Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ajaran Woekerordonantie 1938 dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur kurang cermat, keterbatasan pengetahuan atau pengalaman, dan keadaan terdesak dari salah satu pihak yang dimanfaatkan lawan janjinya sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan prestasi dan kontraprestasi di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ajaran Woekerordonantie 1938, maka hakim berdasarkan jabatannya memiliki kewenangan untuk mengesampingkan Pasal 1338 KUHPerdata untuk menyeimbangkan perjanjian tersebut, atau membatalkan perjanjian di antara para pihak dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian ke-1 (kesatu) atau ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas bagaimana penerapan Woekerordonantie 1938 dan pertimbangan hakim Indonesia dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat unsur Woekerordonantie 1938. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan Woekerordonantie 1938, sebenarnya diakibatkan oleh belum adanya keseragaman pengetahuan hakim Indonesia mengenai adanya ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUHPerdata

---

This thesis discusses the application of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for the annulment of the agreement due to an element of inattention, limited knowledge or experience, and a state of urgency from one of the parties that are used by the opponent of the promise, resulting in an imbalance of achievements and counter-achievement between the parties to the agreement. Based on the teachings of Woekerordonantie 1938, judges based on their offices have the authority to waive Article 1338 of the Civil Code to balance the agreement or cancel the agreement between the parties due to inconsistency with the validity of the 1st (first) or 4th (fourth) agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The main problem in this thesis is to discuss the application of Woekerordonantie 1938 and the consideration of Indonesian judges in deciding cases in which there are elements of Woekerordonantie 1938. Based on the results of the author's research, the teachings of Woekerordonantie 1938 as the basis for the cancellation of the agreement have been known and applied in various Indonesian court decisions. Regarding the inconsistency of judges in accepting or rejecting the application of Woekerordonantie 1938, it is caused by the absence of uniformity of knowledge of Indonesian judges regarding the existence of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for annulment of the agreement other than those stipulated in the Civil Code."

"Artikel ini membahas mengenai peranan Soeratin Sosrosoegondo yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pendirian PSSI. Soeratin memiliki peran besar dalam memperjuangkan sepak bola bumiputra dengan puncaknya adalah saat ditandatanganinya Gentlement’s Agreement tahun 1937. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas yaitu mengenai dinamika keadaan sepak bola Hindia Belanda sebelum PSSI berdiri, kiprah Soeratin dalam memperjuangkan sepak bola Bumiputra, dan dampak perjuangan Soeratin terhadap sepak bola Bumiputra selama menjabat sebagai ketua PSSI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang sebagian besar menggunakan surat kabar seperti Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, Bataviaasch Nieuwsblad, De Koerier, De Locomotief, De Indische Courant, De Preanger-bode, De Preanger-bode, De Sumatra Post, Deli Courant,, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, Moestika dan Pemandangan. serta terbitan berkala Berita PSSI 1940. Sumber yang didapat kemudian disaring sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya Soeratin memiliki dedikasi yang tinggi dalam memperjuangkan sepak bola agar setara dengan NIVB/NIVU. PSSI didirikan atas semangat untuk menandingi federasi bangsa Belanda. Meskipun begitu, Soeratin tidak pernah menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan bangsa lain asalkan tidak melanggar asas dan juga PSSI tidak terikat dengan pihak lain atau dalam arti ditingkat yang setara. Pada akhirnya PSSI dan NIVU bekerja melalui Gentlement's Agreement 1937. Perjanjian tersebut menjadi puncak dedikasi Soeratin bagi persepakbolaan Bumiputra, karena pada akhirnya PSSI dan NIVU menjadi federasi yang setara. Kiprah Soeratin serta kontribusinya terhadap sepak bola maupun PSSI, menjadikannya layak untuk menyang gelar “Bapak Sepak bola Indonesia”.

---

This article discusses the role of Soeratin Sosrosoegondo, one of the important figures in the founding of PSSI. Soeratin had a significant role in fighting for native football, the peak of which was when he was signed Gentlement’s Agreement in 1937. In this research, several issues are discussed, namely regarding the dynamics of the state of Dutch East Indies football before PSSI was founded, Soeratin’s work in fighting for Bumiputra football, and the impact of Soeratin’s struggle on Bumiputra football while serving as chairman of PSSI. This research uses historical methods which mostly use newspapers such as Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, Bataviaasch Nieuwsblad, De Koerier, De Locomotief, De Indische Courant, De Preanger-bode, De Preanger-bode, De Sumatra Post, Deli Courant,, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, Moestika dan Pemandangan, as well as the periodic publication Berita PSSI 1940. The sources obtained were then filtered according to the existing problem formulation. This research shows that Soeratin has a high dedication to fighting for football to be equal to NIVB/NIVU. PSSI was founded in the spirit of competing with the Dutch national federation. Even so, Soeratin never ruled out the possibility of collaborating with other nations as long as it did not violate principles and PSSI was not bound to other parties or was at an equal level. In the end, PSSI and NIVU worked through Gentlement’s Agreement in 1937. This agreement was the culmination of Soeratin’s dedication to Bumiputra football because, in the end, PSSI and NIVU became equal federations. Soeratin’s work and contribution to football and PSSI make him worthy of the title “Father of Indonesian Football”."