Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu akibat yang timbul dalam hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah kewajiban memberi nafkah dari suami kepada istrinya, demikian pula apabila ada anak, adalah kewajiban bagi mereka ayah dan ibunya untuk memberi nafkah pemeliharaan dan nafkah pendidikan kepada anak-anaknya itu. Kewajiban itu bertimbal balik artinya kepada anak yang telah dewasapun diwajibkan memberi nafkah kepada orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus keatas apabila mereka membutuhkan. Kewajiban tersebut tetap ada meskipun perkawinan mereka putus dengan terjadinya perceraian, artinya kepada bekas suami masih dapat diwajibkan memberi nafkah kepada bekas istrinya, sedang kepada anak-anaknya yang masih dibawah umur mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidiknya. Dengan mempergunakan metode penelitian normatif, penulis hendak mengungkapkan bagaimana masalah alimentasi itu diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1983, dan dengan mempergunakan metode penelitian empiris, penulis hendak melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban tersebut didalam praktek kehidupan masyarakat dengan mengahalisa putusan-putusan pengadilan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dari semua itu diketahui bahwa alimentasi yang diatur baik didalam Kitab Undang-andang Hukum Perdata maupun Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya pada dasarnya sama, meskipun terdapat perbedaannya yaitu apabila terjadi perceraian, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata kewajiban itu dilimpahkan baik kepada suami maupun kepada istri, sedang menurut Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 kewajiban itu hanya ditujukan kepada pihak suami demikian pula halnya menurut Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1983 yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Didalam praktek kadangkala Hakim tetap menghukum suami untuk melaksanakan kewajiban tersebut meskipun pada kenyataannya si suami itu tidak berpenghasilan. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya alimentasi didalam kelaidupan rumah tangga seseorang."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 Codex Iuris Canonici. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dan perbandingan keabsahan perkawinan beda agama pada putusan Putusan Nomor: 26/Pdt.G2014/PN.GRT. menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 Codex Iuris Canonici. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama, tetapi Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 Codex Iuris Canonici mengaturnya. Selain itu, perkawinan beda agama sah apabila dilaksanakan menurut salah satu hukum agama calon mempelai dengan memerhatikan hukum agama kedua belah pihak dan dilakukan pencatatan perkawinan.

---

This thesis discusses about the regulation and the legitimacy of interfaith marriage according to Act Number 1 of 1974 About Marriage with Code of Canon Law of 1983 Codex Iuris Canonici. The issue on this thesis is how the regulation and comparison of interfaith marriage legitimacy in Verdict of Garut District Court Number 26 Pdt.G 2014 PN.GRT. according to Act Number 1 of 1974 About Marriage With Code of Canon Law of 1983 Codex Iuris Canonici. The research method that is used for this research is descriptive analytical research type.

The results are Act Number 1 of 1974 About Marriage does not regulate interfaith marriage, but Code of Canon Law of 1983 Codex Iuris Canonici regulates it. Besides that, interfaith marriage is legitime if it is held according to one of the religion law of the bride by focusing on both of religion law of the brides and it is registered."

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataan di masyarakat terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan perkawinan di bawah tangan. Apakah alasan suami istri memilih melakukan perkawinan di bawah tangan di kota Bengkulu? Apa akibat hukum dari perkawinan tersebut terhadap istri, anak dan harta bersama? Bagaimana prosedur hukum yang harus dilalui oleh suami istri bila ingin meningkatkan status perkawinan di bawah tangan menjadi perkawinan sah?. Penelitian kepustakaan yang didukung dengan data dari lapangan berupa wawancara dengan nara sumber yang kompeten. Alasan seseorang melakukan perkawinan dibawah tangan karena biaya mahal, suami yang melakukan poligami, Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada PP Nomor 10 Tahun 1983 direvisi PP Nomor 45 Tahun 1990, alasan agama untuk menghindari perbuatan zina dan belum diakui oleh negara suatu penganut Kepercayaan sebagai agama. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap status istri, yaitu tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas warisan dan pensiunan suami, apabila terjadinya perceraian istri tidak berhak atas harta bersama. Terhadap status anak dianggap sebagai anak luar kawin, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Terhadap harta bersama, tidak ada harta bersama. Prosedur hukum yang dilalui suami istri bila ingin meningkatkan status perkawinan di bawah tangan menjadi perkawinan sah di mata hukum bagi beragama Islam mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama sesuai KHI Pasal 7. Mengulangi perkawinan diantara mereka disertai pencatatan perkawinan di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil. Untuk menghindari terjadinya perkawinan dibawah tangan yang berdampak pada status istri dan anak, diharapkan pemerintah memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

