Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas permasalahan hubungan keuangan pusat daerah dalam kaitannya dengan rencana implementasi otonomi daerah. Fokus yang dilakukan adalah terhadap penentuan bobot Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi di seluruh Indonesia. Analisis penentuan pembobotan Dana Alokasi Umum adalah dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Adapun program Expert Choice (EC) dipakai untuk itu dengan cara memberikan pertanyaan kepada beberapa expert yang mengetahui tentang Dana Alokasi Umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar pemerintah pusat dengan Daerah. Input yang dipakai berupa persepsi responden terhadap variabel-variabel kebutuhan Wilayah dan Potensi/Kapasitas Ekonomi Daerah yang di susun menurut hirarki. Penelitian ini menggunakan data tahun 1993 sampai dengan 1998 dalam anggaran keuangan Negara. Informasi kuantitatif lain di dapat dari hasil publikasi dalam Nota Keuangan dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara serta publikasi Statistik keuangan pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Biro Pusat Statistik dari beberapa tahun penerbitan. Untuk perhitungan jumlah Dana Alokasi Umum digunakan rumus sesuai undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yakni : ∑DAU Daerah Ybs x Bobot Daerah Ybs/∑ Bobot seluruh Daerah Untuk menentukan pembobotan masing-masing variabel sebehimnya dilakukan pembagian empat kriteria untuk Provinsi. Asumsi yang dipilih untuk Dana Alokasi Umum tergantung pada kategorinya yaitu kategori kecil, sedang, besar,sangat besar. Dengan di tentukannya empat kriteria tersebut dapat diperoleh hasil total jumlah bobot masing-masing Provinsi. Dalam penentuan pembobotan distribusi dana alokasi umum untuk masing-masing Provinsi disusun berdasarkan hirarki yang ditentukan dalam analytic hierarchy process (AHP) berdasarkan kepada kebutuhan wilayah dan Patensi Ekonomi. Adapun variabel tersebut antara lain adalah Kebutuhan Wilayah yang terdiri dari : Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Panjang Jalan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Jumlah Rumah Sakit, Jumlah Penduduk Miskin). Sedangkan Variabel Potensi/Kapasitas Ekonomi terdiri dari Nilai Tambah Sektor Industri, PDRB, SDA (Migas, Kehutanan, Kelautan, Pertambangan lainnya), SDM (Jumlah Sekolah,Jumlah Pegawai Negeri, Ratio Murid Terhadap Guru). Dari hasil susunan berdasarkan hiraki tersebut, maka dapat ditentukan jumlah bobot pada masing-masing variabel yang terbesar sampai yang terkecil yang berdasarkan jawaban responden expert choice (EC) yakni variabel Tingkat Kesejahteraan masyarakat miskin dengan bobot sebesar 27,9 dan untuk yang kedua pada variabel PDRB dengan bobot sebesar 25,8. Hasil perolehan perhitungan pembobotan masing-masing Provinsi dalam prioritas jumlah total pembobotan, mempunyai perbedaan antara versi penulis dengan versi Bappenas yakni prioritas pertama menurut versi penulis adalah Provinsi Sumatera Selatan dan kedua Provinsi Jawa Barat, sedangkan prioritas pertama pada versi Bappenas adalah Provinsi Jawa Barat dan kedua Provinsi Jawa Timur.

