Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase belum begitu diminati di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah belum adanya Undang-Undang Arbitrase Nasional yang mengatur lembaga Arbitrase secara lengkap dan jelas. Peraturan yang ada, peninggalan kolonial (Rv) sudah ketinggalan jaman, sehingga tidak dapat dipakai menangani kasus-kasus arbitrase asing. Hal ini lebih dirasakan setelah Indonesia membuka pintu buat modal asing di akhir tahun enampuluhan. Pada umumnya hampir semua perusahaan patuncran (Joint Venture) memilih Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada tahun 1981 dengan Keppres No. 34 Tahun 1981, Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Ternyata putusan arbitrase asing masih saja tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Hal ini merendahkan citra peradilan Indonesia di luar negeri. Baru pada tahun 1990, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing. Meskipun begitu ternyata masalah pelaksanaan putusan arbitrase asing belum dapat berjalan lancar. Kali ini yang menjadi ganjalan pokok adalah ketentuan pasal V paragraf 1 dan 2 Konvensi New York, yaitu yang mengatur penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing atas dasar bahwa putusan itu telah melanggar ketertiban umum di negara di mana putusan itu dimohonkan pelaksanaannya. Sementara itu di luar negeri pengadilan-pengadilan telah mengembangkan pemikiran dan pendapat yang lebih maju yaitu dengan jalan membedakan pengertian kepent incran umum menjadi "kepentingan umum domestik" dan "kepentingan umum dalam Hukum Internasional". Apa yang dalam hukum domestik dianggap melanggar kepentingan umum, tidak dengan sendirinya melanggar kepentingan umum menurut Hukum Internasional."

"Skripsi ini membahas penerapan frase ‘under the law of which’ dalam Pasal V (1) (e) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 oleh Pengadilan Indonesia dalam Perkara Karaha Bodas. Penerapan oleh Pengadilan Indonesia ini akan dibandingkan dengan satu putusan dari Pengadilan India dan dua putusan dari Pengadilan Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian ini di antaranya menyarankan agar sebuah klausula arbitrase disusun dengan hati-hati dan para pihak yang berarbitrase memiliki itikad baik untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase.

---

This study is to analyse the interpretation of the phrase ‘under the law of which in Article V (1) (e) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 by Indonesian Court. The interpretation is compared to that of Indian and American Court. The researcher suggests that the parties to a contract draft their arbitration clause carefully and undertake to carry out the arbitral award with good faith. This is a quantitative and descriptive-analytical research."

"Pemogokan buruh pernah terjadi di beberapa perusahaan seperti perusahaan air minum, listrik, kereta api dan perusahaan perkebunan. Salah satu kasus pemogokan buruh yang penulis ungkapkan adalah kasus pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur dari tahun 1950-1958.Memang penulis mengalami kesulitan dalam mengungkapkan semua kasus pemogokan buruh di perkebunan Sumatera Timur, oleh karena itu penulis mencoba untuk mengungkapkan beberapa kasus sebagai mewakili dari kasus pemogokan lainnya. Sementara itu penulis memilih kasus pemogokan yang berhasil dan kasus pemogokan yang tidak berhasil di perkebunan Sumatera Timur setelah kasus-kasus diseleksi berdasarkan pertimbangan sumber-sumber yang ada.Penulis mempergunakan metode deduktif dalam membahas masalah kasus-kasus pemogokan secara umum, yang kemudian penulis baru memusatkan perhatian secara khusus pada pembahasan kasus-kasus pemogokan yang telah dipilih sebagai obyek penulisan skripsi.Penulis memperoleh data-data dari beberapa perpustakaan terutama perpustakaan BKSPPS, Medan (Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Swasta) yang cukup menyediakan arsip-arsip pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur pada tahun 1950-an. Penulis berusaha menganalisis data-data tersebut apakah relevan atau tidak dengan obyek pe_nulisan skripsi. Selain itu penulis menginterpretasikan data-data yang ada untuk menutupi kekurangan data-data yang lainnya.Penulis menyimpulkan bahwa pemogokan buruh perkebunan disebabkan oleh rasa ketidakpuasan pihak buruh terhadap kebijaksanaan majikan. Ketidakpuasan pihak buruh menjadi sebab-sebab pemogokan. Sebab-sebab pemogokan buruh perkebunan tidak saja disebabkan oleh sebab ekonomi saja, melainkan pemogokan buruh perkebunan Sumatera Timur dipengaruhi juga oleh sebab politik, sosial maupun psikologi.Proses penyelesaian pemogokan buruh perkebunan cukup lama, karena masing-masing pihak tripartie (pihak buruh, majikan dan pemerintah) mempunyai interpretasi yang ber_beda, sehingga pihak buruh tidak selalu puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan majikan maupun pemerin-tah. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang menga_tur perselisihan perburuhan, namun peraturan itu tidak berhasil pelaksanaannya, kaena pemogokan buruh perkebunan masih saja terjadi dan buruh menganggap bahwa pemogokan hanya dapat dihentikan bukan dengan peraturan itu tetapi dengan dipenuhi tuntutan mereka."

