Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia sebagai negara kepulauan menunjukkan bahwa peranan angkutan laut sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi perdagangan sebagai sarana perhubungan atau alat transportasi. Namun dalam kenyataannya, kapasitas armada laut nasional belum mampu melayani kebutuhan untuk pengangkutan muatan dalam dan luar negeri, sehingga untuk aktifitas transportasi laut masih banyak dilayani oleh armada laut berbendera asing. Diterbitkannya Inpres no. 5 tahun 2005 merupakan upaya yang semata-mata dilakukan untuk memberdayakan industri pelayaran nasional melalui penerapan asas cabotage secara konsekuen dan berdampak untuk menambah jumlah armada pelayaran nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar yang sangat besar, khususnya kebutuhan pengadaan kapal tunda dan tongkang seiring dengan adanya peningkatan konsumsi batu bara di dalam dan luar negeri. Namun, kegiatan pengadaan kapal khususnya di dalam negeri mengalami banyak kesulitan, diantaranya terkait dalam masalah pendanaan investasi industri pelayaran dan modal kerja industri perkapalan. Tidak adanya kesesuaian antara perusahaan pelayaran dan lembaga keuangan menyebabkan masalah pendanaan masih menjadi kendala utama dalam pengadaan armada laut nasional. Adanya penelitian dimaksudkan untuk mengkaji kondisi armada laut nasional, peran lembaga keuangan, serta kebutuhan pengadaan kapal tunda dan tongkang. Analisis dilakukan berdasarkan pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam kegiatan pendanaan lembaga keuangan untuk pengadaan armada laut nasional.

---

Indonesia is an archipelago country, that's why utilizing of sea accomodation become very important for supporting all economical activities such as trading between provinces outside the island, shipment between countries, etc. But in reality now, condition of national sea transports haven't fulfill the capacity that needed for serving load movements, specially inside and outside country (eq. import - export activities). This condition causing many sea transportation activities served by foreign ships. Publishing Inpres No. 5/2005, is one of policies that government do in order to stimulate national shipping lines by applying cabotage principal. This policy will increase amount and capacity of national ships to fulfill market demand needed, specially the needed of tug boat and barge, as increasing of coal production and distribusion inside and outside country. On the other side, provisioning ships in Indonesia face some problem such as investation/funds for shipping lines. Difficulties of different importance between fund institutions and shipping lines causing funds problem become the most obstacles for provisioning national ships in Indonesia. This research purposed to examine condition of national accomodation specially ships, fund institutions function and the needed of providing tug boat and barge. Analysis! based on proponent factors and obstruction factors that influence fund activities from fund institutions for provisioning national ships.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai suatu negara yang berbentuk kepulauan, Indonesia memerlukan suatu sarana perhubungan, Kapal merupakan salah satu alternatif sarana perhubungan yang banyak digunakan didalam berbagai kegiatan pengangkutan. Tingginya tingkat resiko yang dihadapi oleh setiap kapal menyebabkan kapal perlu diasuransikan agar berbagai resiko yang mungkin akan terjadi dapat diatasi. PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi kerugian terbesar di Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menutup asuransi rangka kapal sebagai salah Sebagai pihak insurer (penanggung), maka PT. Tugu Pratama Indonesia tidak terlepas dari kegiatan satu kegiatannya. reasuransi atau measuransikan kembali. Kegiatan reasuransi ini pada dasarnya digunakan agar pihak insurer dapat menerima atau menutup bisnis asuransi dalam jumlah yang lebih besar serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan apabila terjadi klaim (tuntutan ganti kerugian) dari pihak insured (tertanggung). Berdasarkan pada teori, maka program reasuransi terdiri dari Non-proporsional dan Proporsional, penerapannya, tidak seluruh program reasuransi digunakan pada suatu jenis asuransi, tetapi terdapat penentuan program yang dianggap paling sesuai untuk suatu jenis asuransi. Di dalam Dengan demikian, penulis tertarik untuk menelaah program reasuransi, khususnya reasuransi rangka kapal yang dibuat oleh PT. Tugu Pratama Indonesia. Telaah tersebut difokuskan pada penerapan program reasuransi rangka kapal berdasarkan pada ketetapan reasuransi yang telah dibuat oleh Divisi Reasuransi PT. Tugu Pratama Indonesia. Pelaksanaan kegiatan reasuransi ini haruslah dijalankan secara efisien dan efektif. Efisiensi yang telah diterapkan oleh PT. Tugu Pratama Indonesia didalam kegiatannya, khususnya kegiatan reasuransi serta efektifitas di dalam program reasuransi memberikan hasil akhir yang memuaskan pada perusahaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayaran merupakan salah satu bagian utama dari transportasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Pemilik atau operator kapal dalam menjalankan kegiatan pelayaran dihadapi adanya risiko laut. Salah satunya tabrakan antar kapal yang apabila terjadi akan sangat merugikan kedua belah pihak, terlebih lagi apabila tabrakan menimbulkan adanya upaya penahanan oleh otoritas pelabuhan setempat. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Hull and Machinery dan Protection and Indemnity Club khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik atau operator kapal dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan ketika terjadi tabrakan kapal laut. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Dibutuhkan pengalihan risiko dari pemilik atau operator kapal kepada asuransi maritim.