Abstrak :
Permasalahan pokok penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, bagaimana keikutsertaan wanita dalam industri kerajinan batu aji. Kedua, bagaimana pembagian kerja antara pria dan wanita dalam rumah tangga dan pada pengolahan batu aji yang menyebabkan perubahan nilai gender tradisional. Ketiga, bagaimana perubahan peran wanita dalam industri kerajinan dapat menjelaskan kemandirian wanita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif wanita, khususnya studi kasus wanita pengrajin batu aji di Kelurahan Keraton, Kabupaten Banjar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan 34 orang responden. Kemudian, tujuh di antaranya dipilih untuk wawancara mendalam. Selain itu, dilakukan juga pengamatan dan pengumpulan data sekunder dari dokumen yang ada di Kantor Dinas Perindustrian dan Kantor Kelurahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan wanita pengrajin batu aji hanya lulusan SD. Sebagian kecil lulusan SLTP dan SLTA. Yang terakhir ini bukan penduduk asli Kelurahan Keraton, namun merupakan pengrajin batu aji terbaik. Mengenai komposisi keluarga, kebanyakan berbentuk keluarga batih. Keikutsertaan wanita dalam industri batu aji disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mereka ingin dan memutuskan sendiri untuk menjadi pengrajin batu aji. Kedua, mereka memiliki keterampilan yang diperoleh dari orang tua karena usaha itu turun-temurun. Ketiga, mereka menikah dengan pengrajin batu aji lalu mengikuti langkah suami. Keempat, mereka diajak suami yang berasal dari keluarga pengrajin batu aji untuk pindah ke Kelurahan Keraton dan menjadi pengrajin batu aji. Kelima, adanya inisiatif wanita itu sendiri untuk mengajak suaminya menjadi pengrajin batu aji. Keterlibatan wanita dalam industri kerajinan batu aji tidak mengubah pembagian kerja antara pria dan wanita di sektor rumah tangga: pada umumnya hanya wanita yang mengerjakan tugas reproduktif. Sebaliknya, pada sektor industri kerajinan, wanita dan pria sama-sama terlibat. Dengan demikian, waktu yang dipergunakan untuk bekerja di rumah tangga dan industri kerajinan lebih banyak wanita dibanding pria. Meskipun demikian, peran mereka di sektor publik mempengaruhi kemandirian mereka, terutama dalam hal pengambilan keputusan di bidang ekonomi, kemasyarakatan, dan politik. ......The independence of Agate Craftswomen (Case Study in Keraton Village, Banjar Regency, South Kalimantan Province).This research discusses about three main topics. First, how women participation in agate handicraft industry. Second, how job allotment between men and women in the family and in the agate fabrication which can cause a change in traditional gender value. Third, how the change of women role in the handicraft industry can describe on women independence. This research applies women perspective qualitative method, especially in the case study on agate craftswomen in Keraton Village of Banjar Regency. Data collection was carried out through structured interview on thirty four respondents. Subsequently, of thirty four respondents, seven were selected to carry out a more detailed interview. In addition, it was also performed an observation and secondary data collection based on the documents available at the Regional Office of Industry Department and Village Office. The result of this research reveals that most of agate craftswomen graduate from elementary school. Some of them graduate from junior high school and senior high school. The latter are not the indigenous people of Keraton Village, but they belong to the best agate craftsmen. Regarding the family composition, most of them are nuclear families. The women participation in the agate industry are motivated by some causes. First, they wish and decide by their own to become agate craftsmen. Second, they possess a competency obtained from their parents because the industry is hereditary in nature. Third, they follow the step taken by their husbands because they marry to agate craftsmen. Fourth, they are asked by their husbands who come from agate craftsmen families to move to Keraton Village and become agate craftsmen there. The women involvement in agate handicraft industry does not change the job allotment between men and women in the family sector. Generally, the reproductive duties are only performed by women. On the contrary, in handicraft industry sector, both women and men are involved. Therefore, total time used by women for working in the family and in the industry is longer than men. Nevertheless, women's role in public sector can influence their independence, especially in decision making relating to the economy, community and politics.

