Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai perusahaan swasta yang betum lama berdiri, KT Group terlibat dalam beberapa aktivitas usaha dibidang jasa teknik, salah satu bidang jasa tersebut adalah jasa rekayasa, yang merupakan bidang jasa terbaru diantara berbagai jasa teknik yang diselenggarakan, dalam hal ini opersi pelaksanaanya ditangani PTRN.

Permasalahan yang akan ditampilkan adalah adanya keperluan akan perencanaan strategik sebagai pegangan buat PTRN, karena selama ini PTRN cuma seiring akan kemauan KT Group yang merupakan induknya. Latar belakang adanya desakan adalah terjadinya ketimpangan prioritas, sehingga banyak pekerjaan diluar jalur ditangani juga oleh PTRN.

Jadi tegasnya karya tulis ini membahas masalah perencanaan strategik, dimana yang diambil sebagai studi kasus adalah sebuah perusahaan yang berspesialisasi menangani kontrak EPC (engineering, procurement, construction), yang ternyata bidang jasa rekayasanya masih dalam tahap merintis.

Tujuan karya tulis ini adalah untuk melakukan kajian dasar untuk perencanaan strategik bagi PTRN sebagal pihak yang merasa terdesak. Beberapa kajian dasar tersebut diantaranya adalah melakukan studi analisa prioritas, juga penelitian - penelitian sasaran strategik (strategic thrust) hingga tahun 1996. Didalam menyusun tulisan ini bukanlah mengharapkan terbentuk suatu rencana strategik yang cukup matang, tetapi disini mencoba disusun suatu pegangan perencanaanya, sehingga metodologi seperti yang disarankan William P. Anthony cukup mengena, disamping memperhatikan kritik - kritik yang dilontarkan Henry Mintzberg atas sering kacaunya suatu perencanaan strategik.

Temuan yang diperoleh dari berbagai upaya diatas adalah ternyata dari bidang engineering, procurement dan construction, memang bidang engineeringlab yang tepat sebagai prioritas utama untuk PTRN. Output lainnya adalah dihasilkannya garis besar perencanaan yang tentu saja dìharapkan berguna untuk membuat operasionalisasi atas rencana.

Secara sekilas perencanaan strategik untuk PTRN ìni kelihatan tidak istimewa, oleh karena tujuannya adalah agar dapat dilaksanakan, maka isi pokok langkah-langkah dasarnya adalah sebagai berikut:

Dari analisa Iingkungan dan perkiraan Iingkungan, disimpulkan ada peluang bisnis pengadaan, bisnis rekayasa dan bisnis konstruksi.

Melihat keadaan Iingkungan luar, disusun dasar-dasar perencanaan strategik:

. Harus siap menghadapi persaingan yang semakin berat di proyek bangunan air.

. Perlu antisipasi akan hadirnya proyek PLN, terutama PLTA dan PLTM

. Berusaha mendapatkan sub pekerjaan atas proyek PERTAMINA di Natuna.

. Meningkatan dan memelihara hubungan yang telah terjalin dengan PLN.

. Mengantisipasi akan banyaknya pabrik luar negeri yang direlokasi di Indonesia.

. Menggali peluang atas dukungan Departemen Perhubungan terhadap PTRN.

. Mempergencar pemasaran jasa rekayasa di sektor swasta.

. Menggali Iebih lanjut proyek di BMG dan Direktorat Vulkanologi. Penafsiran Internal menunjukkan PTRN punya kelemahannya di bidang teknìk perlistrikan (electrical engineering).

Misi perusahaan menyebut tentang pengalaman, bidang teknologi rekayasa, jangkauan wilayah Indonesia, keuntungan yang memadai, serta bercita-cita ke pelaksanaan fisik.

Akhirnya sasaran strategik menekankan rekayasa mengarah ke pelaksanaan fisik, mencoba menghindari proyek yang porsi utamanya teknik listrik arus kuat, meningkatkan persiapan guna memenangkan tender, mulai mengejar proyek swasta, dan meningkatkan aktivitas di BMG dan vulkanologi.

Guna mencapai rencana strategik ini, serta agar manfaatnya kelihatan, perlu di susun rencana pengoperasiannya, jadi dengan perkataan lain tanpa operasionalisasi atas rencana, maka kesemuanya ini tidak ada gunanya.

Oleh sebab itu tidak ada salahnya kalau meminta bantuan ke konsultan untuk menyusunkan rencana operasionalnya, memang hal ini memerlukan biaya, namun mengingat kondisi menejemen PTRN sendiri yang saat ini tenaga dan waktunya sangat terbatas, maka hal ini bisa dimaklumi.

Jadi sesuai dengan maksud ditulisnya perencanaan ini walaupun cuma secara garis besar, arah yang dituju sudah tergambarkan, tinggal menelusuri secara detil guna mendapatkan rencana yang betul-betul mendekati sempurna.

