Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Over kapasitas yang terjadi di sebagian besar lapas/rutan di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh sarana yang menjadi terbatas dan di satu sisi tuntutan pelayanan semakin meningkat. Kondisi ini akan menghambat pelaksanaan pembinaan dan pelayanan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi sebagai institusi publik yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Salah satu alternatif mengurangi over kapasitas guna peningkatan kinerja pemasyarakatan adalah dengan melalui program pembinaan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Untuk itu tesis membahas implementasi optimalisasi pembebasan bersyarat dengan lokus penelitian di Lapas Klas I Cipinang Jakarta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan mengenai implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat ditinjau dari aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan dan menjelaskan mengenai pelaksanaannya di lapas Klas I Cipinang Jakarta Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) informan dan observasi lapangan, serta dokumen terkait untuk mendapatkan data. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle yang meliputi aspek konten dan konteks suatu kebijakan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah keberhasilan implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan dimaksud kepada pihak internal dan pihak eksternal yang terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat. Untuk mampu mengurangi over kapasitas secara optimal diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan pihak terkait, terutama kepada aparatur penegak hukum yang masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, guna membahas tujuan bersama dalam penegakkan hukum sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan fungsi dan tugas tanpa mengabaikan kepentingan instansi lainnya. ......The over capacity that occurred in most prison in Indonesia have resulted many problems caused by limited infrastructure, mean while the demand for services are keep increasing. This condition will be come an obstacle in treatment and service which will ends to influencing the organization's activity as a public institution which must give good service to society. One of the alternatives to decrease the over capacity in order to optimizing the work of correction is parole program for inmates. Therefore, the study is focusing on the implementation of optimizing parole in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. The objective of this study is to describe the implementation of policy in optimizing parole observed from content and context aspect as a policy and explain the implementation in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. This is a qualitative study done by interviewing 7 informants and field observation, also related documents for the data. The theory is the implementation of policy from 'Grindle' which contains contents and context aspect of a policy. Conclusion of the study is success of implementation of policy in optimizing parole influenced by socialization of the mentioned policy to the internal and external party related to parole. In order to decrease the overcapacity optimally, coordination and socialization is needed to all people and related party, especially the law officers that have role in integrated justice system to discuss the equal purpose in law enforcement so every institution could do their jobs and functions without disobeying others interest.

Abstrak :
P4GN merupakan singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Program ini telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Masalah Narkoba sudah menjadi masalah sosial yang harus diselesaikan secara komprehensif, salah satunya adalah mengerahkan segenap potensi bangsa yang dimiliki untuk memerangi Narkoba. Kerjasama antar instansi pemerintah menjadi sebuah keharusan sehingga diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional dalam rangka P4GN di DKI Jakarta. Selanjutnya, bagaimana dengan implementasi keputusan bersama tersebut? Ini yang menjadi pokok pemlasalahan dalam penelitian ini mengingat DKI Jakarta memiliki otonomi daerah yang bersifat khusus. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan in depth interview sebagai alat pengumpul datanya. Hasil penelitian kemudian diarahkan pada analisis deskriptif implementasi kebijakan keputusan bersama tersebut. Objek penelitian ini adalah BNP DKI Jakarta dan mitra kerjanya yaitu Yayasan Cinta Anak bangsa (YCAB). Dari analisis diketahui bahwa implementasi Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Dan Kepala Kpolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional dalam rangka P4GN di DKI Jakarta secara umum berjalan efektif. Dari empat variable yang diteliti ditemukan beberapa hal: 1. Komunikasi yang efektif berjalan dua arah baik dengan BNN atau dengan mitra kerja walaupun ada kelambanan dalam pembentukan BNK di wilayah DKI Jakarta. 2. Sumber daya yang mendukung BNP baik berupa fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta atau dana dari APBD DKI Jakarta. Kendala yang ada adalah fasilitas yang minim dan terbatasnya dana yang diberikan. 3. Prilaku atau kecenderungan dapat dilihat dengan adanya budaya parokial dan ketiadaan aturan mengenai insentif dan sanksi bagi personal BNP. 4. Struktur Birokrasi yang mendukung adalah adanya staf dan struktur birokrasi yang efesien. Namun, kendalanya adalah jaminan karir staf yang tidak pasti karena ketiadaan aturan personel. Untuk itu BNP DKI Jakarta memang harus berbenah kembali menata kembali agar kendala psikologis dapat diarahkan menjadi sebuah keunggulan.

