Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Selama lebih dari tiga tahun terakhir ini (1997-2001) perekonomian Indonesia telah dilanda krisis hebat. Krisis ini terjadi sebagai akibat berbagai tekanan ekonomi internal maupun eksternal. Krisis dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian sektor pradulcsi mengalami kesulitan - sebagian akibat besarnya kebutuhan bahan baku atau bahan penolong dari impor dan sebagian lain karena beban hutang perusahaan (swasta) semakin membengkak dengan melemahnya rupiah tersebut. Kontribusi sektor swasta, yang tadinya (pada awal Pelita VI) diharapkan menjadi mesin pendorong utama gerak perekonomian, melorot tajam. Dalam kondisi seperti ini, tidak bisa tidak - guna menahan agar krisis tidak menjadi semakin parah - pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan penyelamatan, kebijakan tersebut adalah melalui bidang fiskal, moneter, perdagangan luar negeri dan sebagainya. Sudah barang tentu kebijakan-kebijakan tersebut harus saling melengkapi (sejalan). Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi harus berpijak pada prinsip-prinsip fiskal yang sehat dan benar yaitu : transparan, disiplin, adil, efisien dan efekti£ Penerimaan negara, kendati dalam kondisi krisis sekalipun, harus diupayakan untuk tetap meningkat, atau setidaknya, tidak menurun guna memperkecil ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang kian menjadi mahal. Di sisi lain, efisiensi dalam pengeluaran negara juga harus tetap berlangsung. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak, terutama yang dapat memenuhi (paling tidak sebagian) prinsip di atas, salah satunya adalah melalui pemungutan cukai. Sejauh ini, salah satu cara pemungutan cukai di Indonesia adalah dengan menggunakan pelekatan pita cukai, sehingga cukup transparan. Pungutan cukai dikenakan kepada komoditas-komoditas yang dalam konsumsinya dapat mendatangkan eksternalitas negatif (seperti tembakau dan minuman mengandung alkohol), jadi lebih mendorong ke arah efisiensi ekonomi. Dan pungutan cukai berdasarkan azas "ad-valorem", dengan demikian relatif adil, karena konsumen yang mampu membeli Barang Kena Cukai (BKC) yang harganya lebih mahal akan terkena pungutan lebih besar. Berdasarkan pandangan beberapa kalangan di Departemen Keuangan Republik Indonesia, penerimaan negara dari cukai dapat lebih ditingkatkan dan bahkan bisa dijadikan andalan di masa datang. Hal ini mengingat kian beragamnya komoditas yang dikonsumsi dan diproduksi oleh masyarakat Indonesia sejalan dengan berlangsungnya pembangunan ekonomi (Warta Bea Cukai Edisi 314 Januari 2001). Pemerintah Indonesia via Departemen Keuangan juga mengemukakan melalui rencananya : bahwa untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan, yaitu dari 11,1 % dari Produk Domestik Bruto (tahun 2000) menjadi 16,0 % (tahun 2004). Reformasi di bidang perpajakan yang telah berlangsung sejak tahun 1983 akan terus diupayakan penerapannya Sehingga sistem dan mekanisme pemungutan pajak akan berubah secara total dari official assesment menjadi self assesment. Melalui perubahan sistem dan mekanisme tersebut. Berdasarkan beberapa indikator, seperti tax to GDP ratio dan tax coverage ratio, penerimaan pajak pemerintah Indonesia memang masih tergolong rendah. Untuk tahun 1999, misalnya, tax to GDP ratio adalah 11,1 %. Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan rasio ini hingga menjadi sekitar 16 % untuk lima tahun mendatang. Di negara sedang berkembang lainnya rasio tersebut dapat sekitar 18 %, dan untuk negara maju mencapai sekitar 30 - 40 %. Sedangkan Tax Coverage Ratio, yaitu perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan potensinya (yang seharusnya dapat dipungut), yang dalam arti lain merupakan ukuran dari seberapa jauh kemampuan aparat pajak dalam memungut dan mengoptimalkan penerimaan pajak, menurut suatu studi Departemen Keuangan adalah sekitar 50,2% (1996/97), 53,5% (1997/98), 50,6% (1998/99) dan 41,6% di tahun 1999/2000 (Warta Bea Cukai Edisi 314 Januari 2001).

Abstrak :
Sebagai sebuah karya seni, film cerita mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang menciptakan, memproduksi, dan menayangkannya kepada khalayak. Oleh karenanya Undang-undang Hak Cipta mensyaratkan adanya ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehubungan akan dilakukannya perbanyakan film cerita. Perbanyakan film cerita dapat dibuat dalam media cakram optik dengan format DVD dan VCD, dan perbanyakan dalam format ini sangat rawan terhadap tindakan pembajakan. Tindakan pembajakan film cerita dalam format DVD dan VCD sudah sangat sulit dibendung. Hal ini terlihat dari maraknya perdagangan barang ilegal tersebut di setiap sudut kehidupan masyarakat, dan masyarakat sudah semakin terbiasa untuk mengkonsumsinya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta tidak membawa dampak yang positif bagi perlindungan hak cipta. Pada saat inilah penegakan hukum mengambil peranan. Pada kasus pembajakan film cerita melalui format DVD dan VCD, telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangannya namun kenyataannya tindakan pembajakan tidak menjadi berkurang, malah semakin meningkat. Menghadapi kenyataan tersebut maka sudah seharusnya penegakan hukum hak cipta lebih diintensifkan, baik oleh pemerintah, produsen film cerita, maupun oleh masyarakat end-user yang berbudaya malu untuk menggunakan produk produk bajakan. Penegakan hukum hak cipta pada dasarnya mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat dan para penegak hukum sadar akan arti pentingnya hak cipta. Tindakan pembajakan tidak hanya merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena pembajak tidak memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang pada setiap jalur produksi, distribusi, dan perdagangan film cerita dalam format DVD dan VCD. Selama ini belum ada langkah konkrit dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi efek hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena tindakan pembajakan hak cipta, terutama apabila dikaitkan dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional.