Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah inkonstitusional, dikarenakan antara lain telah melanggar kedaulatan rakyat, bertentangan dengan prinsip keadilan dan mengurangi legitimasi rakyat untuk memilih. Mahkamah telah keliru dalam menafsirkan makna kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam sistem pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi hanya secara parsial menafsirkan teori kedaulatan rakyat dalam konteks pemilihan umum, tanpa melihat amanat konstitusi Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945, dan Undang-Undang Partai Politik sekaligus teori yang mendasari tentang sistem pemilihan umum, seperti teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi, teori partai politik dan teori negara hukum, yang menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama demokrasi. Putusan Mahkamah dipertegas kembali di dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang mengatur penetapan calon anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih dengan sistem proporsional terbuka murni, yang ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Ketentuan ini pada prakteknya memiliki banyak kekurangan dan telah merusak sendi-sendi demokrasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari politik hukum terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, walaupun berkarakter responsif, akan tetapi belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dikarenakan dihasilkan dari suatu Konfigurasi Politik yang ?terkesan? Demokratis, dengan mengedepankan tindakan strategis dan partisipasi masyarakat secara proforma. ...... Constitutional Court in its Decision No. 22-24/PUU-VI/2008 dated on December 23, 2008 which stated that the determination of selected candidates based on provisions of Article 214 letters a, b, c, d and e of Law Number 10 Year 2008 is unconstitutional, due among other things to have violated the sovereignty of the people, contrary to the principles of justice and reduce the legitimacy of the people to choose. Court had erred in interpreting the meaning of popular sovereignty and democracy in the electoral system, such as theory of sovereignty people, democratic theory, theories of political parties and state law theory, which puts political parties as the main pillar of democracy. Court decision reaffirmed in Article 215 of Law No. 8 of 2012, which set the nominations to the House of Representatives, Provincial and Regency / City elected to open a pure proportional system, which is determined based on the candidate who gets the most votes. This provision in practice has many shortcomings and have damaged joints democracy and popular sovereignty itself. This can be seen from the legal political formation of the Law No. 8 of 2012, although the character is responsive, but has not been able to address the needs of the community, because the result of a political configuration that is "impressed" Democratic, by prioritizing strategic actions and public participation in the proforma.

Abstrak :
Latar Belakang: Dalam pemberian pelayanan kesehatan dan non kesehatan dituntut untuk melakukan sebaik mungkin. Proses peningkatan kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan penguatan terhadap pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit. Tujuan: Tujuan dari penelitian melakukan analisis implementasi indikator SPM IGD pada KMK No. 129 tahun 2008 di IGD Rumah Sakit “Sehat” Depok. Metode Penelitian: Desain pada penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan Jenis Penelitian Rapid Assesment Procedure. Hasil: Pada komponen input, pengambilan kebijakan melalui proses multi pimpinan, SDM masih belum pernah diadakan pelatihan kegawatdaruratan yang tersertifikasi, SOP keperawatan dan medis di IGD berjumlah 116. Sarana dan prasarana IGD masih belum sesuai dengan Permenkes RI No.47 tahun 2018. Pada komponen proses terdiri dari perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Pada komponen output terdapat indikator yang belum sesuai dengan SPM, pada indikator pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS hasil capaian 71%, keterserdian tim penanggulangan bencana tersedia satu tim, namun belum ada SK dari pimpinan. Kesimpulan: Belum tercapainya keseluruhan indikator pada SPM mengindikasikan bahwasanya mutu pelayanan dasar pada IGD Rumah Sakit “Sehat” Depok belum maksimal dalam implementasi dan pelaksanaanya. Saran: Melakukan optimalisisi pada SPM dengan mengadakan pelatihan dan penurunan SK untuk tim bencana di IGD. ......Background: In the term of providing both health and non-health services, we are required to do our best. The process of improving public health can be undertaken by strengthening health services in the hospitals. Objectives: The purpose of this research is to analyze the implementation of the indicators of SPM IGD in KMK No. 129 of 2008 in the emergency room of Sehat Hospital in Depok. Research Methods: The design of this study uses a qualitative approach with Rapid Assessment Procedure. Results: Based on the input component, the hospital’s policy-making through a multi-leader process, the hospital’s human resources have never been held a certified emergency training while nursing and medical SOPs in the emergency room is 116. The emergency room facilities are still not following the Minister of Health Regulation No. 47 of 2018. Based on the process component, it consists of planning, decision making, organizing, leadership, and controlling. Based on the output component, the indicators are not following the SPM, the indicators of certified emergency service providers still use BLS/PPGD/GELS/ALS, which results in 71% (standard 100%), the disaster management team is only one team and there is no a decree from the director. Conclusion: The lack of positive results of all indicators in SPM indicates that the quality of basic services in Depok Sehat Hospital’s emergency room has not been maximally implemented. Suggestion: The hospitals’ stakeholder optimizes the SPM through certified training and the director signs the decree for the disaster management team in the emergency room.

