Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram pemberantasan rabies telah dilaksakan secara terpadu lintas sektoral sejak Pelita V, yang tertuang dalam SKB Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri, tahun 1978 dengan peran dan tanggung jawab sesuai masing-masing sektor. Rabies tersebar di 20 propinsi, dengan terdapat kematian karena rabies setiap 3 hari 1 orang meninggal (1986-1989). Penyakit ini bersifat fatal. Hanya dengan cara memberikan vaksin anti rabies/serum anti rabies sesuai dengan SOP terhadap orang digigit hewan penular rabies dapat mencegah tidak terjadi kasus rabies pada manusia. Propinsi Jawa Barat menempati urutan ke dua setelah Sumatera Barat (1992). Penderita gigitan per-tahun di Jawa Barat rata-rata 2571 orang, kematian karena rabies 4,3 per 1000 gigitan. Lokasi penelitian adalah Kotamadya dan Kabupaten Bandung, sample diambil secara total populasi. Penelitian ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian VAR/SAR sesuai dengan SOP terhadap penderita gigitan hewan penular rabies. Metode yang dipergunakan adalah survai retrospektif dengan menggunakan data sekunder sejak 5 tahun yang lalu (1989-1993). Hasil penelitian didapatkan 2 variabel yang sangat berpengaruh terhadap pemberian VAR/SAR sesuai SOP dan terhadap kematian karena rabies. Variabel tersebut adalah jenis luka gigitan dan keadaan hewan. Penular utama adalah hewan anjing. Jenis luka gigitan sangat menentukan indikasi pemberian VAR/SAR sesuai dengan SOP secepat mungkin. Demikian juga keadaan hewan penggigit, bila keadaan hewan lari/mati/dibunuh tanpa pemeriksaan laboratorium/diobservasi/ laboratorium positif maka ini merupakan indikasi kuat untuk pemberian VAR/SAR. Dari pengamatan sebanyak 4708 kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi/tercatat selama periode 1989-1993 di Kodya dan Kab. Bandung ternyata hanya didapat 11 kematian. Keadaan ini menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi didalam penatalaksanaan kasus gigitan hewan penular rabies. Penerapan pemberian VAR/SAR sesuai S0P (yang mengaca pada SOP yang dibuat WHO) menunjukkan efektivitas sebesar 99,76% dalam menekan kematian karena rabies. Padahal kegagalan penetapan indikasi pemberian VAR/5AR dapat menyebabkan kematian 100X. Penerapan pemberian VAR/SAR sesuai SOP secara tepat dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies, dapat menekan angka kematian sampai dengan 0,0055%. Para petugas kesehatan (dokter/paramedis) di Kodya dan Kab. Bandung telah mengenai dan mengetahui dengan melaksanakan SOP dengan benar. Namun demikian agar petugas tetap segar tentang pengetahuan rabies maka perlu dilakukan pelatihan/penyegaran secara teratur. Hasil yang sudah dapat dicapai di Kodya dan Kab. Bandung dapat dijadikan model serta direplikasikan kedaerah endemic lain. "

"ABSTRAKPermasalahan yang dihadapi perbankan nasional tak pernah ada habisnya, bahkan terkesan cenderung bertambah banyak. Belum lagi satu masalah tuntas, sudah muncul masalah lain, sehingga relatif sulit untuk mengatasinya. Berbagai masalah yang muncul dalam dunia perbankan nasional, tidak terlepas dan pengaruh Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 88) yang membuka lebar-lebar izin pendirian bank. Dengan adanya deregulasi tersebut, dunia perbankan mengalami perkembangan yang pesat, bahkan terkesan tidak terkendali. Setelah adanya Pakto 88, ekspansi bank-bank swasta tidak dapat dibendung lagi. Jumlah bank pada akhir 1988 hanya 116 bank meningkat menjadi 240 bank pada tahun 1995 dari menurun menjadi 237 bank pada akhir tahun 1996 karena beberapa bank melakukan merger."

