Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Di Indonesia, diare masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama, 36,9 % kematian anak balita disebabkan oleh diare dan 24,1 % pada bayi, kematian tersebut terutama karena dehidrasi oleh diare. Upaya penanggulangan diare jangka pendek bertujuan untuk mencegah kematian karena diare. Dalam melaksanakan upaya tersebut perlu diketahui faktor risiko terjadinya dehidrasi sebagai penyebab utama kematian anak balita yang diare, informasi ini belum pernah didapat sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pada balita dan ibu/keluarga yang punya balita yang nemberikan risiko dehidrasi pada balita yang menderita diare. Jenis penelitian yang dipakai adalah studi kasus kelola dengan mengambil kasus balita penderita diare dehidrasi dari tiga rumah sakit di Ujung Pandanggpada bulan Maret-April 1988 sedangkan kontrolnya diambil dari tetangga kasus dengan melakukan pair matching. Dari sembilan faktor yang diteliti, hanya dua faktor yang mempunyai hubungan bermakna dengan keadaan dehidrasi pada balita yang menderita diare berdasarkan hasil analisa regresi ganda binair yaitu : faktor penyakit penyerta dan penanganan diare di rumah. Lima faktor lainnya yaitu status gizi, ASI, berat badan lahir bayi, pengetahuan ibu tentang diare serta tingkat pendapatan keluarga tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna antara masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Sedangkan dua faktor terakhir yaitu : Jarak kelahiran dan tingkat pendidikan formal ibu memerlukan sampel yang lebih besar untuk dapat mengambil kesimpulan yang lebih tepat karena power pengujian sampelnya rendah. Yang paling menonjol dari hasil penelitian ini adalah faktor penyakit penyerta dan penanganan diare yang mempunyai Odds Ratio masing-masing sebesar : 1,8515 dan 1,3407 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan adanya dua faktor resiko dehidrasi pada balita penderita diare yaitu: adanya penyakit yang menyertai diare dan penanganan diare di rumah yang tidak tepat. Sehingga di sarankan untuk petugas kesehatan dengan bekerja sama dengan ibu-ibuuntuk mengupayakan menekan faktor resiko tersebut di masyarakat. Akhirnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor resiko yang dalam penelitian ini jumlah sampelnya belum memadai untuk penarikan kesinipulan yang lebih tepat.

Abstrak :
ABSTRAK
Deregulasi perbankan sejak bulan 1983 bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi dana?dana dari masyarakat yaitu dengan meniadakan pagu kredit serta memberikan kebebasan kepada bank pemerintah maupun bank swasta dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan masing?masing terutama dalarn penentuan tingkat bunga.

Dampak pada dunia perbankan swasta di Indonesia cukup kuat, yaitu dengan munculnya persaingan dalam pengumpulan dana, terutama padd deposito yang populer pada periode tersebut.

Hasilnya adalah terjadi peningkatan pangsa pasar deposit BUSN (Bank Umun Swasta Nasional) dan 24% pada Maret 1983 menjadi 35,5 pada akhir tahun 1988.

Pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkan kembali peraturan untuk menata struktur perbankan di Indonesia yang bertujuan mengacu kepada terciptanya keseimbangan antar kelompok bank.

Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan persaingan dan efisiensi dalam mekanisme pasar yang lebih dinamis agar tercapai keadaan perbankan yang makin kompetitif.

Secara garis besar paket deregulasi Oktober 1988 berintikan hal-hal sbagai berikut :

a. Meningkatkan perkembangan dan perluasan kegiatan bank?bank swasta nasional yang didorong dengan memberikan kemudahan dalam hal pembukaan cabang dan untuk meningkatkan bank menjadi bank devisa serrta membuka kembali izin untuk mendirikan bank baru.

b. Membuka kesempatan bagi bank asing untuk beroperasi lebih luas, yaitu dengan mengizinkan pembukaan kantor cabang di enam kota besar di luar Jakarta bagi bank asing yang sudah ada, dan membuka kesempatan kepada bank asing untuk mendirikan bank campuran yang dapat beroperasi di tujuh kota besar.

c. Pelayanan istimewa bagi bank?bank pemerintah terhadap dana BUMN dikurangi, clengan diperbolehkannya penempatan 50 peren dari dana BUMN pada bank swasta nasional.

d. Diberikan perlakuan yang sama terhadap semua kelompok bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), terutama dalam upaya menciptakan kegiatan dan pertumbuhan bank yang sehat, yaitu denqan rnenetapkan ketentuan mengenai capital adequacy, legal lending limit dan tingkat kesehatan bank.