Abstrak :
ABSTRAK Kondisi demografis berupa peningkatan angkatan usia tua, yang berasal dari generasi baby-boom, mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan pendanaan pensiun yang mencukupi di masa mendatang. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, pemerintah Prancis yang saat itu dipimpin oleh Nicolas Sarkozy, mencanangkan beberapa perubahan dalam sistem pensiun. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 ikut menjadi alasan pendorong pemerintah dalam melakukan reformasi tersebut. Perubahan besar dalam sistem pensiun ini adalah penundaan masa pensiun selama dua tahun yang kemudian mendapat penolakan dari masyarakat Prancis dan berujung pada pemogokan dan demonstrasi di berbagai kota. Pemerintah akhirnya memutuskan konsesi kecil dalam reformasi kebijakan pensiun yang dilakukan namun tidak mengubah rencana utama yaitu penundaan usia pensiun selama dua tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memaparkan perkembangan kebijakan sistem pensiun pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Melalui pengumpulan data kepustakaan, peneliti meninjau reaksi masyarakat yang muncul pasca diumumkannya rencana perubahan kebijakan pensiun serta meninjau dinamika kebijakan pensiun dan implementasinya.Setelah mengulas pembahasan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan yang terjadi sejak adanya rencana perubahan kebijakan hingga perubahan dilakukan, bersifat cukup dinamis karena pemerintah melakukan perubahan besar pada awal reformasi sebelum kemudian menambahkan perubahan kecil setelah adanya gerakan resistensi. Hal ini juga mempengaruhi dinamika reaksi masyarakat yang juga ditemukan bersifat cukup dinamis. Masyarakat pada awalnya memberikan reaksi yang cukup besar dengan melibatkan jumlah massa yang banyak dan kemudian mereda setelah kebijakan akhir diterbitkan.

Abstrak :
UU No 14 Tahun 2008 mengatur Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya pemerintah mengatur dan mengelola informasi publik lebih efisien sehingga masyarakat mudah mengakses informasi. Pengelolaan informasi publik yang profesional merupakan upaya mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat. Perpustakaan sebagai unit badan publik mempunyai tugas untuk mengelola dan melayani permintaan informasi dari masyarakat, serta memiliki kerja sama yang baik dengan layanan informasi publik PPID. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan perpustakaan Kementerian Pertanian dalam pengelolaan informasi publik. Penelitian dilaksanakan pada Februari-Mei 2018 menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang melibatkan pustakawan/pengelola perpustakaan sebanyak 48 responden. Variabel yang diamati meliputi Tingkat Keterlibatan responden dan Tingkat Kompetensi Responden. Data variabel tersebut dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner google form yang disebar ke masing-masing responden melalui uji korelasi Rank Spearman's. Hasil penelitian didapat bahwa setengah jumlah responden berjenis kelamin perempuan dengan usia 30-50 tahun dan mayoritas pustakawan ahli pertama masa kerja >10 tahun serta didominasi dari Pusat Penelitian, Balai Besar dan BPTP. Hampir semua perpustakaan terlibat dalam kegiatan PPID. Pustakawan/pengelola perpustakaan pada tingkat pengetahuan, pemahaman dan keahlian terhadap PPID mayoritas tinggi; namun perilaku cenderung sedang. Berdasarkan uji korelasi Spearman's ditemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kompetensi pustakawan/pengelola perpustakaan dengan keterlibatan di PPID. Lebih ditingkatkan peran PPID melalui sosialisasi, workshop dan diklat PPID Kementerian Pertanian.

