Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini mengenai Ke-Indonesia-an dalam grup band Koes Plus. Suatu grup band paling popular di Indonesia pada kurun waktu 1970-an. Grup band ini banyak dikenal juga karena lagu-lagunya yang berjudul "Nusantara". Terdiri dari dari delapan lagu yang berjudul nusantara, serta beberapa lagu lainnya yang temanya berkaitan dengan nusantara. Nusantara adalah gambaran grup band ini menyangkut wilayah dan masyarakat Indonesia. Disertasi ini melihat suatu gambaran nasionalisme dalam grup band. Selain itu disertasi ini juga ingin melihat motif grup band Koes Plus membuat lagu-lagu yang bertemakan nusantara. Disertasi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan strukturis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motif Koes Plus menciptakan lagu-lagu bertema nusantara tidak terlepas dari interaksi antara Koes Plus sebagai aktor sejarah struktur sosial politik pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mendorong Koes Plus untuk menciptakan lagu-lagu bertema nusantara. Nusantara dengan kekayaan alam dan keindahannya pada kurun 1970-an adalah juga tema-tema Orde Baru. Kesamaan motif inilah yang merupakan munculnya tema-tema ke-Indonesia-an dalam Koes Plus.

---

ABSTRACT
This dissertation on Indonesian-ness in the band Koes Plus. One of the most popular band in Indonesia during the period of the 1970s. The band is also known for his songs titled "Nusantara". Consisting of eight songs titled Nusantara, as well as several other songs related to the theme of the nusantara Nusantara is the reflection of the band concerning the teiritoiy and people of Indonesia This dissertation saw a picture nationalism of die band. This dissertation also examines Koes Plus motives in making the theme songs of the Nusantara This dissertation is a qualitative study using historical methods and structuris ^proaches. This study concluded that the Koes Plus motivation in create the theme songs of nusantara can not be separated from the structure of the New Order era. New Order government encourages Koes Plus to create the theme songs of the Nusantara Nusantara with natural resources during the period of the 1970s was also the themes of the new order. The similarity of this motive explains the emergence of the nationalist themes of Indonesian-ness in Koes Plus.

Abstrak :
Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja bersifat preventif dan ruang lingkupnya sangat luas yaitu mencakup keselamatan kerja di semua tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Sementara kajian ataupun tinjauan mengenai implementasi terhadap undang-undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya sampai saat ini belum pernah dilakukan sejak dikeluarkannya pada tahun 1970. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap implementasi Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja di PT. Garuda Indonesia dan PERTAMINA. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini . Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran analisis terhadap implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja di PT. Garuda Indonesia dan PERTAMINA. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hanya menggali informasi tentang implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lokasi penelitian diambil di PT. Garuda Indonesia dan PERTAMINA sebagai perusahaan besar berskala internasional namun memiliki risiko kecelaaan yang tinggi. Sebagai informan adalah pimpinan PT. Garuda Indonesia dan PERTAMINA pada tingkat pembina, dan pegawai / pekerja di lapangan pada tingkat pelaksana dengan berjumlah 6 orang baik tingkat pembina maupun pelaksana dengan masa kerja di institusi terebut minimal 3 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) kepada para informan kunci dan dengan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion). Sebagai data pendukung digunakan data sekunder dengan cara telaah dokumen dengan waktu pengumpulan data pada bulan Desember 2001 sampai dengan Januari 2002. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara mendalam dan pedoman diskusi kelompok terarah serta tape recorder sebagai alat perekam pada saat wawancara dan diskusi. Gambaran implementasi terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja baik di PT. Garuda Indonesia maupun PERTAMINA pada tingkat pembina adalah bahwa secara keseluruhan pembina cukup memadai memahami Undang-undang No. 1 tahun 1970 dan gambaran implementasi terhadap Undang-undang No. l tahun 1970 tentang keselamatan kerja baik di PT. Garuda Indonesia maupun PERTAMINA pada tingkat pelaksana adalah sangat tidak memadai. Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat diberikan saran-saran yaitu untuk PT. Garuda Indonesia dan PERTAMINA perlu melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1970 serta peraturan pelaksanaan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada tingkat pembina maupun pelaksana sehingga dapat dipahami secara utuh Undang-undang No. 1 tahun 1970 tersebut. Untuk pemerintah sebagai pembuat Undang-undang disarankan agar lebih sering melakukan sosialisasi, evaluasi dan pengkajian terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja maupun melaksanakan pembuatan Peraturan Pemerintah yang lintas sektoral maupun departemental yang diikuti juga dengan peningkatan reward and punishment system.