"Penelitian ini membahas mengenai perkembangan dan dinamika Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI pada kepemimpinan R. Maladi, pada kurun waktu 1950-1959. Dalam pembuatan penelitian ini menggunakan metode sejarah. Tujuan dari topik penelitian ini adalah untuk melengkapi tulisan ilmiah mengenai sejarah perkembangan persepakbolaan di Indonesia, khususnya dinamika perkembangan yang terjadi di PSSI. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena setiap masa kepemimpinan mempunyai kebijakan dan prestasi yang berbeda-beda.  Pada penelitian ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Maladi pada masa kepemimpinannya dan prestasi yang diraih oleh tim nasional Indonesia. Salah satu kebijakan yang sangat penting pada masa kepemimpinan Maladi yakni masuknya PSSI ke dalam organisasi sepakbola Internasional yaitu FIFA pada 1952. Pada masa ini Maladi melalui PSSI juga menjadi salah satu pelopor berdirinya organisasi sepakbola Asia yakni AFC pada saat Asian Games di Manila. Kebijakan yang berpengaruh lainnya yakni mendatangkan banyak kesebelasan Internasional ke Indonesia. Pada masa ini prestasi timnas Indonesia juga sangat banyak seperti peringkat empat Asian Games Manila 1954, lolos untuk pertama kalinya ke Olimpiade pada tahun 1956 yang diselenggarakan di Melbourne, juara kedua Merdeka Games 1957 dan puncak prestasi timnas Indonesia pada saat kepemimpinan Maladi adalah peringkat tiga Asian Games 1958. Pada masa ini juga Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia karena kebijakan politik Soekarno yang tidak mengizinkan Indonesia bermain di Israel. Soekarno sangat menentang penjajahan yang mereka lakukan terhadap Palestina.

---

This research discusses about the development and dynamics of the All Indonesia Football Association or PSSI at the leadership of R. Maladi (1950 -1959). This research is using the historical methods.The purpose of this research is to complete research about the history of the development of football in Indonesia especially the developments in PSSI .This research different from previous, because every leadership has it own policy. This research is using the historical methods. This  research is different from previous studies because every leadership period has different policies and achievements. This study discusses the policies carried out by Maladi during his leadership and achievments by the Indonesian National Team. One of the most important policies during Maladi`s leadership was the entry of PSSI into the FIFA International soccer organization in 1952. At this time Maladi through PSSI also become one of the pioneers of the founding of Asian football organizations determined by the AFC at the Asian Games in Manila. Another significant policy is to bring international teams to Indonesia. At this time, the achievements of the Indonesian national team were also amazing, get fourth rank in Asian Games 1954, qualified for the first time to the Olympics in 1956 which was held in Melbourne, the second winner of the 1957 Independence Games and the highest achievements of the Indonesian national team during Maladi`s leadership was place third in Asian Games 1958. Unfortunately,at the same time Indonesia also failed to qualify for World Cup because of Sukarno`s political policy that does not allow Indonesia to play in Israel. Soekarno was very decisive in their occupation of Palestine."

"Penelitian ini meninjau mengenai penerapan Article V(1)(b) Konvensi New York 1958 dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing pada pengadilan Amerika Serikat dan Inggris, dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Amerika Serikat dan Inggris merupakan negara anggota peserta Konvensi New York 1958 yang telah menerapkan reciprocity reservation berdasarkan Article I(3) konvensi tersebut. Penerapan Article V(1)(b) di kedua negara tersebut tunduk pada standar hukum nasional masing-masing mengenai due process. Sebagaimana dapat dilihat dalam kasus CEEG (Shanghai) Solar Science & Technology Co. Ltd. V. Lumos LLC, Tianjin Port Free Trade Zone Int'l Trade Serv. Co. v. Tiancheng Chempharm, Inc. U.S. dan Zavod Ekran Oao v. Magneco Metrel UK Ltd, pengadilan menerapkan standar yang berbeda dan memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Article V(1)(b) Konvensi New York 1958.

