Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya tekanan berupa penyalahgunaan keadaan yang terdapat dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris. Dimana dengan adanya tekanan tersebut membuat pihak penerima hutang dirugikan. Penelitian ini menganalisis permasalahan pada keabsahan Akta Pengakuan Hutang tersebut serta Penerapan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan dalam pertimbangan dan putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan tipe penelitian preskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian preskriptif analitis. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna karena memenuhi syarat formil pembuatan akta autentik, tetapi dapat dimintakan Pembatalannya ke Pengadilan karena tidak memenuhi syarat materil mengenai keabsahan perjanjian. Adanya tekanan pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah dalam pembuatan akta ini berupa penyalahgunaan keadaan seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutusakan perkara ini ......The research in this thesis raises a case with the problem of the existence pressure in the form of misuse of circumstances in debt promissory deed which is made by a notary. This existence pressure makes the debitor be aggrieved. This study analyzes the problems with the validity of the deeds and the application of misuse of circumstances in consideration of court decision. The research method used in this study is normative juridical research and using prescriptive type of research. Data collection technique is by studying documents on secondary data. The approach used is a qualitative approach that produces prescriptive analytical research results. Then the result of this research is that the debt promissory deed is an authentic deed with perfect proof power because it meets the formal requirements for making an authentic dees, but can be canceled by the Court because it does not fulfill the matriil aspects regarding the validity of agreement. The existence of preassure on the weaker side when makes this deed in the form of misuse of circumstances should be the foundation for judges consideration while decided this case

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan menganalisis mengenai cara mengatasi persaingan antar pejabat notaris yang berkaitan dengan penempatan wilayah jabatan notaris. Permasalahan yang diangkat adalah pengaturan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan mengatasi persaingan antar rekan notaris, serta mengusulkan pengaturan ideal mengenai penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan cara mengatasi persaingan antar rekan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis-normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh wawancara kepada informan. Hasil dari penelitian adalah untuk memenuhi asas keadilan dalam penempatan notaris pemerintah harus dapat memberikan kebebasan dalam memilih wilayah kerjanya dengan cara memperhatikan kesejahteraan notaris baru dan pemerintah perlu mengatur pengaturan mengenai persaingan antar rekan notaris guna mengatasi persaingan antar rekan notaris. Selain itu notaris juga perlu diawasi karena dalam menjalankan jabatan yang diembannya dapat merugikan masyarakat jika digunakan dengan tidak benar. 

---

ABSTRACT
This study describes the placement of notary officials who fulfill the principle of justice and analyze how to deal with competition between notary officials relating to the placement of notary positions. The issues raised were arrangements for placement of notary officials who met the principle of justice and overcoming competition among notary associates, and proposed ideal arrangements regarding the placement of notary officials who met the principle of justice and how to overcome competition between notary colleagues. The research method used is a juridical-normative library research method. The type of research is analytical descriptive with the types of data used are secondary and primary data. Data collection techniques use a qualitative approach and are supported by interviews with informants. The results of the study are to fulfill the principle of fairness in the placement of a notary government must be able to give freedom in choosing their working area by paying attention to the welfare of new notaries and the government needs to regulate the competition among notary partners to overcome competition among notary colleagues. In addition, a notary also needs to be monitored because in carrying out his position, he can harm the community if it is used incorrectly. 

Abstrak :
ABSTRAK Keberadaan Notaris di tengah masyarakat dibutuhkan sebagai seorang Pejabat Umum yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat menjadi bukti yang kuat. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, namun Akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, pembuatan akta kerap terjadi pelanggaran, ketidaksesuaian, dan ketidaksepahaman yang dapat menyebabkan persengketaan di kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu permasalahannya berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta, dan akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan akibat hukum dari pembuatan akta autentik dengan merekayasa tandatangan dan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris akan kelalaian yang telah ikut andil dalam pembuatan akta dalam kasus ini, karena akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadap kepadanya dan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya tersebut.

