Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di antara sekian banyak masalah arkeologi di Indonesia yang belum diusahakan pemecahannya secara khusus dan sistematika ialah masalah yang berkenaan dengan pertukangan logam, yang merupakan bagian dari masalah yang lebih besar yaitu teknologi. meskipun tidak jarang ditemukan sisa-sisa kegiatan pertukangan logam, baik di situs Prasejarah, Klasik maupun Islam, namun perhatian para ahli arkeologi terhadap subyek ini dirasakan amat kurang. Perhatian lebih besar ditujukan terutama pada hasil produksinya yaitu benda-benda logam seperti perlengkapan upacara keagamaan, tanpa dikaitkan dengan industri logam itu sendiri. Boleh dikatakan sampai sekarang baru pernah sekali dilakukan penelitian mengenai pertukangan logam secara khusus dan terolah yiatu oleh Mundardjito (1977), dengan menggunakan metode analisis berdasarkan analogi etnografi, percobaan peniruan dan pemeriksaan laboratorium, di samping analisis bentuk (khusus) dan himpunan (kontekatual) yang biasa dipakai dalam arkeologi. Dalam penelitian itu digunakan data dari hasil penggalian arkeologi 1976 di situs SKD Z (gambar 3) yiatu situs Arkeologi Islam di wilayah Banten Lama (bekas kota Sorosowan), yang letaknya sekitar 10 kilometer.

Abstrak :
Kegiatan pengangkutan barang melalui laut mengandung resiko cukup besar baik bagi pemilik barang maupun bagi pemilik kapal / pengangkut. Resiko yang mungkin dihadapi adalah penurunan nilai barang secara ekonomis, kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu Para pihak berupaya mengurangi resiko dengan membuat perjanjian pengangkutan,antara pemilik barang dan pengangkut. Yang penting dalam perjanjian adalah hubungan sebab - akibat antara timbulnya kerugian dengan kewajiban yang harus dipenuhi pengangkut. Ketentuan tentang ganti rugi yang diberikan oleh pengangkut terhadap pemilik barang, di setiap negra berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan taraf perekonomian suatu negara. Indonesia memberikan ganti rugi sebesar Rp.600,-/potong barang atau Rp.500,-permeter kubik(PS470 & 474 KUHD) Eropa menggunakan The Hague Rules dengan ganti rugi 100.Poundsterling/koli, disempurnakan dengan The Hague Visby Rules sebesar 1000.F.F. , Hamburg Rules 835 Unit S.D.R. Perkembangan selanjutnya dikenal dengan sistem slices tonage/sesuai dengan bobot mati kapal, ketentuan yang mengaturnya adalah Brussel Convention 1957 sebesar 3100.Francs/tonasi untuk kapal dengan bobot mati 300 ton, London Convention 1976 333.000 SDR.Indonesia belum meratifikasi semua konvensi internasional, namun dalam praktek telah tunduk secara diam-diam kemungkinan alasannya adalah kondisi pelayaran nasional masih memprihatinkan, disamping sumber daya manusia, permodalan, peraturan, belum mendukung, dan kapal yang digunakan bukan kapal baru yang rentan terhadap kecelakaan. Jika konvensi tersebut tetap dilaksanakan apakah kita mampu?, di sisi lain Indonesia harus segera meratifikasi sebagai upaya harmonisasi ketentuan nasional terhadap ketentuan internasional dalam menghadapi kemajuan ekonomi, transportasi dimasa yang akan datang.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Perjuangan Gurindji Aborijin pada tahun 1966 yang merupakan gerakan tuntutan hak atas tanah dan kesetaraan upah Aborijin diwilayah Northern Territory, Australia. Gerakan ini merupakan gerakan pertama yang memperkenalkan hak atas tanah adat di Australia. Keberhasilan Tuntutan masyarakat Gurindji tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat kulit putih yang mendukung masyarakat Gurindji untuk mendapatkan hak mereka dengan membawa persoalan hak atas tanah adat Australia keruang publik nasional dan Internasional. Selain itu, Perjuangan Gurindji menuntut hak atas tanah sebagai pemicu pembentukan kebijakan Aboriginal Land Northern Territory 1976 yang berdampak kepada pengakuan hak atas tanah, keterlibatan masyarakat Aborijin kedalam kegiatan perekonomian di Northern Territory, dan pengolahan lahan Aborijin yang berdasarkan dengan konsep kepemilikan tanah Aborijin. Skripsi ini diteliti dengan menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACT
This study focuses on the Gurindji Aboriginal Struggle in 1966 which was a land rights movement and an equal of Aboriginal wages in the Northern Territory region of Australia. This movement was one of the first movements of Aboriginal Land Rights in Australia. The success of the Gurindji people 39 s demands was inseparable from the cooperation between the white community that supported the Gurindji community to gain their rights with conveyed problems about indigenous land rights of Australian national and international public spaces. In addition, the Gurindji struggle was one of Aboriginal efforts that triggered the policy of Aboriginal Land Right Northern Territory 1976. This policy had impacts of recognition of Aboriginal Land Right, involvement Aboriginal communities into economic activities in the Northern Territory, and Aboriginal land based processing with the concept of an Aboriginal land ownership. This undergraduate thesis is researched by using historical method.