Abstrak :
Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih dari krisis pada tahun 1997, serta situasi politik yang masih tak menentu, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang kurang populer di masyarakat yaitu menaikkan harga jual BBM rata-rata 12% dalam bulan Oktober 2000. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN tahun 2000, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 22,5 trilyun (diperkirakan akan membengkak menjadi Rp. 43,5 trilyun), jumlah ini sangat besar bila dihubungkan dengan defisit anggaran tahun 1999/2000 sebesar Rp. 44,1 trilyun. Dengan kenaikan harga BBM tersebut diperhitungkan dapat menurunkan subsidi BBM sebesar Rp. 800 milyar, dan selanjutnya penghematan subsidi ini dikembalikan ke masyarakat sebagai kompensasi. Di sini Pemerintah menghadapi situasi yang dilematis, di satu sisi subsidi BBM harus diupayakan dihapus karena sangat membebani keuangan negara (APBN), di lain pihak keadaan sosial ekonomi masyarakat masih dalam keadaan yang memprihatinkan, sehingga sebagian masyarakat cenderung bereaksi menolak kebijakan tersebut. Kondisi yang diuraikan tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM dan kompensasi tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga masyarakat, dengan menggunakan peralatan analisa Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 1999. Untuk keperluan ini SNSE tahun 1999 perlu dimodifikasi dengan memunculkan Pengilangan Minyak Bumi sebagai sub sektor tersendiri, tidak lagi tergabung dalam sub sektor pertambangan lainnya. Dari SNSE yang telah dimodifikasi tersebut kemudian dapat diketahui angka-angka pengganda, yang menggambarkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, dalam bentuk dampak global/keseluruhan, transfer, open loop maupun close loop. Hasil analisis menunjukkan beberapa hal berikut : 1. Dilihat dari segi kebijakan, penurunan subsidi BBM selama ini hanya ditempuh melalui intervensi terhadap harga BBM, sedangkan variabel lain yang cukup dominan dalam menentukan besarnya subsidi BBM, yaitu volume konsumsi BBM dan biaya pengadaan BBM belum pernah dijadikan alternatif pemecahan. 2. Angka-angka pengganda pada kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa: - Secara keseluruhan kenaikan harga BBM tersebut menurunkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 20.839,33 milyar (2,65%), dengan dampak terbesar diatami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan, yaitu dua kelompok rumah tangga yang mendominasi penggunaan BBM sebanyak 43,69% dari konsumsi BBM nasional, dengan meliputi penduduk sebanyak 23,50% dari penduduk Indonesia. - Secara transfer, kenaikan harga BBM belum menimbulkan dampak pada sektor-sektor pendapatan. Secara open loop, kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan rumah tangga pada sektor neraca institusi sebesar 0,74%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. - Secara close loop kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan sektorsektor pada neraca produksi sebesar 1,91%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. 3. Angka Pengganda pada kompensasi sebesar Rp. 800 milyar. Secara keseluruhan, kompensasi Pemerintah tersebut menaikkan seluruh pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 1.624,90 milyar atau 0,21% dari pendapatan rumah tangga semula. Kenaikan pendapatan ini terdiri dari kenaikan secara transfer sebesar Rp. 0,95 milyar (0%), secara open loop Rp. 375, 28 milyar (0,05%) dan secara close loop sebesar Rp. 1.048,67 milyar atau 0,13% dari pendapatan semula. 4. Dari penurunan pendapatan dan kenaikan pendapatan pada butir 2 dan 3 tersebut di atas diperoleh dampak netto berupa penurunan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 19.214,43 milyar atau 2,44% dari total pendapatan semula. 5. Kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi dari Pemerintah ternyata membawa dampak perbaikan pada kesenjangan pendapatan rumah tangga. Kalau sebelumnya, perbandingan rata-rata pendapatan perkapita dari masingmasing golongan rumah tangga yang terendah dengan tertinggi adalah 1:5,766, maka dengan adanya kebijakan tersebut perbandingan ini menjadi I:5,442. Dari data ini terlihat bahwa penurunan subsidi memperbaiki kesenjangan pendapatan rumah tangga, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM sebaiknya dihapuskan dan BBM diperjualbelikan dengan harga pasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa secara prinsip subsidi BBM perlu dihapuskan karena memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun mengingat rumah tangga masyarakat kita masih menghadapi permasalahan perekonomian, yang diindikasikan oleh tabungan masyarakat yang negatif di tahun 1999, maka pada kelompok rumah tangga masyarakat tertentu, yakni yang kurang mampu, masih perlu diberikan subsidi BBM secara langsung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna menentukan target subsidi dimaksud beserta mekanisme pemberian subsidi yang seefektif mungkin.