---

This research attempts to examine the application of Article V(1)(b) of the 1958 New York Convention in the application for enforcement of foreign arbitral awards in the United States and England Court, using the juridical normative research method through literature studies. The findings of this research shows that the United States of America and England are parties to the 1958 New York Convention and have implemented the reciprocity reservation based on Article I(3) of the convention. The application of Article V(1)(b) in both countries is subject to the due process standard in each of their respective national laws. As seen from the cases of CEEG (Shanghai) Solar Science & Technology Co. Ltd. V. Lumos LLC, Tianjin Port Free Trade Zone Int'l Trade Serv. Co. v. Tiancheng Chempharm, Inc. U.S., and Zavod Ekran Oao v. Magneco Metrel UK Ltd, the courts have applied different standards and have set forth different considerations in determining whether there has been a breach of Article V(1)(b) of the 1958 New York Convention."

"ABSTRAKPengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri mempunyai hubungan yang erat dengan Penanaman Modal Asing dan Penyelesaian Perselisihan mengenai Penanaman Modal. Diundangkannya UU Penanaman Modal Asing dan UU mengenai berlakunya Konvensi Washington secara berturut-turut pada tahun 1961 dan 1968 merupakan alasan bagi Indonesia untuk ikut serta menjadi anggota pada Konvensi New York 1958 dengan aksesi melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 pada tanggal 5 Agustus 1981. Aksesi ini didaftar di Sekretariat Jendral PBB pada tanggal 7 Oktober 1981.Dengan demikian kepada investor dan pedagang asing pada umumnya diberikan jaminan hukum bahwa putusan arbitrase yang telah ditetapkan di luar negeri yang telah diperolehnya dengan mengeluarkan biaya yang tidak ringan dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.Dengan diberlakukan UU Penanaman Modal Asing, maka terjadilah banyak perubahan di bidang ekonomi yang bertujuan untuk dapat mencapai suatu partisipasi yang lebih kuat dalam perdagangan internasional. Tidak saja diusahakan penarikan modal asing ke Indonesia, baik dalam bentuk susunan joint venture atau lain akan tetapi pada waktu yang bersamaan juga ikut serta masuk cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase luar negeri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi-transaksi internasional di bidang investasi dan perdagangan luar negeri.Pertimbangan utama untuk melakukan investasi adalah adanya jaminan hukum yang memadai yang menyediakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri terhadap kerugian-kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari penanaman modal.Investor dan pedagang asing selalu berupaya untuk melepaskan diri dari peradilan negara berkembang karena merasa tidak mengenal hukum setempat yang berlainan dengan sistem hukum negaranya sendiri Selanjutnya ada keragu-raguan bahwa peradilan setempat akan bersikap tidak objektif dalam memeriksa perkara yang melibatkan unsur asing, dan sebagai alasan ketiga pihak asing juga ragu apakah peradilan setempat ada kemampuan untuk memeriksa perkara perdagangan internasional dan alih teknologi yang demikian rumit.Melalui UU tentang Penyelesaian Perselisihan mengenai Penanaman Modal keinginan investor asing seperti tersebut di atas telah terpenuhi karena yang bersangkutan dapat melepaskan diri dari kekuasaan dan pengaruh pengadilan lokal untuk beracara di luar negeri di hadapan ICSID, yang merupakan suatu pusat arbitrase internasional. Dengan ikut sertanya Indonesia pada ktonvensi New York 1958, maka investor asing telah mendapat jaminan dan perlindungan hukum bahwa putusan arbitrase yang telah diperolehnya di luar negeri dapat dilaksanakan terhadap debitur yang assetnya berada di Indonesia?"

"Kondisi Indonesia yang saat ini telah menjadi salah satu negara anggota New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958) membuka peluang bagi putusan arbitrase internasional untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini klasifikasi suatu putusan arbitrase, apakah merupakan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional, menjadi penting karena berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan terhadap perkara arbitrase internasional. Namun pada praktiknya dijumpai adanya perbedaan persepsi mengenai putusan arbitrase internasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) dan konvensi internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif skripsi ini akan memberikan analisis mengenai aspek-aspek Hukum Perdata Internasional serta analisis mengenai pertimbangan hukum para hakim di Indonesia dalam pengklasifikasian putusan arbitrase internasional pada perkara Nomor 144/K/Pdt/2012 dan perkara Nomor 175/PDT/2018/PT.DKI. Selain itu juga ditemukan keperluan atas keselarasan pengaturan mengenai putusan arbitrase internasional dalam Undang-Undang Arbitrase dan konvensi-konvensi internasional demi mencapai kepastian hukum.

