Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
hari itu 4 februari. jalan medan merdeka barat di jakarta pusat agak tersendat, polisi tersebar diruas jalan mengatur arus lalu lintas. tepat didepan kantor mahkamah konstitusi. jalan medan merdeka barat no.6 jakarta pusat. demo berlangsung saat digelar sidang ketiga judicial review UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama.

Abstrak :
Indonesia saat ini memasuki peningkatan jumlah populasi lanjut usia, Yogyakarta merupakan wilayah dengan populasi lansia tertinggi secara nasional. Salah satu populasi lansia di Indonesia saat ini adalah mereka para korban Peristiwa 1965. Selama hidupnya mengalami diskriminasi secara sistemik, kembali mengalami diskriminasi sebagai lansia. Di Yogyakarta, kumpulan anak muda bernama Fopperham melakukan terobosan advokasi untuk memberdayakan lansia penyintas 65. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi advokasi yang dilakukan Fopperham untuk memberdayakan lansia penyintas 65. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara kepada 13 orang yang terdiri dari 4 orang pengurus Fopperham, 5 orang penyintas 65, 3 orang perwakilan lembaga jaringan Fopperham dan 1 orang perwakilan pemerintah kota Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, advokasi untuk memberdayakan lansia penyintas 65 oleh Fopperham di Kota Yogyakarta dilakukan dengan beberapa strategi yaitu, lobi pengambil keputusan, mengorganisir kelompok-kelompok konstituen dan membangun koalisi. Hasil dari advokasi yang dilakukan Fopperham salah satunya dapat dilihat dengan menguatnya komunitas kelompok korban. ......Indonesia is currently entering an increasing number of elderly population. Yogyakarta is the region with the highest population of elderly people in this nation. One group among the elderly population is a group consisting of elderly 1965 victims and survivors. During their lifetime, they experience systemic discrimination conducted by the state, as they get older, they once again experience discrimination as a group of elderly people. However, in Yogyakarta, a group of young people under the organization Fopperham made a breakthrough in empowerment through organizing advocacy for these elderly 1965 survivors. This paper is intended to find out Fopperham's advocacy to empower these survivors. This research applies qualitative research with a descriptive approach. Data collection was carried out through documentation study and in-depth interviews with 13 people consisting of 4 Fopperham administrators, 5 65 survivors, 3 representatives of the Fopperham network institution and 1 representative of the Yogyakarta city government. The results found out that the Fopperham's advocacy efforts to empower elderly survivors 65 in Yogyakarta City are carried out with various approaches, lobbying decision makers, organizing constituent groups and building coalitions. One of the results of Fopperham's advocacy can be seen in the strengthening of the victim group community.

Abstrak :

ABSTRAK
Tarian Naga dan Tarian Singa di Semarang. Tarian naga dan tarian singa merupakan bentuk kesenian tradisional Cina yang masih ada hingga saat ini di Semarang. Di kota ini setiap tahun digelar pertunjukan tarian naga dan singa untuk memeriahkan perayaan HUT kedatangan Sam Po ke Semarang. Sam Po yang oleh masyarakat Cina di Semarang dianggap sebagai dewa pelindung mereka begitu dihormati sehingga perayaan HUT kedatangannya ke Semarang dirayakan dengan sangat meriah.

Awal mula munculnya kedua tarian ini di Semarang tidak dapat diketahui secara pasti. Namun dengan munculnya perkumpulan Kong Gie Siang pada tahun 1900 yang merupakan perkumpulan pertama di Semarang yang mengembangkan kedua tarian ini menunjukkan bahwa usia kedua tarian ini hingga tahun 1996 telah tua.

Penelitian mengenai kedua tarian ini di Semarang dilakukan di dua buah perkumpulan yaitu Hoo Hap dan Dharma Asih, selain itu juga diadakan penelitian di kelenteng Sam Pao Kong Gedung Batu, Semarang yang merupakan tempat diadakannya perayaan memperingati HUT kedatangan Sam Po ke Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keadaan dan perkembangan kedua tarian itu di Semarang.