Dengan demikian setelah era pasca PAKTO 88 ini. manajernen pendanaan menjadi hal yang cukup penting yang perlu dianalisa ampai sejauh mana prestasI suatu bank dapat diukur dari kemampuan manajemennya mengelola dana yang ada dan bagaimana perencanaan yang efektif serta trategi dalam dunia perbankan swasta untuk mencapai efisiensi.

Karena itulah penulis mencoba menulis karya akhir Swasta Menengah Setelah Paket Deregulasi Oktober 1988 yang mana merupakan studi kasus atas lima Bank Swasta Menengah yang kesemuanya berkantor pusat di Jakarta.

Dengan menerapkan berbagai pola kebijaksanaan strategis yang didukung oleh analisa yang cukup maka ke lima Bank Swasta tersebut akan mampu menghadapi situasi persaingan perbankan yang ada dan juga dapat meningkatkan marke-sharenya di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Paham kebangsaan (nasionalisme), dikenal tidak saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Paham ini yang mengilhami negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk keluar dari penjajahan. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri.Dengan demikian para pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Wahid Hasjim dan lain sebagainya mengambil paham ini sebagai motivasi perjuangan. Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari organisasi yang ikut berjuang telah menunjukkan partisipasi aktif tidak saja untuk memperjuangkan kemerdekaaan, tetapi juga untuk mempertahankannya. Pasukan Hisbullah, Sabilillah, serta Resolusi Jihad dari Hasjim Asj'ari merupakan wujud dari implementasi wawasan kebangsaan NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
Bagi NU, Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) adalah paham keagamaan yang menjadi rujukan utama dalam melakukan kiprahnya, baik dalam membimbing pelaksanaan ritual keagamaan (Ibadah) secara individual, maupun dalam mendorong aktualisasi kemasyarakatan (Mu'amalah). Dalam dimensi pemikiran politik politik, NU sangat dipengaruhi oleh paham ASWAJA, diantaranya sikap tasamuh (toleransi), tawasuth (akomodatif), i'tidal (berprinsip), dan selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pemikiran politik juga dipengaruhi oleh pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang menekankan pada dimensi liberalisme, humanisme, dan memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan (civil Society).
Paham kebangsaan mendapat perhatian besar dari NU dikarenakan secara kodrati, negara Indonesia adalah negara plural yang memerlukan kedewasaan berbeda pendapat dan pemimpin yang baik. Apalagi, sampai sekarang ini masih terdapat kecenderungan tumbuhnya semangat sektarianisme dan sekat-sekat politik yang berbasis agama, etnis, daerah, dan budaya. Pluralitas Indonesia akan melahirkan pluralitas budaya, adat istiadat, dan orientasi hidupnya. oleh karena itu pendekatan budaya politik menjadi pilihan pendekatan dalam merumuskan pemikiran politik NU.
Tesis ini ingin memaparkan bagaimana pemikiran politik NU tentang wawasan kebangsaan. Pembahasan tesis ini mencakup paham Aswaja dan pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang ternyata mempengaruhi pemikiran politik NU. Abdurrahman Wahid adalah cerminan politik Sunni yang memantulkan politik NU dalam kehidupan kebangsaan. Pemikiran dan perilaku politik NU dalam struktur kenegaraan senantiasa sejalan dengan budaya politik bangsa Indonesia. Karena itu, sesuai dengan pendapat Almond dan Verba, semakin serasi antara struktur politik dan budaya nasional, semakin matang pula budaya politiknya. Dalam hubungannya terhadap ideologi Pancasila dan keberadaan bangsa dan negara Indonesia, tesis ini membuktikan kematangan budaya politik NU yang dicerminkan melalui pemikiran-pemikiran politiknya.
Bagi NU, paham kebangsaan harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud pengembangan tanggungjawab kekhalifahan untuk melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kejahteraan manusia seluruhnya, secara lahir dan batin, di dunia dan akherat. Sikap dasar kebangsaan NU dirumuskan melalui keseimbangan antara Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Islam), Ukhuwah Basyariah (persaudaraan sesama manusia), dan Ukhuwah Wathoniyah (persaudaraan se-bangsa) yang dilaksanakan secara selektif, akomodatif, kooperatif, dan integratif.
Terhadap Pancasila, NU memandang antara Islam dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan. Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi tidak bertentangan dilihat baik dari aspek budaya, sejarah, dan hukum Islam (Syar'i). Karena itu, meskipun antara keduanya mempunyai karakteristik, wilayah, sumber legitimasi yang berbeda, namun di dalam gerak pelaksanannya mempunyai fungsi saling memperkuat dan mendukung. Keabadian Islam mendapatkan dukungan melalui konskritisasi Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri bersumber juga dari ajaran agama Islam. Pelaksanaan ajaran Islam Aswaja akan melahirkan 'kesalehan sosial' seorang muslim dalam kehidupan kenegaraan yang akan menjadi kekuatan integrasi bangsa dan negara Indonesia.
Keterpaduan antara wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi karakter politik NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bagi NU, negara dan bangsa Indonesia adalah absyah secara Syar'i (hukum Islam) yang dirumuskan "Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nasion teristimewa kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah nusantara" merupakan cermin dari sikap objektif dan akomodatif NU dalam memadukan antara paham keislaman dengan paham kebangsaan. Keabsyahan negara Indonesia tersebut membawa konsekuensi bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali umat Islam, khususnya warga NU wajib secara Syar'i untuk membela, mempertahankan, mengisi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berfungsi untuk memperkokoh negara Indonesia. Karena itu, menuurut NU, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, dan bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Abstrak :
PENDAHULUAN
Penderita yang datang ke poliklinik gigi atau rumah sakit dengan anomali kongenital pada daerah oromaksilofasial khususnya celah bibir, pada umumnya mempunyai keluhan pada fungsi, estetika serta bicara. Keluhan ini pada tiap individu berbeda, ada yang sangat merasakan kelainan tersebut namun adapula yang tidak terlalu memikirkannya. Untuk mengatasi celah bibir, bukan tanpa hambatan atau komplikasi. Ada bermacam-macam komplikasi, diantaranya adalah yang disebut 'whistling', yang secara garis besarnya dapat diartikan suatu keadaan seperti orang bersiul. Dengan tehnik operasi yang makin disempurnakan, komplikasi 'whistling' ini sedikit demi sedikit diusahakan untuk diatasi.

