0.78) with p-value = 0.000. The analysis was also conducted in eight counties and four cities in the province of North Sulawesi and the results there are four counties and two cities that some variables have a significant relationship with the incidence of clinical malaria namely: Talaud Islands, Minahasa, Sangihe Regency, Manado, Minahasa regency Tomohon and north. It is recommended for people who live in the vicinity, the coast marshes and plantations should always keep the environment clean and using mosquito repellent / electric. For the North Sulawesi Provincial Health Office, the implementation of "Gebrak Malaria" program should be improved and involve all layers masyarat. For other researchers to conduct more in-depth research on Malaria, Clinical malaria or malaria in endemic areas in other provinces using data from Riskesdas 2010 or latest data in the region.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa penerapan PSAK 10 (Revisi 2010) terhadap PT ABC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan PSAK10 (revisi 2010) pada PT ABC yang mencakup penentuan mata uang fungsional, penentuan dan pengukuran pos moneter dan pos non- moneter yang terdapat pada perusahaan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 10 (revisi 2010), penyajian kembali laporan keuangan akibat penerapan PSAK 10 (revisi 2010), dan membandingkan laporan keuangan antara sebelum dan setelah penerapan PSAK 10 (revisi 2010). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil wawancara pada pihak perusahaan mengenai perlakuan transaksi mata uang asing serta data sekunder berupa data keuangan PT ABC dan PSAK 10 (revisi 2010). Kesimpulan yang dapat ditarik, PT ABC menggunakan USD sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan karena dengan menggunakan USD, selisih kurs yang dimiliki PT ABC lebih mencerminkan keadaan sebenarnya dalam laporan keuangan PT ABC. ......This study analyzed application of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC. The purpose of this study is to provide an overview of the effect of implementation of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC which includes the determination of the functional currency, determination and measurement of post monetary and non monetary in PT ABC in accordance with accounting standard PSAK 10 (Revised 2010), restatement of the financial statements due to the implementation of PSAK 10 (Revised 2010), and compare the financial statements among before and after the implementation of PSAK 10 (Revised 2010). This study analyzed uses primary data which is the result of interview with staff of PT ABC regarding the treatment of foreign currency transaction and secondary data which is financial statements of PT ABC and PSAK 10 (Revised 2010). The result is PT ABC using USD as functional currency and reporting currency since by using USD, foreign exchange owned by PT ABC more reflect the real situation in the financial statements of PT ABC.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengakuan pendapatan atas penjualan batubara di PT MIR berdasarkan PSAK 23 revisi 2010 . Dalam melakukan transaksi penjualan batubara, PT MIR dan pembeli memiliki aturan dalam menentukan titik peralihan risiko atas pengangkutan yang didasarkan pada incoterms 2010. Peralihan risiko merupakan salah satu kondisi dalam melakukan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23, sehingga ada hubungan diantara kedua aturan ini. Pada praktiknya, pengakuan pendapatan di PT MIR tidak menggambarkan secara keseluruhan atas perpindahan risiko yang telah diatur dalam incoterms 2010. Hal ini disebabkan oleh kelemahan incoterms 2010 yaitu tidak mengatur atas transfer kepemilikan dan pada akhirnya tetap tunduk dengan aturan-aturan yang tertuang dalam kontrak penjualan yang telah disetujui oleh PT MIR dan pembeli. ......This mini thesis aims to explain the process of revenue recognition on coal sales in PT MIR based on PSAK 23 revised 2010 . In the sale of coal, PT MIR and the buyer has a rules that determining the risk transfer on the transport that is based on incoterms 2010. The risk transition is one of the conditions in revenue recognition according to PSAK 23, so there is a relationship between these two rules. In practice, the recognition of revenue at PT MIR does not describe the overall transfer of risk that has been set in incoterms 2010. This is caused by the weakness of incoterms 2010 that doesn rsquo t set on the transfer of ownership and also remain to the subject of the sales contract that has been approved by PT MIR and buyers.