Abstrak :
Peranan wanita dewasa ini semakin berkembang dalam berbagai bidang pekerjaan termasuk dalam bidang militer, Tetapi keinginan wanita militer untuk dilibatkan dalam perang menimbulkan silang pendapat yang cukup tajam di masyarakatnya keinginan ini dianggap sangat kontroversial karena melampaui batas-batas kewajaran seorang wanita, Padahal keikutsertaan mereka dalam perang adalah sangat penting bagi seorang militer dalam meningkatkan karirnya. Oleh karena itu sikap ambivalensi masyarakat Amerika telah menjadi hambatan bagi militer wanitanya. Permasalahan yang dikemukakan penulis adalah hal-hal yang menyebabkan masyarakat Amerika bersifat ambivalen terhadap keinginan wanita militer untuk diikutsertakan dalam perang. Padahal bila ditinjau dari sejarah keterlibatan mereka bukanlah hal yang baru walaupun dengan tugas-tugas yang terbatas. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan teori patriarki gender dan demokrasi sebagai landasan dalam menjawab permasalahan yanga ada. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, film Courage Under Fire dan G.I. Jane, majalah-majalah koran dan media elektronik internet. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahannya yaitu penyebab sikap ambivalensi masyarakat Amerika terhadap wanita dalam perang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab sikap ambivalensi masyarakat Amerika terhadap wanita dalam perang adalah karena adanya benturan nilai-nilai budaya dalam masyarakatnya. Nilai budaya patriarki yang sudah ada jauh sebelum deklarasi kemerdekaan dikumandangkan dan datangaya nilai demokrasi yang menjadi bagian dari berdirinya bangsa Amerika. Kedua nilai tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masyarakatnya, sehingga memunculkan sikap pro dan kontra, yang pada akhirnya menyebabkan sikap ambivalensi terhadap wanita dalam perang.

---

The Ambivalence of American Society Towards Woman in CombatNowadays, American women take part a lot in any fields of jobs including in the military services. Yet, women's involvement in combat is still highly controversial in American society. In this thesis I want to address the ambivalence in American attitude towards women in combat. As a matter of fact, historically, women's contribution to war is not something new even though the military duties are still limited. Addressing the issue, the writer applies theories of gender, patriarchy and democracy. The methodology used is qualitative, done through literary research, and analysis of two films: Courage Under Fire and G.I. Jane. This thesis concludes that the cause of the ambivalence in the American society is the clash of the patriarchal and the democratic values. These values have been a great influence to the American society. As a result, of the clash of these values, American society shows ambivalent attitude about the woman in combat.

Abstrak :
Gambaran hasil-hasil pembangunan pada umumnya merupakan refleksi dari pada pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi, keberadaan infrastruktur dan sumber daya lainnya. Mengingat pembangunan bidang ekonomi selalu berhubungan dengan permasalahan bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka selain ketersediaan sumber daya, peranan perencanaan pembangunan atau faktor kebijaksanaan diharapkan dapat memberikan arti yang signifikan terhadap hasil-hasil yang telah maupun yang akan dicapai.

Untuk mengetahui hal dimaksud di suatu daerah, selain memperhatikan apakah perencanaan sebelumnya sudah mempertimbangkan kondisi obyektif yang dimiliki daerah, juga apakah dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki tersebut telah memenuhi harapan atau belum. Secara umum, hal tersebut dapat diamati meialui penilaian terhadap kebijaksanaan dan berbagai indikator pembangunan.