---

ABSTRAK
Maritime transportations is one of the main part of the national transportation in Indonesia as a maritime nation. The owner or operator of ships faces risk caused by the sea in day-to-day operations. One of the risks is collisions between ships that would be highly detrimental to both sides, even more so, if these collisions causing containment efforts by the local port authority. This thesis focus to assess the protections guaranteed by the maritime insurance Hull and Machinery and Protection and Indemnity Club particularly in providing a guarantee of protection to the owner or operator of a vessel and liability towards the third party on ships collisions incidents. The research of this study was conducted through juridical normative method. Therefore, transfer of risk from the owner or operator of a ship to the marine insurers is needed.

Abstrak :
Dalam transaksi Sewa Guna Usaha secara Sales and Lease Back, pertamatama pelaku usaha menjual dahulu barang modal yang telah dimilikinya kepada perusahaan pembiayaan atau Lessor, dan kemudian setelah menjadi pemilik barang modal tersebut, Lessor dapat menyewakannya kembali kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengalihan hak milik Kapal Laut harus dibuat dengan akta balik nama kapal dihadapan penjabat pencatat dan pendaftar balik nama kapal dimana kapal didaftarkan, diikuti dengan pendaftaran akta balik nama tersebut. Setelah hal itu dilakukan barulah Lessor menjadi pemilik yang sah atas Kapal Laut sehingga dapat menyewakannya kembali kepada si pelaku usaha. Untuk alasan efisiensi, pada perusahaan pembiayaan PT. Xxxx FINANCE hal ini tidak dilakukan. Namun untuk melindungi kepentingan PT. Xxxx FINANCE sebagai Lessor atas Kapal yang menjadi objek sewa guna tersebut, dibuat perjanjian pembebanan hipotik, dimana si pelaku usaha bertindak sebagai pemberi hipotik, dan perusahaan pembiayaan sebagai penerima hipotik. Atas dasar itu penulis bermaksud melakukan analisa kedudukan Lessor terhadap Kapal yang merupakan objek sewa guna tersebut apakah sebagai pemilik ataukah sebagai penerima jaminan? Adapun metode penelitan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan pembuatan perjanjian sewa guna usaha serta kepemilikan dan pembebanan hipotik kapal laut. ......For a Leasing Transaction in the form of Sales and Lease Back, at first a Lessee shall sell its owned capital goods to finance company or Lessor, and then after becoming the owner of the capital goods, Lessor can lease out back the capital goods to the Lessee. Nevertheless for transferring of ownership of a Vessel must be executed with a Name Conversion Deed (Akta Balik Nama) in front of the authorized registration officer where the vessel is registered, and followed by registration of the deed. Only after it is concluded the Lessor legally becomes the owner of the Vessel so that it can lease out the Vessel back to the Lessee. For efficient purpose it's not done in PT. Xxxx Finance. To protect the interest of PT. Tifa Finance as Lessor, instead of making a Name Conversion Deed, they make a Hypothec Deed, in which the customer acts as hypothec giver and Lessor as receiver. Based on those transactions the author wants to analyze the position of Lessor against the Vessel which is the lease object, as owner or guarantee receiver? This research uses normative juridical method by analyzing the law and regulation, the implementation and the execution of lease agreement, as well as the ownership and hypothec on Vessel.