Dalam perkembangannya ternyata kedua tarian itu bukan hanya telah mendapat pengaruh dari kebudayaan Indonesia tapi ternyata juga telah memberi pengaruh pada kebudayaan Indonesia.

Abstrak :
komisi nasional hak asasi manusia dalam laporan akhir tahunnya mengenai hak sipil warga negara dalam beragama. laporan itu dikeluarkan 9 desember 2009, disana disebutkan bahwa persoalan utama yang dialami oleh pemeluk agama dan kepercayaan ialah perkawinan dan sekolah. sayangnya secara detail tidak dijelaskan persoalannya.secara umum komnas ham melihat bahwa kondisi hak asasi manusia selama 2009 masih belum jauh berbeda dengan tahun lalu. artinya masih belum mengalami kemajuan yang berarti

Abstrak :
Perempuan adalah bagian sejarah, tapi keberadaannya kerap terpinggirkan. Penulisan perempuan membuat perempuan dapat memasukan dirinya dalam narasi sejarah. Hal itu yang dilakukan oleh Paduan Suara Dialita yang beranggotakan para perempuan penyintas tragedi 1965 yang menjadi tahanan politik karena dianggap memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana penulisan perempuan dilakukan oleh para perempuan penyintas 1965 melalui lirik lagu yang dinyanyikan oleh Paduan Suara Dialita. Lirik lagu dari Paduan Suara Dialita diperlakukan sebagai teks. Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif feminis pendekatan analisis wacana kritis. ..... Women is part of history, but their existence often being forgotten. Feminine writing brings women into history, through writing women put themselves into a narration. A choir group called Paduan Suara Dialita consists of women survivors from 1965 tragedy did feminine writing through their songs. These women survivors used to be political prisoners because they were accused as Indonesia Communist Party sympathies or member. This research examines how the lyrics of the songs from Paduan Suara Dialita can be form of feminine writing. This research is a feminist research with critical discourse analysis approach.

Abstrak :
pada sidang 24 februari atau sidang pleno keempat mengagendakan mendengar keterangan ahli dari pemohon, pemerintah, dan pihak terkait. dari ahli pemohon dihadirkan MM billah dan JE sahetapy, sedangkan ahli pemerintah terdapat rusdi ali muhammad, rahim yunus, dan muhammad ali azis. selain itu pihak terkait juga banyak yang hadir dari majelis ulama indonesia, persatuan islam, dewan dakwah islamiyah, badan kerjasama organisasi kepercayaan, perwakilan umat buddha indonesia, DPP PPP, dan himpunan penghayat kepercayaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena anomali pada konsep kegagalan intelijen milik Thomas Copeland dalam konteks Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Didalam memperoleh pengetahuan terkait fenomena anomali tersebut, penulis menggunakan analisa dekomposisi dan rekomposisi. Pada analisa dekomposisi penulis memecah temuan yang diperoleh dengan analisa hubungan, analisa kebudayaan, analisa anomali, analisa antisipatip serta analisa resiko politik. Setelah itu, penulis menyatukan kembali data-data tersebut dengan menggunakan analisa rekomposisi. Tahap akhir, penulis menggunakan analisa sintesis guna memperoleh suatu pengetahuan yang komprehensif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fenomena anomali atas konsep kegagalan intelijen Thomas Copeland dalam konteks Gerakan 30 September 1965 disebabkan karena faktor sosial budaya yang khas serta faktor politik. Faktor sosial budaya telah mematahkan penyebab kegagalan intelijen dalam hal permasalahan birokrasi dan organisasi intelijen, sedangkan faktor politik, khususnya politik kekuasaan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno menjadi pemicu munculnya anomali.