---

The condition of Indonesia which is one of the member country of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958) give an opportunity to the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in the jurisdiction of Indonesia. According to this condition the classification of arbitral awards, whether international arbitral award or national arbitral award, is important because it could affects the authority of the national court against international arbitration cases. In fact, there is a different perspective about international arbitral awards under the Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law) and international convention.

By using juridical normative approach, this thesis would give an analysis about the Private International Aspects and law considerations of Indonesian judges in the classification of international arbitral awards on case No. 144/K/Pdt/2012 and case No. 175/PDT/2018/PT.DKI. In addition, it is also requiring the regulation conformity of international arbitral awards under Arbitration Law and international conventions in order to attain the legal certainty."

"Tesis ini membahas penggunaan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk membatalkan putusan arbitrase asing yang diatur di dalam Pasal V (2) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. Pelaksanaan putusan arbitrase merupakan hal krusial karena eksekusi putusan merupakan esensi diadakannya arbitrase. Tiap-tiap negara memberlakukan Ketertiban Umum (Public Policy) secara berbeda, termasuk Indonesia yang belum memiliki konsensus melihat lingkup Ketertiban Umum (Public Policy). Antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki konsepsi berbeda mengenai Ketertiban Umum (Public Policy) Indonesia. Hal ini menjadi sebuah problema dimana pihak yang dikalahkan menggunakan alasan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk menunda atau membatalkan eksekusi putusan.

---

This thesis is aimed to prescribe the practice of using Public Policy doctrine to annul foreign arbitral awards as were allowed under Article V (2) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. The enforcement of an award is crucial and essential to arbitration proceedings. Different states will treat Public Policy differently, including Indonesia whom has yet to reach a consensus in defining what Public Policy should be used in foreign arbitration award enforcement. There are still discrepancy between Indonesian District Court and Supreme Court on the matter of what constitutes as Indonesian Public Policy. These discrepancies created a gaping loophole which are exploited by the party (parties) to delay or to annul the enforcements of the foreign arbitration award. "

"ABSTRAKGangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertibanpenumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang NusantaraPura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal initerjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatanproses embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang belum memahami tugas dan tanggung jawabyang akan dilakukan oleh masing-masing stakeholder, serta adanya kesan bahwa para petugasmelakukan pembiaran terhadap penumpang, barang dan masyarakat yang tidak berkepentingan diareal Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentangbagaimana pola penanganan ketidaktertiban proses pelayanan embarkasi - debarkasi penumpang danbarang di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok dan diharapkan akan dapatmemberikan masukan kepada Polri dan pihak-pihak yang terkait (stakeholder) di wilayah Pelabuhanmengenai pola penanganan ketidaktertiban yang terjadi pada proses pelayanan embarkasi ? debarkasipenumpang dan barang di seluruh Terminal Penumpang kapal laut yang ada di Indonesia.Teori dan konsep yang digunakan adalah Teori komunikasi, Konsep manajemen, TeoriPeran dan Teori Broken Windows.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus danteknik pengumpulan datanya melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam melakukananalisa data penulis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan tarik kesimpulan.Temuan penelitian, Penyebab ketidaktertiban pada saat proses embarkasi ? debarkasi kapalpenumpang, karena pembiaran yang dilakukan oleh petugas ( PT.Pelni,Syahbandar, Polri,PT.Pelindo II, dan security ), harga pengiriman barang lebih murah menggunakan kapal penumpangdibandingkan dengan kapal barang ( kargo ), kelebihan barang ( over bagasi ) dari penumpangdititipkan kepada ABK ( anak buah kapal ) dengan terjadinya kolusi, bebasnya masyarakat yangtidak berkepntingan keluar masuk ( asmoro dan buruh liar ) diareal terminal sampai dengan diataskapal, ketidakpahaman penumpang tentang aturan pengiriman / barang bawaan penumpang danjadwal kapal tidak diinformasikan secara luas.Saran, dalam rangka membenahi sistem pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ?debarkasi kapal penumpang, Otoritas Pelabuhan selaku regulator agar membentuk struktur organisasiyang menangani pengamanan dan pelayanan embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, denganmelibatkan seluruh instansi terkait yang terlibat langsung ( petugas security, syahbandar, Polisi danPT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok ) yang sesuai dengan fungsi dan perannya masing - masing,dengan tujuan agar para pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan tersebut agar selalu dapatberkoordinasi dengan baik. Dan dalam membangun integritas petugas instansi terkait yang terlibatlangsung dalam pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang,hal ini sangat penting diadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia agardapat memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing ? masing instansi