---

ABSTRACT The presence of a Notary in among of a society is necessary needed as a Public Official whose statement can be trusted and can be strong evidence. Notary is the authorized General Office to make an Authentic Act. The Notarial Deed is an Authentic Deed made based on the procedures specified in the Act of Notary Position. Notary deed is a perfect evidence instrument, but it could have no power if it violates the provisions of the Act of Notary Position. In practice, the making of deeds often occurs violations, nonconformities, and disagreements that can cause disputes in community life. So from that the problem relates to the notary's responsibility as a public official in making deeds, and the legal consequences of the Notary's actions. This research use juridical normative method while the author had taken qualitative method and data collection tools for data analysis included documents or library materials. this study aims to describe the legal consequences of making authentic deeds by manipulating signatures and describing the notary's responsibility for negligence that has contributed to the making of the deed in this case because a notary deed is made based on the wishes of the parties facing it and the notary is responsible for the formal truth of the deed.

Abstrak :
Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Adanya gugatan yang diajukan kepada Notaris dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum yang berakibat kehilangan keotentisitasan atas akta tersebut dan dinyatakan batal demi hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang meminta dibuatkan aktanya oleh Notaris yang bersangkutan. Atas kerugian tersebut para pihak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,dimana Notaris wajib memberikan ganti rugi berupa denda, bunga, serta biaya.Tetapi ada kalanya karena keadaan yang berada diluar kuasanya (overmacht), akta yang seharusnya disimpannya secara baik menjadi hilang ataupun rusak. Terhadap kejadian yang berada diluar kuasanya tersebut Notaris dapat melakukan pembelaan diri berdasarkan overmacht tersebut.Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian empiris serta metode penelitian normatif, yaitu berupa penelitian kepustakaan dan melakukan riset dan wawancara. Berdasarkan kasus-kasus gugatan yang ada ternyata banyak terdapat pembatalan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan menjadi batal demi hukum akibat kelalaiannya tersebut. Untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain, seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki sikap profesionalisme yang baik serta ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup dibidang kenotariatan dan pengalaman.

Abstrak :
Pasar Modal sangat berperan bagi pembangunan ekonomi yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan cara berinvestasi yang efektif maka bentuk Efek yang semula berbentuk fisik saham berubah tanpa saham. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut menimbulkan perubahan pada tanggung jawab notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Dalam penelitian ini akan dianalisa dan dibahas tanggung jawab notaris pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal terhadap saham dalam penitipan kolektif dan bagaimanakah cara notaris pasar modal mengantisipasi perubahan bentuk saham kaitannya dengan peralihan hak atas saham pasca scriptless trading dan apakah system ini hak para pemegang gadai telah terlindungi bila emiten mengalami pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai leteratur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja notaris pasar modal dalam melakukan jabatannya sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata tanggung jawab notaris pasar modal tidak banyak berubah yaitu tetap membuat akta-akta yang berkaitan dengan pasar modal, yang berubah hanya prosedurnya raja dimana peralihan hak alas saham di luar bursa tidak perlu memperlihatkan saham secara fisik tetapi cukup dengan melampirkan konfirmasi tertulis tentang kepemilikan saham berupa catatan rekening saham dan juga dalam gadai saham apabila tidak disyaratkan untuk menyerahkan saham sebagai jaminan hutang maka penerima gadai berdasarkan akta perjanjian gadai yang dibuat oleh notaris cukup meminta kepada bank custodian dam KSEI untuk memblokir rekening saham yang dijadikan jaminan, Notaris pasar modal harus mengetahui system perdagangan saham tanpa warkat khusunya yang berkaitan dengan peralihan hak alas saham dan gadai saham,. Bagi pemegang hak gadai dengan diberlakukannya system ini hak-haknya lebih terlindungi apabila emiten mengalami pailit. Dengan perubahan system ini penulis membuat kesimpulan penerapan scriptless trading di pasar modal Indonesia membawa peningkatan kinerja notaris pasar modal selaku salah satu profesi penunjang pasar modal. ......The stock exchange has an enormous role in the economic development, that is, as one of the financing resources for the business realm and at the same time as the medium of investment for the public. Along with the advance of time and the growing need to invest effectively, there is a switch on the form of stock, currently without using the stock, replacing the previous condition in which it has phisical form. The switch also brings about change in the responsibility of a notary, as a profession supporting the stock exchange. This research will scrutinize and analyse the responsibility of a stock exchange notary tgowards the collectively storaged stock, and identify the way a stock exchange notary anticipate the switching form of the stock, regarding the ownership transfer of the stock post the scriptless trading and to find out whether under this system the holders of the guarantee have already been protected and secured in case the emittent falls on bankruptcy. The method applied is the juridical normative library research, conducted by scrutinizing thoroughly the literatures and law regulation relevant to this matter. The result takes form in an evaluative analytical conclusion, expected to be a recommendation to improve the effectiveness and performance of the stock exchange notary in carrying his duty as one of the profession supporting the stock exchange. The research shows that there is no significant change in the matter of responsibility. The only change happens to the procedure, on which the transfer of share ownership is no more necessary to be conducted physically, but instead it is sufficient to only hand over a written confirmation consisting of share account and also share guarantee in case there is no requirement to submit the share as a credit guarantee, thus the guarantee receiver, act in accordance with the guarantee agreement made before, just has to request to the custodian bank as well as KSEI to blockade the share account being guaranteed, and in this case, the notary of stock exchange is supposed to understand the system of stock exchange without physical evidence, particularly concemig the transfer of ownership of the share and share guarantee. Under this system, the holder of the guarantee is more protected and secured in case the emittent falls into the bankruptcy. Thus, the writer draws a conclusion that the implementation of the scriptless trading in the Indonesia Stock Exchange has brought an improvement of the notary's performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 menentukan bahwa Notaris harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yang diharuskan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum yaitu Ikatan Notaris Indonesia INI . Beberapa orang berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan organisasi-organisasi notaris yang ada di Indonesia dengan adanya ketentuan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa keberadaan INI sebagai wadah tunggal organisasi Notaris bertujuan agar pemerintah dapat lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi yang ada, sedangkan organisasi Notaris lain selain INI hanya dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan.

