Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris dengan adanya akta perjanjian kerjasama yang memuat klausula pinjam pakai sertifikat untuk dijaminkan dan peralihan hak atas objek tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sifat penelitian ini penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu. Hasil analisa adalah akibat dari suatu akta kerjasama yang mengandung klausula yang bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun dapan dikenakan sanksi pidana. Seharusnya Notaris sebagai orang kepercayaan masyarakat menjaga kepentingan dengan segala kewajiban serta dapat menentukan konstruksi hukum yang tepat dalam pembuatan akta.

---

A loan for use does not require a land right transitional because the absolute owner of the object in agreement is the lender. Then as a general agreement, A loan for use must be qualifying with the legal conditions of agreement as referred in Article 1320 The Book of Civil Code. An agreement considered made in front of Notary, intended for the importance of evidence in court or to minimize disputes at a later time. However, Notary in making authentic deed often have clauses that are not accordance with the laws and regulations and that the deed is null and void. Issues in this thesis are the legal consequences and responsibility of notary with the existence of a cooperatioan deed containing a loan for using certificates for gurantee and right transfer to the object. To answer these problems, legal research is carried out with a normative juridical approach by examining mere literature or secondary data, the nature of this research is descriptive research aimed at describing the exact nature of an individual. The results of the analysis are the legal consequences from a deed containing a clause that is against the law is null and void and the responsibility of notary with A loan for use deed that is notary may be subject to sanctions can be administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. Notary as a peson public trust must safeguard the interests with all obligations and be able to determine the appropriate legal construction in making the deed."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tata cara dan mekanisme perizinan pinjam pakai kawasan hutan oleh perusahaan yang hendak melakukan kegiatan pertambangan yang diatur secara rinci berdasarkan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Adapun contoh studi kasus yang digunakan adalah pengajuan perizinan yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah. Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, untuk itu pemerintah perlu untuk campur tangan terhadap penggunaan kawasan hutan, salah satunya melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Filosofis pinjam pakai kawasan hutan adalah agar tidak menyebabkan tumpang tindih, luas kawasan hutan tidak terkurangi, dan memudahkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Dua Komponen Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam sistem tata cara perizinan pinjam pakai kawasan hutan ini adalah Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Namun ternyata masih banyak kendala yang masih dialami oleh perusahaan dalam mengajukan perizinan pinjam pakai kawasan hutan seperti (i) tumpang tindih kegiatan, (ii) Jangka waktu penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan yang terlalu lama, (iii) ketidakpastian hukum, (iv) ketidakharmonisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan (v) penerapan hukum yang kurang mendukung iklim investasi. Adapun saran yang ditawarkan oleh penulis adalah (i) Pemerintah membentuk peraturan yang lengkap sehingga mampu mengakomodir segala aspek, (ii) sinergisitas kegiatan kehutanan dan pertambangan di kawasan hutan, (iii) Peran Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan mengacu kepada kebutuhan riil masyarakat, dan (iv) pembentukan standardisasi kompetensi bagi pengusaha yang melakukan investasi pertambangan.

---

ABSTRACT

This research discusses about the procedure and mechanism of leasing forest area by companies that want to conduct mining activities which are regulated by Permenhut No. 14 / KPTS-II / 2013. The example study case that be used is the licensing submission PT. BCMG Tani Berkah. Forest is the capital of national development which has real benefits for the life of the Indonesian people, so that the government need to intervene against the use of forest areas, one of them through the mechanism of License Borrow and Use of Forest Areas. Philosophical leasing forest area is not to cause overlap, the forest area is not reduced, and facilitate monitoring and evaluation by the Ministry of Forestry. Two components of legislation used in the system of licensing procedures for leasing forest area are Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 About Pertambangan Mineral and Batubara and Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. But there are still many obstacles still faced by companies in filing a licensing leasing forest areas such as (i) overlapping activities, (ii) The period of issuance of use permit forest areas that are too long, (iii) legal uncertainty, (iv) the disharmony between Central and Local Government, and (v) application of the law unfavorable investment climate. The sugesstion offered by the authors are (i) the Government should establish rigid regulations that can accommodate all aspects, (ii) synergy forestry and mining activities in forest areas, (iii) The Role of Local Government in term of making regulation which in line with the real needs of the society, and ( iv) the establishment of competency standardization for the investors who do mining invest."

"Keterbatasan lahan dan kebutuhan vital rakyat akan perumahan mendorong pembangunan rumah susun saat ini berkembang dengan pesat di kota-kota besar khusunya di DKI Jakarta. Rumah susun dengan fasilitas dan dan spesifikasi unit yang dibangun dengan standar menengah keatas lebih popular dengan sebutan apartemen oleh masyarakat luas. Apartemen dibangun oleh developer dan berpindah haknya kepada pembeli melalui serangkaian proses jual beli. Pada kebanyakan apartemen yang dibangun di Jakarta rangkaian proses jual beli tersebut telah dimulai bahkan sebelum apartemen itu mulai dibangun sehingga diperlukan pengikatan jual beli sebelum dilaksanakan jual beli. Demikian pula pada Apartemen Maple Park Jakarta Utara. Proses jual beli pada Apartemen Maple Park Jakarta Utara didahului oleh penandatangan perjanjian pengikatan jual beli apabila calon pembeli telah membayar harga pengikatan minimal dua puluh persen dari seluruh harga pengikatan. Kemudian apabila calon pembeli ingin menempati unit yang dipesannya namun ia belum melunasi harga pengikatan maka harus menandatangani perjanjian pinjam pakai.Untuk menganalisa permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis dan data yang di peroleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penjualan satuan rumah susun sebelum diperoleh ijin layak huni adalah melanggar pasal 18 undang-undang rumah susun nomor 16 tahun 1985 namun dalam kepmen negara perumahan rakyat nomor 11/KPTS/1994 mengatur bahwa jual beli tetap dapat dilaksanakan namun dengan didahului pengikatan jual beli. Penggunaan perjanjian pinjam pakai dalam proses jual beli pada Apartemen Maple Park tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Perdata yang mendefinisikan bahwa pinjam pakai adalah perjanjian sepihak dimana pihak yang satu menyerahkan penguasaan atas suatu barang secara cumacuma sedangkan pada perjanjian pinjam pakai Apartemen Maple Park mensyaratkan bahwa selama pinjam pakai berlangsung calon pembeli harus melunasi angsuran kepada developer.