Abstrak :
Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade off tujuan. Terutama dalam menghadapi era integrasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabelvariabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Two Stages Least Square (TSLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came from the rest of the world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a normal economic condition and in a crises by using two stages least squares (TSLS) method.

Abstrak :
Pengelolaan sistem sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat termasuk sekolah merupakan salah satu wujud Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, pelaksanaan pengelolaan sistem sanitasi sekolah di Indonesia diatur dalam beberapa kebijakan. Meskipun begitu, persentase sekolah yang memiliki akses sanitasi sesuai standar kebijakan masih rendah khususnya pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (Dapodik, 2017). Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sistem sanitasi sekolah di Kota Depok yang merupakan salah satu daerah dengan perkembangan siginifikan dalam pengelolaan sistem sanitasi sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh Edwards III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lansgung objek studi kasus dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada berbagai stakeholder utama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan isu-isu kompleks dalam implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya 9 dari 12 subdimensi, yaitu kejelasan, konsistensi, sumber daya manusia, fasilitas, sumber daya keuangan, sikap birokrat, insentif, SOP dan fragmentasi. Dengan begitu, pemerintah perlu untuk membuat aturan yang lebih jelas untuk pelaksanaan kebijakan serta memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik. ...... Healthy sanitation management system in society, including school sanitation is one form of Human Rights. Therefore, Indonesia has several policies governing implementation of the school sanitation management system. Nevertheless, the percentage number of schools that have access to sanitation in accordance with policy standards is still low, particularly at the Elementary School Education Level (Dapodik, 2017). This research analyzes the implementation of a sanitation school management system in Depok City which is one of the areas with significant development in the school sanitation management system. This research was conducted by issuing the theory of policy implementation by Edwards III (1980). The research approach used is post-positivist with data collection techniques through literature study, direct observation, case studies, and in-depth interviews conducted with various stakeholders, including the central government, regional governments and the school. The results of this study indicate that complex issues found in implementation process that greatly affect the failure to fulfill 9 of the 12 indicators measured, namely clarity, consistency, human resources, facilities, financial resources, bureaucratic attitudes, incentives, Standard Opearating Procedures and fragmentation. With the fornamed problems, the government needs to make clearer regulation for implementing policies and make sure the implementation process run effectively.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah sumber daya manusia kesehatan sering dijumpai di daerah-daerah era desentralisasi, seperti rendahnya mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Insentif finansial baik berupa uang maupun tunjangan merupakan intervensi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis isu kebijakan insentif bagi sumber daya manusia kesehatan pegawai negeri sipil di daerah terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Lebong meliputi prevalence, saverity, rate of increase, degree of unmeet, dan social benefit. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 4 orang informan dan 5 orang key informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi isu utama dari masalah adalah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah berupa insentif atau reward bagi sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian kebijakan insentif serta mengusulkan isu kebijakan menjadi agenda setting dalam proses formulasi kebijakan daerah.

---

ABSTRACT
Human Resources issues actually found in decentralization era for instance low quality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentives in cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. This research analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector in remote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degree of unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five key informant. The results showed the major issues are no commitment and reward from government. Therefore, the government needs to conduct studies and propose incentive policies in the policy formulation.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Ruang lingkup penelitian adalah tarif cukai bir, produksi bir dan penerimaan cukai bir mulai periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2005. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa besarnya tarif cukai sangat erat hubungannya dengan pembatasan produksi minuman mengandung etil alkohol termasuk bir serta berpengaruh pada penerimaan cukai bir pemerintah. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap produksi bir sebesar -0,96. Sedangkan variabel harga bir (2,32) dan jumlah tenaga kerja (0.81) berpengaruh positif terhadap produksi bir. Dari hasil penelitian diatas penulis merekomendasikan bahwa pemerintah harus mencari keseimbangan tarif cukai bir yang optimal agar dapat mengendalikan tingkat produksi bir dan sekaligus memberikan penerimaan negara dari cukai bir. Selain itu harus disiapkan kebijakan yang komprehensif dalam penetapan tarif cukai bir yang optimal agar kebijakan (policy) yang diambil tidak malah mengakibatkan berhentinya produksi bir di Indonesia.

