Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada masa lalu, sektor pertambangan umum, pernah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Negara. Akan tetapi semenjak tahun 1999, penerimaan devisa dari sektor pertambangan umum mulai mengalami penurunan, yang disebabkan oleh adanya penurunan nilai investasi baru. Hal ini kemudian disikapi pemerintah dengan jalan membuat roadmap atau peta persoalan di sektor pertambangan umum. Berdasarkan roadmap tersebut, perpajakan dianggap menjadi salah satu masalah yang menghambat perkembangan sektor pertambangan umum. Masalah perpajakan di sektor pertambangan umum, dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah aspek penerapan pengaturan perpajakan di sektor pertambangan umum. Untuk membahas mengenai aspek ini, digunakan Kontrak Karya, perundang-undangan perpajakan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sementara aspek kedua adalah aspek penerapan perpajakan. Pembahasan mengenai aspek penerapan perpajakan ini dilakukan untuk menganalisis kendala perpajakan yang dihadapi oleh kontraktor di sektor pertambangan umum. Pembahasan dilakukan untuk menganalisis kendala yang dihadapi pada masa sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan pada masa setelah keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.