---

ABSTRACT
Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 about Position of Notary, which was enacted on January 15th, 2014 assign Notary to come together in one provision of Notary Organization, which is the Indonesian Notary Organization. Some people say that this provision is not compatible to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Based on this, the author is interested to conduct a research to know the position of Notary Organizations in Indonesia with the existing provision. The research is descriptive analytical with normative juridical approach. The research phase consists of literature and field research. Data collection tehniques were conducted by document studies and interviews. Analytics are done using normative qualitative analysis method. Based on the results of the research, it can be argued that the existence of INI as a single container of all Notary Organizations is to maximize the government rsquo s supervision to existing organizations, while other Notary Organizations aside from INI are only seen as civic organizations.

Abstrak :
Penulis mencoba menjelaskan bagaimana peran Notaris dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru dan perubahan aspek hukum apa saja yang berkaitan dengan tugas Notaris. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan. Dalam RUUPT terdapat delapan pasal yang mengatur peran Notaris secara jelas, sedangkan dalam UUPT hanya diatur dalam empat pasal. Salah satu pasal dalam RUUPT yang secara tegas mengatakan peran Notaris adalah pasal 9 ayat (2) dan penjelasannya, pendiri perseroan apabila hendak menguasakan permohonan pengesahannya maka hanya dapat dikuasakan kepada Notaris saja dan tidak boleh kepada pihak lain. Dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas banyak terdapat perubahan-perubahan aspek hukum diantaranya Perubahan kedudukan organ RUPS dimana, dalam RUUPT ini keduduknya bukan lagi sebagai organ perseroan yang paling tinggi, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan korum dalam RUPS, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan aspek hukum lainnya dalam RUUPT.