---

ABSTRACTDisorders of security and public order, both general and disorder associated withpassengers and goods at the time of embarkation - disembarkation process at Passenger TerminalNusantara Pura port of Tanjung Priok has been held for more than 30 years. This occurs becausethe components or stakeholders at port of Tanjung Priok associated with the activities of theembarkation - disembarkation process of passengers and goods not understand the duties andresponsibilities to be performed by each stakeholder, as well as the impression that the officers betaken over the passengers, goods and people who are not interested in the area of the PassengerTerminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok.This research was conducted with the objective of identifying and analyzing how patterns ofdisorder treatment services embarkation - disembarkation process of passengers and goods in thePassenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok and are expected to provide input to theNational Police and related parties (stakeholders) in the region of Port regarding the handling ofdisorder patterns that occur in the process of embarkation - disembarkation service of passengersand goods across the ship Passenger Terminal in Indonesia.Theories and concepts used are Communication Theory, Concept Management, Role Theoryand the Broken Windows Theory.This study used a qualitative approach with case study methods and techniques of datacollection through interviews, document review and observation. In analyzing the data the writeruses phase data reduction, data and deduced.The findings of the study, causes disorder at the time of embarkation - disembarkationprocess of passengers aboard, because omission committed by the officer (PT.Pelni, harbor master,Police, PT.Pelindo II, and security), the price of shipping goods cheaper than the passenger shipfreighter (cargo), the excess goods (over trunk) of passengers entrusted to the crew (ABK) withcollusion, independent people who are not interested in and out (Asmoro and illegal workers) to thearea under the terminal on the vessel, passengers misunderstanding about the rules of delivery /passenger luggage and ship schedules are not made available widely.Suggestion, in order to improve system security and service on embarkation -disembarkation process of passenger ships, the Port Authority as the regulator in order to establishan organizational structure that handles the security and services of embarkation - disembarkationof passenger ships, involving all relevant agencies involved directly (security officers, harbormaster,police and PT.Pelindo II) in accordance with the functions and roles - each, in order that the partiesresponsible for the security in order to always be able to coordinate well. And in building integrityofficer related agencies directly involved in securing and servicing the embarkation -disembarkation process of passengers aboard, it is very important held joint training to improvehuman resources in order to understand the basic duties and responsibilities of each agency"

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah faktor lain di luar elektabilitas Jean-Marie Le Pen, yaitu sistem parrainagedanfenomena abstain, turut berpengaruh terhadap keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002. Pada masa Republik Kelima, President de la Republiqueatau presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden. Pemilihan presiden di Prancis dilaksanakan berdasarkan konstitusi Prancis pasal 3, pasal 6, pasal 7, dan loi organique 6 Novembre 1962. Prosedur utama dalam proses pencalonan presiden adalah pengumpulan parrainageatau dukunganyang berjumlah 500 parrainages. Pemilihan Presiden Prancis 2002 ditandai dengan banyaknya jumlah calon presiden, yaitu 16 calon, dan tingginya jumlah suara abstain pada putaran pertama. Le Pen,seorang politikus Prancis yang berasal dari partai ekstrem kanan Front National,dikenal dengan kebijakannya yang bersifat antiimigran. Le Pen telah mencalonkan diri sebanyak lima kali dalampemilihan presiden, yaitu pada 1974, 1988, 1995, 2002, dan 2007. Pada Pemilihan Presiden 2002, Le Pen berhasil maju ke putaran kedua meskipun kebijakannya dikenal kontroversial. Untuk melihat apakah sistem parrainagedan fenomena abstain berpengaruh pada keberhasilan LePen, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori ilmu politik. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sistem parrainagedan kurangnya partisipasi politik warga Prancis, meskipun secara tidak langsung, merupakan faktor pendukung keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002."