Sehubungan dengan lokasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah wilayah Propinsi Kalimantan Barat, beberapa hal yang perlu dicermati adalah menilai keberhasilan ataupun ketidak berhasilan yang telah dicapai, tentu saja dengan memperhatikan problematika yang terjadi sebagai faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan itu sendiri. Untuk beberapa hal, indikator penting perlu dikemukakan dan dibandingkan dengan skala Nasional.

Secara teoritis gabungan dari potensi yang dimiliki suatu daerah dimaksud, idealnya diarahkan atau diprogramkan dalam kerangka pembangunan sektor-sektor yang memiliki potensi dengan keunggulan komparatif dan sektorsektor yang akan mendukung keunggulan kompetitif. Untuk menilai keberadaan potensi unggulan dimaksud, studi ini dibantu dua peralatan analisis, yaitu input-output dan ekonometrika. Serdasar analisis itu potensi yang tergolong unggul adalah sektor yang secara umum berkemampuan untuk menarik atau mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnnya lebih besar dari pada kemampuan rata-rata pertumbuhan ekonomi, dilihat dari beberapa kriteria.

Kedepan, mengingat kehadiran Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperkirakan akan menumbuhkan nuansa dan harapan baru bagi Daerah, khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Apabila periode sebelumnya penyusunan perencanaan lebih bersifat top, down maka dengan adanya kehendak perubahan tali, tampaknya daerah dapat mengubah orientasi pembangunan dari yang tadinya lebih menitikberatkan pada pendekatan sektoral ke pendekatan regional atau merupakan kebijaksanaan yang senantiasa berawal dari potensi yang dimiliki daerah.

Dengan didasarkan atas penilaian historis terhadap hasil-hasil pembangunan dihubungkan dengan penilaian apakah potensi yang dimiliki daerah sudah diberdayakan secara optimal atau belum baik terhadap yang sedang bergulir maupun yang belum dimanfaatkan maka perencanaan pembangunan daerah nantinya diarahkan dalam upaya pemberdayaan potensi unggulan setelah sebelumnya dilakukan prediksi.

Mengingat prediksi sebagai salah satu unsur penting datam perencanaan pembangunan, maka dalam hal untuk keperluan dimaksud, selain sudah memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi suatu daerah, juga perkiraan kondisi perekonomian nasional pada umumnya, untuk selanjutnya dikernukakan rekomendasi kebijaksanaan yang sesuai, yaitu kebijakan pemberdayaan sektor unggulan.

Abstrak :
Pelaksanaan pengiriman pekerja Migran Perempuan ke iuar negeri terjadi terus hingga saat ini. Pada hakekatnya hal ini berlangsung sehubungan sulitnya perekonomian keluarga di desa. Namun pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, khususnya bagi Pekerja Migran Perempuan itu sendiri. Keberadaan pendampingan dalam pemulihan kondisi Pekerja Migran Perempuan yang terkena masalah, memiliki nilai penting. Nilai penting disini memiliki makna bahwa keberadaan para pendamping di lapangan, setidaknya mengetahui dan memahami tentang berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Perempuan. Aktivitas pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Perempuan. Akan tetapi kenyataan lapangan memperlihatkan proses pendampingan itu sendiri belum maksimal diberikan kepada Pekerja Migran Perempuan yang bermasalah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yang mendasar : mampukah para pendamping menampilkan perannya secara tuntas ? Keadaan diatas mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi latar- belakang kepergian Pekerja Migran Perempuan.
2. Bagaimana proses pendampingan yang sudah dilakukan oleh LSM Solidaritas Perempuan ?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam proses pendampingan itu sendiri ?