Banyak metoda yang dipakai untuk merapihkan celah bibir, salah satunya adalah metoda 'flap triangular'. Metoda 'flap triangular' ini pun macam-macam pula tehniknya. Sebuah diantaranya adalah tehnik yang diajukan oleh Tennison. Bertolak dari tehnik dasar Tennison, kemudian telah banyak dilakukan modifikasi. Misalnya mulai dari titik pertemuan mukokutan (mucocutaneous junction) kearah sisi mukosa bibir ada yang membuat insisi garis lurus, serta adapula yang menggunakan insisi z-plasti.

Dalam tulisan ini akan dibandingkan kedua cara merapihkan celah bibir tersebut, yaitu yang menggunakan insisi garis lurus dan yang menggunakan insisi z-plasti.

Latar Belakang Masalah, Penderita yang membutuhkan tindakan merapihkan celah bibir, selalu menginginkan hasil yang terbaik. Akan tetapi sebelum tindakan dilakukan, penjelasan dan keterangan yang panjang lebar haruslah di berikan oleh operator, agar supaya penderita betul-betul memahami. Tanpa maksud untuk mengendurkan hasrat penderita, komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul harus diutarakan, termasuk 'whistling' tersebut. Pada umumnya diterangkan pula, kalau perlu, operasi kedua/sekunder dilakukan pada kesempatan berikutnya. Untuk mengurangi komplikasi, harus diusahakan merapihkan celah bibir dengan tehnik yang dianggap paling minimal komplikasinya.

Masalah, Untuk mengurangi komplikasi yang terjadi pasca bedah serta merugikan bagi penderita, maka cara dan tehnik merapihkan celah bibir manakah yang sebaiknya dilakukan?