Abstrak :
ABSTRAK
Inovasi terbaru untuk mengurangi emisi kapal laut adalah dengan menggunakan Shore to Ship Power Supply. Shore power supply akan memberikan semua energi listrik yang dibutuhkan kapal saat berlabuh. Membuat pelabuhan lebih nyaman dan bebas emisi yang dikeluarkan oleh kapal. Ada kaitan erat antara perkembangan peralatan listrik dengan industri HVAC dan perlu sinergis satu sama lain. Dimana peralatan listrik harus membutuhkan kondisi udara yang ideal agar dapat bekerja maksimal terus menerus, dan HVAC menggunakan listrik sebagai sumber energi. Dengan memaksimalkan desain yang sesuai kita dapat membuat suatu sistem yang hemat energi dan ramah lingkungan. Akan dibahas berbagai sistem distribusi cooling yang memungkinkan terhadap shore power supply, pembahasan metode distribusi juga dilengkapi hasil simulasi Flovent, dan akan dilakukan penilaian mana distribusi yang paling efisien untuk shore power supply.

---

ABSTRACT
The latest innovation to reduce ship emissions is to use Shore to Ship Power Supply. Shore power supply will provide all required electrical energy when the ship docked. Make the port more comfortable and freely emitted by ships. There is a strong connection between the development of electrical equipment and the HVAC industry, so they need to be synergistic with each other. Electrical equipment should require ideal conditions of the air in order to work optimally and continuously, and HVAC use electricity as an energy source. By maximizing the appropriate design we can create a system that is energy efficient and environmental friendly. We will discuss various cooling distribution system that allows the shore power supply to run optimally. With simulation results of Flovent, and assessment will be carried out to create the most efficient cooling distribution of shore power supply.

Abstrak :
Kapal laut dapat dijadikan sebagai objek jaminan guna menjamin pelunasan suatu utang. Lembaga jaminan atas kapal laut adalah hipotik. Namun hanya kapal yang terdaftar dalam suatu register umum sajalah yang dapat dijadikan jaminan utang. Hipotik kapal laut juga dikenal di negara yang menganut sistem hukum common law, salah satu diantaranya adalah Singapura. Tesis ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut menurut hukum Indonesia dan Singapura serta persamaan dan perbedaan ketentuan kapal laut sebagai objek jaminan utang di Indonesia dan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut di Indonesia dan di Singapura yang samasama terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perjanjian kredit, tahap perjanjian pembebanan hipotik kapal laut dan tahap pendaftaran hipotik kapal laut. Selain itu terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura. Persamaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura antara lain baik di Indonesia maupun di Singapura belum Undang-Undang Hipotik Kapal, hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura hanya dapat dibebankan atas kapal yang terdaftar, hipotik kapal laut harus didaftarkan dalam suatu register umum, kapal laut dapat dibebani lebih dari satu hipotik dan lain-lain. Sedangkan perbedaannya antara lain di singapura vessel mortgage terdiri dari 2 bentuk yaitu securing principle sum and interest dan securing current account, syarat pembebanan vessel mortgage di Singapura adalah kapal tersebut harus berusia kurang dari 17 tahun dan kapal tersebut harus berukuran minimal 1,600 Gross Tonnage dan Singapura memiliki pengadilan khusus di bidang admiral yaitu High Court (Admiral Jurisdiction).

---

A vessel may be made as a collateral security for loan and the instrument creating the security over the vessel is a mortgage. Only registered vessel that can be made as an object of a mortgage. Vessel mortgage also known in common law legal system countries, such as Singapore. This research is discuss about the procedural of vessel mortgage in Indonesia and Singapore and also find out the similarities and differences among two of them. This research is using a juridicalnormative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach. The result of this research showed that both in Indonesia and Singapore, the process of vessel mortgage are consist of 3 steps which are the loan agreement, the collateral agreement and the registration of the vessel mortgage. Moreover, there are similarities between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore which are both in Indonesia and Singapore, there is no regulation that specifically regulates vessel mortgage, only registered vessel that can be made as an object of a mortgage under Indonesia and Singapore regulation, vessel mortgage shall be recorded by the Registrar in the register and the rest will be discussed in this reseach. Whereas the differences between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore among others are as follow, in Singapore vessel mortgage is divided by 2 forms which are Securing Principle Sum and Interest form and Securing Current Account form, in Singapore there are requirements regarding the vessel that can be made as an object of the mortgage, such as, the vessels should be less than 17 years old and the vessel must be a minimum size of 1,600 Gross Tonnage, furthermore, Singapore has a special court in the admiral field which is High Court (Admiral Jurisdiction).