---

Limited land and vital needs of the people for residential units will encourage the development of residential flats is currently growing rapidly in big cities especially in DKI Jakarta. Flats with facilities and specification units are built with high standards and above is more popular as the apartment by the public. Apartments built by developers and move its right to the buyer through a series of buying and selling process. In most apartments are built in Jakarta a series of buying and selling process has been started even before the apartment was built so it is necessary in the binding sales and purchase prior to the sale and purchase. Likewise, at Maple Park Apartments in North Jakarta. The process of buying and selling at Maple Park Apartments in North Jakarta is preceded by the signing of the sales and purchase agreement if the prospective buyer has paid the price of the binding of at least twenty percent of the total price of the binding. Then, when prospective buyers want to occupy the unit had ordered but not yet paid the redemption price he had to sign a lend use agreement.To analyze these problems is descriptive analytical research method and data obtained were analyzed using a qualitative approach. Sales of apartment units before a suitable for habitation permit is obtained is violating article 18 of law number 16 in 1985 flats but the secretary of public housing decree number 11/KPTS/1994 states that the sale and purchase can still be yet to be preceded in the purchase by binding sale and purchase agreement. Use of lend use agreements in the process of buying and selling at Maple Park Apartments are not appropriate because it is not in accordance with article 1740 Book of Civil Law which defines that lend use is a unilateral agreement whereby one party that gave possession of the goods free of charge while in agreement Maple Park Apartments lend use requires that lend use during ongoing prospective buyer must repay the installments to the developer."

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Langkah selanjutnya penyempurnaan kebijakan yang lebih rasional sehingga tidak menimbulkan kerancuan di lapangan. Selain hal tersebut perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan maupun pertambangan agar diperoleh kesepahaman. Kegiatan dan kebijakan mengenai pertambangan yang menggunakan kawasan hutan di Indonesia sudah diatur oleh berbagai sektor diantaranya sektor Kehutanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup dan juga peran serta Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota). Berbagai permasalahan terjadi pada kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adanya kegiatan pertambangan yang sudah dan sedang beroperasi pada berbagai tahapan baik perizinan, permohonan, eksplorasi maupun produksi menambah persoalan dalam mengatasi penggunaan lahan di kawasan hutan. Permasalahan lain yang muncul adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus dan nuansa desentrralisasi otonomi daerah, maka sebagian Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) mengasumsikan bahwa kewenangan Pertambangan juga termasuk menjadi wewenang Pemerintahan Daerah. Disharmonisasi diperparah lagi dengan adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Dalam pelaksanaan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan masih banyak dijumpai tumpang tindih kegiatan antara pemanfaatan kawasan hutan dengan penggunaan kawasan hutan. Misalnya kegiatan pemanfaatan kayu dengan kegiatan pertambangan. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Selain hal tersebut dijumpai juga adanya klaim-klaim masyarakat sekitar hutan untuk menuntut ganti rugi tegakkan akibat kegiatan pertambangan. Dengan demikian hal tersebut akan menghambat iklim investasi sektor pertambangan. Sebagai langkah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan langkah sinergitas kegiatan antara sektor terkait khususnya Kementerian Kehutanan dan

---

"

"ABSTRAKPenguasaan atas tanah secara nyata dapat dilihat dari hubungan seseorang atau suatubadan hukum tertentu sebagai pemegang haknya dengan suatu bidang tanah tertentusebagai objeknya. Keterbatasan lahan membuat manusia mencari cara agar kebutuhanakan lahan dapat dipenuhi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengadakanperjanjian pinjam pakai tanah. Perjanjian pinjam pakai tanah memiliki jangka waktuterbatas yang berakibat ketika jangka waktu berakhir maka tanah harus dikembalikankepada pemilik tanah. Lalu menjadi permasalahan adalah bagaimana denganperlindungan hukum terhadap pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunandiatas tanah tersebut. Terlebih lagi, jika tanah tempat bangunan berdiri adalah tanahhak guna bangunan milik negara yang diberikan kepada suatu badan hukum tertentu.Pada akhirnya perlindungan hukum kepada pemilik bangunan diberikan ketikapemilikan bangunan tersebut dilandasi dengan kepemilikan yuridis yang sah.

---

ABSTRACTLand acquisition can be seen from the relationship of person or a legal entity as theholder of certain rights to a particular parcel of land as its object. Limited land makeshuman look for ways so the land needs can be fulfilled. One of the ways is to makethe land lease agreement. Land lease agreement has a limited period of time and whenthe time ends, the land must be returned to the landowner. Then the problem is howlegal protection can be given to the owner of the building that has been building onthat land. The problems can be complex when the land stands to the right of buildingon the land state which is given to a particular legal entity. At the end, legalprotection can be given to the building owner when ownership of the building wasbased on the legitimate juridical possession."