"Characterizations have been performed on single stage Transversely Excited Nitrogen Laser of Blumlein type. Optical cavity arrangement is varied prior to measurement which shows no significant increase in energy on both configurations of inserting a mirror only and a pair of mirror and a quartz parallel plate. Frequency repetitions respond reveals a small drop in energy at higher frequency i.e. 10 Hz by a factor of 20%. N2 flow rate consideration behaves on the similar way like pressure profile. At higher supply voltage maximum energy is shifted to higher N2 flow rate. A similar tendency occurs on pressure curve but with more pronounced maximum energy. Higher supply voltage would shift maximum energy to higher N2 pressure. Other operating conditions have been kept constant. Beam divergence measurement has given 1,87 mrad on vertical direction and 9,32 mrad on horizontal axis. However, beam cross section experiences a -10° tilt against horizontal reference. This may happen due to a slight twist on main electrodes. Measurements on different date have showed inconsistent results. Major cause is suspected on using different N2 cylinder, replacement on the gauge pressure, and crater creation on HV side spark gap electrode."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya tambalan amalgam mengemper di daerah proksimal {TAMP) gigi posterior dan hubungannya dengan keradangan jaringan periodonsium pada 57 pasien berusia antara 15 sampai 55 tahun dengan umur tambalan minimal 0.5 tahun. Kerusakan jaringan periodonsium diukur dengan melihat luasnya kerusakan tulang alveolar pada gigi dengan TAMP. Luas kerusakan tulang alveolar pada TAMP diukur melalui foto ronsen, yaitu jarak dari batas semen-email (Cementoenamel junction) ke dasar kerusakan tulang alveolar pada TAMP, dikurangi jarak dari batas semen-email ke puncak tulang alveolar pada sisi kontrol. Hasil yang diperoleh dari 279 tambalan yang diperiksa adalah 104 tambalan ditemukan mengemper (68.1 %), dan 22 tambalan tidak mengemper. Kerusakan tulang alveolar yang terjadi sebanyak 92{88.5 %). Jumlah tambalan amalgam di daerah proksimal gigi posterior 126 buah dan jumlah tambalan amalgam di permukaan lainnya (oklusal dan bukal) 124 buah. Umur TAMP dan ukuran TAMP arah horisontal mempunyai korelasi dengan besar kerusakan tulang alveolar (R = 0.25414), walaupun korelasi ini lemah namun cukup bermakna (Signifikansi F = 0.0343). Tambalan amalgam mengemper proksimal memudahkan terjadinya penumpukan plak yang dapat mendorong terjadinya keradangan jaringan periodonsium dan kerusakan pada tulang alveolar."

"Status hukum yayasan sebagai suatu badan hukum, bertolak dari kenyataan hukum sehari-hari dan didukung oleh doktrin serta yurisprudensi bukanlah merupakan masalah lagi. Hasalahnya adalah apakah status hukum yayasan itu akan diberikan oleh atau dalam undang-undang, ataukah cukup diserahkan pada doktrin dan yurisprudensi. Masalah ini menimbulkan persoalan yang mendasar apakah sistem hukum Indonesia akan menganut sistem terbuka ataukah sistem tertutup perihal penentuan suatu organisasi sebagai badan hukum. Dalam hubungan dengan mencuatnya kegiatan yayasan melakukan berbagai kegiatan usaha yang memperoleh laba ataupun dengan sengaja mengejar laba, dipertanyakan apakah yayasan harus bertujuan sosial atau tidak. Hal ini dihubungkan dengan berbagai kemudahan yang diperoleh yayasan seperti pembebasan/keringanan pajak, di mana hal ini tidak diperoleh oleh badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas umpamanya. Diuraikan bahwa berbagai fasilitas yang diperoleh yayasan tidak lepas dari tujuan sosial yayasan itu. Berkaitan dengan ini dibahas pula hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan pengurus, peranan para pendiri, pertanggungan jawab yayasan terhadap pihak ketiga dan masalah pengawasan terhadap yayasan."