---

This research outlines the impact of beer excise toward beer production and excise income. The objective of the research is to understand the degree of beer excise tariff toward beer production and excise income. The scope of the research is beer excise tariff, its production, and beer excise income from the period of January 2001 until December 2005. From the descriptive analysis, it is demonstrated that excise tariff is highly correlated with limitting the production of drinks contains etil alcohol including beer. Thisis also has influence toward government's income from beer excise. The result of quantitative analysis shows that beer excise tariff negatively impacts beer production in the amount of 0,96. Meanwhile, water beer price variable (2,32), and number of worker (0,81) positively influence the beer production. From the result of the above research, the writer recommends government to find the optimum beer excise tariff that enabled government to control the beer production and at the same time contribute the government income from the beer excise. As addition to that, a comprehensive policy on the optimum beer excise tariff determination has to be prepared so the policy taken will not stop the beer production in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai Persepsi Pemangku Kepentingan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Model Di DKI Jakarta, yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variable dan keakuratan hubungan antara satu varibel dengan variable lain, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara quantitative research dan qualitative research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum berjalan dengan baik, sumberdaya dalam penyelenggraan pendidikan inklusif yang belum memadai adalah sarana dan prasarana, disposisi penerimaan guru dan orang tua siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, sedangkan struktur organisasi masih dalam kategori cukup memadai.

---

Abstract
This research on Stake Holder Perception About The Factors That Influence The Succes Of Policy Implementation. Research conducted at the SDN Cempaka Putih Barat 16 Central Jakarta, SDN 02 Pagi Jakarta Merunda North, South Meruya SDN 06 Jakarta, SDN Menteng Atas 04 South Jakarta, and SDN Kramatjati 24 East Jakarta. This study will examine in depth and detail about the implementation of inclusive education policy in the provinces of DKI Jakarta and the factors that influence the success of policy implementation. Policy implementation model used in analyzing the implementation of inclusive education is a model put forward by George C. Edward III. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Because this study is questioned the meaning of an object in depth and thorough, and accurate description of each variable and the accuracy of the relationship between one variable with another variable, then the method used in this study is a mix method quantitative research and qualitative research. Results showed that communication in the implementation of inclusive education has not been going well, resource in inclusive education is inadequate infrastructure, teachers' acceptance and disposition of the parents is normal to children with special needs very well, while still in the category of organizational structure is quite adequate.

Abstrak :
Pemahaman akan efek suatu kebijakan ekonomi adalah vital dalam manajemen ekonomi secara hati-hati. Dalam konteks manajemen ekonomi makro Indonesia, yang menjadi issue adalah keampuhan kebijakan moneter untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam konteks keterbukaan ekonomi. Tulisan ini menampilkan penghitungan empiris derajat keindependenan Bank Indonesia dalam mengontrol uang primer, tingkat suku bunga, dan aktivitas perekonomian. Hal itu dilakukan dengan membentuk suatu model portepel sederhana untuk mengestimasi besarnya koefisien offset kebijakan moneter terhadap arus pemasukan modal asing. Untuk negara yang terlibat dalam kebijakan sterilisasi, koefisien, offset tidak hanya ditentukan oleh besarnya offsetting aliran modal akibat dari perubahan kredit bank sentral, tetapi juga ditentukan oleh korelasi antara aliran modal dengan perubahan dalam kredit bank sentral yang diakibatkan oleh kebijakan sterilisasi tersebut. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa setiap kontraksi kebijakan moneter akan tereliminir oleh adanya pemasukan modal asing sebesar 70%. Dari jumlah tersebut, 63,1% nya berhasil disterilisasi oleh bank sentral. Efek bersihnya, yang berupa pemasukan modal asing yang tidak dapat disterilisasi, sebesar 25,9%. Untuk menghadapi aliran modal masuk tersebut, Bank Indonesia melakukan sterilisasi melalui fasilitas SBI. Tetapi dalam kondisi pasar uang yang masih belum berkembang, efektifitas kebijakan ini masih dipertanyakan. Konsekuensinya demikian pula dengan kontrol terhadap aktivitas domestik melalui kebijakan moneter. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam perekonomian yang semakin terbuka, keindependenan kebijakan moneter dalam mengontrol aktivitas domestik telah tererosi oleh adanya arus modal luar negeri. Hal itu mencerminkan bahwa teori paritas tingkat suku bunga tidak sepenuhnya berlaku, dalam anti tingkat suku bunga domestik selalu lebih besar daripada tingkat suku bunga luar negeri plus depresiasi rupiah. Dalam konteks ini maka pengendalian inflasi menjadi hal yang krusial disamping tuntutan untuk mengembangkan pasar uang. Kedua hal itu disamping beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti konsistensi kebijakan makroekonomi, manajemen hutang luar negeri, serta stabilitas faktor-faktor non-ekonomi yang berkaitan dengan country risk diyakini dapat meningkatkan efektifitas pengendalian uang beredar oleh bank sentral.