Abstrak :
Bahwa pada dasarnya setiap negara memerlukan adanya peningkatan dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah membuka kemitraan dengan swasta untuk dapat terlibat melakukan pembangunan infrastruktur, yang mana lazim dilakukan dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan metode tender. Namun kenyataanya, banyak adanya indikasi persekongkolan tender dengan menggonakan metode tender terbatas. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur tender terbatas dalam hal tindakan persekongkolan tender dan bagaimana metode pembuktian yang perlu diterapkan dalam rangka membuktikan persekongkolan tender terbatas. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Adapun teori yang diguanakn dalam penelitian ini adalah teori persekongkolan tender dan teori pengadaan barang dan/atau jasa. Adapun hasil penelitian ini adalah telah ditemukan banyak negara-negara yang telah memberikan pemahaman atas metode tender terbatas, namun fakta nya di Indonesia belum ada peraturan definitif mengenai tender terbatas tersebut. Absennya definisi dan juga kekosongan hukum atas tender terbatas ini akan menimbulkan kerancuan dan ambiguitas dalam pelaksanaan tender. Sehingga hal ini justru rentan dengan adanya praktik kecurangan dan persekongkolan tender. Dalam hal pembuktian, faktanya sampai saat ini masih terdapat kesulitan untuk melakukan pembuktian atas kasus persekongkolan tender, khususnya tender terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pengawas persaingan usaha untuk dapat menerapkan pembuktian dengan pendekatan indirect evidence. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar disusun sebuah peraturan perundang-undangan yang komprehensif terkait dengan pengawasan persekongkolan tender terbatas, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan adanya kerancuan dan ambiguitas. ......In general, every country needs an escalation of the infrastructure development. Therefore, the government will make partnerships with the private sector involving the infrastructure development, which is usually done through the process of goods and/or service procurement using a tender method. However, in practice, there are many indications of bid rigging or collusion using the limited tender method. Therefore, it is necessary to know how the law in Indonesia regulates limited tenders in terms of tender conspiracy actions and what methods of evidentiary to apply in order to prove limited tender conspiracy. The research method used is normative juridical with secondary data. The theory used in this study is the tender conspiracy/bid rigging theory and the theory of procurement of goods and/or services. The results of this research are that many countries have provided an understanding of the limited tender method, but the fact is that in Indonesia, there are no definitive regulations regarding the limited tender. The absence of a definition as well as a legal vacuum for this limited tender will lead to confusion and ambiguity in the implementation of the tender. Therefore, this circumstances is actually resistance to the existence of fraudulent practices and tender conspiracy. In terms of evidence, the fact is that until now there are still difficulties in proving cases of tender conspiracy, especially limited tenders. Therefore, it is important for business competition authorities to be able to apply evidence using the indirect evidence approach. From the results of this study, the researcher suggests that a comprehensive legislation related to the supervision of limited tender conspiracy is applied, so that there is no legal vacuum that causes confusion and ambiguity.

Abstrak :
Beberapa kerjasama yang melibatkan Indonesia dan Jepang dalam beberapa proyek pembangunan infrastuktur mengharuskan pengguna anggaran menggunakan pedoman pengadaan barang/jasa yang diatur JICA JICA procurement Under Japanese ODA Loan. Pada pedoman proses pengadaan terdapat beberapa perbedaaan antara pedoman JICA dengan pedoman pengadaan yang diatur oleh Pemerintah Indonesia Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. Penelitian ini meninjau proses pengadaan jasa konstruksi pada salah satu proyek yang didanai oleh Jepang yaitu proyek Rumah Sakit UI untuk mengetahui perbedaan-perbedaan pedoman tersebut dan mengetahui implementasinya secara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam. Pengolahan data pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan disajikan dalam bentuk jaringan kausal. Penelitian ini mendokumentasikan kendala pelaksanaan proyek dan tahapan pengadaan yang harus diperhatikan karena mempengaruhi perjanjian Indonesia-Jepang. Segala keputusan yang diambil setelah loan agremeent ditandatangani akan memiliki konsekuensi salah satunya kepada commitement fee yang terus berjalan. Untuk itu diperlukan kajian menyeluruh mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan untuk dapat memaksimalkan dana pinjaman. Tahap tersebut antara lain tahap perencanaan pengadaan, penyusunan HPS, persetujuan concurrence JICA dan evaluasi penawaran peserta.

---

Several collaborations involving Indonesias government and Japans government in various national infrastructure projects requires the borrower to conduct service or goods procurement using JICA Procurement Guidelines Under Japanese ODA Loan. There are several differences between JICA Procurement Guideline and procurement guideline regulated by Indonesias government namely Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. Every decision taken after the loan agreement was signed will have consequences, such as affecting commitment fee that has to be paid by the borrower to the lender. Hence, comprehensive research is needed to overview procurement process to maximize usage of the loan. The purpose of this study is to review procurement of Universitas Indonesias Hospital construction service which the project funded by JICA in order to know the differences and know how the guideline being implemented as well. This study uses in depth interview technique to gain a better understanding of the project 39s nature and the procurement process itself. In addition, observation directly to the project also conducted to determine the condition quality of University Hospital that has been built. The data analyzed descriptively and presented using causal networks. This study captured several obstacles during the construction and procurement process which beliefs affect substance of the agreement between two countries. Several procurement processes which need to be considered are the procurement planning stage, arranging Owner Estimates OE stage, participants bid evaluation stage, and JICA concurrence.