---

A marriage is considered as legally valid, if it is conducted in accordance to the respective applicable religious law and belief of the parties involved (the bride and the groom). However, in reality it is found out that unofficial marriage still often happen, or in other word, not it accordance with the applicable law. What are the reasons that cause a couple prefers to conduct their marriage in such a way? What are the legal consequences particularly for the wife, the kids as well as the properties? What are the procedures should be conducted if the couple would like to enhance their marital status to a legal one? This research is conducted by applying a literature study supported by indepth interview with competent sources. Some of the reasons that make someone decide to conduct his/her marriage in such a way are due to the high cost in conducting a legal marriage, a husband applying polygamy marriage, while he is a government functionary who is bound with the Government Law No. 10 Year 1983, revised with the Government Law No. 45 Year 1990, religious reason, that is, to avoid considered as commit adultery, or regarding his/her status which is not yet recognized by the government due to his/her belief (which is not yet considered as a religion). The consequences of being a wife in a un-legal marriage would be particularly related to her status, that are, she is not considered as a legal wife, she has no right to inherit the husband's assets and pensions, and in case they had a divorce, she would have no right to get any of the assets earned during their living as a couple. Meanwhile, the consequences also happen to the child/children, in term that they will not be considered as legal children, and they only have legal civil relationship with their mother and her family. In term of family's assets, they have no right to them. The procedures that should be undergone by the couple that would like to enhance their status to a legal marriage, then to them who are Moslems, is that they should apply a request of the so-called Its bat Nikah in a religious court, which is in accordance with the Islamic Law Book Article 7. Then they should re-proceed their marriage ceremony while being noted and registered both in Office of Religious Affaires (Kantor Urusan Agama) as well as Civil Registration Office (Kantor Catatan Sipil). In order to avoid the occurrence of any unofficial marriage that brings inconvenient effect to the status of the wife and the child/children, the government is expected to give more socialization and education about the importance of the marriage registration to the society."

"Di dalam tesis ini dibahas sejarah terbentuknya identitas ganda Bekasi yang dimulai dari masa prakemerdekaan sampai kemerdekaan dengan batasan tahun 1983. Analisisnya didasarkan pada metodologi strukturis dari Charles Tilly dan teori collective action, juga hermeneutika. Dari analisis dengan penerapan teori tersebut ditemukan bahwa lahirnya identitas ganda Bekasi yang bercirikan kultur budaya tradisional dan modern dan budaya Bekasi yang mendua antara budaya Melayu dan Sunda, antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, disebabkan keputusan politik yang memasukkan wilayah administratif Kabupaten Bekasi ke wilayah Jawa Barat setelah adanya desakan dari masyarakat kewedanaan Bekasi serta usaha-usaha yang disengaja oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pembangunan industrialisasi, juga upaya dari kelompok Islam di daerah Bekasi sebingga lahirlah wajah hudaya Bekasi seperti dewasa ini.

---

Double Identity of Bekasi: a Tranformation of Traditional Society to Modern SocietyIn this thesis is studied by history forming of double identity of Bekasi started from a period of pre independence until independence with limited to 1983. Its analysis is relied on methodology of structural of Charles Tilly and collective action theory of hermeneutics too. Applied of analysis theory found that delivering birth of double identity of Bekasi which distinguishing cultural and modem and traditional cultural of twinning Bekasi among Malay and Sunda culture, among education of public and education of Islam, caused by decision of politics including Sub-Province administrative territory of Bekasi to West Java region after existence of pressure of society of Bekasi regency and also the effort intended by government in the effort execution of development of industrialization, also strive from Islam group in area of Bekasi so that born cultural face of Bekasi like these days."