Penelitian ini dilakukan pada Pekerja Migran perempuan yang pernah. ditangani oleh LSM Solidaritas Perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, bulan Maret tahun 2001, dengan mengambil 5 orang informan. Wilayah Kecamatan Rawamerta ini termasuk daerah yang cukup banyak penduduknya bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Perempuan. Hal ini yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian. Adapun tipe penelitian adalah deskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun LSM Solidaritas Perempuan itu sendiri adalah sebuah perserikatan untuk menegakkan hak asasi manusia. Dan melalui salah satu bagian dari perserikatan ini, yaki : Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, para Pekerja Migran Perempuan diberi pelayanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepergian para Pekerja Migran Perempuan ini semuanya dengan latar belakang dan motivasi ekonomi, cara kepergian mereka semuanya menggunakan jasa `sponsor', serta seluruhnya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari keluarganya. Dalam penelitian ini berhasil pula diketahui dan dideskripsikan peran pendamping yang sudah dilakukan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelaksanan pendampingan di lapangan, baik peran pendamping yang bersifat fungsional, seperti memberikan dukungan, memotivasi, memfasilitasi penyelesaian masalah, meningkatkan kesadaran, serta juga sebagai peneliti dengan teknik pengumpulan data. Walaupun pelaksanaan pendampingan telah berlangsung di lapangan, akan tetapi peran pendamping kenyataannya Baru sebatas penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya normatif, seperti hal-hal yang berkenaan dengan finansial. Terlihat hal yang berkenaan dengan psikologis dan konseling belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut diatas disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pendamping dari dunia hukum. Sehingga yang mereka lakukan labih pada advokasi hukum. Sementara kejadian yang menimpa Pekerja Migran Perempuan itu sendiri tidak hanya dapat dilihat dan diselesaikan dari aspek hukum saja. Untuk itu rekomendasi yang diberikan adalah diperlukannya pendampingan yang berkesinambungan, diperlukan pendamping dengan latar belakang pendidikan psikologi atau pekerjaan sosial untuk keberhasilan proses pendampingan itu sendiri.

Abstrak :
Pada saat Partai Buruh berkuasa di Canberra, mereka menghadapi dua persoalan yaitu : pertama, persoalan intern yaitu terpuruknya perekonomian nasional Ausatralia diakibatkan hutang luar negeri yang membengkak. Ke dua, persoalan ektern yaitu perubahan tatanan hubungan internasional yang drastis dikarenakan runtuhnya Uni Soviet, dan issue-issue internasional pun turut berubah.

Perubahan tersebut, malah dijadikan jalan keluar pemerintah Australia untuk menggairahkan kembali perekonomian nasionalnya dengan merespon usulan pemerintah Jepang tentang pembentukan suatu komunitas ekonomi di kawasan Asia Pacific yang kemudian dikenal dengan sebutan APEC. Kawasan Asia Pasifik, bagi pemerintah Australia merupakan pasar yang potensial bagi barang-barang komoditinya. Sehingga akan meningkatkan devisanya. Upaya yang dilakukan pemerintah Australia tersebut sebagai daya tarik penulis untuk mengkajinya secara lebih mendalam.

APEC adalah sebuah kerjasama regional yang sifatnya terbuka (Open Regionalism), multilateral dan informal. Sehingga negara-negara kawasan bisa saling berdialog membahas persoalan ekonomi kawasan dan dunia tanpa adanya hambatan ideologi, dan politik. Jelas hal ini sangat menguntungkan pemerintah Australia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yaitu perbaikan ekonomi domestiknya. Sehubungan hal itu, maka penulis menggunakan Teori National Interest dan Open Regionalism atau New Face of Regionalism. Dalam teori national interest, penulis mengambil pemikiran dari Fred.A. Sondermann yaitu setiap negara pada umumnya akan mengupayakan tercapainya target minimal dari kepentingan nasional yang berupa national survival.