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan dan menganalisis sebuah pilihan strategi adaptasi yang dilakukan oleh pendatang dari desa ke kota. Dalam tesis ini ditunjukan bahwa pilihan strategi adaptasi yang terwujud sebagai kegiatan industri kecil pengrajin tempe pada dasarnya rnerupakan strategi untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi ekonominya, dalam kehidupan masyarakat terutama kehidupan masyarakat daerah asalnya.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan studi kasus dari para informan yang menjadi obyek penelitian ini.
Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa (1) pilihan mendirikan dan mengusahakan industri pengrajin tempe, karena usaha ini dianggap yang paling menguntungkan secara ekonomi karena adanya permintaan pasar yang besar; (2) pilihan ini diambil karena pilihan tersebut merupakan salah satu pengetahuan kebudayaan mereka yang diperolehnya melalui proses belajar dalam kehidupan masyarakatnya; (3) pilihan mengusahakan industri pengrajin tempe ini, dapat dikombinasikan dengan pilihan yang lain tergantung dari harapan yang ingin dicapai oleh para pengrajin ; (4) Pertimbangan lain yang harus diperhitungkan adalah letak usaha tadi dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup fisik yang sesuai dan cocok dengan jenis kegiatan yang di1ak.ukan; berkenaan dengan ha l ini, usaha semacam ini haruslah dekat dengan pasar dan sungai (5) Usaha mendirikan kegiatan industri pengrajin tempe tidak dapat dipisahkan dengan konteks sosialnya, artinya bahwa kegiatan ini sangat berkaitan erat dengan pranata-prariata sosial lainnya, khususnya pranata kekerabatan dan organisasi sosial yang berlaku dan diberlakukan, menurut latar belakang kebudayaan dan daerah asal para pengrajin tempe tersebut; (6) Hasil usaha dari kegiatan ini digunakan bukan hanya untuk meningkatkan tingkat kehidupan ekonomi para pengrajin dan keluarganya di daerah asal tetapi lebih daripada itu dapat digunakan untuk meningkatkan keduduan sosial para pengrajin tersebut dalam sistem pelapisan masyarakat di daerah asalnya.

"

"Buku yang berjudul "Buku tahunan pertambangan dan energi Indonesia 1994" ini dipersembahkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia."

"Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 memberikan larangan ekspor ore nikel dengan kadar dibawah 1,7% yang berlaku pada 1 Januari 2020. Tindakan ini menimbulkan gugatan dari Uni Eropa yang menerapkan Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) sebagai ketentuan yang telah dilanggar oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam ketentuan hukum perdagangan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian diagnostik preskriptif yang bersifat eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis interaktif. Indonesia dapat dipersalahkan dalam pelarangan ekspor ore nikel dikarenakan peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia inkonsisten dengan Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. Implikasi atas tindakan pelarangan ekspor ore nikel ini berdampak pada dimensi ekonomi, politik, dan hukum. Indonesia dapat menerapkan perlindungan terhadap perdagangannya melalui tarif atau menetapkan kuota tarif atas ekspor ore nikel.

---

The Indonesia Government has been establishing Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2019 that enforce prohibition of the ore nickel export with a concentration under 1.7% that is applied on Januari 1st 2020. This action causes consultation by European Union who claim that Indonesia’s Regulation is not pursuant to the Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) under the International trade law. This research is a normative juridical research with a prescriptive-diagnostic research that is explanative. The data that is used are secondary data with literature study techniques and interactive model of analysis techniques. Indonesia can be blamed related to ore nickel export prohibition because Indonesia’s Regulations inconsistent under Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. The implication of the prohibition is affecting on the economic, political, and law dimension. Indonesia can apply for the protection through the tariff and tariff quota for the ore nickel export"

"Penelitian yang berjudul "Dampak Industri Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura (1962--1994)" menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara tersebut dilakukan dengan berbagai pihak, baik masyarakat maupun Para pejabat di instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijaksanaan pemerintah ternyata belum cukup untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura. Walaupun pada saat itu Pemerintah Daerah mampu mengumpulkan pendapatan dari kegiatan wisatawan, sebenarnya prestasi itu pada dasarnya belum merupakan prestasi yang optimum, mengingat objek wisata di daerah Jayapura saat ini belum tertata dengan baik, di samping sifat usahanya masih seasonal. Akibatnya adalah tujuan mengumpulkan devisa sebanyak mungkin belum mampu terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian pula kegiatan industri pariwisata telah menimbulkan dampak sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura. Dampak sosial berupa meningkatnya pendapatan masyarakat setempat dan menambah lapangan kerja. Sebaliknya, ada dampak negatif yang terjadi, seperti sengketa tanah sehubungan dengan pengembangan objek wisata dan menimbulkan demonstration effect. Karena itu, dalam penelitian ini antara lain direkomendasikan agar pemerintah dalam menangani pengembangan industri pariwisata hendaknya dilakukan secara terpadu dan sungguh-sungguh sehingga akhirnya pengembangan kepariwisataan dapat berjalan dengan optimal. "