---

Analysis of Implementation Regulation of Act No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety at PT. Garuda Indonesia and PERTAMINAAct No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety is preventive by nature and has very wide range of coverage including all working places/sites namely in land, under ground, on water surface, as well as on the air within the legal territory of the Republic of Indonesia. Meanwhile, there is no analysis or overview on the implementation of the mentioned Act and its operational regulations since its date of issuance in 1970 up to the recent time has never been carried out. In this respect, analysis on the implementation of Act No. 1 of 1970 at PT Garuda Indonesia and PERTAMINA is regarded necessary. This research is carried out in term of qualitative and focused on gaining information relating with the implementation of Act No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety. The chosen location is at PT Garuda Indonesia and PERTAMINA as international scale companies with high risk of occupational accidents. Total number of informants for this research is 6 (six) people consisting of high level officials and employees/workers at operational levels who have been working for 3 (three) years for PT Garuda Indonesia and PERTAMINA. Data compilation in this research is carried out through in-depth interview with the mentioned key informants and through Focus Group Discussions. Meanwhile as supporting data, this research is using secondary data complied from the relevant documents within period of December 2001 to January 2002. The research instrument is checklist of In-depth Interview and Focus Group Discussions recorded using tape recorder. Description of the implementation of Act No. I of 1970 concerning Occupational Safety at both PT Garuda Indonesia and PERTAMINA within the scope of high level officials is that most of them well understand the Act. However, at operational level employees/workers, understanding of the Act is insufficient. Analysis of this research comes to recommendation that PT Garuda Indonesia and PERTAMINA shall carry out social awareness on Act No.l of 1970 and its operational regulations concerning occupational safety and health for their officials and employees/workers in order to obtain well understanding about the Act. On the other side, government as executive body shall do the same social awareness to the industrial community (employers and workers), carry out evaluation and review of the Act and the related operational regulations and to set up new inter-sector and inter-departmental Government Regulation followed by establishment of reward and punishment system.

Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan antar kelompok etnik ini kemudian berkembang ke arah pembentukan satu kebudayaan campuran - artinya seluruh anggota masyarakat dari berbagai kelompok etnik meleburkan kebudayaan lamanya dan membentuk satu kebudayaan baru, kebudayaan 'Amerika'. Masyarakat Amerika dengan kebudayaan campuran dari berbagai kelompok etnik ini disebut the Melting Pot (pola kedua). Bentuk pembauran ini bisa terjadi di kota-kota besar (Gordon, 1964: 115-121). Pada kenyataannya, penyebaran penduduk di negara ini, termasuk para imigran yang berdiam di daerah barunya yang luas dan asing ini, dipengaruhi oleh usaha mereka untuk hidup bersama dengan orang yang mempunyai kesamaan, misalnya dalam hal agama (Protestan, Katolik, Yahudi), tanah asal (racial groups), dan sebagainya. Dengan demikian terjadilah kelompok-kelompok atau 'pots' yang tersebar di seluruh negara. Gordon menyebut masyarakat demikian sebagai "a multiple melting pot". Dari sini timbul masyarakat pluralistik (Gordon, 1964: 130-131). Sehubungan dengan itu maka pembauran kelompok-kelompok etnik minoritas dengan mayoritas dalam kenyataannya tidak dapat seperti yang diharapkan dalam pola Anglo-con formity mengikuti kebudayaan Anglo-Saxon, mau pun the Melting pot karena tidak melebur dalam satu kebudayaan baru. Tiap kelompok etnik berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat yang telah mapan di sana tetapi mereka juga masih mempertahankan nilai, tradisi dan kebiasaan mereka yang tertentu. Dengan begitu tiap kelompok etnik ini tetap memiliki beberapa ciri khas mereka.. Maka dari itu masyarakat Amerika ini dapat dikatakan berpola Cultural pluralism.

