Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai sebuah karya seni, film cerita mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang menciptakan, memproduksi, dan menayangkannya kepada khalayak. Oleh karenanya Undang-undang Hak Cipta mensyaratkan adanya ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehubungan akan dilakukannya perbanyakan film cerita. Perbanyakan film cerita dapat dibuat dalam media cakram optik dengan format DVD dan VCD, dan perbanyakan dalam format ini sangat rawan terhadap tindakan pembajakan. Tindakan pembajakan film cerita dalam format DVD dan VCD sudah sangat sulit dibendung. Hal ini terlihat dari maraknya perdagangan barang ilegal tersebut di setiap sudut kehidupan masyarakat, dan masyarakat sudah semakin terbiasa untuk mengkonsumsinya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta tidak membawa dampak yang positif bagi perlindungan hak cipta. Pada saat inilah penegakan hukum mengambil peranan. Pada kasus pembajakan film cerita melalui format DVD dan VCD, telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangannya namun kenyataannya tindakan pembajakan tidak menjadi berkurang, malah semakin meningkat. Menghadapi kenyataan tersebut maka sudah seharusnya penegakan hukum hak cipta lebih diintensifkan, baik oleh pemerintah, produsen film cerita, maupun oleh masyarakat end-user yang berbudaya malu untuk menggunakan produk produk bajakan. Penegakan hukum hak cipta pada dasarnya mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat dan para penegak hukum sadar akan arti pentingnya hak cipta. Tindakan pembajakan tidak hanya merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena pembajak tidak memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang pada setiap jalur produksi, distribusi, dan perdagangan film cerita dalam format DVD dan VCD. Selama ini belum ada langkah konkrit dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi efek hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena tindakan pembajakan hak cipta, terutama apabila dikaitkan dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional."

"ABSTRAKTesis ini mengangkat permasalahan mengenai perkembangan perlindungan HakKekayaan Intelektual di Indonesia khususnya Hak Cipta dalam bidang film danfaktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan di bidang karyafilm dan apakah upaya penegakan hukum di bidang karya film telah berjalanefektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatifyaitu mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta khususnyakarya film, persetujuan TRIPs-WTO dan konvensi-konvensi Internasional yangterkait dengan Hak Cipta di bidang karya film. Penegakan hukum di bidang HakCipta khususnya karya film di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal iniditandai dengan masih maraknya film bajakan yang ada dan beredar secaraterang-terangan di Jakarta, ini membuktikan secara empiris bahwa penegakanhukum terhadap palanggaran Hak Cipta oleh aparat penegak hukum masih belumoptimal, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial danbudaya.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the progress of Intellectual Property Rights protection inIndonesia specifically the Copy Rights of movies and issues which affect moviepiracy and whether the law enforcement efforts for movie piracy are effective ornot. Research for this thesis uses the normative law method which focuses onreviewing the laws related to Copy Rights specifically those that are related tomovies/films, the TRIPs-WTO Agreement and international conventions in CopyRights for movies. The Copy Rights law enforcement in Indonesia is concerningwhich is proven by the amount of pirated movies distributed publicly in Jakarta.This shows empirically that the enforcement is not yet optimal due to severalfactors such as economic, social and culture"