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijaksanaan moneter adalah langkah-langkah pengaturan jumlah uang beredar yang diarahkan Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan menjaga kestabilan harga dan neraca pernbayaran.

Interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan uang akan menentukan kondisi pasar uang. Kondisi pasar uang tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi sektor riil pere konomian seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, harga-harga dan neraca pembayaran.

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan moneter diperlukan suatu tatanan sistem keuangan. Sistem keuangan Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga di dalam dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari lembaga- lembaga yang dapat menciptakan uang kartal dan uang giral.

Kebijaksanaan Pakto 27 yang dimaksud dalam pembahasan adalah ketentuan Pakto 27, 1988 dan ketentuan-ketentuan lanjutannya yang mencakup kebijaksanaan di bidang keuangan, moneter dan perbankarn. Kebijaksanaan yang mempengaruhi pertumbuhan uang beredar adalah : kebijaksanaan di bidang pengerahan dana masyarakat dan peningkatan efisiensi perbankan, kebijaksanaan di bidang devisa, kebijaksanaan di bidang perkreditan dan kebijakan penyempurnaan tata cara Perdagangan SBI dan SBPU.

Pakto 27 mempengaruhi uang beredar terutama pada peningkatan money multiplier. Peningkatan money multiplier ini terjadi karena penurunan reserve requirement, dan penurunan ratio currency-deposit. Penurunan ratio currency-deposit merupakan akibat dari menurunnya tingkat bunga yang terjadi karena peningkatan likuiditas perekonomian, peningkatan penghimpunan dana perbankan, peningkatan tingkat monetisasi, dan peningkatan bank mindedness.

Peningkatan uang beredar terjadi terutama karena peningkatan uang kuasi dan uang giral. Peningkatan uang kuasi dan uang giral disebabkan karena peningkatan loanable fund yang dimiliki perbankan. Peningkatan loanable fund ini disebabkan karena peningkatan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan, peningkatan moneterisasi dan bank mindedness, peningkatan dana luar negeri yang dimiliki perbankan, serta penurunan cadangan yang harus dipertahankan oleh bank-bank.

Peningkatan uang primer setelah Pakjan cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kredit likuiditas. Kebijaksanaan di bidang devisa cenderung meningkatkan uang primer melalui peningkatan net foreign asset yang dimiliki otoritas moneter antara lain sebagai akibat pengembangan ekspor non migas dan penyempurnaan mekanisme swap. Selain itu Peningkatan uang primer juga didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Namun demikian perkembangan uang primer setelah pakto relatif terkendali karena bank sentral dapat secara langsung mengendalikannya antara lain melalui mekanisme operasi pasar terbuka.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi dipandang sebagai salahsatu upaya dalam rangka pengembangan pendidikari tinggi di Indonesia (Depdikbud, 1983). Peiayanan konseling nierupakan salahsatu bentuk kegiatan bimbingan dan konseling (Mortensen dan Schmuller, 1976; Blum dan Balinsky, 1971).

Penelitian tentang biinbingan dan konseling di perguruan tinggi di Indonesia telah banyak dilakukan. Mengenai penelitian tentang keefektifan pendekatan konseling, khususnya yang berhubungan dengan prestasi belajar selama mi belum banyak dilakukan. Penelitian ini mencoba untuk meneliti keefektifan pelayanan konseling khususnya terhadap dua pendekatan yaitu pendekatan konseling non-directive dan pendekatan konseling directive.

Rancangafl penelitian menggunakan Randomized Control Group Pretest-Posttest Design. Tiga puluh mahasiswa memperoleh pelayanan konseling dengan pendekatan nondirective, 30 mahasiswa memperoleh pelayanan konseling dengan pendekatan directive dan 30 mahasiswa sebagai kelompok kontrol tidak mendapat pelayanan konseling.