Wacana tentang Open Regionalism sebagai alternatif pemecahan masalah kawasan muncul setelah usainya perang dingin (Post Cold War). Masyarakat internasional tidak lagi terkotak-kotak secara ideologi. Sehingga memungkinkan terjadinya kontak terbuka antar negara yang pada akhirnya mendorong munculnya suatu kerjasama regional.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian nasionalnya yang sedang terpuruk, pemerintah Australia sangat mengharapkan forum kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik (APEC). Menurut pandangan pemerintah Australia, wadah kerjasama ekonomi tersebut sangat sesuai dengan perkembangan dunia saat ini yang interdependensi. Dalam hal ini, pemerintah Australia tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan terhadap ancaman bahaya komunis lagi terutama dari Uni Soviet. Dan, ia dapat dengan bebas meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara yang secara ideologi berbeda, seperti RRC, Vietnam dan lainnya.

Abstrak :
Dalam rangka menggali penerimaan pajak, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang mengenakan Pajak Penghasilan final atas penghasilan tertentu, antara lain : bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Namun kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kebijakan pengenaan Pajak sudah memenuhi prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan yang membandingkan antara pendapat beberapa pakar mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik dengan ketentuan Pajak Penghasilan final Undang-undang Pajak Penghasilan.

Penilaian analisis tersebut mempergunakan Model System yang menilai suatu kebijakan dengan membandingkan input, process dan output kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari hasil penelitian analitis diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan Pajak Penghasilan final kurang mencerminkan prinsip keadilan, baik keadilan vertikal maupun horizontal, karena jumlah pajak yang dibayar oleh wajib tidak mencerminkan dengan kemampuan membayar wajib pajak tersebut. Ditinjau dari prinsip netralitas pajak, ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip netralitas karena adanya perlakuan pemajakan yang tidak sama antara satu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya meskipun jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh sama.

Penerapan kembali ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan sifat pembayaran tidak final lebih mencerminkan keadilan baik vertikal maupun horizontal karena jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak (penghasilan netto) dan juga diterapkannya tarif progresif. Disamping itu, perlu ditinjau kembali kewenangan pemerintah yang luas yang mengenakan pajak tersendiri diluar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Abstrak :
Dalam rangka globalisasi perlu upaya lebih besar membenahi rumah sakit termasuk data upaya penetapan pola tarif, agar tetap survive. Rumah Sakit RPS sebagai RS dengan pelayanan bedah, belum menetapkan pola tarif pelayanan bedah merujuk pada biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan biaya satuan tindakan bedah, serta mengidentifikasikan tindakan yang mencapai break even, dan kebijakan pola tarif tindakan bedah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisa dengan metoda evaluatif dan analisa tarif yang berlaku selama ini di kamar bedah. Data yang digunakan adalah data isian sekunder dari bagian keuangan dan wawancara, serta FGD dengan para dokter bedah. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran biaya satuan tindakan bedah dari 4 kelompok bedah yaitu : Digestif, Orthopaedi, Onkologi, Urologi, serta biaya satuan yang memperhitungkan utilisasi untuk 4 jenis operasi (Minor, Medium, Mayor, Khusus). Ternyata terdapat beberapa tindakan yang tidak mencapai break even, defisit, serta ada yang surplus. Atas dasar perhitungan analisa tarif didapatkan pola kebijakan tarif yang berdasarkan perhitungan unit cost.

---

Design Pricing For Surgical Services at Ropanasuri Hospital In order to prepare globalization era, all hospital mainly private hospital should arrange their management and the resources including financial. Ropanasuri hospital as one of the private hospital specialized in surgical, also should arrange their income budget in order to keep survive. This research was maid to identification all the unit cost mainly for surgical cases, in order to find which cases deficit values and surplus value. The research method is evaluation type with analyses the all income of the hospital especially operation theatre, gaining on rating price right now. We analyze the data collecting from financial unit, including personal interview with executive hospital, and focus group discussion with the surgeon. There are about 1066 cases was done at the operating theatre during January until December 2000. To simplify all the data, we divided in to 4 big groups such as Orthopedic, Digestive, Oncology, and Urology. The result of investigation we can conclude there were cases that come out with deficit and some others with surplus. Based on this cost analyze, especially unit cost we can offering the reasonable rate that worth for both sides, hospital and doctors.