Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di antara sekian banyak masalah arkeologi di Indonesia yang belum diusahakan pemecahannya secara khusus dan sistematika ialah masalah yang berkenaan dengan pertukangan logam, yang merupakan bagian dari masalah yang lebih besar yaitu teknologi. meskipun tidak jarang ditemukan sisa-sisa kegiatan pertukangan logam, baik di situs Prasejarah, Klasik maupun Islam, namun perhatian para ahli arkeologi terhadap subyek ini dirasakan amat kurang. Perhatian lebih besar ditujukan terutama pada hasil produksinya yaitu benda-benda logam seperti perlengkapan upacara keagamaan, tanpa dikaitkan dengan industri logam itu sendiri. Boleh dikatakan sampai sekarang baru pernah sekali dilakukan penelitian mengenai pertukangan logam secara khusus dan terolah yiatu oleh Mundardjito (1977), dengan menggunakan metode analisis berdasarkan analogi etnografi, percobaan peniruan dan pemeriksaan laboratorium, di samping analisis bentuk (khusus) dan himpunan (kontekatual) yang biasa dipakai dalam arkeologi. Dalam penelitian itu digunakan data dari hasil penggalian arkeologi 1976 di situs SKD Z (gambar 3) yiatu situs Arkeologi Islam di wilayah Banten Lama (bekas kota Sorosowan), yang letaknya sekitar 10 kilometer.

Abstrak :
Artikel ini membahas pengaruh fusi partai politik terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Ciri khas politik Indonesia sebelum Orde Baru, ditandai dengan supremasi presiden dalam pemerintahan dan peranan politik yang terbatas. Artikel ini ditulis dengan metode sejarah dengan sumber berupa surat kabar sezaman, buku, tesis, dan artikel jurnal. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan fusi partai politik OrdeBaru terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa fusi partai politik lahir sebagai langkah awal yangdilakukan oleh Soeharto dalam kepemimpinan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen agar terciptanya stabilitas politik dan kembali mengaktualkan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi seperti termaktub dalam UUD 1945. Fusi partai politik berpengaruh terhadap perolehan suara Pemilu 1977 di Jawa Barat. Kenaikan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat terdapat segmentasi pemilih yang jelas akibat dari fusi partai Islam. Bertambahnya pemilih masyarakat Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam merasa ada kedekatan dengan isu-isu yang diangkat PPP dan mengharapkan agar PPP sebagai kekuatan alternatif pada Pemilu 1977 menjadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenaikan perolehan suara di Jawa Barat. ......This article discusses the influence of political party fusion on PPP vote acquisition in the 1977 election in West Java. The characteristics of Indonesian politics before the New Order were marked by the supremacy of the president in government and a limited political role.This article was written using the historical method with sources in the form of contemporary newspapers, books, theses, and journal articles. The problem that will be discussed in this paper is how the influence of the New Order political party fusion policy on PPP vote acquisition in the 1977 elections in West Java. Basedon the results of the research, it was found that the fusion of political parties was born as the first step taken by Suharto under the leadership of the New Order to implement Pancasila and the 1945 Constitution purely and consistently in order to create political stability and re- actualize general elections as one of the means of democracy as stipulated in the Constitution. 1945. The fusion of political parties influenced the vote acquisition for the 1977 election in West Java. The increase in PPP votes in the 1977 election in West Java had a clear segmentation of voters as a result of the fusion of Islamic parties. The increasing number of voters in West Java, who are predominantly Muslim, feel close to the issues raised by PPP and hope that PPP as an alternative force in the 1977 election will become other factors influencing the increase in vote acquisition in West Java.

Abstrak :
ABSTRAK
Kewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana status hukum kewenangan bidang pertanahan yang dimiliki oleh Otorita Batam sehubungan dengan diundangkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana status hukum terhadap peraturan bidang pertanahan yang telah diterbitkan oleh Otorita Batam apabila terjadi peralihan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam. Penults meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kewenangan bidang pertanahan yang tidak sinergis antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Dalam hal konsep kekhususan pengembangan kawasan Batam tetap dipertahankan, maka keberadaan Otorita Batam perlu dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat, termasuk pengaturan mengenai kewenangan bidang pertanahan. Dalam hal pemerintah memandang bahwa Batam perlu dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi daerah, maka peran Pemerintah Kota Batam harus lebih dioptimalkan dengan memberikan segala kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Otorita Batam, termasuk kewenangan bidang pertanahan.