Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang situasi kondisi kota Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Karena masa pendudukan Jepang tidak bisa dilepaskan dari masa sebelumnya yaitu Hindia Belanda, maka penulisan skripsi ini diawali dengan kebijakan politik pemerintahan Hindia Belanda, gerakan kebangsaan yang berkembang, dan keadaan kota Bukittinggi sebelum pendudukan Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data berupa buku-buku yang mengulas tentang kota Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang, dokumen-dokumen Tentara Angkatan Darat ke-25 dan surat kabar yang terbit di Sumatera pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya untuk melengkapi data-data lain yang diperlukan dalam penulisan ini, maka digunakanlah proses wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan dan penelitian arsip Belanda sebagai data pelengkap latar belakang dari tema penulisan. Setelah data-data tersebut berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian dilakukan pentahapan historiografi untuk direkonstruksi kembali dalam bentuk penulisan sejarah. Masa pendudukan Jepang di Bukittinggi ditandai dengan pendudukan Sumatera oleh tentara Jepang. Dimana pada awal pendudukannya, secara administrasi Sumatera disatukan dengan Malaya, dibawah pengawasan Tentara Angkatan Darat ke-25. Baru pada tanggal 1 Mei 1943 Sumatera dipisahkan dari Malaya, dengan alasan Jepang ingin memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Sumatera yang dianggap sangat penting dari segi ekonomi dan pertahanan militer. Karena pada saat itu tentara Sekutu telah melakukan serangan balik yang membuat Jepang terdesak. Kebijakan yang diterapkan tentara Jepang di Bukittinggi adalah melakukan pembangunan tempat pertahanan, seperti gua-gua dibawah kota Bukittinggi, benteng dan sebagainya. Sesuai dengan perencanaan awal yang disepakati di Tokyo pada tahun 1941, bahwa Sumatera termasuk Bukittinggi, akan dijadikan sebagai wilayah pertahanan dan penghasil sumber daya alam. Sebagai wilayah pertahanan, kebijakan lain yang diterapkan Jepang dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya tentunya disesuaikan dengan kebijakan tersebut diatas. Dimana dampak kebijakan perang Jepang di Bukittinggi membuat kehidupan masyarakat menjadi serba kekurangan dan menderita karena kemiskinan. Selain kehidupan yang berat yang harus dijalani masyarakat Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang, kekalahan Jepang atas sekutu membawa semangat perlawanan rakyat setempat kepada tentara Jepang. Dimana perlawanan dilakukan baik secara tertutup maupun terbuka oleh para pemuda dan golongan nasionalis di Bukittinggi. Semangat perlawanan ini diwarnai pula oleh semangat rakyat Bukittinggi untuk mempertahankan kemerdekaan RI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945."

"Perkembangan fashion di Jawa memiliki ciri-ciri khusus pada setiap masa. Di pulau Jawa dapat dilihat beberapa masa pemerintahan besar yang dapat mempengaruhi fashion, seperti masa kerajaan-kerajaan nusantara, pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahan pendudukan Jepang dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Skripsi ini lebih memfokuskan pada fashion di masa pendudukan Jepang, tetapi juga sedikit membahas fashion di masa pemerintahan kolonial Belanda untuk perbandingan dan melihat perubahan atau perkembangannya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wanita Jawa (pribumi) umumnya berpakaian kain panjang, kebaya dan selendang; kain panjang dan kutang; kain panjang dan kemben. Wanita Jawa (Eropa) umumnya berpakaian gaun, rok dan blus. Tekstil yang digunakan adalah tekstil impor dari Eropa dan Asia serta tekstil lokal. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, fashion di Jawa berubah secara cepat sehingga mengakibatkan kekagetan di masyarakat. Fashion di Jawa pada masa pemerintahan pendudukan Jepang memiliki 2 ciri utama yaitu pertama, mencerminkan kemakmuran bersama Jepang di bawah Asia Timur Raya berupa monape dan batik Jawa Hokokai. Kedua, mencerminkan kesengsaran akibat eksploitasi Jepang di Jawa berupa pakaian goni, kentel, dan kain karet. Pakaian yang mencerminkan kemakmuran sengaja diterapkan oleh pemerintahan Jepang untuk menggantikan dan menghilangkan budaya Belanda (Barat) contohnya Batik Jawa Hokokai dan efisiensi pakaian di masa perang contohnya mompe. Penerapan mompe pada awalnya sulit untuk diterima oleh para wanita, baik di Jepang maupun di Jawa. Untuk dapat diterima oleh para wanita tersebut, pemerintah pendudukan Jepang mernperbolehkan untuk memodifikasi mompe dengan pakaian khas mereka sebelumnya. Untuk wanita Jepang, penggunaan mompe dipadu dengan kimono sedangkan di Jawa mompe terbuat dari kain batik dan dipadu dengan kebaya. Pembuatan batik mengalami pasang surut dan terjadi perubahan yang kemudian memunculkan batik Jawa Hokokai. Di Jawa ada aturan-aturan yang mengatur penggunaan batik, seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda penggunaan batik disesuaikan dengan simbol-simbol dari motif yang mencerminkan status sosial si pemakainya, tetapi pada masa pemerintahan pendudukan Jepang karena beberapa faktor aturan-aturan tersebut mulai berubah."