Populasi penelitian ialah mahasiswa program Si IKIP Malang semester genap i988/1989 yang IPK-nya kurang dari 2,0 dan tingkat kemampuannya diatas rata-rata. Sampel ditentukan dengan cara randomisasii

Ada tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian mi. Pertama Peningkatan prestasi belajar mahasiswa yang mendapat pelayanan konseling dengan pendekatan non-directive lebih tinggi daripada peningkatan prestasi belajar mahasiswa yang tidak mendapat pelayanan konseling. Kedua : Peningkatan prestasi belajar mahasiswa yang mendapat pelayanan konseling dengan pendekatan directive lebih tinggi daripada peningkatan prestasi belajar mahasiswa yang tidak mendapat pelayanan konseling. Ketiga : Peningkatan prestasi belajar mahasiswa yang mendapat pelayanan konseling dengan pendekatan directive lebih tinggi daripada peningkatan prestasi belajar mahasiswa yang mendapat pelayanan konseling dengan pendekatan non-directive.

Instrumen pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian dokumen untuk mengetahui prestasi belajar (IPK) dan tes Progressive Matrices untuk mengungkapkan tingkat kemampuan mahasiswa subyek.

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis varians menunjukkan : a). pendekatan non-directive dapat meningkatkan prestasi mahasiswa , b). pendekatan directive dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa, c). tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendekatan nondirective dan pendekatan directive dalam hubungannya dengan peningkatan prestasi belajar mahasiswa.

Penelitian mi mengetengahkan sejumlah saran untuk pelaksanaan pelayanan konseling di perguruan tinggi dan penelitian tentang pendekatan konseling bagi peneliti yang berminat. Pertama, perlunya peningkatan pengetahuan tentang teknik dan teori konseling yang memadai bagi konselor di perguruan tinggi. Kedua, peningkatan status kelembagaan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, peningkatan pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi dengan memperhatikan mekanisnie pelayanan akademik dan kualifikasi pertugas bimbingan. Keempat, mengadakan penelitian tentang pendekatan konseling dengan sampel yang lebih luas dan hubungannya dengan variabelvariabel penting lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Keinginan untuk menggali sumber dana dalam masyarakat menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan deregulasi Juni 1983 yang memberikan kelonggaran pada dunia perbankan, yaitu pembebasan tingkat suku bunga deposito, dan pembebasan pagu kredit. Banyak hasil yang dipetik dari deregulasi ini diantaranya adalah besarnya dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Namun sisi negatif dari kebijakan ini, diantaranya adalah tingginya tingkat suku bunga deposito yang mengakibatkan tinggi pula tingkat suku bunga pinjaman sehingga biaya investasi menjadi mahal. Untuk itu pemerintah mengeluarkan deregulasi Oktober 1988 untuk lebih menyempurnakan deregulasi sebelumnya. Deregulasi 1988 memberikan kesempatan kepada untuk tumbuh, lebih leluasa berkembang dan bergerak menghimpun dana masyarakat. Tabungan merupakan jenis jasa yang dapat perhatian khusus dalam deregulasi ini, dengan dapat menjadi sumber dana murah. bank-bank menharapan Tabungan merupakan salah satu jenis tabungan yang diciptakan dalam menjawab kesempatan ini, dan bank Slip S merupakan salah satu penyelenggaranya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh deregulasi 1988, khususnya tabungan siip terhadap pengelolaan dana bank S. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan studi dokumen dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan. beberapa hal menarik. Pertama adalah bahwa pada periode sebelum deregulasi 1988 (1982-1988)5 kondisi pengelolaan dana di bank S terus mengalami grafik penurunan bila ditinjau dari rasio-rasio rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas; walaupun total. assets, total deposito, icons dan laba mengalami peningkatan. Setelah deregulasi maka terlihat persentase peningkatan yang berlipat ganda dari total assets, total depasito, total icons, dan laba. Tabungan siip sendiri mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dan berpengaruh kuat terhadap perkembangan total tabungan. Sedangkan total tabungan mempengaruhi perkembangan dari total deposits. Dari segi rasio-rasio perbankan, grafik penurunan yang drastis berhasil ditahan, bahkan ada yang meningkat. Namun perlu dicatat bahwa setelah deregulasi (Januari-Juli 1989) rasio laba usaha murni bank S tetap mengalami grafik penurunan. Hal ini disebabkan meningkatnya idle fund, yang dikarenakan dana yang disalurkan peningkatannya berada di bawah peningkatan jumlah dana yang berhasil diserap dari masyarakat. Hal ini merupakan indikasi dari kondisi manajemen yang lemah.