---

ABSTRAK
The purpose of this study is to examine the anomalous phenomena of the concept intelligence failure belonging to Thomas Copeland-in the context of events Movement 30 September 1965. In acquiring knowledge related to the anomalous phenomena, the authors used analysis of decomposition and recomposition. In the decomposition analysis the authors break down the findings obtained by analysis of the relationship, cultural analysis, anomaly analysis, antisipatip analysis and political risk analysis. After that, the author reunite these data using analysis recomposition. The final stage, the author uses the synthesis analysis in order to obtain a comprehensive knowledge. The conclusion of this study is anomalous phenomena on the concept of intelligence failures in the context of Thomas Copeland Movement 30 September 1965 due to the unique socio-cultural factors and political factors. Socio-cultural factors have broken the cause of the failure of intelligence in terms of the problems of bureaucracy and intelligence organizations, while political factors, especially political power imposed by President Soekarno to trigger the emergence of anomalies.

Abstrak :
Tesis ini menjabarkan mengenai jejaring advokasi transnasional yang membentuk forum masyarakat sipil dan berfokus pada proses pembentukannya, serta strategi-strategi yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada saat ini, penyelesaian permasalahan HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh masyarakat sipil yang semakin memiliki ruang untuk berekspansi secara ide dalam era globalisasi. Menurut Keck dan Sikkink dalam konsep Transnational Advocacy Network (TAN), masyarakat sipil suatu negara yang mengalami hambatan dalam saluran aspirasinya dengan pemerintah dapat beraliansi dengan kekuatan dari luar untuk menekan pemerintah negara yang bersangkutan. Hambatan seperti ini terjadi dalam penyelesaian sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Hambatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam kasus ini dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaian. Hal ini mendorong Komnas HAM sebagai norm entrepreneur untuk melakukan penyelidikan. Hasil penelitian, bahwa negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tahun tersebut menjadi pemahaman bersama dan kesamaan nilai yang melandasi terbentuknya jejaring. Dengan dipromotori oleh para pegiat HAM, akademisi, serta NGO HAM, dibentuklah jejaring masyarakat sipil IPT 1965 yang mengadakan forum masyarakat sipil dengan bentuk pengadilan rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai negara. Strategi yang dilakukan oleh jejaring ini ditujukan lebih untuk meningkakan kesadaran publik terhadap kasus pelanggaran HAM tahun 1965, ketimbang untuk melakukan lobbying kepada pemerintah. Meskipun telah mengoptimalkan keempat taktik dalam TAN, keberhasilan jejaring ini masih mencapai tahap awal. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya solidaritas jejaring, melainkan tingginya kompleksitas kasus yang diusung. ......This thesis explores the transnational advocacy network, which formed a civil society forum and focuses on the formation process, as well as the strategies undertaken to solve human rights violation cases. Nowadays, the human rights issues can not only be solved by the state government, but also by the civil society, which has more space to expand ideas in this globalization era. According to Keck and Sikkink in the concept of Transnational Advocacy Network (TAN), the civil society in a certain country that has blockage to express their aspirations to the government can ally with external power to give pressure to their government. Such obstacle has been happening in the effort to solve nine identified severe human rights violations happened in Indonesia, including the massacre against people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965. The obstacle that arose in this case between Indonesian government and civil society was caused by the difference in perspectives to see the right mechanisms to resolve the case. This encouraged the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) as a norm entrepreneur to conduct investigation. The investigation result that the government is responsible for the crimes against humanity happened in that year has become a shared understanding and value that underlie the formation of network. Civil society network was then formed with the human rights activists, academicians and NGOs as the norm promotors. The network, which is entitled as IPT 1965 created a civil society forum in the form of people’s tribunal that was attended by people from different countries. The strategies undertaken by the network are prior to raise public awareness to this case, rather than to lobby the government. Even though this network has optimalized the typology of tactics in TAN, it has just reached the first level of its threshold point. This is not caused by its loose solidarity, but the high complexity of case this network carries.