Abstrak :
Perjanjan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara bank dengan debiturnya, baik yang dibuat secara notaril maupun di bawah tangan, termasuk perjanjian, baku. Sebagai mana umumnya perjanjian baku, isinya cenderung lebih dominan memagari kepentingan pihak yang secara ekonomis lebih kuat (produsen, pelaku. usaha, kreditur), sedangkan kepentingan pihak yang lain (konsumen, debitur) yang lebih lemah cenderung diabaikan. Isi perjanjian KPR tidak seimbang. Bagaimana debitur dapat dilindungi dalam perjanjian KPR? Klausula apa yang seharusnya tidak boleh dimuat dalam perjanjian KPR? Bagaimana peran Notaris dalam memberikan perlindungan yang seimbang? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan mengenai perjanjian baku dan kontroversi keabsahannya, kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang menjadi landasan teori dan pengamatan serta pengalaman penulis dalam praktik sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menelaah beberapa perjanjian KPR yang diterapkan di beberapa bank. Metode analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian berbentuk evaluatif analitis. Dari penelitian terhadap perjanjian KPR berbagai bank, banyak sekali ditemukan klausula-klausula yang memberatkan nasabah debitur KPR sebagai konsumen. Klausula-klausula tersebut bahkan termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dimana pihak pelaku usaha (bank) dapat dikenai sanksi pidana. Untuk melindungi debitur KPR sebagai konsumen dan menjaga supaya bank sebagai pelaku usaha tidak terjerumus kepada pelanggaran atas Undang-undang Perlindungan Konsumen, Notaris bisa berperan besar agar perjanjian KPR dibuat lebih seimbang, sehingga isi perjanjian tidak hanya memagari kepentingan bank, tetapi juga menjaga hak-hak debitur KPR sebagai konsumen. Ini sesuai dengan amanat Undang-undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan plhak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Abstrak :
Kenyataan bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tertanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432, telah menggantikan kedudukan Peraturan Jabatan Notaris yang telah berlaku selama 144 tahun di Indonesia dimulai sejak tahun 1860 dengan Staatsblad 1860 Nomor 3. Adapun pembahasan dalam penelitian ini dititikberatkan mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta di bidang pertanahan sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut, di mana pengaturan dari pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum di kalangan akademis maupun para notaris sendiri, yaitu pengertian notaris dan pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta kewenangan notaris dalam pembuatan akta-akta berkaitan dengan masalah pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis akan memaparkan dalam tesis mengenai sejarah munculnya profesi notaris, pengertian notaris, pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta sejauh mana kewenangan notaris dalam membuat akta di bidang pertanahan menurut Peraturan Jabatan Notaris, peraturan di bidang pertanahan dan Undang-undang Jabatan Notaris. Sebagai penutup, penulis menyimpulkan mengenai eksistensi serta kewenangan dari notaris untuk membuat akta pertanahan serta memberikan sumbang saran untuk mencari jalan keluar dari ketentuan mengenai pembuatan akta pertanahan yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dewasa ini telah membawa berbagai dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini. Notaris di Indonesia yang berasal dari sistem latijnse-notariaat berdasarkan sistem hukum civil law tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan notary-public yang berasal dari sistem hukum common law. Perbedaan tersebut tentunya juga berpengaruh dalam praktek jasa yang diselenggarakannya sesuai dengan kultur dan hukum di negara yang bersangkutan. Dengan memanfaatkan teknologi internet, notaris diharapkan dapat melayani tuntutan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, praktis, dan efisien sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dewasa ini telah cukup banyak penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik yang ditawarkan melalui websites di internet. Berdasarkan hal tersebut akan timbul pertanyaan bagaimanakah konsep dan sistem jasa notaris secara elektronik yang telah berjalan dalam praktek itu? Selain itu, dapatkah praktek tersebut diterapkan oleh para notaris Indonesia sesuai dengan sistem hukum kenotariatan yang berlaku? Apa saja pula kendala yang dihadapi dan bagaimanakah seharusnya konsep perangkat hukum kenotariatan yang harus disiapkan guna mendukung terwujudnya hal tersebut? Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Tipe penelitian yang digunakan bersifat evaluatif, merupakan suatu problem-identification, dan hasil yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Telekomunikasi yang menjadi basis dari fenomena tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik yang diharapkan, sesuai dengan Undangundang Telekomunikasi yang telah dimiliki Indonesia. Dengan demikian, para notaris Indonesia diharapkan dapat turut ambil bagian sesuai dengan kultur dan hukum kenotariatan yang berlaku di Indonesia.