Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, masyarakat dimudahkan untuk mengakses berbagai karya cipta digital melalui teknologi internet. Kemudahan untuk mengakses mempunyai dampak negatif dengan munculnya berbagai tindakan pelanggaran atas hak cipta. Salah satu pelanggaran atas hak cipta adalah karya yang digandakan secara bebas dan gratis tanpa adanya izin dari Pencipta. Salah satu karya cipta yang banyak disebarluaskan secara ilegal tanpa adanya izin dari Pencipta adalah partitur musik. Untuk itu, penelitian ini untuk menganalisis perlindungan partitur musik yang diperbanyak melalui internet. Penelitian ini juga membahas tentang klasifikasi dari partitur musik sebagai karya musik atau karya tulis, karena partitur musik tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC). Serta, penelitian ini juga menjelaskan penggandaan partitur musik dapat dihindari dengan cara yang dijabarkan dalam penelitian ini dan mengkaji apakah penggandaan partitur musik melanggar karya cipta tulis atau karya musik. Adapun, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitan dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah partitur musik adalah sebuah lembaran yang menunjukan bentuk musikal yang dicetak. Sehingga, partitur musik diklasifikasikan sebagai karya tulis dan pengunduhan partitur musik tidak dikatagorikan sebagai pelanggaran hak cipta karya musik karena perbedaan media yang dihasilkan dalam pengunduhan partitur musik dan lagu. ......With the rapid development of technology, people are facilitated to access various digital copyrighted works through internet technology. The ease of access has a negative impact with the emergence of various acts of copyright infringement. One of the violations of copyright is the work that is duplicated freely and for free without the permission of the creator. One of the many copyrighted works that are illegally disseminated without the permission of the creator is the musical score. Therefore, this research is to analyze the protection of musical scores that are reproduced through the internet. This research also discusses the classification of musical scores as musical works or written works, because musical scores are not described in Law No. 28 of 2014 (UUHC). As well, this research also explains that the copying of music scores can be avoided in the manner described in this research and examines whether the copying of music scores violates written copyright works or musical works. Meanwhile, this research was conducted using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be drawn is that musical score is a sheet that shows a printed musical form. Thus, musical scores are classified as written works and the download of musical scores is not categorized as copyright infringement of musical works due to differences in the media produced in the download of musical scores and songs.

Abstrak :
Rencana pemerintah atas rancangan pengenaan royalti penggandaan buku perpustakaan di perguruan tinggi walau untuk keperluan studi pribadinya terlihat tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Sedangkan Pembatasan perlindungan atas hak esklusif terhadap Penggandaan Ciptaan telah di atur pada Pasal 26 poin c UUHC yang menyebutkan bahwa Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan adalah bukan pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Mekanisme Penarikan Royalti Bidang Karya Literasi dan melihat rancangan tersebut dari prespektif Hukum Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu LMK dalam bidang literasi dan Dirjen KI-Kementerian Hukum dan HAM. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa adanya pengecualian dan pembatasan hak cipta yang dapat digunakan oleh Perpustakaan di Perguruan Tinggi bukanlah suatu tindakan yang mencoba menghindari pembayaran royalti kepada penulis dan penerbit melainkan menyediakan pengecualian dan pembatasan hak cipta itu untuk menciptakan kondisi dimana terdapat keseimbangan dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menikmati hasil kerjanya juga secara bersamaan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bahwa dibutuhkan lisensi langsung dan yang tidak ambigu. Dan diperlukan pengembangan kontrak model antara Pencipta, penerbit, LMK dan grup pengguna. ......The government's plan for the imposition of royalties for reproducing library books at universities even though its for the purposes of personal study seems inconsistent with the applicable law, while the limitation of protection on exclusive rights to the reproduction of works has been regulated in Article 26 point c of the UUHC which states that the reproduction of works and/or related rights products for the interest of scientific research is not copyright infringement. The purpose of this study is to analyze the draft Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the Royalty Withdrawal Mechanism for the Literacy Field and see the draft from the perspective of Copyright Law. This type of research is normative juridical, by carrying out two stages of research, namely library research accompanied by field research. Primary data was obtained through the collection of materials from several sources, namely LMK in the field of literacy and the Director General of KI-Ministry of Law and Human Rights. These data are then processed and analyzed in a qualitative normative manner. In conclusion, this study finds that the exceptions and limitations of copyright that can be used by libraries in universities is not an act that tries to avoid paying royalties to authors and publishers but provides exceptions and limitations on copyright to create conditions in which there is a balance in granting rights. exclusive rights to the creator to enjoy the results of his work can simultaneously fulfill the public's right to obtain information. That it takes a direct and unambiguous license. And it is necessary to develop a model contract between the Creator, publisher, LMK and user groups.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab bioskop atas terjadinya perbuatan penggandaan film di dalam gedung pertunjukan bioskop. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu tersebarnya rekaman secara live film “Warkop DKI Reborn” melalui media sosial yaitu dengan aplikasi live streaming Bigo Live di hari pertama film tersebut tayang di Bioskop. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta secara hukum telah memberikan tanggung jawab bioskop sebagai Pelaku Usaha Perfilman untuk tidak membiarkan adanya penggandaan film di dalam bioskop tersebut. Perbuatan penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di dalam gedung bioskop dengan memanfaatkan teknologi live streaming, selain harus menghukum pelakunya, juga seharusnya membebani pihak bioskop. Sebagai Pelaku Usaha Perfilman yang memperdagangkan film, bioskop harus sadar dan memahami besarnya kerugian akibat penggandaaan yang sering terjadi di gedung bioskop, sehingga mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan standarisasi keamanan bioskop dan pemerintah juga harus membuat suatu aturan mengenai standarisasi keamanan bioskop. ...... This thesis discusses the responsibility of cinemas on the occurrence of duplication in theaters. The problems discussed in this thesis is related to the recent case of  live streaming of the “Warkop DKI Reborn” movie through the application of Bigo Live on the first premiere day in the cinema. The research method used in this thesis is juridical normative with the use of secondary data. According to Article 10 of Copyright Law, cinemas as a Film Business Actor is held responsible for not allowing any duplication of films inside the theater. The act of duplication includes recording using a video camera (camcorder) inside a movie theater using live streaming technology. In addition to punishing the culprit, cinemas should also be held responsible. As a Film Business, cinemas should be aware that duplication often takes place inside their theaters, and so they should be held reponsible to upgrade their “cinema security standarization”, and so should the government issue a law on it.