Abstrak :
ABSTRAK
Keandalan fungsi komponen mekanikal memiliki implikasi yang besar terhadap tercapainya misi bangunan hijau yaitu reduksi emisi dan energi. Kegagalan dalam fase pemeliharaan dan perawatan komponen mekanikal dapat berakibat buruk terhadap pencapaian misi tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah data terfragmentasi, data tidak terdokumentasi dengan baik, respon SDM yang lambat, dan tidak ada jadwal pemeliharaan. Akibatnya anggaran masif yang dikeluarkan di fase konstruksi bangunan hijau menjadi sia-sia. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan hijau gedung pemerintahan komponen mekanikal. Studi kasus yang diteliti adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, studi kasus dan pengembangan sistem. Penelitian ini menggunakan Work Breakdown Structure (WBS) dalam mengelola data secara dinamis menggunakan Permen PU no 24 Tahun 2008 yang diintegrasikan dengan sistem informasi sehingga hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah meningkatnya kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan hijau komponen mekanikal

---

ABSTRACT
The reliability of functioning mechanical components has major implications for achieving green buildings mission namely emission and energy reduction. Failure in maintenance phase of mechanical components can adversely affect the achievement of the mission. Problems that occur are fragmented data, undocumented data, slow responses of human resource, and unscheduled maintenance. As a result, the massive budget spent in the green building construction phase is in vain. The purpose of this study is to improve the performance of maintenance of green buildings of government buildings in mechanical components. The case study studied was the Ministry of Public Works and Peoples Housing. The research methods used are literature reviews, case studies and system development. This study uses a Work Breakdown Structure (WBS) in managing data dynamically and managing data using Ministry Regulation no 24 Tahun 2008, which is integrated with information systems so that the expected results in this study are increasing the performance of maintenance of green building mechanical components.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi. Hal ini mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama cyber crime. Dalam menghadapi akibat dari perkembangan tersebut, berbagai negara di dunia melakukan perkembangan dalam kebijakan hukumnya melalui pembuatan ketentuan yang dikenal dengan nama cyber law. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan perkembangan seperti itu, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) terdapatlah sebuah cyber law di Indonesia. Walaupun demikian, Undang-Undang tersebut dapat dikatakan memiliki kekurangan-kekurangan dalam pengaturannya. Salah satu kekurangan tersebut adalah dalam hal mengenai penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan. Menurut penulis, ketentuan yang mengatur penyebaran dengan muatan informasi seperti itu dapat menjadi masalah dalam penerapannya apabila tidak terdapat kejelasan dalam perumusannya. Oleh karenanya, untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut dapat menjadi masalah dilakukanlah penelitian ini. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa ketentuan mengenai penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE dapat menjadi suatu masalah. Walaupun dari segi perumusannya dapat dijelaskan unsur-unsur yang dimilikinya, namun dari segi batasannya ketentuan tersebut terlalu luas pengaturannya sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dalam penerapannya. ......Development of information technology provides easy access to all kinds of information, this resulted in the emergence of new crime known as cyber crime. To face the consequences of these developments, many countries around the world develop a new legal policy known as cyber law. Indonesia is one of the country that did such a development, through The Criminalization, Information and Electronic Transaction Act (Law Number 11, 2008) cyber law exist in Indonesia. However, it can be said that the Act has flaws in its regulation. One of these is in the case regarding the spread of information that contains defamation. According to the authors, such policy could be a problem in practice if there is no clarity in the concept. Therefore, this research was conducted to see how far the policy can be a problem. From the results of research, it can be said that Dissemination Policy of Defamation in The Criminalization, Information and Electronic Transaction Act can become a problem. Although it can be explained in terms of concept, but in terms of usage it is too broad that making it possible to abuse in its implementation.