Abstrak :
Letter of Rogatory menjadi metode dalam memperoleh alat dan atau barang bukti di luar negeri. Dalam pelaksanaan penanganan letter of rogatory terdapat sebuah konvensi internasional bernama Taking Evidence Abroad 1970 yang menjadi bentuk formal kerja sama internasional untuk mendapatkan bantuan timbal balik hukum dalam masalah perdata. Indonesia belum meratifikasi Taking Evidence Abroad 1970, namun membuat PKS Indonesia-Thailand 1978 meskipun tidak terdapat informasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia yang belum mempunyai sumber hukum positif hukum acara perdata internasional memerlukan kerja sama internasional, dan jika belum terdapat kerja sama tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum untuk dibuat Nota Kesepahaman 2018. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis. Lalu, dengan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk penanganan letter of rogatory yang komprehensif. Dengan ini, permasalahan yang diangkat adalah untuk mengkaji penerapan letter of rogatory pada Taking Evidence Abroad 1970, Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Thailand 1978, dan Nota Kesepahaman 2018, dan untuk melihat efektivitas pelaksanaannya dari faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas untuk melihat penanganan yang efektif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam sejumlah ketentuan yang berbeda, penanganan letter of rogatory pada Nota Kesepahaman 2018 lebih bersifat domestik, sehingga memiliki ketentuan yang lebih bersifat teknis dalam mengatur penanganan letter of rogatory di Indonesia menurut ketentuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan lainnya meskipun terdapat persamaan ataupun perbedaan dalam sistem dan alur penanganan letter of rogatory, dan dalam mengkaji efektivitas hukum dari faktor penegak hukum dan sarana serta fasilitas penanganan letter of rogatory pada Pengadilan Negeri Tangerang sudah berjalan dengan baik, namun terdapat yang perlu ditingkatkan, ditambahkan, dan perlu diperbaiki. ......A Letter of Rogatory is a method of obtaining tools and/or evidence abroad. In the implementation of handling letters of rogatory, there is an international convention called Taking Evidence Abroad 1970 which became a formal form of international cooperation to obtain mutual legal assistance in civil matters. Indonesia has not ratified Taking Evidence Abroad 1970, so Indonesia made the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement although there is no information on its implementation. Therefore, Indonesia, which does not yet have a positive legal source of international civil procedure law, needs international cooperation, and if there is no such cooperation, then to fill the legal vacuum for the 2018 Memorandum of Understanding. This research is studied using normative-juridical research methods. Furthermore, it is supported by secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively for comprehensive handling of letters of rogatory. With this, the problem raised is to examine the application of letters of rogatory in Taking Evidence Abroad 1970, the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement, and the 2018 Memorandum of Understanding, and to see the effectiveness of its implementation from law enforcement factors and facilities factors to see effective implementation. From this research, it is concluded that in several different provisions, the handling of letters of rogatory in the 2018 Memorandum of Understanding is more domestic in scope, therefore it has more technical requirements in regulating the handling of letters of rogatory in Indonesia according to these provisions compared to other conditions even though there are similarities or differences in the system and flow of handling letters of rogatory, and in assessing the legal effectiveness of law enforcement factors and facilities and facilities for handling letters of rogatory at the Tangerang District Court has been running well, but there are things that need to be improved, added and need to be improved.